Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta maksud dan tujuan dari adanya keberhasilan Iran dalam hal proliferasi nuklir, karena program nuklir damai Iran yang menjadi polemik internasional telah menjadi kontroversi tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, akan tetapi juga telah membuat dunia Intemasional dibawah dominasi Amerika Serikat melakukan propaganda politik hingga berhasil membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 bagi negeri Iran. Penulis berusaha menganalisa bagaimana terjadinya pengaruh nuklir dalam sistem internasional terkait dengan masalah nuklir terhadap penerapan teknologi militer di masa mendatang dalam menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan internasional serta sejauh mana perimbangan kekuatan terjadi ketika fenomena proliferasi nuklir Iran berhadapan dengan legemoni Amerika Serikat, disamping itu juga penulis berusaba menganalisa mengapa program nuklir Iran dijadikan propaganda oleh Amerika Serikat.Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan xnemakai metode studi kasus. Temuan penelitian ini antara lain adalah berdasarkan fakta historis, pengaruh nuklir dalam sistem internasional tidak hanya dalam bidang militer saja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap penerapan politik dan ekonomi, sehingga sudah Lento berbagai masalah dan akibat yang ditimbulkan dari nuklir sangatlah mempunyai efek yang tidak sedikit. Oleh karenanya dalam rangka menciptakan dunia internasional babas dari senjata nuklir maka dibiiatlah berbagai macam perjanjian, antara lain perjanjian non proliferasi nuklir.Penelitian ini juga menjelaskan tentang latar belakang serta maksud dan tujuan dari terjadinya proliferasi nuklir Iran yang lebih difokuskan untuk kepentingan damai, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional melalui forum DK PBB dengan keluarnya resolusi 1747 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Pada intinya, Program proliferasi nuklir Iran menjadi fenomena kontroversi internasional karena belum adanya sikap dan cara pandang yang sama antar satu dengan yang lain (AS dan Iran), disatu sisi Iran berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa program proliferasi nuklimya adalah untuk kepentingan damai dan memandang AS melakukan propaganda demi menghambat Iran rneraih kemajuan dalam bidang teknologi militer, akan tetapi disisi lain, dunia internasional yang didominasi oleh AS, berkeyakinan bahwa program nuklir damai Iran hanyalah awal dari kepemilikan senjata nuklir bagi Iran.Tanta saja perimbangan kekuatan baru di Timur Tengah telah terjadi ketika program proliferasi nuklir Iran menjadi kontroversi internasional, sehingga Iran dapat memainkan peran bargaining positionnya dalam pergaulan internasional, disamping itu juga upaya AS untuk mengintervensi serta melakukan hegemoni dikawasan Teluk telah mengalami kesulitan karena adanya penolakan dari Iran untuk menghentikan program proliferasi nuklirnya. Akan tetapi demi mencegah terjadinya perang pisik antara Iran dan AS, diplomasi dan forum dialog terbuka perlu untuk dikedepankan.

---

ABSTRACT

The objective of study in this thesis is to find background and purposes and objectives of the Iran's successful on Nuclear Proliferation as Iranian peace nuclear program is became an international polemic into a controversial which is not only at Middle East, however it has made international worlds under domination of United States (U.S) has made political propagandas to relate international systems on nuclear for future military technology application in order to create and preserve international security stability and to what extent the balance of power occurred when Iranian nuclear proliferation phenomenon facing US hegemony, beside of that, writer is also encouraged to analyze why Iranian nuclear program is become a propaganda by the United States.

This study is using qualitative approach and using methods of case study. Findings in this study is based on historical facts, nuclear influences in international system are not only at military, however it gives influences in international system are not only at military, however it gives influences to political and economical applications, and of course it has an enormous effects for nuclear problems. Therefore, in order to create an international world which is free from nuclear weapons, it has been made certain treaties, such as nuclear non proliferation treaty.

This study is also to explain on background and objective of Iranian nuclear proliferation which shall be focused for peace objectives, even it has pressured from international worlds by the Security Council forum of United Nations on resolution 1747 which being pioneered by U.S. In essence, Iranian nuclear proliferation program is become an international controversial phenomenon as there is no similar perspectives by one country to another (Iran and United States), in one hand, Iran has convinced to international worlds that its nuclear proliferation program is for peace and to assume that United States has made propagandas for the sake to hinder Iran for military technological advances, however on the other hand, international worlds which dominated by United States convinced that Iranian peacefully nuclear program is only the beginning of nuclear weapon procurement for Iran.

