Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kegiatan utama sebuah bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat dalarn bentuk kredit. Proses pengambilan keputusan pemberian kredit terutama kredit investasiperlu dilakukan secara tepat dan cepat. Untuk itu diperlukandukungan sistem informasi manajemen yang dapat mempermudahdan memperlancar pengambilan keputusan pemberian kredit. Pengambilan keputusan pemberian kredit pada BankInternational Indonesia (BII) melibatkan beberapa pihak yaitupemohon kredit, Account Officer, Team Leader, Kepala Cabang,Kantor Pusat. Pemohon kredit mengajukan berkas permohonannyakepada pihak BII yang diterima oleh Account Officer. AccountOfficer kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumendan kewajaran data?data yang tercantum dalam dokumen permohonan. Setelah dokumen lengkap dan telah dilakukan pemeriksaanatas kewajaran data maka Account officer melakukan analisisterhadap berkas permohonan yang hasilnya dituangkan kedalammemorandum permohonan kredit. Selanjutnya memoramdum danberkas permohonan ini diserahkan kepada Team Leader yang akanmereview dan melakukan approval. Team Leader kemudiari akanmeryampaikan ke Kepala Cabang untuk dilakukan analisis danapproval dan sej.anjutnya bila lingkup kredit merupakanlingkup Kantor Pusat maka selanjutnys dilakukan analiSiS danapproval oleh Kantor Pusat.Analisis terhadap pemrosesan permohonan kredit menunJukkan beberapa kelemahan sebagai berikut :- Tidak adanya petuniuk tertulis tentang dokumen apa yangharus diserahkafl sebagai berkas permohonan kredit. Hal inimenyebabkan berkas dokurnen yang diajukan kadangkala tidaklengkap yang berarti memperlambat pemrosesan permohonankredit.- Account Officer sebagai Analis rnelakukan kontak langsungdengan peniohon kredit sehingga dapat tercipta huburiganpsikologis yang dapat mempengaruhi analisis.- Rantai pernrosesan pezuberian kredit bertambah panjangdengan adanya Review dan Approval oleh Team Leader.Sebenarnya fungsi ini dapat dihilangkan sehingga hasilanalisis Account Officer disampaikan langsung ke KepalaCabang.- Untuk menganibil keputusan dalain bal pemberian kreditdigunakan data yang dimiliki oleh masing?masing levelmanajemen secara terpisah dan belum ada keterpaduan data - Apabila permohonan kredit disetujui maka pemohon kreditdipanggil untuk menandatarigani perjanjian kredit tanpaadanys Surat Persetujuan K.redit yang merupakan dasar bagipemohon kredit untuk melakukan perianjian kredit.Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diperlukan suatu alternatif disain yang dapat memperbaiki sistempengambilan keputusafl pemberian kredit.Alternatif disain yang disarankan mengandung beberapahal sehagai berikut :- perlu dibuat petunjuk tertulis tentang dokumen yang harusada dalam berkas permohonan kredit agar pemohon dapatrnempersiapkan din untuk melengkapi dokumen.- Fungsi Team Leader dalam review dan approval jhilangkanagar rantai pemrosesan dapat dipersingkat.Perlunya Penyidik Kredit yang memeriksa kelengkapan dokumen dan kewajaran data yang tertera dalam dokurnen sehinggaAccount Officer hanya melakukan analisis dan tidak perlumengadakan kontak langsung dengan pemohon kredit.Àpabila permohonan kredit disetujui maka perlu dibuatSurat Persetujuan Kredit yang disampaikan kepada pemohonkredit agar pemohon mengetahuí syarat-syarat dan ketentuankredit.Data yang terebar pada Account Officer Kepala Cabang,Kantor Pusab sebaiknya dipadukan agar tersedia suatu bankdata yang lengkap dan Departemen Teknologi dapat menanganiketerpaduari data ini untuk selanjutnya dibentuk suatudatabase dalai» sistein informasi yang berhasis komputer. Alternatif disain yang disarankan masih perlu pengujiari lebih larijut dalam tahap implementasi."

