Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk penugasan akuntan publik oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam verifikasi lapangan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam skripsi ini dijelaskan hubungan dan posisi akuntan publik dan tanggung jawabnya kepada Direktorat Jenderal Pajak selaku pemberi tugas verifikasi. Dalam skripsi ini juga disinggung mengenai dampaknya terhadap profesi akuntan publik sebagai konsekuensi akuntan publik menerima penugasan verifikasi lapangan pajak perrtambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pada saat penyelesaian skripsi ini terjadi perubahan undang-undang pajak nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum mengenai Perpajakan, undang-undang nomor 7 tahun 1984 mengenai Pajak Penghasilan dan undang-undang nomor 8 tahun 1984 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjadi undang-undang nomor 9 tahun 1994 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan, dan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 1994 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Namun perubahan tersebut tidak berpengaruh pada topik skripsi ini."

"ABSTRAKPT. Inhutani I Administratur Industri Bekasi yang merupakan salah satuindustri dari PT Inhutani I dan didirikan pada tanggal 7 Desember 1979. Tujuandari didirikan industri ini adalah untuk memenuh anjuran pemerintah dalamrangka industrialisasi di bidang perkayuan untuk menciptakan integrated woodindustry, untuk menaikkan added value (nilal tambah) dari bahan baku kayu bulatmenjadi hasil industri olahan berupa: Daun Pintu, Kayu Gergajian, Finger JointStick (FIS), Dowel Kusen dimana mereka adalah jenis-jenis produk utama yangdiproduksi oleh PT. Inhutani 1. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara(BIJMN ) tidak terlepas dari persaingan ketat dan para kompetitornya. Ketiga jenis produk yang diproduksi tersebut harus mampu bersaing dipasaran serta dapat memberikan keuntungan yang cukup bagus bagi perusahaankarena mereka adalah jenis produk utama yang diproduksi oleh PT, Inhutani 1.Apabila hal tersebut dapat dicapai berarti akan meningkatkan keuntungan/ labaperusahaan. Adapun permasalahan yang cukup mendasar dan dapat diindentifikasi diperusahaan tersebut adalah sebagai berikut: a. Perusahaan ingin mencari suatu metode analisis yang tepat untukmemprediksi/ memperkirakan penghasilan penjualan produk perusahaan yangdapat diperoleh di masa depan berdasarkan faktor-faktor dan lingkunganeksternal yang dianggap mempengaruhi penghasilan penjualan produktersebut. b. Perusahaan ingin mengetahui faktor-faktor Iingkungan eksternal apa saja yangbetul-betul mempengaruhi Penghasilan Penjualan produk-produk kayutersebut Untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang cukup signifikanpada penghasilan penjualan produk kayu perusahaan dan memprediksipenghasilan penjualan produk perusahaan yang dapat diperoleh di masa depan.maka dípilih suatu metode analisa statistik yang dapat memenuhi keperluantersebut. Adapun metode analisa statistik yang dipilih ialah : Multiple RegressionModel atau persamaan model regresi dimana faktor-faktor yang diharapkanmemiliki pengaruh dan kontribusi secara signifikan terhadap PenghasilanPenjualan Produk diterjemahkan sebagai variabel-variabel independen sedangkanPenghasilan Penjualan