Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu negara yang menganut budaya patriarki adalah Indonesia. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap bergantung pada laki-laki dan memiliki kelas lebih rendah dalam status sosial budaya. Adat dan nilai-nilai budaya mengharuskan perempuan berada di wilayah domestik. Budaya patriarki dalam masyarakat Jawa membuat perempuan mengalami ketidakadilan gender berupa subordinasi dan stereotipe. Novel Kartini karya Abidah El Khalieqy merupakan salah satu novel yang menyoroti perjuangan perempuan demi hak dan kesetaraan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan subordinasi dan stereotipe yang dialami oleh perempuan dan upaya perempuan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki.

---

ABSTRACTOne of the countries that adopted a patriarchal culture is Indonesia. In patriarchal culture, women are often being represented as the ones who always depend themselves on men and somehow, has a lower class in social and cultural status than men. The tradition and norms of Indonesian cultures requires women to take a role on domestic sector only. Patriarchal culture, specifically in Java, caused gender inequality towards women. Those type of gender inequality, often to be called gender bias, are subordination and stereotype. The novel called Kartini by Abidah El Khalieqy is one of the novel that focused on women rsquo s struggle and battles to achieve a more equal position, the same as men. This research is going to point out types of gender inequality gender bias that can be found in this novel such as subordination and stereotype that happened to women, also their efforts to achive an equal position, the same position as men."

"Iklan memiliki peran sentral dalam merefleksikan dan mengonstruksi realitas masyarakat. Di Indonesia, iklan seringkali menampilkan bias gender yang berimplikasi negatif pada langgengnya kultur patriarki di masyarakat. Meskipun telah ada upaya hukum dan etika periklanan, permasalahan ini masih berlanjut karena budaya patriarki terus diproduksi dan direproduksi melalui iklan, media, dan masyarakat. Penulis melihat pentingnya sarana untuk meminimalisasi bias gender yang terjadi, salah satunya melalui penerapan pedagogi feminis bagi calon pengiklan. Sejumlah studi di negara-negara maju menunjukkan bahwa pedagogi feminis dapat menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam praktik periklanan, terutama sebagai sarana sosialisasi preventif.

---

Advertising plays a central role in reflecting and constructing societal reality. In Indonesia, advertisements often portray gender bias, negatively impacting the perpetuation of patriarchal culture. Despite legal and ethical efforts in advertising, the issue persists as patriarchal culture continues to be produced and reproduced through advertisements, media, and society. The author recognizes the importance of tools to minimize gender bias, including the application of feminist pedagogy for prospective advertisers. Numerous studies in developed countries indicate that feminist pedagogy can be a key instrument in achieving gender equality in advertising practices, particularly as a preventive socialization tool."

"Mengiklankan sebuah produk obat adalah pekerjaan yang memerlukan perhatian lebih. Produsen dan biro iklan harus menciptakan pesan yang menarik, informatif dan tidak menyesatkan. Iklan dengan informasi yang tidak jelas sangat mungkin menimbulkan salah persepsi yang kemudian bisa saja berdampak lebih besar bagi masyarakat. Mengingat pentingnya kesehatan manusia membuat beberapa institusi memperhatikan produk-produk yang diiklankan lewat media secara lebih khusus.Ada beberapa produk obat baru yang saat ini digolongkan sebagai produk obat tradisional yakni Fitofarmaka. Produk-produk ini sudah dibuat, dipasarkan dan diiklankan di media di mana beberapa di antaranya menciptakan kontroversi. Permasalahan yang dimunculkan dari iklan-iklan tersebut adalah anggapan menyesatkan atau tidak etis.Untuk mengetahui faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam penentuan iklan, penelitian ini menggunakan model hirarki dari Shoemaker & Reese. Kondisi realitas masyarakat Indonesia dan karakterisitik iklan juga menjadi kajian utama yang dilihat untuk memahami penyebab timbulnya ketidaksesuaian antara iklan dengan masyarakat luas.Ada beberapa institusi terlibat dalam proses pembuatan ikian. Dalam kasus ini, peranan mereka sangat penting sebagai penilai dan penyensor. Keberadaan mereka adalah untuk melindungi masyarakat di antaranya dari kesalahan informasi. Bagaimanapun, mereka belum berhasil mengurangi kontroversi dari iklan-iklan yang ditonton masyarakat dan hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara mereka semua.Pada akhirnya bagaimana pun kreativitas, perlindungan konsumen dan juga masalah komersial merupakan hal-hal yang harus dipertahankan dalam setiap iklan. Untuk itulah sangat diperlukan koordinasi secara memadai antara seluruh komponen dalam sistem ini demi sebuah titik temu agar kepentingan seluruh pihak terlindungi.

