Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 1 Juli 2010, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Akibat dari kenaikan TTL 2010 tersebut beberapa industri ternyata kenaikannya ada yang lebih dari 30 % dari tarif lama. Oleh karena itu beberapa asosiasi industri mendesak untuk membatasi kenaikan (capping) TTL ini maksimal 18% dari tarif lama. Penentuan TTL sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan energi primer nasional.Dalam pelaksanaannya, kebijakan capping TTL telah menimbulkan disparitas harga. Karena itu kebijakan capping tersebut harus dicabut, karena telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

---

On July 1, 2010, the government raised the electricity tariffs. Due to increase the electricity tariffs in 2010, account of the electricity bills for some industries has raised more than 30% from the old tariff. Therefore, several industry associations urged to limit the increase (capping) of electricity tariff in a maximum of 18% from the old tariff.

Electricity tariff determination is strongly influenced by the national primary energy management policies. In implementation, the capping policy of the electricity tariff has caused the price disparity between industrial businesses. Therefore, the capping policy should be revoked, because it has created the unfair competition, and potentially violates the provisions of article 19 letter d of Law No. 5, 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Competition."

"Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata notaris dikaitkan dengan kemandirian dan independensi jabatan notaris di dalam pelaksanaan jabatannya dalam suatu kantor bersama notaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris hanya meliputi kantor bersama notaris, yaitu pendirian dan pengurusan kantor bersama dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris tetap merupakan tanggung jawab masing-masing teman serikat oleh karenya kemandirian dan independensi notaris tetap akan terjaga selama notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata notaris.

---

This dissertation is about to elaborate notary public competencies in executing a notary public partership and its independency under Article 20 Law Number 20 Of The Year 2004. Juridist normative research is applied in the writing process and librarian research method is emphasized for the whole dissertation. The research is aimed to explain notary public`s executing through a notary public partnership and elaborate its independency in conducting the partnership in the same working place/office. This reserch concludes that a notary public partnership only covers the same working place/office which involves the partnership estabhlisment and its office management, as the other main matters regard to the conducting notary capacity as the public officer are excluded in the partnership and still remains the own responsibility of the notary him/herself. The conducting of notary public partnership establishment under Article 20 Law Number 40 Year of 2004 is appropriate to the basic principles of the notary public integrity as regulated in Law Number 40 Year of 2004."

"Hukum persaingan usaha pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan, dengan berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Salah satu tindakan yang dilarang tersebut adalah perjanjian penetapan harga, yang dalam literatur ilmu hukum ekonomi, merupakan salah satu bentuk kolusi, karena akan menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mengumpulkan, menelaah dan mempelajari data sekunder yang berupa hukum positif dan kepustakaan dan metode analisis data kualitiatif. Larangan penetapan harga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Meskipun mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk perjanjian penetapan harga yang memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50, dimana perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang, apabila dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, maka perjanjian atau kegiatan yang dilarang tersebut dapat dikecualikan.

---

The aim of the competition law is to manage and regulate the competition and monopoly for beneficial advantage, consisting substantial regulation about prohibited actions and the legal consequences that appears with it. One of the prohibited action is price fixing agreement, which in the literature of economic law is a form of collusion, because it will eliminate the competition that was supposed to happen among the corporations in the market. Research in this thesis refers to the theory of the state?s interference in economy, particularly the market arrangement in the concept of welfare state. The method being used in this thesis is normative with data collection techniques using literature study by gathering, analyzing and studying secondary data in the form of positive law and literature with analysis method based on the quality of the data. Price fixing agreement is regulated in Article 5 paragraph (1) of The Act No. 5/ 1999 of The Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition, and is one of the prohibited agreement. Although the Act regulate about the activities and agreement that prohibited, there are a few notable exceptions as regulated in The Act No. 5/ 1999, including the price fixing agreement that has the exception as stipulated in Article 50, where for agreement which has been prohibited, or activity that is not allowed to, if adopted to implement the current regulation as stipulated in Article 50 letter a, then the agreement or activity which are prohibited can be excluded and could be exempted."

