Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang konflik antara pemerintah Meksiko dengan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo (1994 ? 2000) dengan menggunakan kerangka teori gerakan sosial dan teori konflik dan konsensus. Pembahasan difokuskan dengan meneliti tentang faktorfaktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya EZLN sebagai sebuah gerakan pemberontak, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Meksiko pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan dari EZLN tersebut. Beberapa faktor yang menjadi landasan munculnya EZLN adalah kesenjangan sosial, masyarakat yang termarjinalkan, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak seimbang, serta hak-hak kaum adat yang terbelenggu. Konflik vertikal antara EZLN dengan Pemerintah Meksiko pun tak terelakkan. Pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo, serangkaian peristiwa konflik terus berlangsung, baik konflik positif maupun konflik negatif. Pembantaian, pembunuhan, peperangan, hingga perundingan menjadi bagian dari konflik yang kerap terjadi pada masa itu. Presiden Zedillo juga melakukan berbagai upayaupaya untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut tersebut, salah satunya dengan menggunakan jalur diplomasi. Namun, EZLN merasa bahwa tuntutan atau aspirasi yang mereka perjuangkan selama ini belum dapat terwujud. Alhasil, hingga saat ini pemerintah Meksiko belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara EZLN dengan pemerintah Meksiko.By using the theory of social movement and conflict-consensus, this thesis serves a research on conflicts between mexican government in Ernesto Zedillo?s era and Zapatista Army of National Liberation (EZLN). The research focuses on the causes as well as negotiations so far between the goverment and EZLN. Lack (unbalanced) of social, marginal society, and the unstable relation between central goverment and remote people, unfulfilled indigenous?s rights are some basic causes of the EZLN. Massacres, wars, as well as negotiations had happened along these vertical conflicts. President Zedillo had negociated through diplomatic dialogues to solve the problems. But at the end of his era, according to EZLN, President Zedillo still have not answered wisely the questions nor the problems."

