Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai reformasi pelayanan bantuan sosial di kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses reformasi birokrasi pemerintah kota Bandung terhadap pelayanan bantuan sosial, dimulai dari perubahan kebijakan publik sampai dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait serta studi kepustakaan, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Bantuan Sosial Online adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang berbasis e-government dengan tujuan transparansi dan keterbukaan publik terkait penyaluran dana bantuan sosial di kota Bandung. Jenis bantuan sosial yang dibeikan oleh pemerintah Kota Bandung terdiri dari berbagai macam bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, perencanaam pembangunan dan lainya. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung telah melakukan reformasi birokrasi terhadap pelayanan dana bantuan sosial dengan cara merevisi peraturan walikota serta menciptakan standar operasional prosedur yang jelas, namun terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Bandung terhadap masyarakat atau lembaga organisasi karena pada kenyataanya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai permohonan bantuan sosial yang sekarang sudah menjadi online.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the reform of social assistance services in the city of Bandung. The purpose of this research is to analyze the process of bureaucratic reform of Bandung city government toward social assistance service, starting from public policy change until mechanism and system applied so far. The method used in this research is by conducting in depth interviews with related parties as well as literature study, and using qualitative approach in research. Online Social Assistance is one form of public service innovation based on e government with the aim of transparency and public openness related to the distribution of social assistance funds in the city of Bandung. Type of social assistance provided by the government of Bandung consists of various kinds of assistance such as education, health, development and other planners. The result of this research is the government of Bandung City has done bureaucracy reform to social assistance fund service by revising the regulation of mayor as well as creating standard operational procedure which clear, but there are some deficiencies such as socialization done by Bandung city government to society or organization institution because In fact there are still people who do not know about the application for social assistance that is now online."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dari semenjak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivist dengan desain deskriptif. Kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidangpendidikan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti prestasi siswa Tangerang Selatan dan rata-rata lama belajar yang sudah melebihi wajib belajar sembilan tahun. Kinerja pelayanan di bidang kesehatan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti kesembuhan pasien, kepuasan pasien, hasil intervensi medis, dan biayapelayanan murah. Walaupun kedua pelayanan kedua bidang ini baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThis research discussed about public service performance in South Tangerang on education and health, since redistricting of South Tangerang in 2009 until 2014. Research was done in Post Positivist with descriptive design. The result showed that public service performance in South Tangerang on education is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as student achievement and average time study that exceed nine years compulsory. Public service performance in South Tangerang on health is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as curing and satisfaction patient, result of health intervention, and low cost in service. Even though both of these service are good, several thing must be improved."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh proses pendampingan sosial yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK terhadap pencapaian tujuan kelompok usaha bersama fakir miskin KUBE-FM . Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan di antara proses pendampingan sosial TKSK dan pencapaian tujuan KUBE-FM. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan di antara proses pendampingan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK terhadap pencapaian tujuan KUBE-FM Anggota KUBE rdquo; H0 : p = 0, 0.

---

ABSTRACTThis thesis was discussed the influence of the social assistance process conducted by the social welfare workers of the sub district TKSK towards the achievement of the poor cooperative business group KUBE FM objectives. The method research is quantitative approach. This result of research indicates that there is no relationship between TKSK social assistance process and the achievement of KUBE FM objectives. This result is in accordance with the initial hypothesis Ho which states that there is no relationship between the process of assisting of social welfare workers of the sub district TKSK on the achievement of KUBE FM objectives KUBE FM Members H0 p 0,0 ."

"Skripsi ini membahas kapasitas Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam melakukan inovasi weekend service, hambatan yang dihadapi, serta perubahan setelah diterapkannya weekend service. Layanan weekend service merupakan inovasi yang dilakukan sebagai jawaban atas pentingnya sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat sehingga tren sertifikasi tanah setiap tahunnya terus meningkat di Kota Tangerang. Namun ditemui kendala bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses pelayanan pertanahan di hari kerja. Teori yang digunakan antara lain teori pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, serta inovasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kapasitas dari segi ketersediaan pegawai, anggaran dan pembiayaan, serta dalam hal koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dihadapi antara lain adanya gangguan sinyal internet pada saat layanan serta tidak tersedianya nomor antrian bagi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tambahan layanan di hari Minggu sehingga mempengaruhi perbedaan banyaknya pengguna layanan di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi pada dasarnya inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah di hari Sabtu dan Minggu.

---

This thesis discusses the capacity of Kantor Pertanahan Kota Tangerang for implementing weekend service innovation, the obstacles encountered, and the results after weekend service innovation was implemented. Weekend service innovation held as a response how important people to administer their land certification so the trend of land certification has increasing every year in Tangerang City. But people have limited time to access land services on weekdays. This research is done in qualitative with a descriptive approach using theories of public service, public service quality, and public service innovation.

