Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF).

---

The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation.

This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014.

The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF). "

"Tesis mi membahas sikap Prancis mengenai kedaulatannya ketika dihadapkan pada peraturan Urn Eropa Pemenntahan Sarkozy beranggapan bahwa kebijakannya dalam mengusir Etms Roma merupakan haknya sebagai negara berdaulat Namun ketika Prancis memutuskan untuk bergabung ke dalam Urn Eropa maka negara tersebut hams mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan termasuk larangan untuk mengusir suatu etnis secara masif.

---

This thesis tries to understand the meaning of sovereignty for Sarkozy's administration when it has to face the rules from European Union Sarkozy's administration assumes that the Roma expulsion policy was France right as a sovereign state But when France decided to join European Union they must follow several laws including the prohibition to expel people collectively."

"

Penelitian ini adalah analisis terhadap akun Twitter dan Instagram Theresa May yang dijadikan sebagai kanal untuk mengkomunikasikan pendirian politiknya terkait hasil referendum British Exit (Brexit). Alotnya negosiasi hasil referendum terjadi di internal Parlemen Inggris. House of Commons tidak puas dengan rancangan perjanjian pemerintah Theresa May terkait Brexit. Brexit Deal Theresa May telah ditolak sebanyak tiga kali. Meskipun tawarannya telah ditolak, Theresa May tetap yakin bahwa dengan kepimimpinannya yang kuat dan stabil disertai serangkaian skenario yang telah disiapkan, Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa dengan lancar. Untuk menyampaikan keyakinan dan optimismenya kepada seluruh pihak, Theresa May menggunakan media sosial Twitter dan Instagram. Di Twitter dan Instagram, Theresa May menciptakan citra personal (personal branding) untuk meyakinkan para pengguna Twitter dan Instagram bahwa dirinya mampu menyukseskan Brexit. Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan mengaplikasikan teori analisis konten Klaus Krippendorff  untuk melihat isi dari unggahan Theresa May pada akun Twitter dan Instagramnya. Unggahan Theresa May di Twitter dan Instagram juga akan dianalisis menggunakan teori personal branding McNally & Speak.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Twitter dan Instagram efektif sebagai kanal untuk menyampaikan pandangan politik Theresa May. Aktifitas Theresa May di media sosial juga menunjukkan upaya personal branding yang kuat. Meskipun demikian, Theresa May akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 24 Mei 2019.

 

---

This research is an analysis of Twitter and Instagram accounts of Theresa May which are used as a channel to communicate her political views regarding the results of the British Exit (Brexit) referendum. The tough negotiations on the results of the referendum took place internally at the British Parliament. The House of Commons was not satisfied with Theresa May's government's draft agreement regarding Brexit. Theresa May's Brexit Deal has been rejected three times. Although her offer has been rejected, Theresa May remains confident that with her strong and stable leadership along with a series of scenarios that have been prepared, the UK can leave the European Union orderly. To convey her belief and optimism to all parties, Theresa May use Twitter and Instagram. On Twitter and Instagram, Theresa May created her personal branding to convince Twitter and Instagram users that they were able to succeed in Brexit. This analysis uses a qualitative method by applying the content analysis theory of Klaus Krippendorff to view the contents of Theresa May's message on her Twitter and Instagram accounts. Theresa May’s existence on Twitter and Instagram is analyzed using McNally & Speak's personal branding theory. The results of this study indicates that Twitter and Instagram are effective platforms to convey Theresa May's political views. Theresa May's activity on social media also shows strong personal branding efforts. Nevertheless, Theresa May finally announced her resignation on May 24, 2019.

 

"

"Tulisan ini meninjau 50 tulisan akademik dari jurnal-jurnal internasional yang telah melalui proses penelaahan sejawat dalam rangka meninjau perkembangan penggunaan variabel-variabel psikologis dalam studi politik internasional dalam dua dekade pertama abad ke-21. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dan membatasi cakupannya pada tulisan dari periode 2000-2019. Tulisan-tulisan tersebut diorganisasikan ke dalam empat tema berikut: kebijakan keamanan, analisis strategi dalam krisis internasional, manajemen hubungan diplomatik, dan praktik diplomasi. Temuan-temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa telah terdapat perkembangan yang menonjol dalam hal topik riset, pendekatan psikologis, metodologi, dan pembahasan terhadap konsep-konsep psikologis dalam studi politik internasional. Temuan-temuan tersebut juga menunjukkan bahwa psikologi politik dalam politik internasional telah menunjukkan perkembangan yang paralel dalam kelima area di atas. Tulisan ini menyimpulkan bahwa studi politik internasional telah mendapatkan wawasan konstruktif dari psikologi dalam menjelaskan landasan psikologis di balik pilihan-pilihan individu yang pada akhirnya turut menentukan tercapainya hasil tertentu dalam politik internasional. Namun, untuk dapat mengintegrasikan pendekatan psikologi dalam analisis politik internasional, peneliti perlu memerlengkapi diri dengan kesadaran mengenai konteks politik dalam kasus bersangkutan, kesadaran atas tantangan metodologis, dan pengakuan terhadap batasan eksplanatif.

---

This paper reviews 50 scholarly writings in peer-reviewed international journals to evaluate the development of application of psychological variables to the study of international politics within the first two decades of the 21st century. This literature review deploys organizational taxonomy method and limits its scope to writings published during the 2000-2019 period. These writings are organized into these four following themes: security policies, strategy analysis in international crises, management of diplomatic relations, and practice of diplomacy. The results from this study show that there have been considerable developments in terms of research topics, psychological approaches, methodologies, and discussion of psychological concepts in the study of international politics. The findings also show that political psychology in international politics has made parallel development in those five above-mentioned areas. This paper concludes that the study of international politics has gained constructive insights from psychology in explaining psychological underpinnings of individual choices taking part in determining a particular outcome in international politics. However, in order to integrate psychological approaches in international political analysis, researchers would need to equip themselves with awareness of political contexts, methodological challenges, and limitations of the explanatory powers of such approach."

"This article seeks to inform the readers about a new, emerging trend of political struggle in the global realm. In order to do this, the author invokes Roland Bleiker's conception of transversal politics. By utilizing this article, the author argues that we, international political struggle in the future until we cease to assume that politics could only be considered by its juridification and institutionalization. his reques us to reconceptualiaze our taken for granted notion of politics itself. This reconceptualization, in its turn, will illuminate our investigation that seeks to argue that the conception of state sovereignty is no longer tenable, and consequently has become a fertile ground for this transversal politics to flourish."