"Kredit mikro adalah kredit yang terbukti reliable dalam kondisi perekonomian apapun. Namun demikian, pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank yang mengelola portofolio kredit mikro membutuhkan sistem manajemen risiko dan penggunaan model yang tepat untuk mengukur risiko kredit dari portofolio tersebut. Karena dengan begitu, bank, dapat secara terukur menyediakan kebutuhan modal minimum yang diperlukan untuk mencover risiko kredit yang dihadapinya. Dan berdasarkan karakteristiknya, risiko kredit mikro sangat cocok diukur dengan menggunakan metode Credit Risk+, dimana metode tersebut sangat cocok dengan karakteristik portofolio kredit yang besar dengan skala kredit yang kecil.

---

Micro credit was a credit that proven reliable at any economic conditions. However, this credit will not miss the credit risk. Banks that manage micro credit portfolio needs risk management system and utilize the appropriate model to measure the credit risk. Because then, the bank can provide the minimum capital requirements needed to cover credit risk it faces. And based on the characteristics, micro credit risk was suitable to be measured by Credit Risk+ method, where the method was suitable with the characteristics of a large credit portfolio with smallscale credit."

"Tantangan yang sering dihadapi pada pemberian kredit tanpa agunan untuk usaha kecil adalah penyeleksian calon debitur, di mana usaha kecil umumnya belum memiliki laporan keuangan seperti halnya perusahaan yang sudah berskala besar. Hal ini juga dialami oleh salah satu bank swasta asing terbesar untuk usaha kecil di Indonesia yang memiliki jumlah kredit macet yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, sehingga perlu dievaluasi penyebab kegagalan produk agar dapat diperbaiki ke depannya. Pada penelitian ini dilakukan analisis kegagalan kredit tanpa agunan untuk usaha kecil dilihat dari segi requirement spesifikasi calon debitur, seleksi calon debitur, dan penagihan. Metode TOPSIS digunakan untuk membandingkan hasil akhir seleksi berdasarkan variabel¬variabel yang dirasa penting bagi bank dalam penyeleksian calon debiturnya.

---

The challenge often faced in providing unsecured loans for small business is the selection of borrowers, in which small businesses generally do not have financial statements as companies that have a large scale and well established. This case has also been experienced by one of the largest multinational private bank in Indonesia which had a number of bad loans that was a much higher compared to the industry's average. Therefore, this research wanted to evaluate the cause of the failure of the business installment product so that can be improved in the future. In this research, failure analysis of unsecured loan for small businesses will be discussed in terms of specification requirements of borrowers, the selection of borrowers, and billing. TOPSIS method is used to compare the end result of selection based on variables that are important for banks in the selection of borrowers."

"Account receivable yang merupakan piutang dagang atau piutang usaha dapat dij adikan .iaminan kredit pada bank yang diperjanjikan dengan jaminan kredit secara fiducia. Mengingat dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur Hukum Benda, sejak semula dinyatakan dengan " sistem tertutup" yang maksudnya tidak diperkenankan adanya hak kebendaan baru selain yang sudah di atur di dalam undang-undang. Mengenai hak kebendaan yang berbe tuk jaminan e alam Buku II KUH Perdata hanya diatur mengenai gadai dan hipotik. Tetapi karena adanya kebutuhan yang mendesak dan dibutuhkan dalam praktek kemudian timbul lembaga jaminan baru yang disebut fiducia. Lembaga jaminan fiducia ini mendapat kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi (di Indonesia pertama kali berdasarkan Arrest Hooggerechtshof 1932, yaitu Arrest BPM lawan Clyneet) dan pada tahun 1985 telah diakui dalam undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1985, tentang Rumah Susun, pasal 1 ( 8 ), 12, 13, 15 dan 17. Penggunaan lembanga jaminan fiducia ini benar-benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dimanadisamping mereka memperoleh kredit juga barang jaminan masih tetap dapat digunakan untuk kegiatan bidang usahanya . Lembaga ini tidak saja menguntungkan debitur juga menguntungkan kreditur selaku pemberi kredit . Dalam praktek perbankan, seperti di Bank AX terhadap lembaga jaminan fiducia dipergunakan sebagai jaminan kredit atas account receivable. Dimana terhadap lembaga jaminanfiducia ini walaupun telah diakui eksist ensinya untuk memenuhi kebutuhan aasyarakat, namun demikian lembaga ini baik secara teoritis maupun secara praktis di Bank AX masih terdapat permasaahan . Dari hal itu jelas, sebaiknya terhadap lembaga jaminan fiducia lebih dikembangkan dasar hukumnya melalui yurisprudensi, walaupun telah diakui oleh Undang-undang No. 16 tahun 1985, tentang Rumah Susun, pasal 1 ( 8 ), 12, 13, 15 dan 17 . Hal ini disebabkan agar lembaga Mengikuti perkembangan dalam masyarakat yang menggunakannya karena memang lembaga jaminan fiducia ini lahir dari kebutuhan praktek . Dan bila memang akan diundangkan dengan undang-undang yang mengatur secara keseluruhan tentang fiducia sebaiknya dibuat sedemikian luwes dan tidak dibuat dengan ketat, agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat."

