Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis thesis discusses the project performance Local Area Network in LocalGovernment of Lima Puluh Kota Regency with qualitative and descriptivemethods, the project built in 2002 with the aim of increasing efficiency of datacommunicationof information between the regional work units (SKPD) failed toprovide the expected benefits. The study was conducted to find the causes ofproject failure and not repeated in the future.Theoretical basis used is Planning Project (1). Cycle Analysis ProjectIdentification phase, Project Preparation, Monitoring and Post Project Evaluation(ex-ante, on-going and ex-post evaluation) (2) Performance EvaluationDevelopment Project uses a matrix table equipment Logical FrameworkThe study found that the cause of the failure of Local Area Network project is thelack of planning and planning documents that led to this project can not be runcontinuouslyThe results suggest that any public investment decisions made through the projectplanning process of thecorrect order not to cause waste of resources.

---

ABSTRAKThesis ini membahas kinerja proyek Local Area Network Pemerintah DaerahLima Puluh Kota dengan metode deskirptif kualitatif, proyek yang dibangun padatahun 2002 dengan tujuan meningkatkan efisiensi komunikasi data-informasiantar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gagal memberikan manfaat yangdiharapkan. Penelitian dilakukan untuk mencari sebab-sebab kegagalan proyekdan agar tidak terulang lagi di masa mendatang.Landasan teori yang digunakan adalah Perencanaan Proyek (1). Analisis SiklusProyek tahap Identifikasi, Persiapan Proyek, Monitoring dan Evaluasi PascaProyek (ex-ante, on-going dan ex-post evaluation) (2) EKPP (Evaluasi KinerjaProyek Pembangunan) menggunakan peralatan tabel matriks Kerangka KerjaLogis (KKL)Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan Proyek Local AreaNetwork ini adalah tidak adanya perencanaan dan dokumen perencanaan yangmenyebabkan proyek ini tidak dapat berjalan secara berkesinambungan.Hasil penelitian menyarankan agar setiap keputusan investasi publik dilakukanmelalui proses perencanaan proyek yang benar; agar tidak menimbulkanpemborosan sumber daya pembangunan yang sudah semakin terbatas ."

"Tesis ini mengkaji tentang apakah kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran yang diwujudkan dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah dijalankan dengan baik atau belum oleh SKPD di Kabupaten Lampung Tengah? Jika sudah, faktor apa yang menjadi pendorong, dan jika belum, maka faktor-faktor apa yang telah menjadi penghambatnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah kurang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyampaiannya. Adapun diduga faktor-faktor penghambatnya adalah: (i) Terdapatnya kebijakan dalam kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran di Kabupaten Lampung Tengah yang dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan Permendagri 13/2006, dan (ii) kurangnya kemampuan SKPD dalam kegiatan tersebut yang antara lain disebabkan karena rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang aturan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran tersebut di Kabupaten Lampung Tengah.

---

This thesis examined whether expenditure accountability activities are realized in the delivery of accountable mail (SPJ) has run well or not by SKPD in Central Lampung District? If done, what factors to drive, and if not, then what factors have to be this demotivating. This research is qualitative research with a descriptive design.

From the results of research, found that the activity expenditure accountability reporting in Central Lampung District not going according to applicable regulations and frequent inaccuracy in delivery time. As for the alleged block factors are: (i) the presence of policies in expenditure accountability activities in Central Lampung District was considered inappropriate and incompatible with Permendagri 13/2006, and (ii) lack of capacity in these activities SKPD which is partly due to low quality of human resources and lack of socialization and training on the rules of accountability in expenditure activities in Central Lampung District."

