Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan hukum ini pada dasarnya melakukan analisa terhadap pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia beserta perkembangannya dalam lingkup hukum perjanjian, pengaturan mengenai asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Jepang, Prancis, dan Inggris, dan juga analisis mengenai perspektif baru terhadap penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan terkait doktrin mitigasi dan asas itikad baik di Jepang, Prancis, dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia bersumber ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya terkait doktrin mitigasi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan terkait asas itikad baik dan doktrin mitigasi dalam hukum Jepang, Prancis dan Inggris yang masing-masing memiliki penerapan dan penasfiran yang berbeda dengan Indonesia. Dengan memperbandingkan ketentuan tersebut ditemukan berbagai perbedaan dan persamaan terkait pengaturan dan penerapan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia, Jepang, Prancis dan Inggris yang dapat memberikan pemahaman dan penerapan baru terhadap itikad baik dan doktrin mitigasi yang pengertian dan penerapannya masih belum diatur secara definitif sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia khususnya bagi perancang dan pembuat Undang-Undang dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan-pengaturan asas itikad baik dan doktrin mitigasi di Indonesia agar terdapat suatu pemahaman dan penerapan yang sama."

---

""ABSTRACT"This legal writing analyzes the regulation and application of good faith principle and duty to mitigate doctrine in Indonesia along with its development within the scope of the law of agreement, the regulation of good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japan, France and England, with analysis of new perspectives on it application in Indonesia by comparison with the regulation related to the duty to mitigate doctrine and the principle of good faith in Japan, France and England. The research method used in this research is Juridical Normative with descriptive type. This study illustrate that the principle of good faith in Indonesia 39 s treaty law stems from the Indonesian Civil Code. Furthermore, the duty to mitigate doctrine in Indonesia has been regulated in the provisions of various laws and regulations. This study also describes comprehensively the regulations related to good faith principles and the duty to mitigate doctrine in Japanese, French and English law which each have different application and interpretation with Indonesia. This study found differences and similarities concerning the regulation and application of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia, Japan, France and England that can provide new insights and applications in Indonesia whose definition and application is not yet definitively regulated causing different interpretations. Based on the results, the drafters and legislators of Indonesian Law, are deemed necessary to detail the regulations of good faith principles and the doctrine of mitigation in Indonesia in order to have a common understanding and application."

"Di Indonesia asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Iktikad baik yang diatur dalam ketentuan tersebut terbatas hanya meliputi tahap pelaksanaan perjanjian saja. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara penganut sistem civil law telah mengakui iktikad baik pada tahap negosiasi atau pra-kontrak, sehingga janji-janji pra-kontrak diakui dan jika dilanggar menimbulkan akibat hukum. Karena belum ada perjanjian yang mengikat maka gugatan yang diajukan untuk memperoleh ganti rugi dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan konsep yang sama, di dalam sistem common law khususnya di Amerika Serikat, muncul doktrin promissory estoppel yang berakibat bahwa meskipun belum ada consideration namun janji-janji dapat mengikat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak di Indonesia melalui putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak. Namun demikian, berdasarkan putusan-putusan di pengadilan negeri yang dianalisis pada penelitian ini diketahui bahwa Hakim telah mengakui adanya keharusan beriktikad baik pada tahap pra-kontrak oleh para pihak.

---

In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

;In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

"

"Di Indonesia asas itikad baik hanya diatur dalam tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, permasalahan yang timbul akibat salah satu pihak tidak beritikad baik kerap kali muncul pada tahap prakontrak. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan asas itikad baik pada tahap prakontrak di Indonesia dan Prancis dengan doktrin promissory estoppel di Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa di Indonesia asas itikad baik masih didasarkan pada teori klasik hukum kontrak yang membatasi ruang lingkup itikad baik hanya sebatas pada saat pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sedangkan di Prancis sudah mengikuti teori hukum kontrak modern yang mengatur penerapan asas itikad baik sejak tahap prakontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1112 Civil Code Prancis 2016. Sedangkan di Malaysia, sebagai negara yang menganut sistem hukum common law, perjanjian prakontrak dilindungi oleh doktrin promissory estoppel melalui resepsi hukum Inggris yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Civil Law Act 1956.