Of course, a new balance of power in the Middle East has been occurred when Iranian nuclear proliferation program has became an international controversy, and Iran can play its role for bargaining position in international relationship, beside of that, U.S efforts in order to interfere and to make hegemony at the Gulf has been suffered by refusal of Iran to stop its nuclear proliferation program. However, in order to prevent physical warfare between Iran and U.S, it is necessary to diplomacy realizations to make an open dialog forum."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang implementasi dari Doktrin TNI yaitu Doktrin Tridarma Ekakarma Tridek dengan menggunakan Teori Perimbangan Kekuatan. Teori yang digunakan merupakan teori versi Barry Posen yang menggunakan tiga variabel, yaitu geografi, teknologi, dan juga koalisi. Teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknologi merupakan variabel yang paling melihat ke arah luar negara dalam sebuah doktrin militer. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah masing cenderungnya pemerintah dan TNI dalam melihat ancaman berasal dari dalam negara. Dalam variabel teknologi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai MEF TNI yang diharapkan tercapai pada tahun 2024, namun salah satu kendala terbesarnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemenuhan MEF TNI tersebut. Dalam variabel koalisi, salah satu kendala terbesarnya adalah masing-masing negara dalam kerja sama pertahanan, khususnya kerja sama multilateral, mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan negara lain sehingga menyebabkan kerja sama pertahanan tersebut terhambat kemajuannya. Namun, dari berbagai upaya pemerintah dan TNI melalui Doktrin Tridek untuk melihat ke arah luar negara, variabel koalisi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar dalam implementasi Doktrin Tridek. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya strategi hedging oleh pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui diplomasi pertahanan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang memiliki kendala yang rumit.

---

ABSTRACTThis research put focus on the implementation of TNI rsquo s Doctrine, Tridarma Ekakarma Tridek , with the use of Balance of Power Theory. Barry Posen rsquo s Balance of Power Theory have three indicators, which are geography, technology, and coalition. The assumption from this theory is the technology variable is the most outward looking variable between three variables. Through Balance of Power theory, Doktrin Tridek having many obstacles. In geography variable, the main obstacle is the tendency from government and TNI to see threats comes from within. In technology variable, the main obstacle is the lack of budget from the government to reach the MEF TNI that supposed to finish in 2024. In coalition variable, the main obstacle is in multilateral defense cooperation, each of the member countries have different interest and agenda that makes the goal from its cooperation hard to reach. Nevertheless, from every effort government and TNI does to make its mainframe outward looking, coalition variable have the most influence in Doktrin Tridek. It can be seen from the hedging strategy that the goverment which are conducted by Departement of Defense and TNI within its defense diplomacy that works better than the other variables from Balance of Power Theory."

"Perdagangan internasional pada prinsipnya adalah perdagangan yang bebas dari segala hambatan. Namun dalam praktek hal tersebut sulit diwujudkan secara penuh. Salah satu alasannya karena perbedaan tingkat ekonomi dan kemampuan industri suatu negara, baik antara negara maju dengan negara berkembang maupun diantara negara berkembang sendiri. Perbedaan tingkat ekonomi serta kesiapan industri tersebut dijembatani dengan perjanjian-perjanjian yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang industrinya belum siap secara struktural agar mampu bersaing dengan kompetitornya dari luar negeri. Dengan cara menetapkan aturan-aturan yang menghambat arus perdagangan barang masuk ke dalam negeri. Hambatan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas sebagaimana yang dianut oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), dimana Indonesia menjadi anggota. Karenanya panting agar hambatan yang diberlakukan adalah terbatas dalam keadaan yang benar-benar mendesak serta diterapkan dalam jangka waktu yang sependek mungkin. Untuk itu Indonesia telah menandatangani perjanjian internasional yang berisi aturan main yang dapat mengakomodasi industri dalam negeri yang perlu mendapat perlindungan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor dengan harapan agar pada saatnya sektor industri dapat secara maksimal memanfaatkan mekanisme perlindungan yang ada dalam perjanjian internasional untuk kepentingan industri dalam negeri. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengertian Tindakan Pengamanan/Safeguard menurut ketentuan GATT, mengenai pengaturan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dalam mengamankan industri dalam negeri Indonesia, serta penanganan kasus yang berkaitan dengan Tindakan Pengaman/Safeguard oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya dinamika pada latar pekerjaan NGO dapat mengancam kesejahteraan dan keseimbangan antara urusan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi pekerja yang disebut work-life balance dengan adanya penerapan sistem flexible working hours di Yayasan Lentera Anak. Sedangkan, dalam proses kerjanya terdapat hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat work-life balance para pekerja baik dari dalam lingkup pekerjaan maupun dari lingkungan pribadi pekerja. Penelitian ini ditujukan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai kondisi work-life balance para pekerja NGO di Yayasan Lentera Anak yang menerapkan sistem flexible working hours, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat para pekerja dalam mencapai kondisi work-life balance. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui: (1) wawancara dengan enam informan yang terdiri dari Manager Kepegawaian, HRD, dan empat orang pekerja divisi proyek Yayasan Lentera Anak; (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi. Penelitian ini berlangsung pada rentang September 2022 - Juli 2023. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pekerja NGO di Yayasan Lentera Anak merasa sudah memiliki kondisi work-life balance yang baik dengan adanya penerapan flexible working hours karena memberikan mereka keleluasaan dalam mengatur waktu dan pekerjaan yang dimiliki sehingga kondisi kehidupan pekerjaan dan pribadi yang dimiliki menjadi seimbang serta mereka mengalami peningkatan kualitas hidup dan memiliki kepuasan yang baik atas pekerjaan yang dimiliki. Terungkap pula bahwa terdapat beberapa faktor pendukung work-life balance dari dalam lingkup pekerjaan seperti budaya kerja yang kekeluargaan, pemberian fasilitas yang cukup, banyaknya keringanan dan keleluasaan yang diberikan dalam proses kerja. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari lingkup lingkungan pribadi pekerja seperti kurang memiliki manajemen waktu pribadi yang kurang baik, kemacetan lalu lintas, dan tekanan-tekanan dari pihak mitra maupun pendonor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi kerja yang terdapat di Yayasan Lentera Anak beserta dengan penerapan sistem flexible working hours yang ada sudah sangat mendukung para pekerja dalam menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadinya dalam mencapai kesejahteraannya sebagai pekerja NGO. Hal tersebut membuat para pekerja menjadi nyaman tetap terjaga produktivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih pada ilmu kesejahteraan sosial terkait bidang manajemen sumber daya manusia di latar pekerjaan organisasi non-pemerintah atau NGO sebagai suatu human service organization (HSO).

---

This research is motivated by the high dynamics in the background of NGO work that can threaten the welfare and balance between work-life affairs and workers' personal lives, which is called work-life balance with the implementation of a flexible working hours system at the Children's Lentera Foundation. Meanwhile, in the work process, some things can support or detain the work-life balance of the workers, both from within the scope of work and from the worker's environment. This study aims to answer two research questions regarding the work-life balance conditions of NGO workers at the Lentera Anak Foundation which implement a flexible working hours system, and the supporting and inhibiting factors for workers in achieving work-life balance conditions. This research conducted using a qualitative approach by collecting data through (1) interviews with six informants consisting of the Personnel Manager, HRD, and four project division workers at the Anak Lantern Foundation; (2) observation, and (3) documentation study. This research took place in the range of September 2022 - July 2023. It was revealed that the NGO workers at the Lentera Anak Foundation felt that they had good work-life balance conditions with the implementation of flexible working hours because it gave them the flexibility to manage their time and work so that their work and personal life conditions became balanced and they experienced an increased quality of life and had good satisfaction with the work they had. It was also revealed that there are several factors supporting work-life balance from within the scope of work such as a family work culture, providing adequate facilities, lots of leeway, and flexibility given in the work process. The supporting and inhibiting factors from the scope of the worker's environment such as lack of good personal time management, traffic jams, and pressure from partners and donors. Thus it can be concluded that the working conditions found at the Children's Lentera Foundation along with the implementation of the existing flexible working hours system have greatly supported workers in balancing their work life and personal life in achieving their welfare as NGO workers. This makes workers feel comfortable while maintaining productivity. This research is expected to contribute to the Social Welfare Science study program, especially on the human resource management on the Non-Governmental Organization as human service organization.