"Kartu Sehat merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pelayanan cuma-cuma bagi keluarga miskin, dalam memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Pemanfaatan kartu sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dengan mengetahui faktor- faktor apakah yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu sehat, akan dapat memberikan masukan penting untuk pelaksanaan program dimasa mendatang.Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu sehat di Kabupaten Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. Desain dan penelitian ini adalah cross-sectional studi. Populasi adalah keluarga yang telah mendapatkan kartu sehat. Sampel diambil secara purposif sebanyak 40 responden dari setiap desa, yang meliputi 10 desa dari 4 wilayah kerja puskesmas dan dua kabupaten dengan jumlah seluruhnya 400 responden.Penelitian ini menggambarkan bahwa 58,5 % responden yang pernah memanfaatkan kartu sehat. Dengan analisa bivariat sebanyak 7 variabel independen tiga variabel menunjukan adanya hubungan yang signifikan (p <0,05) Pertama adalah pengetahuan tentang kartu sehat, dengan Odds ratio 3,53 (95 % CI ; 2,25 - 5,53 p = 0,0000). Artinya bahwa responden yang berpengetahuan baik 3,53 kali memanfaatkan kartu sehat dibandingkan dengan responden yang kurang pengetahuannya. Kedua adalah pendapatan , dengan Odds ratio 1,64 (95 % CI : 1,01 - 2,68 p = 0,032) artinya responden miskin, memanfaatkan kartu sehat 1,64 kali dibandingkan dengan responden tidak miskin. Ketiga adalah kesakitan yang dialami dalam 2 bulan terakhir, dengan Odds ratio 13,89 ( 95 % CI : 8,10 - 23,92 p = 0,0000 ) artinya responden yang sakit memanfaatkan kartu sehat 13,89 kali dibandingkan dengan responden yang tidak sakit.Hasil uji multivariat dengan regresi logistik terhadap tujuh variabel diatas, memperlihatkan dua variabel yang signifikan, yaitu pengetahuan tentang kartu sehat dengan Odds ratio 2,69 p = 0,0001 dan kesakitan yang dialami dalam dua bulan terakhir dengan Odds ratio 12,29 , p = 0,0000. Model ini menunjukkan 78,75 % variasi yang ada dapat diterima yaitu pemanfaatan kartu sehat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kartu sehat dan kesakitan yang dialami responden dalam dua bulan terakhir.Penelitian ini merekomendasikan bahwa, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perlu peningkatan pemahaman tentang hidup sehat. Penekanan terhadap pengetahuan kartu sehat secara mendasar, akan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan tentang kartu sehat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan manfaat program kartu sehat.

---

Some factors related to the Use of Health Card Program for Poor Families in the Limapuluh Kota and Pesisir Selatan districts, West Sumatera Province, 1999Health card is one of the instruments for Indonesian poor family to get free medical services in all public medical facilities. The use of the health card is assumed to be affected by many factors. To know what factors related with the use of health card may be a very important input for program implementation in the future.

Purpose of this research is to know about the use of and to analyze what factors related to the use of health card in Limapuluh Kota and Pesisir Selatan districts, West Sumatera Province. This research is non-experimental. The population observed was the families who possessed health card Sample were taken purposively giving 40 respondents from each village . By involving ten villages of four Health Center covered areas and two districts, the overall respondents studied are 400.

This study showed that 234 people ( 58,5 %) used their health card. By doing bivariate analysis , of seven independent variables with the dependent variable shown that three variables, showed their significant relationship (p<0,05). The first, is knowledge about health card , the use of health card, the Odds Ratio of this variable 3.53 (95 % CI : 2.25 - 5.53, p = 0.0000). Meaning those respondents who know better about health card , would use 3.53 times compare to those respondent who have not .

The second is between the income with the use of health card . The Odds Ratio is 1.64 (95 % CL : 1.01 - 2.68, p = 0,032), means that the respondents of lower income cathegory use the card 1.64 times compare to those who have higher income cathegory The third is between suffering from illnesses with the use of the health card. The Odds ratio is 13.89 ( 95 % CL : 8.10 - 23,92, p = 0.0000) explaining that respondents who have been sick within two months, used it 13,89 times compare to the health respondents or to those who have not.

This study concluded that recent illness suffered, and knowledge about the card are the important factors influencing the use of the health card

This study recommended that in order to increase the quality of healthy card's use, it is necessary to increase the people understanding about the healthy life. Strengthen the knowledge about health, health behavior and health programs, will contribute with the increase knowledge about health card, and therefore will enhance the benefit of health card program."