---

Deciding TV Commercial Process: Describing the Roles of Related Elements in Traditional Medical AdvertisingAdvertising a medical product is a delicate work. Producers and advertising agencies should create a message which is attractive, informative and yet, not misleading. Advertising with vague information on the media could create misperception, which later could cause a greater impact in the society. Owing to the importance of people's well being, some institutions give special attention to the medical products advertised in the media.Some manufacturers of medical products produce some new traditional medicine which can be put in the category of Fitofarmaka. Several products from this category have been manufactured, marketed, and advertised in the media. However, some media campaign has created controversy. This controversy happens because the messages seem to be misleading or unethical.To look the factors that play important roles in creating a commercial, this research used the Shoemaker & Reese's hierarchical of model. The reality of Indonesian people and commercial's characters are also the main concern to understand the reasons for this controversy. Some institutions are involved in the process of creating a commercial message. In the case of Fitofarrnaka products, these institutions play important roles as filters. Their existence is meant to protect the public from being misinformed. However, the institutions involved have not succeeded in reducing controversial commercials that people see on TV and this happens because of the lack of coordination among them.Creativity, consumer protection and commercial values should somehow be maintained in every commercial. To realize this, the institutions involved in the process of creating a commercial break should have strong coordination among them. Hence, the misperception of message by consumers could be minimized and people become better informed about the product being advertised."

"Iklan adalah salah satu alat informasi dan promosi yang digunakan oleh para pengusaha/pengiklan (baik produsen, grosir atau pedagang eceran, dan penyelenggara jasa). Dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, maka iklan sebagai bagian dari periklanan, yang meliputi proses penyiaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penyampaiannya, sangat efektif digunakan, khususnya iklan televisi. Mengenai pihak-pihak periklanan di media televisi yang terlibat, selain pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, media televisi, adalah juga Lembaga Sensor Film (LSF), dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Karenanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi (yang menyangkut kreativitas dan informasi produk), maka pihak konsumen mendapat perlindungan darn, hokum positif, baik oleh KUHPerdata, KUHPidana, maupun oleh beberapa keputusan Menteri di bidang periklanan, dan penyiaran televisi, yang bersifat administratif. Pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (liability based on fault) dengan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, terhadap pelanggaran etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi yang menyangkut informasi produk (misal obat), adalah pihak pengusaha, dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Sedangkan mengenai hal yang menyangkut kreativitas iklan, selain pengusaha, juga pihak perusahaan periklanan, media televisi dan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun hal-hal ini hanya berlaku sepanjang memenuhi unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk membuktikan kesalahan pengusaha terhadap penerapan prinsip Liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdata), dalam praktek di muka Pengadilan, menyulitkan konsumen (penggugat). Untuk mengatasinya perlu dipikirkan dalam pembuatan Undangundang tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen mengenai penarapan prinsip Strict Liability pada productnya, yang ditayangkan pada iklan di media televisi tidak sesuai kenyataan (produknya rusak/cacat), sehingga pengusaha tanpa dibuktikan lebih dahulu kesalahannya, bertanggungjawab langsung membayar ganti rugi kepada konsumen. Hanya bila menyangkut pesan iklan produk obat, karena daya tari.knya dokter membuat resep untuk pasien (konsumen), yang lalu membeli obat pada apoteker atau toko obat yang berasal dari industri pabrik obat, namun setelah digunakan menimbulkan akibat yang berbahaya, prinsip yang tepat diterapkan adalah prinsip presumption of liability (praduga adanya tanggung jawab), karena adanya keseimbangan antara kesalahan yang satu dan yang lainnya. Di sini pihak Tergugat dapat diduga menghindarkan diri dari tanggungjawab, bila membuktikan dia tidak bersalah. Sedangkan jika terjadi pelanggaran produk barang, yang jumlah ganti ruginya telah ditetapkan pembatasannya oleh pengusaha penghasil barang, maka yang lebih tepat diterapkan adalah prinsip Limitation of liability.Berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip ini, yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab pengusaha, namun dalam hal ini sebenarnya konsumen dapat juga menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak perusahaan periklanan, media televisi, LSF dan Direktorat Jendral POM Depkes yang melanggar hak-hak konsumen dan etika periklanan dalam iklan televisi, baik menyangkut aspek informasi produk dan kreativitas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Depalingen, dan sistem hukum acara perdata, dimana hakim dapat memutus tidak saja berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatutan dan keadilan."