Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam membangun masyarakat informasi yang ditinjau melalui implementasi programnya di daerah rural maupun urban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah urban dan rural mulai dari proses pembentukan, aktivitas yang dimiliki, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengindentifikasi program-program KIM apakah sudah memiliki peran dalam membangun masyarakat informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative method) dengan metode kajian literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian dan analisis dokumen dari bulan Februari-Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIM di wilayah urban cenderung lebih mandiri, sedangkan program KIM di wilayah rural membutuhkan bimbingan dari otoritas. Namun, tidak menjamin bahwa KIM yang mandiri dapat mengimplementasikan program lebih baik jika dana dan fasilitas kurang. Tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat rural yang lebih rendah dan masyarakat urban yang lebih tinggi juga mempengaruhi keberhasilan program. Saran yang diajukan adalah pemerintah harus memberikan perhatian terhadap program KIM agar keberhasilannya merata dan dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam mengimplementasikannya.

---

This study discusses how the role of the Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) program in building an information society as viewed through its program implementation in rural and urban areas. The purpose of this study is to identify Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) programs in urban and rural areas starting from the formation process, the activities they have, and the obstacles they face. In addition, this study also aims to identify whether KIM programs already have a role in building an information society. This study uses a qualitative approach (qualitative method) with a literature review method. The data was collected by searching and analyzing documents from February-June 2020. The results showed that KIM in urban areas tended to be more independent, while KIM programs in rural areas needed guidance from the authorities. However, it does not guarantee that an independent KIM can implement the program better if funds and facilities are lacking. The lower level of education and participation of rural communities and higher urban communities also affects the success of the program. The suggestion is that the government should pay attention to the KIM program so that its success is evenly distributed and can cooperate with the National Library in implementing it."

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."

"Data Pribadi yang dilakukan pemrosesan data secara digital, telah menciptakan nilai ekonomi baru, yang bahkan diharapkan menjadi minyak yang baru. Pengendali Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, mendapatkan keuntungan dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi, untuk menunjang kegiatan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Subjek Data Pribadi secara sadar maupun tidak sadar, telah memberikan data pribadinya secara gratis ketika melakukan akses terhadap Sistem Elektronik milik Pengendali Data Pribadi. Hal ini yang membuat pentingnya adanya dasar dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi, dimana persetujuan secara eksplisit merupakan dasar yang utama. Penyelenggara Sistem Elektronik, seperti JD SPORTS dan Tribunnews dalam menggunakan persetujuan sebagai dasar, tidak mengikuti diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (2) huruf a UU 27/22, dikarenakan penyediaan persetujuannya tidak dilakukan secara eksplisit. Padahal menurut GDPR, dan secara tidak langsung juga tertuang dalam UU 27/22 dan RPP PDP, untuk mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi, diharuskan menyediakan model persetujuan yang bersifat Freely Given, Specific and Informed, dan Unambigous. Dalam hal ini, Facebook dapat menjadi contoh dalam menerapkan persetujuan secara eksplisit untuk membuat Subjek Data Pribadi menyetujui Kebijakan Privasi dan Kebijakan Cookie miliknya.

---

Personal Data which has been digitally processed has created new economic value, which is even expected to become the new oil. The Data Controller in the Electronic System has benefited from the processing of personal data to support their business activities. In this regard, the Data Subject, either consciously or unconsciously, has provided their personal data for free when accessing the Electronic System owned by the Data Controller. This makes it important to have a basis for Data Processing, where explicit consent is the main basis. Electronic System Providers, such as JD SPORTS Indonesia and Tribunnews, in using consent as a basis, do not comply with Article 20 paragraph (2) letter a of Law 27/22, because the consent is not explicitly provided Whereas according to the GDPR, and indirectly also stated in Law 27/22 and the PDP Draft Government Regulation, to obtain consent from the Data Subject, it is mandatory to provide a model of consent that is Freely Given, Specific and Informed, and Unambiguous. In this case, Facebook can be an example in applying Explicit Consent to make Data Subjects agree to its Privacy Policy and Cookie Policy."