"[Pengelolaan hutan dan hasil hutan kayu terutama untuk kebutuhan industri pulp dan kertas yang dilakukan oleh perusahaan HTI, sangat rentan untuk dimonopolisasi dan menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat. Adanya larangan ekspor log (kayu bulat) dan kewajiban bagi perusahaan HTI memasok kayu ke industri semakin memperkuat posisi industri pulp dan kertas. Di samping itu beberapa regulasi atau kebijakan secara tidak langsung mendukung terjadinyaintegrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah melarang adanya integrasi vertikal secara rule of reason, artinya ketika ada integrasi vertikal harus dibuktikan apakah menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Untuk mengetahui apakah integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI adalah integrasi yang dibolehkan atau dilarang, perlu dipertanyakan bagaimana dampak integrasi antara industri pulp dan kertas denganperusahaan HTI di Indonesia? selanjutnya apakah integrasi tersebut sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha? Untuk menjawap pertanyaan tersebut, menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, karena lebih fokus menilai dari sisi regulasi dan mengaitkannya dengan dampak-dampak yang terjadi di lapangan yang bersumber dari informasi penelitian-penelitian terdahulu ataupemberitaan terkait. Dengan menggunakan pendekatan teori economic analysis of law penelitian ini melihat fakta-fakta hukum maupun regulasi terkait dari perspektif ekonomi. Integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha dibidang HTI, dengan concentration ratio produksi pulp mencapai 93 persen, kendali perusahaan HTI ada ditangan industri, yang rentan menimbulkan praktek persaingan tidak sehat, dan beberapa regulasi mengenai industri dan perusahaan HTI cenderung tidak sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha. Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulp and paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize and lead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and theobligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to further strengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, some regulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paper industry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule of reason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raises unfair competition or harm the public. To determine whether the vertical integration between the pulp and paper industry is the integration with the plantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of theintegration between the pulp and paper industry with forest plantation companies in Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles of competition law? To answer these questions, using the doctrinal legal research approach, because more focus judging from the regulation and relate to impacts that occur in the field of information derived from previous studies or related news. By using an economic analysis of law approach of this study to see the facts of the law and others related regulations from an economic perspective. Verticalintegration between the pulp and paper industry with the plantation forest have an negative effect on competition in the field of plantation forest, the concentration ratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulp and paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and some regulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principles of competition law., Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulpand paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize andlead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and theobligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to furtherstrengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, someregulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paperindustry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule ofreason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raisesunfair competition or harm the public. To determine whether the verticalintegration between the pulp and paper industry is the integration with theplantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of theintegration between the pulp and paper industry with forest plantation companiesin Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles ofcompetition law? To answer these questions, using the doctrinal legal researchapproach, because more focus judging from the regulation and relate to impactsthat occur in the field of information derived from previous studies or relatednews. By using an economic analysis of law approach of this study to see the factsof the law and others related regulations from an economic perspective. Verticalintegration between the pulp and paper industry with the plantation forest have annegative effect on competition in the field of plantation forest, the concentrationratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulpand paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and someregulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principlesof competition law]"

