Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yangmerupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakansalah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harussesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masihterus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatananggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalamUndang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakanpenelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundangundangantentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksananya serta bukubukumengenai perkoperasian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation

for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity

recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply

with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative

arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social,

economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in

accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this

thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding

cooperatives, implementing rules and books about cooperative."

"Diskursus mengenai jumlah pendiri koperasi kembali bergulir setelah diinisiasikannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibahas mengenai jumlah minimum pendiri koperasi yang hanya mensyaraktan didirikan oleh 3 orang saja. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan pegiat koperasi. Pada tahun 2020, terbitlah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana terdapat pengaturan mengenai jumlah pendiri koperasi primer yang turun menjadi 9 orang saja. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif. Rumusan masalah dari skripsi ini ialah sejarah perkembangan pengaturan mengenai jumlah pendiri dan keanggotaan koperasi di Indonesia sejak jaman kolonial dan perbandingan mengenai pengaturan jumlah pendiri dan keanggotaan koperasi antara Indonesia, Britania Raya, dan Singapura. Simpulan pertama dari skripsi ini ialah bahwa pada pengaturan perkoperasian di Indonesia pada jaman kolonial belum diatur mengenai jumlah pendiri. Perihal keanggotaan, untuk pengaturan yang berlaku bagi pribumi telah sesuai dengan asas dan prinsip koperasi, sementara itu untuk pengaturan yang berlaku bagi non pribumi terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan asas dan prinsip koperasi. Untuk pengaturan setelah jaman kolonial telah diatur mengenai jumlah pendiri di mana pada awalnya diatur 25 orang lalu turun menjadi 20 orang, dan terakhir menjadi 9 orang saja. Perihal keanggotaan, UU No. 14 tahun 1965 tidak sesuai dengan asas dan prinsip koperasi, selain dari pada UU tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip koperasi. Simpulan kedua dari penelitian ini ialah pengaturan mengenai jumlah pendiri di Britania Raya berdasarkan Cooperative Act 2014 yakni 3 orang saja. Mengenai kualifikasi keanggotaannya yakni usia kurang dari 18 tahun dapat menjadi anggota kecuali diatur lain oleh aturan internal koperasi. Sementara itu, di Singapura berdasarkan CSA 2009 jumlah pendirinya yakni 5 orang dan kualifikasi keanggotaannya yakni minimum usianya 16 tahun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah untuk membentuk UU Perkoperasian yang baru agar sesuai dengan perkembangan jaman.

---

The discourse on the number of cooperative founders started again after the initiation of the Job Creation Bill. In the discussion of the Job Creation Bill, it was discussed the minimum number of cooperative founders which only required 3 people to be founded. This of course has led to various debates among cooperative activists. In 2020, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, where there is a regulation regarding the number of founders of primary cooperatives which decreases to only 9 people. The research method in writing this thesis is juridicalnormative. The formulation of the problem of this thesis is the history of the development of arrangements regarding the number of cooperative founders and memberships in Indonesia since the colonial era and the comparison of the arrangement of the number of founders and membership of cooperatives between Indonesia, Great Britain and Singapore. The first conclusion of this thesis is that in the regulation of cooperatives in Indonesia during the colonial era, the number of founders had not been regulated. Regarding membership, the arrangements that apply to natives are in accordance with the principles and principles of cooperatives, meanwhile for the arrangements that apply to non-natives there are arrangements that are not in accordance with the principles and principles of cooperatives. In the post-colonial era, the number of founders was arranged, which initially set 25 people, then decreased to 20 people, and finally only 9 people. Regarding membership, Law no. 14 of 1965 is not in accordance with the principles and principles of cooperatives, apart from the law, it is in accordance with the principles and principles of cooperatives. The second conclusion from this research is the regulation regarding the number of founders in the United Kingdom based on the Cooperative Act 2014, which is only 3 people. Regarding membership qualifications, namely those under 18 years of age can become members unless otherwise regulated by the cooperative's internal rules. Meanwhile, in Singapore based on CSA 2009 the number of founders is 5 people and the minimum qualification for membership is 16 years. This research is expected to provide information and input to the government to form a new Cooperative Law to suit the times."

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."