The results of this research indicate that Kantor Pertanahan Kota Tangerang has a capacity in terms of availability of employees, budgeting, and coordination between units. The barriers in weekend service innovation are internet signal interference, the unavailability of queue number for the people, lack of socialization for public about the additional service on Sunday causing the different users on Saturday and Sunday. But, basically this innovation has been able to improve service quality with providing convenience for public to administer their land certification on Saturday and Sunday."

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"Definisi pelayanan publik menurut pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Menpan tahun 2003 adalah : "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan". Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah" yang merupakan sebutan kolektif meliputi kementrian, departemen, lembaga pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk BUMN dan BUMD. Menurut pedoman tersebut kelompok pelayanan publik terdiri dari: (1) kelompok pelayanan administratif, (2) kelompok pelayanan barang dan (3) kelompok pelayanan jasa. Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Kabupaten/kota pada umumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang termasuk pada kelompok pelayanan administrasi. Oleh karena itu, istilah "pelayanan publik bidang pendidikan" bisa membuat rancu. mungkin lebih baik dinyatakan sebagai pelayanan publik di lingkungan Depdiknas; pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dst. Jika digunakan istilah pelayanan publik bidang pendidikan, apakah termasuk penyelenggaraan pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi? kesemua institusi ini bukanlah instansi pemerintah/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), meskipun institusi tersebut melayani publik dalam proses pembelajaran, penerimaan siswa/mahasiswa baru, pengesahan ijazah dan sebagainya. "

"Skripsi ini membahas kegiatan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) bagi pengasuh utama anak dengan HIV/AIDS, yang secara umum bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan untuk menggambarkan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan KDS yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi. Penelitian ini turut menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat, yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan kegiatan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kegiatan KDS di LAP memiliki berbagai berbagai tanggapan dari peserta kegiatan yang merupakan anggota kelompok dukungan. Faktor penghambat yang terjadi dalam kegiatan ini ialah fasilitas kegiatan yang kurang memadai, jumlah peserta kegiatan yang terdiri dari berbagai latar belakang, keikutsertaan anak dalam kegiatan, kondisi peserta, dan materi yang berulang. Selain itu, dalam penelitian ini turut menjelaskan adanya faktor pendukung selama keberlangsungan kegiatan yaitu berupa kerjasama LAP dengan mitra lembaga lain, peran MK, rasa keingintahuan peserta, dukungan yang terbentuk antar sesama anggota kegiatan, dan kegiatan KDS yang beragam.

---

This research explores peer support group activities called Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) for child caregivers in HIV/AIDS issues. These activities belong to give them support. It uses descriptive methodology with qualitative approach which focuses to describe the process of peer support group arrangements and activities by Lentera Anak Pelangi, also identify and analyse the supporting and obstacle factors as a foundation to develop the activities. The result shows that the peer support group in LAP has various feedbacks from their members. In the aspect of obstacle factors, the process has lack of facility availability, the numbers of participant with diverse backgrounds, the involvement of child, the participant condition, and repetitive materials. This research also describes the supporting factors, that are partnership with other institutions, case manager roles, the participant curiosity, the support from other member of the activity, and variation of the activities."

"Pandemi COVID-19 memberi berbagai dampak bagi banyak manusia di dunia. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ternyata menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sosial tersebut bagi masyarakat rentan adalah dengan upaya perlindungan sosial. Bantuan sosial non-reguler yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial agar masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk kondisinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dilihat dari upaya pada ranah politik, administratif dan operasional. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap 15 orang yang terdiri atas pemerintah baik pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pada ranah politik lebih banyak ditentukan oleh rapat tingkat tinggi di jajaran presiden dan menteri. Pada ranah administratif, penyusunan petunjuk teknis pada keputusan dirjen, gubernur bahkan perjanjian kerjasama merupakan langkah untuk menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan pada ranah politik menjadi lebih teknis sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai. Pada ranah operasional, keterlibatan para aparat birokrasi dalam pelaksanaan menjadi kunci dalam melakukan intervensi. Kerjasama lintas sektoral juga menjadi hal kunci dan upaya menerapkan pendekatan terintegrasi sesuai prinsip kebijakan perlindungan sosial.

---

The COVID-19 pandemic has had various impacts on many people around the world. As an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, social restrictions turned out to be the cause of social problems in people's lives. One of the efforts to overcome these social problems for vulnerable people is social protection. Non-regular social assistance is a form of social protection so that the poor and vulnerable people do not get worse under challenging times. This research is a descriptive study with qualitative methods that discusses the government's efforts to provide social assistance in the political, administrative, and operational domains. This research was conducted by study of documentation and interviews with 15 informants from the government, and beneficiaries. The study results show that activities in the political sphere are determined mainly by high-level meetings in the ranks of the president and ministers. In the administrative sphere, the preparation of technical guidelines is a step to translate policies formulated in the political sphere into more technical ones so that they can be used as a reference for implementation to achieve goals. In the operational sphere, the involvement of the street-level bureaucracy in execution is the key to conducting interventions. Cross-sectoral collaboration is also crucial to implement an integrated approach according to the social protection policy principles."