Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.

---

This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a descriptive design.

From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. As for the alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of socialization and training on the rules of accountability in expenditure activities in Central Lampung District."

"[ABSTRAKPT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residencemenggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saatlokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjianpengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat daripelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunanrumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yangmembeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karenaitu, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitianpreskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secarakualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat preskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi persyaratanadministratif yang diwajibkan dalam pemasaran rumah susun, dan perjanjianpengikatan jual beli yang bertujuan untuk melindungi konsumen ternyata tidak dapatmemberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen.

---

ABSTRACTPT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers., PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.]"

"Pasien-pasien di unit-unit perawatan intensif {ICU) lebih banyak mengalami cedera akibat adverse events hila dibandingkan dengan pasien-pasien yang bukan dirawat di ICU. Banyaknya prosedur yang dilakukan pada pasien-pasien dalam kondisi yang kritis serta banyaknya jumlah dan jenis obat yang digunakan dalam pelayanannya juga meningkntkan resiko yang lebih tinggi hilngga dibandingkan dengan pasien lainnya. Tingginya data mortalitas dan insiden di beberapa ICU rumah saklt umum pusat bantuan regional Departemen Kesehatan menunjukkan belum ada suatu analisis yang mendalam terhadap faklor-faktor penyebab yang berkaitan dengan adverse events di unit perawatan intensif (ICU) pada rumah sakit tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa adverse events di unit perawatan intensif (ICU) pada !8 (delapan belas) rumah sakit umum di Indonesia yaitu sebesar 42,7 %. Faktor faktor tidak baik, prosedur tidak lengkap, kurangnya kelengkapan dan pemeliharaan alat, berkontribusi dalarn terjarlinya adverse events di ICU pada 18 nrumah sakit. Pemahaman staf dan perawat ICU terhadap patient safety di unit perawatan intensif (ICU) sangat kurang. Penyebab dari beban kerja perawat tidak sesuai yaitu sumber daya manusia yang terbatas, uraian tugas yang tidak jelas, rasio antara petugas dengan pasien tidak sesuai, mengetjakan pekexjaan yang bukan wewenangnya dan kurangnya pelatthan. Behan kelja perawat yang tinggi berdampak stress kerja perawat. Penyebab komunikasi yang karang baik yaitu masib adanya gap antara perawat senior dan perawat yunior dalam berkomunikasi, kepala unit tidak mengikuti morning briefingkomunikasi yang kurang antara tim klinis. Miskomu­nikasi juga menyebabkan terjadinya medication error di lCU. Peralatan kesehatan tidak lengkap dan tidak sesuai standar lCU, scrta tidak adanya prosedur tertulis tentang pemakaian alat. Pimpinan unit dan supervisi klinis belum menjalankan tugrumya dengan baik.Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pihak rumah sakit untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat tentang patient safety, meningkatkan peranan kepala unit, kepala ruangan, komite keperawatan dan supervisi klinis, menetapkan standar prosedur asuhan keperawatan, prosedur pemakaian dan pemeliharaan alat serta prosedur komunikasi bagi perawat di ICU, menambab surnber daya manusia kesehatan {SDMK), meningkatkan pelatihan bagi perawat, menfasilitasi sistem infOnnasi kesehatan melalui Information Technology.

---

Patients in intensive care units (lCUs) may be more likely than non-ICU patients to be injured by adverse events. The procedures performed on critically ill patients and the quantity and type of drugs used in their care may also increase their risk relative to non-ICU patients. The height data incident and mortality in some ICU aids centers publics hospitals regional Department of Public Healths show there is no an circumstantial analyses to factors cause of related to adverse events intensive care units ( ICU) at the hospital. It was found from the research that adverse events in intensive care unit (!CU) at 18 (eighteen) public hospitals in Indonesia that is 42,7 %. Factors like: inappropriate nurse work load poor communications, incomplete procedure Jack of equipment and conservancy of appliance, contribution in the happening of adverse events in ICU at 18 hospitals. Understanding of nurse and staff!CU to patient safety in intensive care unit ( ICU) hardly less. The cause of inappropriate nurse work load that is limited resource, breakdown of ill defined duty, ratio between officers with inappropriate patients, do work which not the authority and lack of training, High nurse work load affect stress working nurse. The cause of unfavourable communications that is still existence of gap between senior and junior nurses in communicating, lead unit don't follow morning briefing, communications which less between teams. Miscommunication also cause medication errors in ICU. Incomplete equipments and also procedure inexistence. Leader of unit and clinical supervise not yet implement the duty.From this research result suggested to the side of hospital for increasing knowledge and understanding of nurse concerning patient safety increase role of unit director, room director, treatment committee and clinical supervise, specify treatment upbringing procedure standard, usage procedure and conservancy of appliance and also communications procedure for nurse in ICU add health human resource, increase training for nurse, health information system facility through Information Technology {IT) in the form of white line as decision support system."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal.The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy."

"Dalam menghadapi era globalisasi, dimana semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sangat diperlukan penataan kembali seluruh aspek kehidupan, aspek sosial politik dan aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi antara lain diperlukan perencanaan ekonomi yang komprehensip dan transparan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (daerah). Di tingkat regional yang juga merupakan bagian integral perekonomian nasional, sudah barang tentu tidak akan lepas dan pengaruh global tersebut. Oleh sebab itu perencanaan daerah harus selalu ditingkatkan kualitas dan akurasinya melalui pendekatan teoritis yang tajam dan obyektif. Dengan demikian seluruh potensi sumber daya ( resources) yang ada di daerah diharapkan dapat dikelola, dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam rangka penajaman makna perencanaan sehingga secara logis dapat diterapkan di daerah, dalam arti kata memenuhi unsur etika, obyektifitas, keseimbangan dan berkelanjutan maka diperlukan peralatan analisis yang tepat. Menurut John Glason (I974) analisis tabel input output mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode-metode lain dalam menganalisa dan memprediksi perubahan-perubahan dalam perekonomian regional (daerah). Analisis ini dapat membantu para perencana untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang tepat untuk menjadi prioritas pembangunan dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ; (i) untuk mengetahui sektor-sektor produksi unggulan, yang dapat dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Banggai ; (ii) mencoba menganalisis dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode non survey. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ; (i) Data PDRB Propinsi Sulawesi Tengah ; (ii) Data PDRB Kabupaten Banggai ; (iii) Tabel Input Output (I-0) Kabupaten Banggai tahun 1995; (iv) APBD Kabupaten Banggai beberapa tahun anggaran. Dalam penentuan sektor unggulan digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut : (i) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (ii) sektor yang mempunyai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu, dan memberikan kontribusi yang besar tehadap total output ; (iii) sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran lebih besar dari satu, serta memberikan kontribusi yang besar dalam total output ; (iv) sektor yang mempunyai income multiplier tinggi dan output juga tinggi ; serta (v) sektor dengan kontribusi output cukup besar, dan memiliki potensi yang besar pula serta mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dari hasil analisis 1-0 yang dilakukan dikaitkan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor industri kayu bambu dan rotan, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor perdagangan, sektor industri makanan dan minuman, sektor padi, sektor kelapa, sektor kayu dan hasil hutan serta sektor perikanan. Selanjutnya dalam penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai dilakukan dengan cara menyesuaikan pos pasal mata anggaran dalam APBD dengan sektor-sektor dalam Input Output Kabupaten Banggai tahun 1995. Kemudian dari sasil nalisis dapat diketahui dampak dari pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap perekonomian Kabupaten Banggai adalah ; (i) Dalam pembentukan output sebesar 51.976 juta rupiah atau 7,76 persen dari total ouput sebesar 666.399 juta rupiah. (ii) Dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sebesar 40.257 juta rupiah atau 8,59 persen dari total Nilai Tambah Bruto sebesar 468.551 juta rupiah. (iii) Dalam penyerapan tenaga kerja, terbuka peluang kerja sebanyak 5.083 orang."

"Istilah desa sudah dikenal jauh sebelum penjajahan Belanda dimulai, dan sebagaimana dikemukakan oleh bahwa: Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan adanya ?Desa? (Suryaningrat,1992), Sedangkan yang dimaksud Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2008). Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Widjaja, 2008). Sebutan Desa sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang batas-batas wilayahnya, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri atau self-gouverning community ( Eko, 2008). Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan hingga sekarang, keberadaan Desa diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan sebagaiaman diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan usul dan prakarsa Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pada tahun 2005 sebagian desa di Kabupaten Tangerang diubah statusnya menjadi Kelurahan. Hal yang sama juga di Kota Serang pada tahun 2011 sebagian desa diubah menjadi Kelurahan. Desa dengan Kelurahan adalah berbeda, Desa adalah otonom yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan kelurahan adalah SKPD Kabupaten/Kota. Dalam perubahan tersebut terjadi pro dan kontra, serta tidak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan perubahan status tersebut dilakukan penelitian terhadap perubahan desa menjadi kelurahan suatu kajian kelembagaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelembagan adalah organisasi, karena istilah kelembagaan dan organisasi penggunaannya dapat dipertukarkan (Uphoff, 1986). Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah perubahan struktur, teknologi, produk, orang budaya organisasi dan budaya masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kasus, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan paradigm penelitian post positivisme, Sebagai unit analisis adalah 5 (lima) kelurahan di Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang, dan 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Taktakan Kota Serang. Dalam penelitian ini menghasilkan 4 (empat) temuan pokok sesuai tujuan penelitian. Pertama, proses perubahan desa menjadi kelurahan tidak didasarkan aspirasi masyarakat, melainkan lebih banyak kepentingan politis baik di Tangerang maupun Serang; kedua di Tangerang pelayanan kepada masyarakat diluar jam kerja tidak maksimal, karena hilangnya unsur wilayah dalam struktur organisasi kelurahan, sedangkan di Serang pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal; ketiga, baik di Tangerang maupun Serang, status perangkat desa yang menjadi perangkat kelurahan sampai saat ini belum jelas; keempat, di Tangerang dengan desa berubah menjadi kelurahan, maka terjadi perubahan nilai-nilai di masyarakat, sedangkan di Serang tidak terjadi. Dalam perubahan desa mejadi kelurahan di masa yang akan datang maka di rekomendasikan, pertama perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, agar tidak terjadi pro dan kotra di masyarakat; kedua, perlu dipersiapkan desain organisasi kelurahan yang berasal dari desa; ketiga, perlu kejelasan status SDM dalam perubahan desa menjadi kelurahan; keempat, agar nilai-nilai budaya masyarakat desa tidak hilang maka perlu diakomodir pada kelurahan yang berasal dari desa.

---

Desa (village) is a term that has been used for a long time ago prior to the Dutch colonization as stated by Suryadiningrat (1992) that it is unknown when exactly it was first introduced. Desa (village) is a unit of law abiding society that has an original structure based on the privilege rights of origin (Widjaja, 2008). Desa is an autonomous institution with their own traditions, customs and laws, which is relatively independent (Widjaja, 2008). Desa is very diversified in Indonesia. In the beginning it was a local community organization whose territorial boundaries were dwelled by a number of people that had customs to self- govern or self-governing community (Eko, 2008).

In the history of Indonesian nation the existence of desa has been acknowledged in various rules of laws ever since the colonization era until today. Along with the progress of the time and the demands, the status of desa community can be transformed into a village administrative unit (kelurahan) as stipulated in the rules of laws based on the proposal and ideas of the village governance along with Village Consultative Board (Badan Permusyaratan Desa).

In year 2005 the status of the majority of villages in Tangerang regency were transformed into village administrative unit. In year 2011 the same went for that of Serang city. Desa and village administrative unit are different. The former is an autonomy that is authorized to self-govern their affairs whereas the latter is Regency/City Apparatus Work Unit (SKPD). Such changes raised the case of for and against, and in fact, they are far from their expectations. In relation to that, the research of institutional studies was conducted concerning the changes from desa to village administrative unit.

In this research what is meant by institution is organization because both terms can be used interchangeably (Uphoff, 1986). The scope of the research is the changes in structure, technology, products, people, organization and society cultures. This research is a case study adopting qualitative approach with post positivism research paradigm. As the units of analysis, there are 5 (five) village administrative units in KelapaDua district of Tangerang regency, and 3 (three) village administrative units in Taktakan district of Serang city.

The research found 4 (four) main findings in line with the purposes of the research. Firstly, the changes from desa to village administrative unit did not come from the society's aspirations, in fact it was dominantly based on political interests both in Tangerang and in Serang.; secondly, in Tangerang the public services outside working hours were not optimum due to the loss of territorial element within the village administrative unit organization, but in Serang the services were optimum; thirdly, either in Tangerang or in Serang, the status of the village apparatus that had been shifted to village administrative unit apparatus was not yet clear ; fourthly, in Tangerang changing values within the society occurred, but not in Serang.

In conclusion, for future changes it is, therefore, necessary to give the following recommendations: first, it is necessary to conduct socialization first prior to the changes to avoid the case for and against within the society; second, it is also necessary to prepare organizational design of a village administrative unit that is originallya desa; third, for such changes it is also necessary to have a clear status of the human resources; fourth, in order to avoid the loss of the village communal valuesit is, therefore, necessary to accommodate them in the village administrative unit originated from a desa."