---

In Indonesia the principle of good faith is only regulated in the implementation stage of the agreement. However, problems arising from one of the parties having bad intentions often arise at the pre-contract stage. This paper aims to compare the application of the principle of good faith at the pre-contract stage in Indonesia and France with the promissory estoppel doctrine in Malaysia. This research is a juridical-normative research using comparative law method. This research uses secondary data types that were collected using literature study techniques and analyzed qualitatively. Based on the research conducted, it is known that in Indonesia the principle of good faith is still based on the classical theory of contract law which limits the scope of good faith only at the time of execution of the agreement as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Whereas in France it has followed modern contract law theory which regulates the application of the principle of good faith since the pre-contract stage as stipulated in Article 1112 of the 2016 French Civil Code. Meanwhile in Malaysia, as a country that adheres to the common law legal system, pre-contract agreements are protected by the promissory estoppel doctrine through receptions of English law regulated in Article 3 paragraph (1) of the Civil Law Act 1956."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan dari Prinsip Utmost Good Faith diterapkan di Indonesia terkait penutupan serta klaim dari suatu polis asuransi jiwa kredit di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Prinsip Utmost Good Faith telah menjadi suatu prinsip umum yang secara international dipahami dan dipergunakan dalam halnya suatu pengisian formulir pengajuan dari penutupan polis asuransi. Prinsip ini berkembang di Inggris sejak kasus Boehm v Carter yang diputuskan oleh Lord Mansfield. Sejak kasus tersebut adanya kewajiban melakukan pembukaan sebelum kontrak. Perkembangan akan prinsip ini tak luput pula masuk ke Indonesia melalui Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yakni pada Pasal 251 yang diadopsi oleh Belanda dari Inggris terkait kewajiban pemberian informasi atau fakta yang sebenar-benarnya diberikan oleh calon tertanggung. Fakta material sifatnya penting untuk diungkapkan kepada Penaggung untuk mengetahui keadaan dari objek asuransi. Hal ini kemudian menciptakan suatu pembebanan yang sifatnya sepihak kepada calon tertanggung untuk memberikan segala informasi atau fakta yang dimintakan oleh calon penanggung tanpa adanya suatu pembatasan jenis fakta apa yang dapat dimintakan serta apa klasifikasi fakta atau informasi yang dimintakan. Konstruksi ini kemudian menciptakan suatu ketidakseimbangan serta prinsip ini dijadikan sebagai suatu alasan penolakan klaim asuransi. Salah satunya di Indonesia adalah pada putusan nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt. Pada putusan tersebut Majelis Hakim luput dalam mempertimbangkan dua hal yakni Polis Asuransi itu sendiri sebagai suatu perjanjian serta KUHD pasal 251. Serta Fakta yang tidak diungkapkan oleh Tertanggung merupakan suatu Fakta Material yang sepatutnya dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim.

---

This article analyzes how Utmost Good Faith principle applied in Indonesia regarding closure and claims of credit life insurance policy in Indonesia. This article prepared using doctrinal research methods. The Utmost Good Faith principle has become a general principle that is internationally understood and used when filling out the application form for closing an insurance policy. This principle developed in England since the Boehm v Carter case decided by Lord Mansfield. Since this case, there has been an obligation to disclose before the contract. The development of this principle has also entered Indonesia through Commercial Code in Article 251 which was adopted by Netherlands from England regarding the obligation to provide information or facts that are actually provided by the prospective insured. Material facts are important to disclose to the Insurer to determine the condition of the insurance object. This then creates a unilateral burden on the prospective insured to provide all information or facts requested by the prospective insurer without any restrictions on the types of facts that can be requested and what classification of facts or information requested. This construction then creates an imbalance and this principle is used as a reason for rejecting insurance claims. One of them in Indonesia is decision number 98/Pdt.G/2020/PN Skt. In this decision, the Panel of Judges failed to consider the Insurance Policy as an agreement and Article 251 Commercial Code and the facts that were not disclosed by the Insured were material facts which should also be considered Panel of Judges."

"Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan kendala dalam Undang-Undang Yayasan khususnya terhadap pengaturan itikad baik dalam kewenangan organ yayasan dan perbandingan ketentuan hukum yang terdapat dalam kasus Yayasan Teungku Fakinah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kendala dalam Undang-Undang Yayasan yang dapat menyebabkan adanya pelanggaran itikad baik oleh organ yayasan . Metode dari penelitian ini adalah Doktrinal (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Yayasan masih memiliki kendala khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai itikad baik dibuktikan dengan adanya kasus Yayasan Teungku Fakinah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara dikarekan tidak adanya pemahaman yang utuh mengenai makna itikad baik.