Produk kayu ini sendiri ditejemahkan sebagai variabeldependen. Setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutandengan penjualan produk kayu perusahaan maka diperoleh suatu keterangan/informasi bahwa penjualan produk-produk kayu tersebut lebih banyak terserapoleh Industri Perkayuan Furniture dalam negeri. Sedangkan kemungkinan adanyaproduk-produk kayu tersebut diserap oleb industri perumahan yaitu Real EstateIndonesia ( REI ) ternyata kecil sekali bahkan hampir tidak ada, hal inidisebabkan oleh jalur distribusi dari kerja sama yang kurang terjalin dengan balk.Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka Industri Furniture dalam negeri danlndustri Paumahan (Real Estate indonesia) dijadikan sebagai variabel-variabelindependen dan diíkutsertakan kedaiam perhitungan model regresi dengan tujuanuntuk membuktikan kebenaran hasil wawancara dan pengaruhnya terhadapPenghasilan Penjualan Produk Kayu Perusahaan. Disamping kedua variabel independen yang telah disebutkan sebelumnya makadiikutsertakan beberapa variabel independen berupa indikator-indikator makroekonomi yaltu : Consumer Price Index (CPI), Indeks Harga perdagangan IndustriPerkayuan, dan Produk Domestik Bruto (GDP) yang dianggap turut memberikanpengaruh dan kontribusi terhadap Penghasilan Penjualan Produk KayuPerusahaan. Saran-saran yang diusulkan berdasarkan hasil model regressi yang dibuatadalah sebagai berikut: 1. Gunakan Multiple Regression model tersebut sebagai sebuah alat analisisyang dapat memberikan hasil analisa yang akurat untuk mendukung suatupengambilan keputusan karena memiliki beberapa keuntungan yang sangatbermanfaat antara lain: Dapat membantu pihak manajemen untuk menentukan bagaimana sesuatuyang telah diketahui dengan sesuatu yang belum diketahui dapat memilikihubungan keterkaitan yang erat. Hasil prediksi atau Forecast yang dihasilkan cukup meyakinkan bagi sipemakai karena dapat dibuktikan berdasarkan hubungan saling terkaitantara sesuatu yang telah diketahui dengan sesuatu yang belum diketahui. Pihak manajemen akan memiliki kcpercayaan yang cukup kuat dengankeputusan yang akan dibuat berdasarkan hasil kuantitatif dan modelregressi yang dibuat. 2. Pihak manajemen sebaiknya melakukan peningkatan kualitas produk-produkkayu yang diproduksinya agar produk-produk tersebut dapat diserap lebihbanyak oleh Pasar industri Perkayuan Furniture Indonesia yang diketahuimembenkan pengaruh / kontribusi yang cukup besar bagi PenghasilanPenjualan Produk Kayu Dalam Negeri. 3. Pihak manajemen sebaiknya membuka jalur distribusi dan jalinan kerja samadengan pihak REI ( Real Estate indonesia) agar dapat memasarkan produkproduk kayunya baik berupa produk kayu buiat maupun produk kayu olahan.Hal ini bertujuan agar Penghasilan Penjualan Produk Kayu dapat ditingkatkandan memperoleh keuntungan yang lebih besar. 4. Gunakan Multiple Regression Model untuk mendukung suatu pengambilankeputusan bagi pihak manajemen 5. Gunakan prediksi perolehan penjualan keseluruhan sebagai bahan acuanpenentuan target penjualan keseluruhan di masa depan. 6. Gunakan persamaan model regressi yang diperoleh sebagai suatu modelsimulasi (simulation model). 7. Dengan adanya model simulasi tersebut rnaka pihak manajemen dapatmemperkiraknrj Penghasilan Penjualan Produk Kayu Dalam negeri yang dapatdiperoich di masa depan."