"[ABSTRAKTesis ini merupakan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhikinerja keuangan koperasi simpan pinjam primer nasional selama periode 2010-2014. Dengan metode purposive sampling, didapatkan sampel dalam penelitianini sebesar 36 selama periode 5 (lima) tahun 2010-2014 (n = 180). Instrumentberupa data sekunder dan laporan keuangan yang telah diaudit selama periodepengamatan. Dengan menggunakan teknik Weighted Generalized Least Square(GLS), hasil analisis menunjukan bahwa 91,04% (p = 0.000) kinerja keuangankoperasi simpan pinjam yang diukur menggunakan Return on Asset (ROA) dapatdiprediksi menggunakan faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian,sedangkan untuk kinerja yang dukur menggunakan Return on Equity (ROE) dapatdijelaskan sebesar 68,32% (p = 0.000). Berdasarkan hasil uji-t, penelitian ini dapatmembuktikan bahwa aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Kemandiriandan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi, memiliki pengaruh terhadap kinerjaKoperasi Simpan Pinjam. Sedangkan aspek Manajemen Efisiensi dan Likuiditastidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACTThis thesis is a research about the factors that affect the financial performance ofprimary credit unions nationwide during the period 2010-2014. With purposivesampling method, the sample obtained in this study amounted to 36 over a periodof five (5) years 2010-2014 (n = 180). Instrument in the form of secondary dataand audited financial statements during the period of observation. By usingtechniques Weighted Generalized Least Square (GLS), the results of the analysisshowed that 91.04% (p = 0.000) the financial performance of savings and creditcooperatives are measured using the Return on Assets (ROA) can be predictedusing the factors that become variables in the study, whereas for dukurperformance using Return on Equity (ROE) can be explained by 68.32% (p =0.000). Based on t-test results, this study can prove that aspects of the Capital,Assets Quality, Independence and Growth, and the Cooperative Identity, has aninfluence on the performance of Credit Unions. While aspects of Efficiency andLiquidity Management did not reveal any significant effect;This thesis is a research about the factors that affect the financial performance ofprimary credit unions nationwide during the period 2010-2014. With purposivesampling method, the sample obtained in this study amounted to 36 over a periodof five (5) years 2010-2014 (n = 180). Instrument in the form of secondary dataand audited financial statements during the period of observation. By usingtechniques Weighted Generalized Least Square (GLS), the results of the analysisshowed that 91.04% (p = 0.000) the financial performance of savings and creditcooperatives are measured using the Return on Assets (ROA) can be predictedusing the factors that become variables in the study, whereas for dukurperformance using Return on Equity (ROE) can be explained by 68.32% (p =0.000). Based on t-test results, this study can prove that aspects of the Capital,Assets Quality, Independence and Growth, and the Cooperative Identity, has aninfluence on the performance of Credit Unions. While aspects of Efficiency andLiquidity Management did not reveal any significant effect, This thesis is a research about the factors that affect the financial performance ofprimary credit unions nationwide during the period 2010-2014. With purposivesampling method, the sample obtained in this study amounted to 36 over a periodof five (5) years 2010-2014 (n = 180). Instrument in the form of secondary dataand audited financial statements during the period of observation. By usingtechniques Weighted Generalized Least Square (GLS), the results of the analysisshowed that 91.04% (p = 0.000) the financial performance of savings and creditcooperatives are measured using the Return on Assets (ROA) can be predictedusing the factors that become variables in the study, whereas for dukurperformance using Return on Equity (ROE) can be explained by 68.32% (p =0.000). Based on t-test results, this study can prove that aspects of the Capital,Assets Quality, Independence and Growth, and the Cooperative Identity, has aninfluence on the performance of Credit Unions. While aspects of Efficiency andLiquidity Management did not reveal any significant effect]"

"The concept of restorative justice plainly submitted concerning criminal justice which involved the whole snake holders to anticipate through forthcoming dilemma?s. Based those concepts the criminal conduct precisely creating the belier circumstances by looking solution to healing. reconciliation and reassured. The author?s also thought that objective of sentence in restorative justice and in the draft of Indonesian Criminal law amendment are having the same paradigm. It has been proved by the draft of amendment which slated that the objective of sentence is origined from lndonesian's sentence philosophy. The philosophy is based on collectivety and harmonization paradigm which given crucial role of the society."

"Pada era global saat ini, kebutuhan akan pembuatan perjanjian internasional dalam rangka membangun kerjasama antar negara semakin tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang juga kemudian banyak terlibat dalam perjanjian internasional. Untuk dapat mengadopsi dan menerapkan perjanjian internsional tersebut, Indonesia butuh untuk meratifikasinya melalui peraturan hukum nasional. Mekanisme ratifikasi perjanjian internasional pada saat ini telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional, dimana di dalamnya diatur bahwa ratifikasi dapat dilakukan melalui jenis peraturan Undang- Undang atau Peraturan Presiden. Permasalahan yang kemudian kerap kali muncul adalah kebingungan untuk kemudian menentukan jenis peraturan yang akan digunakan untuk meratifikasi, apakah semata-mata hanya melihat materi yang diatur saja atau membutuhkan parameter lain. Permasalahan ditambah dengan pengaturan mengenai materi muatan yang berbeda di beberapa Undang-Undang. Kebingungan ini kemudian dapat diminimalisasi dengan pemahaman atas materi muatan undang-undang yang komprehensif dan pengaturan atas materi muatan yang seragam.

---

In nowadays global era, the need for an international agreement-making in order to establish cooperation between countries is increasing. Indonesia as a developing country also involved in much of international agreement. To be able to adopt and implement the international agreement, Indonesia needs to ratify it through national legislation. The mechanism for ratification of an international agreement is currently governed by Law No. 24 of 2000 regarding International Agreement, where it is stipulated that ratification can be done through a type of law rules or regulations of the President. The problem that then arises is a confusion to then determine the type of rules that would be used to ratify, whether merely saw the substance regulated or require any other parameters. Problems coupled when regulation on specific substance of Act is different in some regulation. This confusion can then be minimized by understanding the specific substance of the legislation comprehensively and setting up a uniform regulation about that."

"Thee Kian Wie was one of Indonesia's most respected and most prominent economic historians. His recent passing is a great loss for Indonesia and its younger economists, many of whom refer to Thee as a role model. This book gathers together 14 of Thee's published papers that were scattered elsewhere, making it a valuable collection for readers seeking to understand the chronology and dynamics of Indonesia's economic development since the 1940s."