"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.

---

This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."

"Instagram merupakan media sosial yang populer di kalangan generasi milenial. Salah satu fitur Instagram yaitu multiple account berfungsi untuk mengakses lebih dari satu akun secara bersamaan. Kemudian fitur ini memunculkan akun kedua atau second account. Jika pada akun pertama identik dengan menampilkan foto atau video yang lebih tertata dan diatur, sebaliknya di akun kedua menampilkan foto atau video yang menonjolkan jati diri sesungguhnya.Penulisan ini berdasarkan pada teori dramaturgi, pengelolaan kesan, dan presentasi diri dari Goffman. Penulis tertarik membahas bagaimana pengguna akun kedua Instagram tanpa sadar juga melakukan pencitraan diri berdasarkan panggung depan dramaturgi, layaknya pencitraan diri yang dilakukan pada akun Instagram utama. Dalam konteks panggung depan dramaturgi pada kedua akun Instagram tersebut hanya dibedakan pada penerima atau khalayaknya.

---

Instagram is a popular social media among millennials. One of Instagram's features is that multiple accounts function to access more than one account simultaneously. Then this feature brings up a second account. If the first account is identical to displaying photos or videos that are more organized and organized, the opposite on the second account shows photos or videos that showcase who you really are.This writing is based on dramaturgy theory, impression management, and self-presentation from Goffman. The author is interested in discussing how the users of the second Instagram account unknowingly also do self-imaging based on the dramaturgy front stage, like self-imaging done on the main Instagram account. In the context of the front stage dramaturgy on the two Instagram accounts only differed from the recipient or the audience."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997 berdampak negatif bagi perekonomian, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan wujud demokrasi ekonomi, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk senantiasa berusaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sedangkan sebelum reformasi konglomerat yang dekat dengan kekuasaanlah yang menguasai ekonomi negara Indonesia. Seharusnya negara menjamin berkembangnya semua pelaku usaha yang ada melalui asas keseimbangan tanpa adanya diskriminasi baik terhadap usaha besar, menengah maupun kecil. Mengingat usaha kecil dan menengah, juga merupakan salah satu pilar pembangunan nasional, maka pembinaan yang menyangkut sumber daya manusia, teknologi dan bantuan permodalan perlu ditingkatkan, sehingga pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan data sekunder dan bahan hukum primer berupa Undang-undang Usaha Kecil, Undang-undang Perbankan dan peraturan lainnya metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan usaha kecil oleh pemerintah dewasa ini mengalami peningkatan. Pemerintah telah membuka peluang kepada usaha kecil untuk menjalin kerja sama permodalan baik kepada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam penyaluran dana kredit usaha mikro dan kecil maka pemerintah telah menunjuk beberapa bank yang termasuk dalam lembaga keuangan pelaksana seperti Bank Mandiri, namun dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kredit yang sehat, maka pemohon harus menyediakan jaminan tambahan benda bergerak, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Mandiri terhadap usaha mikro yang macet akan diselesaikan melalui negosiasi sebelum menumpuh jalan terakhir yaitu penjualan barang-barang bergerak yang diagunkan milik debitor."