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara memiliki bcban dalarn peugadaan TPA di luar Kota Jakarta. Sebagai pemecahan dilakukan kCIj8S3!Il8 TPA Bantar Gebang BekasigKe1jasama TPAtersebut sudah berlangsung lama dan akhir-akhir menemui pergmasalahan ditinjaudad aspek substansi dan kebijakan keljasamzg aspek pelaksanaan dan kognitiilaspek pembiayaan dan sosial kC1j3.S8IIla. Semua pennasalahan utamanyadipengaruhi pembahan sistem pcmerintahan daerah, sehingga ada kesenjanganantara existing condition dan expected condition keljasama di atas. _Untuk dapat memecahkan masalah kesenjangan tersebut diglmakanmetode penelitjan deskriptif kualitatif. Dali hasil peneli1ian ditemukan antara lain ; kexjasarna antara Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta danPcmcrintah Daerah Tingkat II Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi) tidak pemahteriadi dan kebijakan kerjasama masa itu lebih sentralistjk, juga koordinasitidak pemah te1jadi karena hambatan hirarlci dan lebih bersifat teritolial. Temuanlain yalmi, transfer of knowledge sebagai manfaat kognitif tidak pernah terjadi.Pemcrintah Dacrah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Tingkat HBekasi tidak pcmah memberikan kontribusi pembiayaan dalam kenjasama. Selainim, Pemcrintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kurang disiplin dalam penerapansistem sanitary landfill.Sebagai kegiatan akhir penelitian ini, disarankan bebcrapa tindakankonkrit untuk dilaksauakan yakni : Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakartadan Pemcrintah Kota Bekasi membuat peljanjian kerjasama dalam bentukKeputusan Bersama dan ditindaldanjuti dengan Keputusan Bersama olehDinas/Lembaga Otonom masing-masing. Unluk pelaksanaan kerjasama sebagaisaran agar dilakukan koordinasi secara intens di tingkat organjsasi dan di tingkattelcnis/operasional. Koordinasi tcritorial, instansional, fungsional dan waktu agardilakukan secara bcrsama-sama dan terpadu. Kemudian perlu mengikut sertakanPemerintah Kota Bekasi dalam keljasama agar manfaat kognitif dapat tercapai.Akhimya disarankan Pcmelintah Kota Bekasi memberi kontribusi pembiayaandan mengupayakan alternative pembiayaan dari sektor swasta."

"Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi pemenuhan kebutuhan tenaga perawat ICU berdasarkan analisis beban kerja yang sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan kualifikasi standar minimal perawat ICU. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah SDLC (System Development Life Cycle) yang berbasis prototyping. Pengembangan sistem dimulai dari tahap perencanaan dengan analisis kelayakan, analisis sistem informasi, desain interface dan perancangan database, serta implementasi yang dibatasi sampai pada uji coba prototipe sistem informasi yang menghasilkan informasi hasil analisis ABK, analisis pemenuhan kualifikasi standar minimal perawat ICU dan perawat pelamar. Dari hasil simulasi prototipe sistem informasi ini membantu memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan jumlah tenaga berdasarkan beban kerja ril berdasarkan ABK dan informasi pemenuhan kualifikasi standar minimal perawat ICU. Untuk implementasi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kemampuan dari pengguna dan dukungan manajemen seperti adanya aspek legal dan ketersediaan insfratruktur.

---

This study aims to develop an information system for the fulfillment of ICU nurses based on workload analysis according to recommendation of the Ministry of Health, and based on the minimum standard qualifications of ICU nurses. System development method used is SDLC (System Development Life Cycle) based on prototyping. The development of the system starts from the planning phase with feasibility analysis, information system analysis phase, interface design and database design, and implementation is limited to the prototype test of information system that produces workload analysi information, the analysis of fulfillment with minimum qualification of ICU nurses and applicant nurses. From the simulation it showed that this information system help the users to obtain information needs of the number of personnel based on the real workload based and information on the fulfillment of minimum qualifications of ICU nurses. For the implementation it will need user capabilities and management support as legal aspects and infrastructures."

"Beban kerja mental perawat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perawat. Faktor internal meliputi karakteristik individu dan motivasi perawat, serta faktor eksternal yang meliputi organisasi dan pekerjaan perawat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor yang paling berhubungan dengan beban kerja mental perawat saat berinteraksi dalam asuhan keperawatan di ruang perawatan intensif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pendekatan Cross Sectional. Analisis data menggunakan Chi-Square dan regresi logistik ganda. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total population sampling dan melibatkan sampel sebanyak 129 perawat pelaksana yang bekerja di ruang perawatan intensif. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor motivasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap beban kerja mental perawat dibandingkan variabel lainnya p=0,022; ?=0,05. Rumah sakit dapat mengoptimalkan dan melakukan resosialisasi regulasi pemberian reward bagi perawat, serta membuat program pengembangan kompetensi dan soft skill perawat.

---

The mental workload of nurses is influenced by internal and external factors. Internal factor are nurse individual characteristic and motivation, also external factor such as organization and nurse task. The aim of this research is to identify the factors most closely related to the mental workload of nurses during interactions in nursing care in intensive care unit. This research is a quantitative research with data collection with questionnaire using Cross Sectional approach. Data analysis using Chi Square and multiple logistic regression. Sampling in this study used total population sampling and involved a sample of 129 implementing nurses working in the intensive care unit. The result of logistic regression test shows that motivation factor is the most influential variable to the mental workload of the nurse compared to other variables p 0,022 0,05 . Hospitals can optimize and resocialization regulation of reward for nurse, and make competence development program and soft skill of nurse. "