"

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses framing terhadap duakandidat presiden Indonesia pada Pemilu 2014, yaitu Joko Widodo (Jokowi) danPrabowo Subianto. Proses framing ditinjau dari wacana berita Koran Tempo,khususnya pada berita debat calon presiden. Analisis framing ini memanfaatkanteori framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki (1993). Teori framingdiperkuat dengan analisis makrosintaksis dari van Dijk (1988). Pada praktiknya,analisis framing ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan dankeseimbangan berita terhadap pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian ini, teoriEntman (2007) mengenai kecenderungan berita diadopsi sekaligus menjadijembatan yang menghubungkan antara framing dan kecenderungan ataukeseimbangan antara dua pihak yang terdapat di dalam berita. Hasil sintesisberagam teori ini memperlihatkan sikap Koran Tempo cenderung positif kepadaJokowi (capres nomor urut dua) daripada Prabowo (capres nomor urut satu).Kecenderungan tersebut dibuktikan oleh analisis framing Pan dan Kosicki yangmeliputi analisis struktural, leksikal, headline, dan pendukung berupa insert yangsemuanya dimuat di dalam teks berita.

---

ABSTRACT,br>The objective of this study is to reveal the framing process on two Indonesianpresidential candidates in general election 2014, they are Joko Widodo (Jokowi)and Prabowo Subianto. The framing process is reviewed from news discourse ofKoran Tempo, particularly on the news of presidential candidate debates. Thisframing analysis applies the framing theory approach of Zhongdang Pan andGerald M Kosicki (1993). The theory is strengthened by macro syntactic analysisproposed by van Dijk (1988). Practically, this analysis is conducted to find out thenews tendency and balance on certain sides. In this study, Entman theory (2007)of news tendency is adopted and connects the framing with the tendency orbalance between two sides in news. The synthesis result of the theories indicatesthat Koran Tempo shows its more positive posture to Jokowi (presidentialcandidate number two) compared to Prabowo (presidential candidate numberone). That tendency is proved by the framing analysis of Pan and Kosicki which isincluding structural, lexical, headline, and inserts analysis that are all covered innews text.;The objective of this study is to reveal the framing process on two Indonesianpresidential candidates in general election 2014, they are Joko Widodo (Jokowi)and Prabowo Subianto. The framing process is reviewed from news discourse ofKoran Tempo, particularly on the news of presidential candidate debates. Thisframing analysis applies the framing theory approach of Zhongdang Pan andGerald M Kosicki (1993). The theory is strengthened by macro syntactic analysisproposed by van Dijk (1988). Practically, this analysis is conducted to find out thenews tendency and balance on certain sides. In this study, Entman theory (2007)of news tendency is adopted and connects the framing with the tendency orbalance between two sides in news. The synthesis result of the theories indicatesthat Koran Tempo shows its more positive posture to Jokowi (presidentialcandidate number two) compared to Prabowo (presidential candidate numberone). That tendency is proved by the framing analysis of Pan and Kosicki which isincluding structural, lexical, headline, and inserts analysis that are all covered innews text., The objective of this study is to reveal the framing process on two Indonesianpresidential candidates in general election 2014, they are Joko Widodo (Jokowi)and Prabowo Subianto. The framing process is reviewed from news discourse ofKoran Tempo, particularly on the news of presidential candidate debates. Thisframing analysis applies the framing theory approach of Zhongdang Pan andGerald M Kosicki (1993). The theory is strengthened by macro syntactic analysisproposed by van Dijk (1988). Practically, this analysis is conducted to find out thenews tendency and balance on certain sides. In this study, Entman theory (2007)of news tendency is adopted and connects the framing with the tendency orbalance between two sides in news. The synthesis result of the theories indicatesthat Koran Tempo shows its more positive posture to Jokowi (presidentialcandidate number two) compared to Prabowo (presidential candidate numberone). That tendency is proved by the framing analysis of Pan and Kosicki which isincluding structural, lexical, headline, and inserts analysis that are all covered innews text.]"

