Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jagung menjadi salah satu bahan penting yang terkandung dalam pakan unggas karena nilai kandungan energi dan proteinnya. Sebagian besar jagung yang digunakan dalam industri pakan masih merupakan jagung impor. Dikarenakan produksi yang belum mampu mencukupi kebutuhan jagung dalam negeri, sampai saat ini Indonesia masih merupakan importir utama jagung. Untuk melindungi para petani penghasil jagung dari serbuan barang impor, pemerintah mengenakan pajak impor sebesar 5% bagi jagung impor. Di lain pihak, para pengusaha pakan ternak sebagai konsumen utama jagung, berpendapat bahwa impor tariff sebesar 5% tersebut terlalu tinggi dan meminta kepada pemerintah agar tarif tersebut dihilangkan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak tariff impor jagung terhadap produksi pakan ayam di Indonesia, khususnya di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Agar tujuan penelitian dapat tercapai, penelitian ini menggunakan beberapa variabel bebas: (i) harga jagung di pasar domestik, (ii) Konsumsi jagung untuk pakan, (iii) harga kedelai di pasar domestik, (iv) harga pakan pada tahun sebelumnya, (v) produksi pakan rata-rata di tahun sebelumnya, dan (vi) tingkat tarif impor jagung. Dalam penelitian ini analisis data panel digunakan untuk menganalisa pengaruh impor tarif jagung terhadap produksi pakan. Dari hasil tes Chow dan perbandingan jumlah data cross-section dan time-series, ditetapkan bahwa metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Efek Tetap (MET).Hasil estimasi menunjukkan bahwa produksi pakan dan harga pakan pada tahun sebelumnya memiliki dampak positif terhadap produksi pakan. Sementara itu, harga kedelai dan tingkat tarif impor memberikan dampak negatif terhdap produksi pakan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Lebih lanjut, produksi pakan di tahun sebelumnya secara signifikan mempengaruhi produksi pakan di tahun berjalan pada tingkat kepercayaan 99%. Harga kedelai di pasar domestik berdampak secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel lain seperti harga pakan pada tahun sebelumnya dan tingkat tarif impor berdampak secara signifikan pada tingat kepercayaan 90%. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa produksi pakan tidak terlalu responsif terhadap perubahan variabel-variabel bebas tersebut.

---

Due to its energy and protein content, maize becomes one of the important ingredients of poultry feed. Most of maize used in feed industry is still imported. Since domestic production of maize could not satisfy domestic demand, Indonesia is still a net importer of maize up to this day. In order to protect domestic producers from import surge, government imposed 5% tariff on maize. On the other hand, producers of feed, as the main consumers of maize, suggest that the imposition of 5% tariff is too high, and ask the government to remove the import tariff.The objective of this research is to analyze the impact of import tariff of maize on poultry feed production in Indonesia, especially in Sumatra, Java, and Sulawesi. In order to reach this objective, the study will use the following independent variables: (i) domestic price of maize, (ii) consumption of maize for feed, (iii) domestic price of soybeans, (iv) price of feed in previous year, (v) average production feed in the previous year, and (vi) import tariff level of maize. With the purpose of analyzing the impact of import tariff of maize on feed production, a panel data analysis is used. Based on a Chow test and a comparison of cross-section and time-series data applicability, Fixed Effect Method (FEM) was decided as the appropriate method for this study.The result indicates that average feed production and the price of feed in previous year have positive impact on feed production. Meanwhile, domestic price of soybeans, and import tariff level have negative impact of feed production in Java, Sumatra, and Sulawesi. Furthermore, average feed production in previous year influences feed production this year significantly at the 99% level. Domestic price of soybeans also affects significantly at the 95% level. Other variables such as feed price in previous year and the import tariff level are also significant at the 90% level. Although these variables have significant impact on feed production but the result also shows that feed production is not too responsive to the changes in these variables."

"[Dampak penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja di negara berkembangmasih banyak diperdebatkan. Menurut teori, efisiensi penggunaan sumber daya dariperdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik dan permintaantenaga kerja. Namun setidaknya dalam jangka pendek pengangguran dapatmeningkat di sektor yang tidak mampu bersaing. Studi di Indonesia belum banyakmenunjukkan bukti empiris pengaruh penurunan tarif impor terhadap kesempatankerja. Dengan mengadopsi metodologi Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) dandata individual dan sektoral dari SAKERNAS 2000-2010, studi ini menunjukanpenurunan tarif impor di Indonesia dapat mengurangi kemungkinan menganggur disektor yang mampu bersaing dan meningkatkan kemungkinan menganggur disektor kurang mampu bersaing., The effect of import tariff reduction on job opportunities in developing countries isstill debateable. The theory suggests that efficiency in utilization of resourcesresulting from international trade can increase domestic production and demand oflabour. However, at least in the short-run, unemployment can increase in lesscompetitive sectors. Empirical studies from Indonesia on this issues are still limited.By adopting the methodology from Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) andemploying individual and sectoral data from SAKERNAS 2000-2010, this studyshows that reducing import tariff in Indonesia decreases of probability ofunemployment in competitive sectors but increases it in less competitive sectors.]"

