Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri jasa konsultan manajemen adalah salah satu sektor industri primadona karena perannya dalam pembayaran pajak: dan sumbangan pemikiran dalam pembangunan secara makro dan mikro. Atas jasa yang dapat disediakan oleh konsultan manajemen terdapat duaJisme penerapan .fiibyek pajak penghasilan yaitu dapat diberlakukan pajak penghasilan non final atau final. Impetfect Information yang menggambarkan adanya kelemahan pada perpajakan konsultan manajemen akan mendorong tirnbulnya Opportunistic Behavior bagi wajlb pajak, konsultan pajak, dan oknum fiskus. Dalam melaksanakan kewajiban terhadap pengurangan komponen biaya transaksi bagi konsultan manajemen, (4) signifikansi biaya transaksi yang ditimbulkan pajak penghasilan final bagi konsultan manaJemen. Dalam rangka pengolahan data, pnulis akan menganalisis data primer hasil wawancara dengan responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi step-wise dengan menghitung variabel independen dan dependen secara rinci satu per satu untuk menentukan tingkat signifikansi hubungan korelasi antara variabel yang terseleksi. Hasil yang diperoleh dalam paneutian adalab: (1) Komponen biaya transaksi yaitu Actual Cash Outfay (biaya fonnulir pajak. biaya fotocopy, biaya transponasi. biaya konsultansl biaya pendidikan dan pelatihan .karyawan, biaya penyirnpanan dokuruen, biaya ucapan H!rima kasih dan commitment fee, dan biaya entertainment) dan Opportrmity Cost of Time. Penyebabnya adalah InstituJion Arrangement tidak memberikan batasan yang jelas, Biaya transaksi yang signifikan tinggi akibat Institution Arrangement tidak jelas akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan konsultan manajemen; (2) Faktor biaya transaksi untuk perencanaan pajak yang baik adalah biaya komitmen dan terimakasih, biaya konsultan pajak, dan opportunity cost of time. (4) berlakunya pajak penghasilan final secara signifikan menimbulkan biaya transaksi bagi konsultan manajemen. Penulis merekomendasikan bahwa sebaiknya pihak pemerintah meninjau ulang atas peraturan pajak penghasilan bagi konsultan manajemen dengan memberikan batasan atas definisi dan tariff pajak yang jelas bagi obyek pajak atas jasa yang disediakan konsultas manajemen."

"Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak.

---

This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee. This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang upaya pemungutan pajak (tax effort) dari 27 propinsi di Indonesia yang meliputi PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Tax effort diukur dengan cara membandingkan antara tax ratio aktual dengan tax ratio potensial. Tax ratio potensial diukur dengan menggunakan metode regresi dimana penerimaan pajak digunakan sebagai proxy dari taz ratio dengan variabel bebas berupa PDRB per kapita, peranan sektor pertanian dalam pembentuka PDRB dan tingkat keterbukaan ekonomi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk indeks dengan kalsifikasi sebagai berikut; propinsi yang memiliki indeks kurang dari satu berarti hanya mampu memungut pajak dibawah kapasitas yang dimilikinya, propinsi yang memiliki indeks sama dengan satu berarti mampu memungut pajak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya sedangkan propinsi yang memiliki indeks lebih dari satu berarti mampu memungut pajak lebih dari kapasitas yang dimilikinya."

"Garis Besar Haluan Negara 1993 menetapkan bahwa dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri. Sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber dana dan sumber energi bagi pembangunan ekonomi negara. Pertamina sebagai satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengusahaan minyak dan gas bumi, dalam melaksanakan tugas tersebut Pertamina dapat kerjasama dengan investor asing dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Bagi Hasil sering dikurangi oleh Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, ada yang secara tegas mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak mempengaruhi ketentuan ketentuan Kontrak Bagi Hasil, ada pula Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak memberikan penegasan semacam itu, oleh karena itu Kontraktor Bagi Hasil dari negara yang bersangkutan menuntut agar "reduced rate" berdasarkan Persetujuan diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil sehingga penerimaan Negara berkurang. Agar supaya jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya didalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan Kontrak Bagi Hasil, atau dalam Kontrak Bagi Hasil ditambahkan suatu klausul yang menegaskan bahwa apabila Kontraktor menuntut penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepadanya, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dapat dilakukan dengan syarat kekurangan pembayaran tetap dibayar oleh Kontraktor Bagi Hasil, sehingga jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah sama seperti yang telah disetujui antara Pemerintah dan Kontraktor Bagi Hasil. Metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan bidang perminyakan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku buku mengenai dan yang berhubungan dengan perpajakan perminyakan dan menggunakan data-data sekunder dari buku Statistik "South East Asia Service", serta bahan tertulis lainnya seperti "Petroleum Report Indonesia" dan "The Economist Intelligence Unit, Country Profile Indonesia"."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perlakuan pajak atas beban amortisasi goodwill milik PT A yang muncul akibat akuisisi berdasarkan ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan atas beban amortisasi goodwill PT A yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila dilihat dari asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu argumentasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perlakuan pajak atas beban amortisasi goodwill akibat akuisisi tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perlakuan perpajakan atas beban amortisasi goodwill PT A yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum seluruhnya memenuhi asas kepastian hukum

---

ABSTRACTThis thesis is aimed to analyze Directorate General of Taxes rsquo s argumentation when give tax treatment on PT A rsquo s goodwill amortization expenses arising from acquistion if it is observed from accounting and tax regulation in Indonesia. Furthermore, this thesis also analyzes Directorate General of Taxes rsquo s argumentation when it is observed from legal certainty principle. Research method which use on this thesis is qualitative method with case study. The result from this thesis is Directorate General of Taxes rsquo s argumentation when give tax treatment on PT A rsquo s goodwill amortization expenses is not comply with accounting and tax regulation in Indonesia. Moreover, the principle of legal certainty is also not fully met by the Directorate General of Taxes in order to provide legal certainty on PT A rsquo s goodwill amortization expenses."

"Income tax with references to Indonesian laws and regulations."