Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewenangan LPS dalam melakukan resolusi bank gagal bertambah sejak diundangkannya UU PPKSK, yakni dengan membentuk bank perantara. Pembentukan bank perantara hanya sementara, karena bank perantara wajib dijual kembali dengan harga wajar, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta pemilik baru bank perantara boleh mendominasi kepemilikan sahamnya selama 20 tahun. Pengaturan yang demikian berpotensi merugikan keuangan negara karena frasa harga wajar bersifat multi tafsir dan juga berpotensi terjadi fraud karena dari berbagai literatur disebutkan bahwa dominasi kepemilikan saham erat kaitannya dengan tata kelola bank yang buruk. Untuk menganalisa pelindungan hukum apa yang dapat dilakukan, penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Pengumpulan data dengan cara wawancara dengan LPS dan studi literatur, kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif dan analitis deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa penjualan dengan harga wajar adalah perintah undang-undang yang harus dipenuhi oleh LPS. Oleh karenanya, perlu melibatkan BPK untuk mengawasi LPS agar penjualan Bank Perantara dilakukan secara terbuka dan transparan. Keterlibatan OJK juga diperlukan untuk mengawasi secara intensif bank eks Bank Perantara dalam hal pemilik barunya mendominasi saham guna menghindari terulangnya bank eks Bank Perantara menjadi bank gagal karena ikut campurnya pemilik dalam pengelolaan bank.

---

LPS's authority to resolve failed banks has increased since the promulgation of the PPKSK Law, namely by establishing bridge banks. The formation of an bridge bank is only temporary, because the brigde bank must be resold at a fair price, carried out openly and transparently, and the new owner of the bridge bank may dominate its share ownership for 20 years. Such an arrangement has the potential to be detrimental to state finances because the phrase fair price has multiple interpretations and also has the potential for fraud because various literature states that the dominance of share ownership is closely related to poor bank governance. To analyze what legal protection can be done, the research used is doctrinal research. Data were collected by means of interviews with LPS and literature studies, then processed and analyzed using qualitative and descriptive analytical methods. The research results show that selling at a fair price is a legal order that must be fulfilled by LPS. Therefore, it is necessary to involve the BPK to supervise LPS so that sales of Bridge Banks are carried out openly and transparently. The involvement of the OJK is also needed to intensively supervise the former Bridge Bank in the event that its new owner dominates the shares in order to avoid a repeat of the former Bridge Bank becoming a failed bank due to the owner's interference in bank management."

"Naskah singkat ini membahas Kebijakan Pembukaan Islamic Bank of Britain (IBB) dan implikasinya terhadap dunia perbankan di Inggris. Inggris merupakan negara non-Timur Tengah yang mengembangkan keuangan Islam sejak masuknya Al-Baraka international lembaga keuangan dari Bahrain pada tahun 1982. Pada saat ini, Inggris merupakan pusat bank Islam di Eropa dan memegang peran penting dalam sektor perbankan Islam. Penelitian ini menganalisis kebijakan Inggris dalam membuka IBB dengan sudut pandang hubungan internasional. Teori yang digunakan adalah Regional Security Complex, Constructivist Institutionalism dan konsep Institutional Considerations and Causality. Konsep amity and enmity dalam Regional Security Complex digunakan untuk melihat kerjasama tersebut dapat terjalin. Teori Constructivist Institutionalism digunakan untuk merekonstruksi kerjasama Inggris dengan Al-Baraka international untuk mengembangkan perbankan Islam di Inggris. Konsep Institutional Considerations and Causality digunakan untuk menganalisis implikasi pembukaan Islamic Bank of Britain (IBB) terhadap dunia perbankan Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan analisis terhadap jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku, dan laporan resmi pemerintah. Dari sumber yang sama, disajikan data kuantitatif yang dikualifikasikan. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat pasar potensial di Inggris untuk perbankan Islam. IBB merupakan keuangan alternatif lain di Inggris berkontribusi terhadap perekonomian Inggris.