"PEMBERDAYAAN PETANI GAMBIR (Studi Tentang Upaya PeningkatanKeberdayaan Petani Gambir Di Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IXKabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat)Ix+5 BAB, 107 Hal, 41 Kepustakaan, 2 LampiranABSTRAKTesis ini meneliti tentang upaya pemberdayaan petani gambir di desa Muaro Paiti Kecamatan kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan petani gambir dirasa penting karena gambir merupakan komoditi ekspor dari propinsi Sumatera Barat khususnya bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Desa.Muaro Paiti mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan tanaman ini karena sebagian besar dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani ganibir dan masih banyak lahan yang dapat diolah untuk pengembangan usaha.. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan petani gambir. Kedua, mempelajari penerapan kebijakan peraberdayaan petani gambir. Dan ketiga, mempelajari kendala-kendala yang ditemui di lapangan dan upaya-upaya untuk menanganinya.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan menggunakan wawancara mendalam serta observasi di lapangan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pemberdayaan ini telah melibatkan warga masyarakat khususnya petani gambir, dengan mengikutsertakan mereka dalam menentukan apa yang dibutuhkan, misalnya dalam menentukan apakah mereka membutuhkan peningkatan kesuburan tanah atau perluasan kebun gambir. Kemudian dalam proses pemberdayaan terlihat bahwa petugas belum memahami kebijakan serta fungsinya sebagai enabler dengan baik. Frekwensi petugas dalam proses pemberdayaan petani gambir terutama dalam kunjungan lapangan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program peningkatan hasil perkebunan gambir, manfaat dan bagaimana penerapan dana bergulir, mendorong masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kelompoknya secara bersama, masih kurang. Dia secara berkala hanya mendatangi kebun-kebun gambir yang dekat dengan perkampungan, sedangkan kebun-kebun yang jauh dari perkampungan lepas dari pantauannya, sehingga hanya petani yang mempunyai kebun dekat dengan perkampungan saja yang mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampifan untuk mengelola perkebunan gambir. Pada pelaksanaan program pemberdayaan petani gambir khususnya bantuan dana bergulir kepada petani, untuk rehab.ilitasi kebun gambir melalui Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)'sub sektor perkebunan, belum dapat terlaksana. Pengguliran dana belum terjadi, sehingga petani yang lain belum menikmati bantuan dana bergulir.Perbaikan yang perlu dilaksanakan untuk program pemberdayaan petani gambir dimasa mendatang adalah dengan meningkatkan iungsi petugas yang diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok petani gambir, memberikan fasilitas yang memadai kepada petugas agar dapat menjangkau wilayah tugasnya dengan frekwensi sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain itu dalam melaksanakan tugas diperlukan supervisi terhadap petugas dan pemantauan penerapan program oleh Dinas Perkebunan. Ke depan perlu dikembangkan teknik-teknik baru yang lebih efektif dalam pemasaran sosial program atau dalam penyampaian informasi dan penguasaan keterampilan kepada kelompok petani gambir."

"Otonomi daerah pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya, atas prakarsa sendiri dengan berdasarkan kepada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Artinya kepada daerah otonom diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerahnya atas upaya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dapat terciptanya daerah-daerah yang mandiri, daerah yang mampu memberdayakan potensi-potensi yang dimilikinnya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat."

"

Hak Reproduksi Perempuan pada Masyarakat Matrilinial Minangkabau di Perdesaan Provinsi Sumatra Barat (Studi Kasus Perempuan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat)

(Anita Rahrnan, M.Hum dan Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)Program Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang posisi perempuan Minangkabau sebagai penerus keturunan dan kemandirian dalam penggunaan hak reproduksinya.

Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah perempuan dalam masyarakat Minang yang patriarkal, hak reproduksi perempuan menurut ICPD Kairo Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan, studi kasus wanita Minang perdesaan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulakan Tinggi, Kecamatan Perwakilan Situjuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, perempuan penduduk asli Desa Bulakan Tinggi, suku Minang, berusia 15-48 tahun, menikah dengan laki-laki suku Minang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran besar dalam bidang ekonomi, namun tidak mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak reproduksinya. Dengan kata lain, perempuan dalam masyarakat Minangkabau tetap tersubordinasi dalam posisinya sebagai istri karena kuatnya budaya patriarki. Temuan ini membuktikan kebenaran analisis yang ditawarkan oleh feminis sosialis yang menyatakan bahwa perempuan tetap tersubordinasi sekalipun mempunyai peran besar pada sumber ekonomi sepanjang budaya patriarki masih dominan.

---

Reproductive Rights of Matrilineal Society of Minangkabau (Case study of the village of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province). (Anita Rahman, M.Hum and Dr. Rahayu Surtiati Hidayat)

Women Studies Program, Post Graduate, University of Indonesia.

This research aims to describe of Minangkabau women's position as the agent of reproductive having autonomous in using their reproductive rights.

The pattern of thoughts as the based on the research are Minangkabau women's in male-dominated society, their reproductive rights according to ICPD, Kairo. This research use qualitative method in women's perspective approach and implemented in case study.

This research conducted in Rural of West Sumatra Province (Case Study of Woman at Bulakan Tinggi Village, Sub District of Situjuh, Lima Puluh Kota District, West Sumatra Province) in total research subject is 10 persons, the natives of Bulakan Tinggi village, Minang Ethnic, between among 15---48 years old, having gotten married with man from Minang.

The result of the research indicates that women for households play a big role in economic sphere, but, they are not able to make decision on reproductive right. In other words, the woman in Minangkabau society is still being subordinated in their position as wifes because patriach culture is really strong. This fact finding prove the real analysis offered by socialism feminist stating that woman is remain subordinated although having big role in economic resource, when the patriarchal culture still prevail.

"

"Harus kita akui bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui peningkatan ekonomi telah memberikan berbagai kemajuan, namun dibalik keberhasilan itu pembangunan tersebut telah membawa berbagai dampak yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (at the expense of) deteriosasi ekologis, penyusutan sumber daya alam, timbulnya kesenjangan sosial dan dependensi. Nampak dengan jelas bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan yang sering disebut dengan pembangunan konvensional dilakukan semata-mata untuk kepentingan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa memperhatikan masalah lingkungan. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan faktor penting dalam menunjang lajunya pembangunan, diarahkan untuk mengatasi dampak negatif dari pola pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan (pola konvensional). Demikian halnya dengan pembangunan waduk PLTA Koto Panjang di Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan sumber energi listrik, tanpa disadari telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang berada di sekitar waduk. Oleh karena itu masalah yang diteliti dalarn penulisan tesis ini adalah apa dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan waduk PLTA Koto Panjang terhadap kehidupan masyarakat di sekitar waduk khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian. Penelitian ini didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Kedung Ombo. Dimana di daerah tersebut telah dibangun waduk/bendungan yang akhirnya telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar waduk. Dampak yang ditimbulkan antara lain hilangnya mata pencaharian, hilangnya tempat tinggal, hilangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, terganggunya pola kekerabatan, perubahan sistem nilai dan perubahan budaya. Pembangunan waduk PLTA Koto Panjang diyakini juga telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar waduk khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak pembangunan waduk PLTA Kota Panjang terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya dilihat dari perubahan mata pencaharian masyarakat di sekitar waduk dan juga mengkaji jenis-jenis mata pencaharian yang muncul setelah pembangunan waduk PLTA Koto Panjang serta mendeskripsikan/menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan mata pencaharian sebagai dampak dari pembangunan waduk PLTA Kota Panjang. Hasil penelitian menunjukkan pertama, telah terjadi perubahan jenis-jenis mata pencaharian masyarakat setelah pembangunan waduk PLTA Kota Panjang. Yang dulunya sebelum pembangunan waduk mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani karet, setelah pembangunan waduk mata pencaharian mereka terjadi perubahan, diantaranya adalah peternak ikan, tukang ojek, pedagang, tukang bangunan dan penjahit pakaian. Kedua, telah terjadi beberapa perubahan akibat perubahan mata pencaharian masyarakat, diantaranya adalah perubahan keterampilan, perubahan wawasan bisnis dan keterlibatan wanita, perubahan penghasilan dan pola konsumsi serta perubahan kebiasaan hidup. Dengan demikian pembangunan waduk PLTA Koto Panjang telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, hal ini ditunjukkan dari perubahan jenis-jenis mata pencaharian dan perubahan-perubahan akibat perubahan mata pencaharian, diantaranya perubahan keterampilan, perubahan wawasan bisnis dan keterlibatan wanita, perubahan penghasilan dan pola konsumsi serta perubahan kebiasaan hidup. Oleh karena itu diperlukan program dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk PLTA Koto Panjang. Program-program tersebut dapat berupa pemberian penyuluhan di bidang perikanan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pemberian bantuan modal bagi pedagang yang kekurangan modal usaha, pemberian sembako bagi yang berpenghasilan rendah."

"Austronesian diaspora shows that around 60% of Austronesian-speaking people live in Indonesia. Among the locations with traces of Austronesian cultural remains is the information about the diaspora of Research reveals that the continuing megalithic tradition. The problem is: if megalithic culture was brought by migrants in which Austronesian period did the menhirs should be placed, the proto-historic or recent Austronesian; how is the dispersal pattern of the menhirs; and who were the bearers of the culture. Therefore we have to reveal the form and dispersal of the megalithic culture and Austronesian migration in Lima Puluh Koto Area. The aim of this research is revealing cultural history through the migrant's adaptation within the perspective of Austronesian diaspora. Thus information about the diaspora of the Austronesians and the ethnogenesis of Indoneisan nation can be recognized. Research reveals that the continuing megalithic tradition which is used the qualitative method and assumed base on archaeological remains at Lima Puluh Koto area is a distribution of menhirs, that forms clusters in accordance with nagari (state) at certain area, and they are dispersed up to the hilly area. Some of these menhirs have sacred function but there are also those with profane functions like marks of village, house yard, or street boundaries, as well as the marker of village or hamlet roads."

"Program Pembangunan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP) yang dilaksanakan di Desa Pandam Gadang Timur Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakal melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAB-PLP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat (community based management) yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat, melalui institusi pengelola program, agar mereka mampu mengeiola dan memelihara sarana yang telah dibangun sehingga tercapainya kelestarian dan pengembangan program PAB-PLP. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya upaya pemberdayaan yang intensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan melestarikan program.Pencrapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan intsiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat. Olch karena itu ruang lingkup tesis ini meliputi kebijakan program PAB-PLP yang diterapkan dengan model pengembangan masyarakat, proses penerapan program PAB-PLP, falctor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan dan pengembangan program PAB-PLP. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program PAB-PLP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara secara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program PAB-PLP.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menerima program PAB-PLP mulai tahap persiapan sampai pasca proyek, belum mencapai hasil yang menggembirakan. Ketidakpahaman institusi dan warga masyarakat sejak awal mengakibatkan mereka kesulitan memasuki tahap selanjutnya sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai tahap bekerja ke arah pcruhahan, belum pada tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan serta terminasi relasi perubahan. Hal ini antara lain disebabkan : penjabaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang kurang tepat, kurangnya pemahaman petugas terhadap program sehingga penerapan strategi pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat dari pada institusi pengelola program di tingkat desa, rendahnya kemampuan pengurus UPS untuk melanjutkan peran pemberdayaan kepada masyarakat setelah peran pendampingan petugas berakhir. dan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung.Walaupun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sangat berarti dalam merubah pandangan tentang pola pembangunan selama ini. Pembangunan yang dilaksanakan lebih ditekankan pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga memandang masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan ketimbang hanya sebagai sasaran (obyek) dari pembangunan."