"Chlorella pyrenoidosa (C. pyrenoidosa) contains Chlorella Growth Factor (CGF), which consists of protein and polysaccharides. CGF is located inside the nucleus of cells and is beneficial to humans as a food supplement, an immunity booster, and an antioxidant. CGF formation of C. pyrenoidosa is influenced by medium composition. C. pyrenoidosa INK was cultured in a modified basal medium (MBM) with various concentrations of Mg2+ (0.5, 1.0, and 1.5 g/L) and Fe2+ (3.5×10-4 and 5.0×10-4 g/L). The experiments were run and analyzed under a completely randomized design using a 2-L bottle with three replications.The results showed that MBM with 1.0 g/L of Mg2+ and 3.5×10-4 g/L of Fe2+ yielded the optimal growth curve for C. pyrenoidosa. Analysis of protein content was carried out using the Lowry method with a spectrophotometer at λ=750 nm, and the obtained results were 0.0974 mg/mL (extract) and 6.4097 mg/ml (supernatant). Furthermore, analysis of glucose content was carried out using the phenol sulfate method (λ = 490 nm), and the obtained results were 49.331 ppm (extract) and 1566.911 ppm (supernatant). Analysis of amino acids in CGF using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) indicated the presence of tyrosine, proline, glutamate, alanine, valine, tryptopan, phenylalanine, methionine, and leucine-isoleucine.

---

Pengaruh Konsentrasi Mg2+ dan Fe2+ dalam Media Kultur terhadap Pembentukan CGF oleh Mikroalga Chlorella pyrenoidosa INK dan Analisis Asam Amino dengan Kromatografi Cair-Spektrofotometri Massa. Chlorella pyrenoidosa (C. pyrenoidosa ) mengandung Chlorella Growth Factor (CGF), yang terdiri dari protein dan polisakarida. CGF terletak di dalam inti sel dan bermanfaat bagi manusia sebagai suplemen makanan, booster imunitas, dan antioksidan. Pembentukan CGF oleh C. pyrenoidosa dipengaruhi oleh komposisi medium. C. pyrenoidosa INK dikultur dalam media basal dimodifikasi (MBM) dengan berbagai konsentrasi Mg2+ (0,5, 1,0, dan 1,5 g/L) dan Fe2+ (3,5×10-4 dan 5,0×10-4 g/L). Percobaan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap dalam botol 2L dengan tiga kali pengulangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBM mengandung Mg2+ 1.0 g/L dan Fe2+ 3.5×10-4 g/L menghasilkan kurva pertumbuhan C. pyrenoidosa yang optimal. Analisis kandungan protein dilakukan dengan metode Lowry menggunakan spektrofotometer pada λ=750 nm, menghasilkan 0,0974 mg/mL (ekstrak) dan 6,4097 mg/mL (supernatan). Selanjutnya, analisis kadar glukosa dilakukan dengan metode fenol sulfat (λ=490 nm), hasil yang diperoleh 49,331 ppm (ekstrak) dan 1566,911 ppm (supernatan). Analisis asam amino dalam CGF menggunakan spektrometri massa kromatografi cair (KC-SM) menunjukkan adanya tirosin, prolin, asam glutamat, alanin, valin, triptopan, fenilalanin, metionin, dan leusin-isoleusin."

"Conditional Cash Transfer (CCT) sudah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari CCT akan meningkatkan konsumsi dari temptation goods. Artikel ini akan meneliti efek dari Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT di Indonesia, terhadap konsumsi dari temptation goods. Dengan menggunakan model fixed effect, artikel ini menemukan bahwa peningkatan setiap rupiah dari kebijakan Program Keluarga Harapan akan mengurangi konsumsi tembakau. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.

---

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies find that the increase of income from CCT will increase the consumption of temptation goods. This study examines the effect of Program Keluarga Harapan, a CCT policy in Indonesia, to the consumption of temptation goods. By utilizing fixed effect model, this study finds that the increase of every rupiah decreases tobacco consumption. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT."

"Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

---

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation."

"ABSTRAKOne important indicator in the achievement of the MDGs to improve health of maternal and child (KIA) that is contained in the fourth and fifth goals. indonesia's commitment to achieve the MDGs in 2015 through efforts to reduce MMR from 359 to 102 per 100.000 live births and IMR from 32 to 23 per 1.000 live births is still far from the target of achieving the MDGs, as well as in Mandailing Natal.The research used qualitative method. the informants were all personnel that were involved in the planning and budgeting process of KIA program. they consisted of informants in this study are all elements analyzed qualitatively with Spradley analysis technique.The result of the research showed that the planning and budgeting process of KIA program in the Health Office of Mandailing Natal District did not use fully implement the planning and performance-based budgeting. situation analysis, problem formulation , and goal setting program uses methods that can not accommodate the needs of the real, still planning and budgeting processes are still using incremental.That could be all applying the planning and budgeting for performance's based, advocacy and socialization intense to local governments to increase APBD budget allocated by the Healt Office of Mandailing Natal District, need for education and technical training program development KIA well as the need for active role midwife program coordinator KIA, and managerial need to increase leadership on all health fronts."