"Strategi dan taktik Belanda untuk menguasai Indonesia yang sebelum Perang Dunia [I merupakan jajahannya yang bernama Hindia Belanda, telah mendorongnya untuk membentuk negara-negara bagian di wilayah Republik Indonesia. Negara Sumatera Selatan adalah salah satu dari negara federal yang berhasil dibentuk Belanda. Proses pembentukan Negara Sumatera Selatan (NSS) dimulai sejak Belanda berhasil memukul mundur kekuatan Republik di Palembang tanggal I Januari 1947. Setelah itu daerah ini langsung di bawah kekuasaan RECOMBA (Regerings Commissarissen Voor Bestuursaangelegenheden. Komisaris Negara Urusan Pemerintahan Sipil Belanda) dipimpin oleh Mr. H.J. Wijnmalen. Permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya tewat studi ini adalah pertama, mengapa ada dukungan di dalam masyarakat Palembang terhadap berdirinya Negara Sumatera Selatan ? Kedua, bagaimana proses pembentukan Negara Sumatera Setatan ? Ketiga, bagaimana sistem pemerintahannya dan keempat, fakrorfaktor apa yang menyebabkan bubarnya Negara tersebut ? Data yang digunakan terdiri dari data primer dan skunder. Data primer meliputi dokumen berupa arsiparsip baik arsip yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Penelitian ini juga memanfaatkan koran-koran atau majalah-majalah sejaman. Sedangkan data skunder terdiri dan buku-buku acuan yang relevan dengan topik permasalahan. Berdirinya Negara Sumatera Selatan tidak terlepas dan dukungan kelompok masyarakat yang melihat kesempatan dalam Negara Sumatera Selatan untuk tampil menjadi pemimpin yang di dalam Republik sulit dicapai. Para pendukung itu menurut Recomba Wijnmalen terdiri clan "kelompok Raden" anggota keluarga terkemuka dari kesultanan Palembang. Tokoh-tokohnya antara lain Raden Hanan, Raden Mohammad Akip dan Raden Sulaiman. Suatu hal yang dapat diharapkan Belanda dalam mendukung politik federal adalah mentalitas kedaerahan. Mereka tidak senang terhadap pengaruh yang sangat besar dari orang-orang yang berasal dari "luar daerah " Palembang. Para pemegang pimpinan di Palembang adalah tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau yaitu Dr. A.K. Gani dan Dr.M. Isa. Penduduk Palembang yang lain mendukung Negara Sumatera Selatan adalah Abdul Malik. Ia sebenarnya bukan dari keluarga Raden tetapi orang Sekayu. Keterlibatan Abdul Malik dalam Negara Sumaatera Selatan setelah bergabung dengan badan persiapan pembentukan daerah istimewa Sumatera Selatan balm Desember 1947. Walaupun Malik bukan dari kelompok Raden, namun ia juga orang Palembang yang berhadapan dengan tokoh Republik yang menuntut Belanda didominasi oleh elemen-elemen acing. Karir Abdul Malik terns menanjak sehingga ia menempati posisi-posisi penting, menjadi ketua Dewan Penasehat sejak tanggal 6 - April 1948. Pada tanggal 17 Agustus 1948 Dewan Penasehat menyatakan keinginannya kepada pemerintah federal untuk meinbentuk Negara Sumatera Selatan, serta meminta kepada pemerintah agar Dewan Penasehat diakui. sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Sumatera Selatan. Berdasarkan usul ini, maka pada tanggal 30 Agustus 1948 Negara Sumatera Selatan diresmikan dan Abdul Malik diangkat menjadi Wall Negara. Dalam menjalankan tugas, Abdul Malik dibantu oleh kepala-kepala departemen yang bertanggung jawab kepadanya. Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, Wall Negara memegang kekuasaan membuat undang-undang. Namun demikian campur tangan Belanda dalam pemerintahan cukup besar. Dua dari lima departemen dipimpin oleh orang Belanda yaitu Departemen Kemalcmuran dan Departemen Kehakiman masing-masing dipimpin oleh Ir. H.A. Polderman dan Mr. F.P. Stocker. Selain itu selcretarts umurn Negara Sumatera Selatan dijabat oleh G.W. van Der Swalm dan Mr. K.E. Breslau menjadi anggota kabinet. Wilayah negara hanya meliputi keresidenan Palembang, kira-kira seperempat dari wilayah Sumatera Selatan. Dalam bidang perekonomian Negara Sumatera Selatan mengandalkan hasil pertanian karet, minyak bumi dan batubara. Akan tetapi peadapatan negara tidak dapat memenuhi anggaran negara. Setelah memperhatikan berbagai tuntutan penduduk yang menghendaki pembubaran Negara Sumatera Selatan, maka pada tanggal 18 Maret 1950 Abdul Malik menyerahkan kekuasaan kepada komisaris RIS Dr.M. Isa. "

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"On Partai Syarikat Islam Indonesia, an Islamic party in Indonesia."