---

The discussion in this study is related to the obstacles in the Foundation Law; especially, regards to the regulation of good faith within the authority of foundation organs and a comparison of the legal provisions contained in the case of the Teungku Fakinah Foundation. Furthermore, the aim of this study is that to analyze the obstacles in the Foundation Law which can cause violations of good faith by foundation organs. The method of this study was doctrinal (juridical-normative) with a statute and case approach. The conclusion is that the Foundation Law still has obstacles; especially, those relating to provisions regarding good faith. It was proved by the Teungku Fakinah Foundation case which caused differences of opinion among judges in deciding cases due to the lack of a complete understanding of the meaning of good faith."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith sebagai salah satu prinsip yang mendasar dan penting dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan objek Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi. Prinsip utmost good faith mengatur bahwa tertanggung dan penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Pada skripsi ini pembahasan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari hukum positif Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penerapan prinsip tersebut secara umum, serta dikaitkan dengan PAYDI yang mengkombinasikan antara kebutuhan proteksi serta investasi. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Financial Services selaku penanggung dalam perjanjian asuransinya dengan Rais Torodji dan Rachmawaty selaku tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi. Penanggung bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap bagi Tertanggung mengenai produk asuransi yang dijualnya, khususnya pada PAYDI yaitu informasi mengenai ilustrasi investasi dan risiko investasi. Dalam hal ini, Perjanjian asuransi antara PT AXA Mandiri Financial Service dengan Rais Torodji dan Rachmawaty adalah perjanjian yang batal demi hukum karena penanggung tidak melaksanakan kewajiban penerapan prinsip utmost good faith. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 7/PDT.G.S/2020/PN JMB merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaran prinsip utmost good faith yang diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai salah satu prinsip asuransi dalam pertimbangan hukumnya.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as one of the fundamental and important principles in insurance agreements, especially with the object of Investment-Linked Products. The principle of utmost good faith stipulates that the insured and the insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. In this thesis, the discussion is divided into three. First, the discussion regarding the meaning of insurance in terms of Indonesian positive law. Second, the understanding of the principle of utmost good faith in insurance is reviewed from the Commercial Code, the application of this principle in general, and related to PAYDI which combines the needs of protection and investment. Third, the discussion regarding the violation of the principle of utmost good faith committed by PT AXA Mandiri Financial Services as the insurer in its insurance agreement with Rais Torodji and Rachmawaty as the insured. This research uses a juridical-normative method, where the research data comes from a study of literature and related laws. The results of this study state that the principle of utmost good faith is a principle that must be implemented in every insurance agreement. The Insurer is responsible for providing clear and complete information to the Insured regarding the insurance products it sells, especially on PAYDI, namely information on investment illustrations and investment risks. In this case, the insurance agreement between PT AXA Mandiri Financial Service and Rais Torodji and Rachmawaty is an agreement that is null and void because the insurer does not carry out the obligation to apply the principle of utmost good faith. Jambi District Court's decision No 7/PDT.G.S/2020/PN JMB is the correct decision even though the Panel of Judges did not give consideration to the violation of the principle of utmost good faith as regulated in Article 251 of the Criminal Code as one of the principles of insurance in its legal considerations."