"Penelitian ini adalah penelitian campuran dengan menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial. Ada tiga pertanyaan penelitian, dua diantaranya dicari jawabannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan sisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan keseimbangan kehidupan kerja terhadap sikap dan perilaku kerja karyawan (OCB, komitmen organisasional, dan kepuasan kerja) dan konflik pekerjaan keluarga. Hipotesis dikembangkan berdasarkan beberapa teori pendukung (yaitu teori pertukaran sosial, teori peran, teori konservasi sumber daya, dan teori tuntutan pekerjaan-sumber daya). Survei dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan memperoleh 1.105 data untuk dianalisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sikap dan perilaku kerja karyawan, dan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap konflik pekerjaan-keluarga. Penelitian kualitatif digunakan untuk lebih mendalami hasil dari penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keseimbangan kehidupan kerja dalam rangka meningkatkan ketahanan organisasi. Dipilih sepuluh orang dari 1.105 responden sebagai narasumber untuk dilakukan wawancara mendalam dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keseimbangan kehidupan kerja di lingkungan DJPb tidak berjalan dengan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada para pemangku kebijakan dalam rangka membantu karyawan menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka.

---

This research is a mixed-methods study utilizing a sequential explanatory strategy. Three research questions were posed, with two addressed through quantitative methods and the remaining one through qualitative means. The quantitative research aimed to understand the impact of work-life balance policies on employees' attitudes and behaviors (OCB, organizational commitment, and job satisfaction) and work-family conflict. Hypotheses were developed based on several supporting theories (social exchange theory, role theory, conservation of resources theory, and job demands-resources theory). A survey was conducted within the Directorate General of Treasury (DJPb), yielding 1,105 data points for analysis. The data analysis revealed that work-life balance policies positively, though insignificantly, influenced employees' attitudes and behaviors and negatively, though insignificantly, impacted work-family conflict. Qualitative research was employed to delve deeper into the quantitative findings, aiming to understand the implementation of work-life balance policies for enhancing organizational resilience. Ten individuals were selected from the 1,105 respondents as interviewees, using purposive sampling techniques. The research findings indicated that the implementation of work-life balance policies in the DJPb environment was ineffective. This study is expected to provide valuable insights for policymakers to assist employees in balancing their work and personal lives."

"Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dipilih oleh debitor atau kreditor sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan utang piutang. Setelah debitor dinyatakan berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor berhak mengajukan suatu rencana perdamaian yang berisi mekanisme pembayaran utang yang baru guna melunasi kewajibannya. Rencana perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga setelah disetujui. Setelah disahkan, perdamaian tersebut dapat dibatalkan dengan syarat bahwa debitor telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan syarat pembatalan perdamaian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan proses pembuktian pembatalan perdamaian dalam forum penundaan kewajiban pembayaran utang PT Harmas Jalesveva. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Harmas Jalesveva terbukti lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian karena tidak memperhatikan ketentuan undang-undang yang harus dipatuhinya sebagai developer apartemen dan tindakan kreditor yang menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima karena Sertifikat Laik Fungsi yang belum terbit dapat dibenarkan. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa sebaiknya terdapat peraturan pelaksana yang dapat mengatur secara lebih lanjut mengenai kondisi-kondisi yang dapat menilai kelalaian debitor, PT Harmas Jalesveva harus mengatur secara rinci mengenai cara penyerahan unit apartemen dalam suatu surat resmi yang mengikat.

---

Suspension of debt payment could be chosen by debtor or creditor as a way to solve debt problems. After a debtor is in the condition of suspension of debt payment, a debtor has the right to propose a settlement proposal consisting of the new payment scheme to fulfill its obligations. The settlement proposal would be ratified by the Commercial Court after being approved. After the ratification, the settlement agreement could be cancelled on a condition of the debtor’s failure to implement the settlement agreement. This thesis discusses the regulation of cancellation of settlement agreement requirement in Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment and the proof of annulment of settlement agreement in suspension of debt payment forum PT Harmas Jalesveva. This research is conducted using a normative juridical legal research form and descriptive research typology. This research concludes that PT Harmas Jalesveva is proven failed in implementing the settlement agreement as a result of not implementing the regulation it has to obey as an apartment developer and the creditor’s act of rejecting to sign the Minutes of the Handover Meeting with the reason of Certificate of Worthiness (Sertifikat Laik Fungsi) that has not been published could be justified. The recommendations in this research are that there should be an implementing regulation which regulates the conditions to assess the debtor’s negligence and PT Harmas Jalesveva should regulate the details regarding the handover of the apartment unit in a form of a binding official letter."