"Muslimin Indonesia (MI) adalah organisasi massa yang sudah mengalami penggabungan dan perubahan bentuk, dari fungsi partai politik independen hingga menjadi salah satu unsur dalam Partai Persatuan Pembangunan. Perubahan bentuk ini dilakukan karena adanya kebijakan politik dari Jenderal Soeharto pada tahun 1971 yang menginginkan agar diadakan pengelompokkan partai politik berdasarkan persamaan ideologi dan platform partai. Tujuan politik dari Orde Baru mengadakan pengelompokkan terutama terhadap kelompok politik Islam adalah untuk memudahkan pengawasan dan mudah memecah dari dalam. Dalam kondisi yang pro dan kontra terhadap ide fusi tersebut Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdhatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Tarbiyah Islamiyah sepakat mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 1973.Sejak tahun 1973-1994, kepemimpinan di PPP dikuasai oleh elite-elite politik dari unsur Muslimin Indonesia.Di bawah pimpinan HMS Mintaredja kondisi partai dalam keadaan yang kompak walaupun terjadi konflik internal partai tetapi berkat adanya kedudukan beberapa ulama kharismatik seperti KH Bisri Syansuri berhasil diredam. Bagi seluruh anggota legislatif, Mintaredja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapatnya tanpa khawatir akan dipecat dari keanggotaan DPR maupun partai. Kejatuhan Mintaredja di PPP karena ia telah tidak disukai lagi oleh Jenderal Soeharto terutama sejak keberaniannya menuntut kepada Soeharto agar PPP diberikan kursi kementrian di kabinet.Mulai tahun 1978, pimpinan di PPP diambil alih oleh Djaelani Naro secara kontroversial tanpa melalui suatu forum Muktamar partai. Selama dipimpin oleh Djaelani Naro, keadaan PPP mulai diterpa oleh konflik internal yang luar biasa konflik tersebut tidak hanya melibatkan antara elite politik MI versus NU, tetapi juga antara elite politik ME versus MI. Djaelani Naro memiliki- kebijakan keras terhadap para anggota legislatif yang menyimpang dari kebijakan Orde Baru. Sosok Naro lebih terkesan sebagai perpanjangan-tangan kebijakan rezim Orde Baru di PPP. Keberanian Djaelani Naro untuk mencalonkan dirinya sebagai salah seorang wakil presiden RI di tahun 1988 pada saat sidang umum MPR, telah mengakibatkan kemarahan Soeharto terhadapnya.Periode kepemimpinan Ismail Hasan Meutareum (1989-1994), mulai membenahi konflik internal partai melalui kebijakan rekonsiliasi terhadap tokoh-tokoh PPP baik dari unsur NU, MI,SI, dan Pena. Ismail Hasan melakukan kebijakan untuk mengurangi fanatisme berlebihan diantara empat unsur tersebut melalui bentuk pengajian bersama dan pendidikan-pendidikan kader bersama.Yang diinginkan olehnya adalah fanatisme terhadap PPP saja."

"ABSTRAKNama : Muh Shujahri AMProgram Studi : Ilmu PolitikJudul Tesis : Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat; Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing : Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si Tesis ini membahas konflik politik antara pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Bupati Adnan Yasin Limpo dengan keluarga Kerajaan Gowa oleh Andi Maddusila pasca ditetapkannya Perda Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi karena Perda LAD mempengaruhi jejaring kekuasaan kelompok kerajaan Gowa yakni perubahan akses properti pihak Kerajaan Gowa seperti istana Balla Lompoa dan lahan adat serta menciptakan perubahan jejaring struktur kerajaan dengan munculnya struktur lembaga adat baru. Penulis menyimpulkan Perda ini merupakan babak akhir dari konflik-konflik antara klan Limpo dan klan Andi Madusila. Lewat Perda LAD jejaring kekuasaan yang menjaga kekuatan Andi Maddusila selama kurun waktu tujuh belas tahun terputus. Dengan tidak adanya akses kekuasaan kerajaan di pihak Andi Maddusila maka sulit bagi kelompok Andi Maddusila untuk mengkonsolidasi kekuatan keluarga kerajaan Gowa. Kata Kunci:Konflik politik, elit politik lokal, Perda LAD, Kabupaten Gowa

---

ABSTRACTName Muh Shujahri AMStudy Program Ilmu PolitikTitle Konflik Pemerintah Daerah dan Kelompok Adat Studi Kasus Peraturan Penataan Lembaga Adat dan Kebudayaan Daerah LAD Kabupaten Gowa Tahun 2016Pembimbing Dr. phil. Panji Anugrah Permana S.IP., M.Si This thesis discusses the political conflict between Gowa district government represented by Gowa Regent Adnan Yasin Limpo with family of Gowa Kingdom by Andi Maddusila after the stipulation of Regional Regulation of Customary Institution and Culture of Gowa Regency in 2016.This research is qualitative research. This study finds the conflict that occurs because the LAD law affects the power network of Gowa royal groups like the changing of gowa royal kingdomg property access such as Balla Lompoa 39 s palace and customary land. Perda LAD also affects Andi Maddusila power organization by create new customary organization structures. The authors conclude that this is the final battle of the conflicts between the Limpo clan and the Andi Madusila clan. Through the LAD Regulation Andi Maddusila 39 s power network that keep his power for seventeen years lost. In the absence of power access on the part of Andi Maddusila it is difficult for the Andi Maddusila group to consolidate the power of the Gowa royal family. Key Word Political Conflict, local political elite, Perda LAD, Gowa Regency."