---

This research discusses the UK`s Islamic Bank of Britain (IBB) policy and its implications for the British banking sector. The UK is a pioneer of Islamic bank from non-Middle East country. The UK developed Islamic bank since Al-Baraka international, a financial institution from Bahrain in 1982. Currently, the UK is the center of an Islamic bank and become an outstanding role model of Islamic bank sector in Europe. This research analyzes the UKs policy for IBB by International Relations perspective. The theory used to explain this issue is Regional Security Complex Theory, Constructivist Institutionalism Theory, and Institutional Considerations and Causality Concept. Concept of Amity and Enmity in Regional Security Complex theory was used to find out why the UK and Al-Baraka international cooperated. Constructivist institutionalism theory used to reconstruct cooperation between UK and Al-Baraka international to develop Islamic bank in the UK. Institutional considerations and causality concept used to analyze the implications of IBB for the British banking sector. This study uses a qualitative research methodology. Qualitative data is obtained by using an analysis of reputable scientific journals, books, and official government report. From the same source, quantitative data are presented qualified. The findings in this research state that there`s a potential market for an Islamic bank in the UK. IBB is an alternative financial sector that contributes to the British economy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah dengan menggunakan indikator profitabilitas, penyaluran kredit, dan risiko kredit. Metode yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Bank umum konvensional lebih menguntungkan daripada bank umum syariah dengan nilai ROA dan ROE yang lebih tinggi. Sedangkan bank umum syariah memiliki penyaluran kredit dan risiko kredit lebih tinggi daripada bank umum konvensional.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the differences between conventional commercial banks and sharia banks by using indicators of profitability, lending, and credit risk. The method used is financial ratio analysis. Conventional commercial banks are more profitable than sharia commercial banks with higher ROA and ROE. While sharia banks have higher lending and credit risk than conventional commercial banks."

"Bank umum syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, namun sampai dengan saat ini market share perbankan syariah di Indonesia belum mencapai 5%, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, Bank Indonesia dilanjutkan dalam Peraturan OJK (POJK) mengatur kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti. Bank Indonesia membagi perbankan menjadi 4 (empat) kategori buku bank, dimana setiap kategori bank memiliki cakupan produk dan aktivitas yang berbeda. Berdasarkan kategori tersebut, semakin tinggi buku bank, semakin besar modal inti yang dimiliki dan semakin luas cakupan produk dan aktivitas yang dilakukan. Hingga tahun 2014, bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank masih berada pada kategori buku 1 dan buku 2. Dengan demikian, perlu dikaji dan dianalisa lebih mendalam mengenai ketahanan bank umum syariah yang terdapat dikategori buku 1 dan buku 2 dengan menggunakan model Altman Z score dan analisa industri perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bank umum syariah buku 1 tidak lebih rentan dari bank umum syariah buku 2 dikarenakan memiliki nilai Z score yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi modal inti belum tentu dapat menambah ketahanan bank. Hal yang mempengaruhi ketahanan bank adalah kualitas penyaluran pembiayaan dan efisiensi atas kegiatan usaha bank umum syariah. Dengan demikian, semakin besar size bank, diperlukan monitoring yang semakin ketat.

---

Islamic banks started to operate in Indonesia in 1992, but until now their market share still can not reach 5%, despite the fact that Indonesia is a country with a Moslim majority population. In order to strengthen the resilience and competitiveness of the banking industry, Bank Indonesia and then continued by OJK in its Regulations (POJK), regulates banking business activities and expansion of branch network based on bank's core capital (namely BUKU). Bank Indonesia (and now OJK) divided banks into four buku (1 into 4), The higher the buku, the greater the core capital and broader ranges of products and activities undertaken. Until 2014, Islamic banks in Indonesia amounting to 12 banks were still in the category of BUKU 1 and 2. As such, it needs to have intensive study and analysis on the resilience of Islamic banks categorized in BUKU 1 and 2 by using a model of Altman Z Score Score and industrial analysis of the islamic banking industry. This study finds that BUKU 1 is not more susceptible than BUKU 2 because of its higher score of Z value. This shows that the higher core capital may not necessarily increases the resilience of banks. Things that affect the resilience of banks are the efficient of quality of finance portfolio and the business activities of Islamic banks. Thus, the larger the size of banks may require more stringent monitoring."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan investasi perbankan pada sukuk IILM dengan menghitung indeks preferensi perbankan. Keputusan investasi dilihat dari beberapa faktor diantaranya struktur sukuk IILM, mata uang yang digunakan dalam transaksi sukuk IILM, tenor sukuk IILM, akad yang digunakan dalam transaksi sukuk IILM, marketabilitas sukuk IILM, dan rating sukuk IILM. Tujuan penelitian selanjutnya adalah merekomendasikan fitur yang dapat menarik minat perbankan pada sukuk IILM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung indeks keputusan investasi perbankan pada sukuk IILM. Hasil penelitian ini adalah indeks keseluruhan keputusan investasi perbankan masuk dalam kategori tinggi. Ketika indeks keputusan investasi menunjukkan indeks yang tinggi namun sampai saat ini perbankan belum berinvestasi pada sukuk IILM. Hal ini dikarenakan diperlukannya edukasi dan sosialisasi yang mendalam kepada perbankan terkait sukuk IILM, dan pemberian informasi yang berkala sehingga perbankan bisa mendapat informasi terbaru mengenai sukuk IILM. Faktor lain yang membuat perbankan belum berinvestasi pada sukuk IILM adalah kebijakan internal perbankan. Rekomendasi untuk sukuk IILM yang pertama terkait penunjukan primary dealer, lembaga IILM diharapkan menunjuk primary dealer yang bertempat di Indonesia, agar memudahkan transaksi jual dan beli sukuk IILM. Selanjutnya dalam pemilihan tenor sukuk IILM diharapkan bisa memiliki beberapa pilihan tenor agar bisa memenuhi kebutuhan perbankan. Selanjutnya pemberian rating diharapkan bukan hanya pada sukuk IILM saja tetapi lembaga IILM juga distandardisasi agar menjadi lembaga yang lebih terpercaya sehingga bisa menambah investor.