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Sites co-contaminated with organic and metal pollutionts are common and considered to be a more complex problem as the two components often causes a synergistic effect on cytotoxicity...."

"Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 35,000 MW di Indonesia dan di saat yang sama terdapat kebutuhan untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Pengembangan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagai energi terbarukan sangat lambat di Indonesia dikarenakan tidak adanya kepastian investasi yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini mensimulasikan penggunaan Feed-in Tariff (FiT) sebagai alat untuk memacu perkembangan PLTB di Indonesia dengan memberikan digression tariff berdasarkan penurunan harga turbin angin. Hasil simulasi FiT menunjukan penggunaan digression tariff meningkatkan keuntungan finansial berupa profitability index dan payback period bagi investor yang dapat membangun PLTB sebelum 2020 dan menurunnya keuntungan tersebut seiring mundurnya Commercial Operation Date dari PLTB. Analisa sensitivitas menunjukan bahwa keuntungan investor PLTB dari FiT bergantung terhadap harga turbin angin. Subsidi harus diberikan pada PT. PLN (Persero) karena skema FiT yang disimulasikan lebih mahal dibandingkan biaya pokok produksi PLN.

---

To support the economic development, Indonesia need additional 35,000 MW power generation capacity and at the same time they have to increase the portion of renewable energy in the energy mix. Wind farm investment in Indonesia is facing a stalemate due to the lack of investment assurance in Indonesia. This research simulates the use of Feed-in Tariff (FiT) as a tool to stimulate the development of windfarm in Indonesia by implementing digression tariff based on the decrement in wind turbine price.

The result of simulation indicates that the use of digression tariff increase the financial leverage in terms of profitability index and payback period to investor to those who can put the wind farm operational before 2020. Sensitivity analysis were carried out in this research indicates that the profit received by investors from FiT is dependent on the real fluctuation of wind turbine prices. PT. PLN (Persero) as national grid operator receive the negative impact since the FiT price is higher than their average generation cost. The impact is also simulated in this research in form of subsidy that needs to be provided by the government to the PT. PLN (Persero)."

"Secara geografis Indonesia dilalui oleh 18 garis lintang yang berkolerasi kuat dengan potensi radiasi matahari untuk implementasi teknologi energi surya. Hal inilah yang menjadi dasar asumsi untuk membuat model Feed In Tariff (FIT) proporsional dimana nilai FIT tersebut akan bervariasi diberbagai lokasi di Indonesia. Variabel lain seperti garis bujur, jumlah radiasi matahari, Levelized Cost of Electricity (LCOE), dan faktor sosial ekonomi juga dipertimbangkan. Tiga puluh empat ibu kota provinsi di seluruh wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok FIT asumsi berdasarkan potensi radiasi matahari dengan mengacu nilai FIT pada PERMEN ESDM No.17 tahun 2013 dengan kapasitas total 34 MW. FIT asumsi tersebut disimulasikan dengan metode principal component regression (PCR) dengan menambahkan enam variabel bebas C1-C6 yang menghasilkan tiga model FIT. Model FIT ke-2 kemudian dipilih karena memiliki nilai residual yang kecil dan memiliki nilai finansial lebih tinggi dari model yang lain. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penetapan nilai FIT yang bervariasi terkait dengan potensi energi matahari pada masing-masing wilayah, dapat menurunkan total FIT yang harus dibayarkan oleh negara lebih dari 80 milyar rupiah dengan pengoperasian sistem photovoltaic selama 10 tahun.

---

Geographically, Indonesia is through by 18 latitudes that correlated strongly with the potential of solar radiation for the implementation of solar energy technologies. This is became the basis assumption to create a model in a proportional Feed In Tariff (FIT) that will vary FIT value in different locations in Indonesia. Other variables such as longitude, the amount of solar radiation, Levelized Cost of Electricity (LCOE), and socio-economic factors are also considered. Thirty-four provincial capitals throughout Indonesia are divided into three groups FIT assumption based on potential of solar radiation with reference to the value of FIT on PERMEN ESDM No.17 in 2013 with a total capacity of 34 MW. FIT assumptions are simulated with Principal Component Regression (PCR) method by adding six independent variables C1-C6 which produce three models of FIT. Model FIT-2 is chosen because it has a small residual value and has higher financial value than the other models. From this research, determining the value of variable FIT associated with solar energy potential in each region, can lower the total FIT to be paid by the state more than 80 billion rupiah with operation of photovoltaic systems for 10 years."