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Periode tahun 2012-2014, PLN dihadapkan dengan berbagai masalah tenaga kerja alih daya akibat banyaknya PHK dan pemotongan hak normatif pekerja alih daya yang dilakukan oleh perusahaan penerima pemborongan di PLN. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut adalah adanya perang harga pada proses tender pengadaan barang / jasa yang menyebabkan harga pemenang tender tidak dapat lagi memenuhi hak normatif tenaga kerja, serta vendor lama yang kalah tender harus melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini akhirnya berdampak pada terganggunya pelayanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi kepada pelanggan PLN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PLN membentuk anak perusahaan PT HP untuk ditugaskan mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Strategi penugasan ini diduga telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh PLN dan PT HP. Dengan corak pasar oligopsoni, PLN diduga telah melakukan penetapan harga, menghambat masuknya pelaku usaha lain ke pasar yang bersangkutan dan melakukan persekongkolan tender dengan PT HP. Dengan dasar hukum Sinergi BUMN yang diatur dalam PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, penugasan PLN kepada PT HP termasuk perbuatan yang dikecualikan dari pemberlakuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis discuss about the policy of State-Owned Enterprises (SOE) on assignment to the subsidiary to carry out a job under the provisions of SOE Synergy. As a business, in operation SOEs are obliged to remain subject to the Law No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (The Law of Antirust and Unfair Competition). In 2012 to 2014, PLN confronted with various problems of outsourcing labor due to layoffs and cuts in workers normative rights of outsourcing undertaken by the vendor companies in PLN. The main factors of this problem are the war pricing in the procurement process, hence the price of the winner bidder could not fulfill workers basic rights. Furthermore, the existing company that lost the bid must layoffs its workers. Finally, those conditions disrupt transmission and distribution operation and maintenance services to PLN?s customers. To resolve these issues, PLN establish a subsidiary called PT HP to assigned for securing the operation and maintenance of transmission and distribution of electricity. This assignment strategy alleged to constitute unfair competition by PLN and PT HP. With oligopolistic market, PLN alleged to have committed pricing, barrier to relevant market entry and tender conspiracy with PT HP. Institutes by SOE Synergy regulated in SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 regarding Guidelines for SOE Procurement of Goods and Services, assignment from PLN to PT HP includes acts that are excluded from the application of the Antitrust and Unfair Competition Law as provided in Letter a Article 50 The Law of Antirust and Unfair Competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari ASEAN Open Sky Policy terhadap industri penerbangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa industri penerbangan belum siap untuk menghadapi kebijan ASEAN Open Sky Policy; maka dari itu harus diberlakukan secara bertahap. Industri penerbangan memerlukan perlindungan dari segi Hukum Persaingan Usaha, sehingga KPPU sebagai lembaga yang berwenang harus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy ini.

---

The study focuses on the impact of ASEAN Open Sky Policy to Indonesian Aviation Industry. This research is qualitative descriptive interpretative. Researcher found that Indonesian Aviation Industry is not yet ready to face ASEAN Open Sky Policy, therefore Indonesia need to implement this policy stage by stage. Indonesia Aviation Industry needs protection to survive in the competition, therefore KPPU as the body that has an authority in the competition law needs to work together with other authority from other ASEAN country that works on competition policy in order to prepare for ASEAN Open Sky Policy."

"Penelitian ini membahas regulasi threshold dalam notifikasi merger dan akuisisi di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada efektivitasnya dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Threshold notifikasi adalah batas nilai transaksi yang menentukan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas persaingan usaha. Di Indonesia, threshold ditetapkan melalui PP No. 57 Tahun 2010, dengan nilai aset minimal Rp2,5 triliun dan nilai penjualan minimal Rp5 triliun. Namun, nilai ini belum mengalami perubahan sejak diberlakukan, sehingga relevansinya menurun akibat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur threshold melalui Hart-Scott-Rodino Act, yang diperbarui setiap tahun berdasarkan Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index untuk mencerminkan perubahan pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan perbandingan. Data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, serta pandangan ahli dianalisis untuk memahami regulasi threshold di kedua negara dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa threshold tetap di Indonesia berpotensi menciptakan beban administratif yang tidak perlu dan menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mengadopsi mekanisme penyesuaian threshold secara berkala untuk menjaga relevansi kebijakan dengan kondisi pasar terkini, mendukung persaingan usaha yang sehat, dan meminimalkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