---

This study aim to analyze the investment decision of banks and measure their investment preferences in IILM sukuk with IILM sukuk preference index. The investment decision is investigated from several factors, such as the structure of IILM sukuk, the currency used in the transaction IILM sukuk, tenors of IILM sukuk, covenants used in the transaction, marketability of IILM sukuk and IILM sukuk rating. The thesis also attempts to inform the features that can attract banks to invest in IILM sukuk. This research use quantitative methods to calculate the index of banking investment decision on IILM sukuk.

The results of this research is the index of banking investment decisions in the high category. The index investment decisions show a high index but until now, banks have not invested in IILM sukuk. This is because the need for in depth education and socialization to banks related to IILM sukuk, and providing periodic information are very important so the banks can get the latest information about IILM sukuk. Another factor that restrict banks investment in sukuk IILM is internal bank policies. Until now, banks still manage their funds by using investment instruments issued by the state, or domestic sukuk.

Recommendations for sukuk related IILM first appointment of primary dealers, institutions are expected to appoint IILM primary dealers located in Indonesia, in order to facilitate buying and selling transactions IILM sukuk. Furthermore, in the selection IILM tenor sukuk is expected to have miraculous tenor selection in order to meet the needs of banks. Further provision of rating is expected not only to IILM sukuk but also standardized IILM institution in order to be more reliable institutions that could add to investors."

"This study examines the effect of the organization culture on the learning capability on the organization performance. It also describes the effect of the organization culture on the learning capability. The organization culture analyzed in this study is, among others, culture, clan culture, hierarchy culture; and market culture. The survey method used in the study was conducted by distributing the questionnaires to 131 employees who work for a branch of BCA in Bekasi. The results indicated that the organization culture also effects the learning capability significantly and the organization culture also affects the learning capability significantly. In addition, we found that the clan culture was the dominant factor that affects the organization performance."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi dual banking leverage model di bank Regional yang merupakan salah satu model bisnis yang diterapkan di industri perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode case writing. Hasil penelitian ini memberikan lesson learned dalam implementasi DBLM tersebut, UUS bank Regional harus memiliki mekanisme kontrol yang kuat dan jelas dengan tetap menjaga pemenuhan syariah compliance. Selain itu, UUS bank Regional harus dapat lebih meyakinkan bank induk konvensional dalam menjalankan model bisnis DBLM ini dan pelaksanaan DBLM sebaiknya dilakukan review berkala. UUS Bank Regional juga harus dapat meyakinkan regulator di Indonesia bahwa model bisnis dengan cara DBLM ini mampu memberikan efisiensi yang baik bagi industri perbankan syariah, sehingga regulator tersebut dapat lebih memperkuat dasar hukum DBLM bagi UUS atau BUS. Ketentuan regulator tersebut juga diharapkan dapat memberikan relaksasi hukum untuk penerapan DBLM di Indonesia sehingga perbankan syariah dapat lebih cepat tumbuh baik untuk UUS maupun BUS.

---

ABSTRACTThis tesis topic is about implementation dual banking leverage model at Regional Bank which is one of the business model that applied on sharia banking industry at Indonesia. The research is a qualitative research that using case writing method. The result of this research are as a lesson learned on implementing DBLM, those are Sharia Business Unit (SBU) Regional Bank should has strong and clear of control mechanism with sharia compliance. In addition, SBU Regional Bank has to convince the parent at conventional bank for the implementation of DBLM and it must reviewed periodically. SBU Regional Bank should also convincing the regulator that DBLM model could produce more efficient for Islamic Banks in Indonesia, so the regulator can provide clear legal ground of DBLM for SBU and Islamic Banks. Hopefully, the regulator can also provide relaxation program or regulation for DBLM implementation that can make SBU and Islamic Banks growth better"