"Penelitian ini membahas kebijakan luar negeri dari Rusia dibawah Tsar Aleksander II dalam penjualan Alaska, yang mencakup hubungan antara Imperium Rusia dengan Koloninya di Alaska, dan hubungan antara Imperium Rusia dengan Negara-Negara Lainnya. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis dengan penerapan dari teori geopolitik dan teori hegemoni dalam analisa. Hasil penelitan menjelaskan bahwa Kebijakan Aleksander II dalam menjual Alaska mencerminkan kepentingan pragmatis, dan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan teknis, antara lain kondisi Perusahaan Rusia-Amerika yang tidak menguntungkan, Buruknya Perekonomian Rusia pasca Perang Krimea, serta Kebutuhan akan wilayah baru dari Amerika Serikat.

---

The focus of this study is the foreign policy of Russia under The Tsar Alexander II in the sale of Alaska, which includes the relationship between Russian empire and her colonies in Alaska, and the relationship between The Russian Empire with other countries. This research is a descriptive-analytical design research with application of geopolitics theory and hegemony theory in the analysis.

The results suggested that Policies of Alexander II to sold Alaska reflects pragmatic interest, and based on technical considerations, including unprofitable condition of the Russian-American Company, depression of Russian Economy after Crimean War, and United State's need for new territory."

"Frequency which happened in relative short-time in the regulation of luxury goods classification and tariff on implementing Tax on Luxury Goods (PPnBM) Collection shows existing effort maximally from the Directorate General of Tax to determine luxury goods classification which will be imposition of Tax on Luxury Goods (PPnBM) in the certain tariff so that the objective of Tax on Luxury Goods (PPnBM) imposition can be reached optimally, in accordance with consideration that each alteration of government regulation: in context to give more law certainty and justice". The happen of development of Tax on Luxury Goods (PPnBM) collection objective as mentioned in the explanation memory of Article 5 Regulation of Value Added Tax (PPN) 1984 that probably it can be contradiction each other in the implementation. Therefore in the development have happened several alterations of classification for taxable goods which classified luxury also tariff level developing of Tax on Luxury Goods (PPnBM) which purposed to fulfill the objective of Tax on Luxury Goods (PPnBM) collection. If be monitoring the alteration of taxable goods classification which classified luxury that is purposed to the objective of accepting achievement so can cause the characteristic movement of goods which mentioned Luxury. Based on the detail explanation as mentioned above so basic problems can be formulated such the following questions:

a. Is the Taxable Goods (BKP) classification which classified luxury at the present excluded Tax on Luxury Goods (PPnBM) imposition to the goods which known by characteristic not in the luxury goods ?

b. Is the classification selectively on items of luxury Taxable Goods (BKP) and Tax on Luxury Goods tariff as the way to determine optimal achievement of accepting objective and other objectives which covering the justice creation in Value Added Tax (PPN) burden (Regressive Effect Reduction of Value Added Tax (PPN) burden), and the control of Consumptive Pattern on Taxable Goods which classified luxury ?

c. Is the alteration of Taxable Goods classification which classified luxury mentioned will be administration burden ? and, is better not doing the system change of tax imposition in the relation to cover the weakness of regressive Value Added Tax (PPN) ?

The objective of this written is as the research to purpose for answering several questions as follow :

1) Is the Taxable Goods (BKP) classification which classified luxury at the present excluded Tax on Luxury Goods (PPnBM) imposition to the goods which known by characteristic not in the luxury goods?.

2) Is the classification selectively on items of luxury Taxable Goods (BKP) and Tax on Luxury Goods tariff as the way to determine optimal achievement of accepting objective and other objectives which covering the justice creation in Value Added Tax (PPN) burden (Regressive Effect Reduction of Value Added Tax (PPN) burden), and the control of Consumptive Pattern on Taxable Goods which classified luxury?

3) Is the alteration of Taxable Goods classification which classified luxury mentioned will be administration burden ? and, is better not doing the system change of tax imposition in the relation to' cover the weakness of regressive Value Added Tax (PPN) ?

Through this research, wished to able to get the existing significant practice and academic as follow :

1. Significant Practice, as the input to government in order to the administration of sales tax collection system on taxable goods which classified luxury mentioned is more appropriate with its collection objective and not difference from characteristic of taxable goods which classified luxury.

2. Significant academic, collecting the empirical data which can give the contribution to department of academic administration knowledge, especially to administration of tax policy in order that can be more developing and be used for further research.

This research uses the method of qualitative analysis description to be able to answer the objective of this research. The result of this research shows that regulation regarding to Taxable goods classification which classified luxury still contain that there is taxable goods known by characteristic not as luxury goods. Regulation of luxury goods classification tends changing to follow the value of money development and public economic so that it will be the permanent burden administration. Optimal objective achievement of Tax on Luxury Goods (PPnBM) imposition is reached by harmony achievement on each objective of Tax on Luxury Goods imposition so not just priority to the side of accepting achievement only. Optimum point can not determine because no exact measurement of each objective variable mentioned."

"Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP, sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut."