Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini disusun untuk mengevaluasi kegiatan magang dalam siklus pendapatan PT AO terkait aktivitas penagihan. Laporan magang ini membahas siklus pendapatan PT AO pada proses penagihan serta menganalisis kelemahannya yang mengakibatkan proses penagihan menjadi lambat, rekomendasi atas kelemahan tersebut, serta evaluasi atas rekomendasi yang diberikan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, masih terdapat kegiatan yang belum dilakukan secara ideal (sesuai teori) yang mungkin berdampak pada belum optimalnya solusi yang penulis berikan. Ketidaksesuaian tersebut muncul karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang belum memadai.

---

This report is prepared to evaluate internships in the PT AO revenue cycle related to collection activities. This report discusses PT AO's income cycle in the billing process and analyzes its weaknesses which have resulted in the billing process being slow, recommendations for these weaknesses, and an evaluation of the recommendations given. From the results of the evaluation carried out, there are still activities that have not been carried out ideally (according to theory) which may have an impact on the not optimal solution that the authors provide. The discrepancy arises because of limited time and insufficient knowledge."

"Hubungan budaya antarabangsa sudah digunakan sebagai instrumen diplomatik oleh negara industri maju dalam mengejar kepentingan ekonomi dan strategis nasional mereka. Disertasi ini membahas hubungan budaya antarabangsa antara Jepang dan Indonesia dari kurun waktu 1967 sampai 1987, berfokus pada program pertukaran kebudayaan dan pendidikan dari program hubungan budaya antarabangsa Jepang. Saya berpendapat bahwa pemerintah Jepang telah dan masih akan menjalankan hubungan budaya antarabangsa dengan Indonesia sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi mereka. Keuntungan yang didapat Indonesia adalah masalah kedua.Salah satu saluran utama pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan program budaya untuk Indonesia adalah melalui Official Development Assistance (ODA), khususnya melalui tipe tertentu dari proyek hibah. Program kerja sama teknik diberikan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), program beasiswa melalui Kementerian Pendidikan, Monbusho. Adapun program khusus budaya dikelola oleh Japan Foundation. Sejak awal tahun 1960-an, ketiga lembaga ini memberi pendidikan dan pelatihan teknis untuk orang Indonesia yang memiliki potensi menjadi orang yang berpengaruh.Saya menyimpulkan bahwa, meskipun cita-cita utopis secara resmi ditawarkan untuk menjelaskan hubungan budaya Jepang dengan Indonesia, melalui hibah bantuan yang terlihat murah hati, manfaat arus budaya itu sejatinya untuk melayani kepentingan politik dan ekonomi dari Jepang sebagai bangsa pengirim. Program budaya Jepang menularkan manfaat lebih sedikit untuk Indonesia sebagai bangsa penerima. Dengan demikian, hubungan Jepang dengan negara Asia Tenggara mengingatkan banyak orang terhadap pendekatan imperialis yang mereka tunjukkan di masa lalu.

---

International cultural relations are used as diplomatic instruments by wealthy industrialised nations in pursuit of national economic and strategic interests. This dissertation examines Japan-Indonesia cultural relations from 1967-1987, focussing on educational and cultural exchange programs as the most influential of Japan?s international cultural relations programs. I argue that the Japanese government has pursued, and still does pursue, cultural relations with Indonesia seeking foremost political and economic benefit for Japan. Benefits for Indonesia are a secondary concern.One of the main vehicles through which the Japanese government delivers cultural programs to Indonesia has been Official Development Assistance (ODA), particularly through specific types of grant projects. Technical programs are delivered mainly through the Japan International Cooperation Agency (JICA), and scholarship programs are through the Ministry of Education, Monbusho. Programs that are specifically cultural are administered by the Japan Foundation. All three bodies have provided education and technical training for influential Indonesians from the inception of these programs in the late 1960s.I conclude that, even though utopian ideals are offered to officially explain Japan?s cultural relations with Indonesia, a position substantiated by seemingly generous aid grants, the cultural flows and their rewards serve primarily the political and economic interests of Japan as the sending nation. Japan?s cultural programs bring less benefit to Indonesia as the recipient nation. It is thus a relationship redolent of Japan?s past imperialist approach to Southeast Asian nations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"Organisasi XYZ merupakan unit kerja dibawah Instansi X yang berperan sebagai auditor internal di lingkungan pemerintahan. Organisasi XYZ melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ruang fiskal yang didapatkan dari audit PNBP. Sampai saat ini, audit PNBP masih dilakukan secara manual. Proses pelaporan hasil audit yang dilaksanakan secara manual menimbulkan beberapa permasalahan seperti kemungkinan adanya kesalahan rumus perhitungan PNBP ketika melakukan kompilasi lampiran pada laporan audit, penyimpanan data audit masih berantakan, adanya pemborosan kertas selama proses reviu secara manual dan lamanya proses reviu karena dilakukan dalam 3-4 tahap dan membutuhkan kehadiran fisik dari Tim Reviu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu pelaporan hasil audit secara cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rancangan sistem informasi dalam bentuk aplikasi komputer yang akan membantu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan audit secara manual. Hasil penelitian telah memberikan gambaran proses yang akan dijalankan oleh aplikasi tersebut. Rancangan aplikasi e-laporan hasil audit PNBP di Organisasi XYZ dirancang menggunakan kerangka FAST (Framework for the Application of System Thingking) dari Whitten dan Bentley (2007) dari tahapan penentuan ruang lingkup sampai dengan desain logika berupa rancangan model data, model proses dan model tampilan aplikasinya.

---

The XYZ organization is a unit of Organization X which acts as an internal auditor in the government. The XYZ organization conducts supervision to increase fiscal capacity obtained from PNBP audits. Until now, audits have been carried out manually. Reporting audit results that are carried out manually causes several problems, such as possibility of formula errors in the PNBP calculation formula when compiling the appendix report, messy audit data storage, and paper wastage during the manual review process. The review process is long because it is carried out in 3-4 stages and requires the review team's attendance in the office. An information system is needed to help the audit report be completed quickly and accurately to resolve the problems. This study aims to design an information system as a computer application that will resolve problems arising from implementing manual audits. This research provides an overview of the process that the information will carry out. The application design of e-reporting PNBP audit in XYZ Organization was designed using the FAST (Framework for the Application of System Thinking) framework from Whitten and Bentley (2007) from scope definition to the logical design for data model designs, model process, and model user interface"

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun beban pokok pendapatan oleh KAP AAS pada laporan keuangan PT ADK yang merupakan perusahaan yang bekerja pada bidang jasa konsultasi teknik di tahun 2021. Laporan magang ini melakukan analisis terhadap kesesuaian antara prosedur audit substantif beban pokok pendapatan KAP AAS dengan teori audit dan standar audit yang berlaku. Hasil evaluasi menyatakan bahwa prosedur audit substantif atas akun beban pokok pendapatan PT ADK yang dilakukan oleh KAP AAS telah sesuai dengan teori audit dan standar audit yang berlaku serta tidak ditemukan salah saji material pada akun beban pokok pendapatan PT ADK.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures on the cost of revenue account by KAP AAS on the financial statements of PT ADK which is a company working in the field of technical consulting services in 2021. This internship report analyzes the suitability between substantive audit procedures for cost of revenue AAS KAP with audit theory and applicable auditing standards. The evaluation results stated that the substantive audit procedures for the cost of revenue account of PT ADK carried out by KAP AAS were in accordance with audit theory and applicable audit standards and no material misstatements were found in the cost of revenue account of PT ADK."

"Penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh struktur tarif cukai spesifik, selain besaran tarif cukai dan sistem cukai yang digunakan, dapat mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Lebih jauh lagi, penulis ingin mengetahui apakah pengaruh simplifikasi (penyederhanaan) struktur tarif lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi rokok, serta meningkatkan penerimaan negara dibandingkan pengaruh kenaikan tarif biasa. Beberapa model estimasi terhadap data unbalanced dan subbalanced panel yaitu random effect maximum likelihood estimator (MLE) dan model PCSE (panel corrected standard error) digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi struktur tarif cukai spesifik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan penerimaan, dibandingkan pengaruh akibat kenaikan tarif biasa. Pengaruh simplifikasi struktur tarif paling besar terjadi pada jenis hasil tembakau dari pengusaha besar (Golongan I) dan produk rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Selain itu ditemukan juga bahwa kenaikan cukai tidak seluruhnya ditransfer ke konsumen melainkan sebagian ditanggung produsen.

---

This thesis estimates the impact of specific excise rate structure on cigarette consumption and government revenue. In addition to that, this study compares the impact of retructuring cigarette specific excise on cigarette price, consumption and government revenue, with the impact of regularly increase on the excise rate. Several estimation models using unbalanced and subbalanced panel data, random effect MLE and PCSEs, are used to estimate the impact.

The results indicate that restructuring cigarette specific excise rate has a greater impact than regular increased excise rate on raising cigarette prices, reducing consumption, and increasing government revenue. The greatest impact can be seen in cigarette produced by large companies and Sigaret Putih Mesin-type of cigarette. The result also suggests that cigarette excise taxes are under-shifted to consumers and producers bear some of the tax burden."

"Tulisan ini membahas tentang upaya Amerika Serikat, dalam rangka mengurangi dampak negatif budaya konsumsi minuman beralkohol di masyarakat pada masa Pemerintahan Woodrow Wilson (1913-1921). Kondisi ini dinilai sangat mengganggu ketertiban umum, kebiasaan ini menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan moralitas dan produktivitas masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, munculnya amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat yang menghasilkan undang-undang berupa peraturan yang tegas mengenai peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Regulasi Volstead Act dimulai pada tahun 1917. Implementasi Volstead Act pada tahun-tahun berikutnya, mulai tahun 1919, memicu peningkatan angka kejahatan mafia di kota-kota urban di Amerika Serikat, khususnya di Chicago, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Munculnya sosok mafia di kota Chicago yang dipimpin oleh Al Capone merupakan studi kasus dampak larangan tersebut di Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan penolakan terhadap volstead act dengan lahirnya amandemen ke-21 yang mencabut amandemen ke-18, dimana status pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol dikembalikan kepada kewenangan masing-masing pemerintah negara bagian untuk memberikan status hukum kepada minuman beralkohol. Dalam tulisan ini, kita melihat berbagai masalah yang muncul dari implementasi Volstead Act, dari aspek ekonomi dan sosial budaya di Chicago, AS selama masa prohibition. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode ini digunakan dalam penulisan karena langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu masalah penerapan volstead act, berbagai masalah yang ditimbulkan, pro kontra dan solusi yang bersumber dari berbagai arsip, surat kabar, buku dan jurnal. Kemudian, diverifikasi, ditafsirkan oleh penulis, dan akhirnya dimasukkan ke dalam historiografi.

---

This paper discusses the efforts of the United States, in order to reduce the negative impact of the culture of consuming alcoholic beverages in society during the Woodrow Wilson Administration (1913-1921). This condition is considered very disturbing public order, this habit causes many problems related to the morality and productivity of society. To overcome this, the emergence of the 18th amendment to the United States Constitution resulted in a law in the form of strict regulations regarding the distribution and use of alcoholic beverages. The Volstead Act regulation began in 1917. The implementation of the Volstead Act in the following years, starting in 1919, triggered an increase in mafia crime rates in urban cities in the United States, especially in Chicago, both in terms of quality and quantity. The emergence of The Outfit mafia figure in the city of Chicago led by Al Capone is a case study of the impact of the prohibition in the United States. This condition led to the rejection of the volstead act with the birth of the 21st amendment which revoked the 18th amendment, where the status of regulation and control of alcoholic beverages was returned to the authority of each state government to grant legal status to alcoholic beverages. In this paper, we look at various problems that arise from the implementation of the Volstead Act, from the economic and socio-cultural aspects in Chicago, USA during the prohibition period. The method used in this paper is the historical method. This method is used in writing because the steps taken in writing are in the form of collecting historical sources related to the research topic, namely the problem of applying Volstead's law, various problems caused, pros and cons and solutions sourced from various archives, newspapers, books and journals. Then, it is verified, interpreted by the author, and finally incorporated into historiography."