"Perjanjian kredit dibuat harus berlandaskan pada itikad baik dari para pihak sehingga perjanjian dapat dilindungi oleh hukum. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit tidak selalu berjalan lancar dan tidak jarang para pihak melakukan pembaharuan perjanjian dan terdapat kreditor lain yang mengajukan debitor pailit. Ini timbul menjadi suatu permasalahan baru berkaitan dengan perjanjian pembaharuan yang telah mendapat putusan actio pauliana akibat debitor pailit namun tidak dilaksanakan. Penelitian ini akan membahas dari segi asas itikad baik serta toeri keadilan yang dikemukan oleh John Rawls dan Aristoteles. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Analisis yang dilakukan yaitu Terdapatnya suatu perjanjian pembaharuan yang dibuat oleh para pihak yang mana berangkat dari hal yang tidak beritikad baik sebab sudah jelas bahwa debitor sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan untuk menghindari tanggung jawab hukum, maka dilakukan pengalihan kepada pihak ketiga. Perikatan yang timbul antara pihak ketiga dengan debitor dilandaskan dengan tindakan tidak beritikad baik yang membuat pihak ketiga tidak terlindungi oleh hukum meskipun unsur-unsur perjanjian telah dipenuhi dalam suatu perjanjian pembaharuan yang dibuat. Upaya kurator untuk membatalkan perjanjian pembaharuan yaitu dengan cara mengajukan gugatan actio pauliana. Perlakuan itikad baik dari para pihak dalam hal perjanjian pembaharuan yang telah dibatalkan oleh gugatan actio pauliana bergantung pada kondisinya masing-masing. Keadilan distributif akan muncul pada saat para pihak, terutama debitor, pihak ketiga, kurator serta kreditor mendapatkan pemenuhan atas hak dan kewajibannya yang diperoleh sesuai dengan porsinya masing-masing yang telah ditentukan, tanpa adanya kekurangan atau kelebihan, meskipun beberapa hal dalam ketentuan hukum Indonesia masih belum terdapat pengaturannya baik secara implisist maupun eksplisit. Contohnya yaitu pihak ketiga yang tidak dapat melakukan pendaftaran piutangnya karena tidak adanya itikad baik dalam pembuatan suatu perjanjian yang pengaturannya tidak sama dengan Amerika Serikat. Pihak ketiga masih diberi kesempatan untuk mendaftarkan piutangnya dengan bantuan debitor.

---

Credit agreement must be based on the good faith of the parties so that it can be protected by law. In the implementation it does not always run smoothly and is not uncommon for parties to renew the agreement with other creditor to avoid bankruptcy. This creates a problem related to the renewal agreement that cannot be implemented because of actio pauliana decision. This research will discuss in terms of the principle of good faith and the theory of justice by John Rawls and Aristotle. The writing method used in this research is normative. The analysis carried out is by seeing a renewal agreement made by the parties which departs not from good faith because it is clear that the debtor is unable to carry out his obligations and avoiding legal responsibility, a transfer is made to a third party. The agreement that is based on an act of bad faith which makes the third party unprotected by law even though the elements of the agreement have been fulfilled in a renewal agreement made. Curator's attempt to cancel the renewal agreement was by filing an actio pauliana lawsuit. The good faith treatment of the parties in the case of a renewal agreement that has been canceled by actio pauliana's lawsuit depends on their respective conditions. Distributive justice will emerge when the parties, especially debtors, third parties, curators and creditors, may obtain fulfilment of their rights and obligations in their respective portion, although some matters in the provisions of Indonesian law are still there is no regulation either implicitly or explicitly. An example is a third party that cannot register its receivables because there is no good faith in making an agreement whose arrangements are not the same as the United States. Third parties are still given the opportunity to register their receivables with the help of debtors."

"Tesis ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, secara khusus menilai kriteria tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Tesis ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku;bertindak sesuai dengan norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi dan bertindak sesuai kompetensi Direksi; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar PT; sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku; tidak melampaui wewenang sebagai Direksi; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan apabila anggota Direksi dalam pengurusan PT tidak selaras dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007, maka dapat dikategorikan tidak melakukan tugasnya dengan iktikad baik, sehingga dapat dipandang dan dipersamakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Putusan No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, yang menyatakan Tn. HC, selaku anggota Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas.

---

This thesis analyzes how the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT in good faith and full responsibility, specifically assess these criteria in the Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. This research is a normative juridical research with conceptual, case and comparison approaches. This thesis concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet at least 5 (five) criteria: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; do not violate applicable laws; act in accordance with the norms and fairness in business; have competence and act in accordance with the competence of the Board of Directors; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet at least 5 (five) criteria: carry out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT; in accordance with applicable laws and norms; does not exceed the authority as the Board of Directors; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. In Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, the consideration of the Panel of Judges stated that if a member of the Board of Directors in managing a PT is not in line with and contrary to their legal obligations as stipulated in Article 92 paragraph (2) of the Company Law No. 40 of 2007, it can be categorized as not performing their duties properly. good faith, so that it can be seen and equated with having committed an unlawful act. Therefore, Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, which states that Mr. HC, as a member of the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, has complied with the provisions of the legislation and the legal principles of a limited liability company."