---

This study examines the regulatory framework for merger and acquisition notification thresholds in Indonesia and the United States, focusing on their effectiveness in promoting healthy market competition. Notification thresholds define the transaction value limits that mandate reporting to competition authorities. In Indonesia, thresholds are stipulated by Government Regulation No. 57 of 2010, with a minimum asset value of Rp2.5 trillion and a minimum sales value of Rp5 trillion. However, these values have remained unchanged since their enactment, reducing their relevance due to economic growth and inflation. Conversely, the United States regulates thresholds through the Hart-Scott-Rodino Act, which is updated annually using the Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index to reflect market changes.This study employs normative legal methods with a descriptive and comparative approach. Secondary data, including laws, government regulations, academic journals, and expert opinions, are analyzed to understand the threshold regulations in both countries and their impact on market competition. The study concludes that static thresholds in Indonesia risk creating unnecessary administrative burdens and hindering effective oversight. It recommends that Indonesia adopt a periodic threshold adjustment mechanism to maintain policy relevance, support healthy competition, and minimize administrative burdens for small and medium enterprises."

"Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi menggunakan tarif premi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa asuransi yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan ini sangat kompetitif dan tidak ada pelaku usaha dominan yang mengkontrol pasar, dan penetapan tarif premi batas bawah ini mendorong para pelaku usaha asuransi untuk bersaing dalam hal pelayanan, tetapi tidak dengan persaingan harga. Meskipun tidak melanggar hukum persaingan usaha, tetapi dampak dari penetapan harga dari kebijakan ini mempengaruhi pasar industri asuransi kendaraan bermotor.

---

This research discusses the regulation of competition law to the policy of the Financial Services Authority (OJK), which establishes motor vehicle insurance premium rates, market conditions motor vehicle insurance industry prior to the issuance of the policy, and the impact of delimitation under the motor vehicle insurance premium rates. The methodology used in this research is normative juridical approach to conceptual (conceptual approach) The results of the study found that businesses motor vehicle insurance did not submit the premium rates to the market mechanism but use the premium rate set by the Financial Services Authority, including acts that are excluded in the Act 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as the OJK has the authority to regulate and supervise the insurance services sector is atributed by the Act No.21 of 2011. Market conditions of automotive insurance industry prior to this policy is very competitive and there is no dominant business operators who control the market, and the establishment of premium rates of lower limit encourages insurance businesses to compete in terms of service, but not with price competition. Although not violate competition law, but the impact of the pricing of these policies affect market of automotive insurance industry."

"Dalam perekonomian pasar yang terjadi saat ini, hukum persaingan usaha memiliki peran besar untuk melindungi usaha mikro dan usaha kecil karena hukum persaingan usaha berfungsi untuk menjaga iklim persaingan dengan mencegah monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang mematikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil sendiri selain telah diberikan pemberdayaan, mereka diberikan pula pengecualian dari hukum persaingan usaha untuk memberikan mereka perlakuan khusus mengingat sistem ekonomi kita yang menganut demokrasi ekonomi dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memiliki level of playing field yang sama untuk bersaing dengan usaha menengah dan usaha besar. Tujuan dari hukum persaingan di Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan sekedar kompetisi dalam arti sempit, efisiensi, atau bahkan perlindungan konsumen belaka. Untuk mencapai hal tersebut, hukum persaingan usaha perlu memberikan perlakuan khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

---

In the current status quo where market economy system happened, competition law has a really big function to keep the competition atmosphere being conducive while in the same time giving the protection to micro and small scales enterpreneurs because competition law prevent monopoly or unfair competition which usually did by big scales enterpreneurs and driving out micro and small scales enterpreneurs off from the market. Beside given empowerment, micro and small scales enterprenuers also given exemption in the competition law in order to give them special favour which adopted in our economic demoracy system, in the awareness that they have different level of playing field to compete with medium and big scale enterpreneurs. The competiton law purpose in Indonesia is to achieve general welfare, not only to achieve narrow competition minded, efficiency, or even only about consumer protection. To achieve that purpose, the compeititon law needs to give special favour to micro and small scales enterpreneurs in order to fulfil Indonesia’s goal which is actualizing the general welfare."

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut.

---

This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications."