Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransportasi merupakan bidang yang mengambil peranan penting di dalam pembangunan nasional yang sedang berlangsung ini, karena semua aspek di dalam pembangunan berhubungan dengan bidang transportasi. Salah satu aspek di dalam bidang transportasi yang paling penting adalah otomotif. Oleh karena itu industri otomotif dewasa ini berkembang dengan pesat di dalam negara ini.Untuk pengembangan dunia otomotif maka diperlukanlah suatu perancangan dan penelitian tentang unjuk kerja dari mesin yang merupakan komponen utama dari suatu otomotif. Dengan melakukan penelitian dan perancangan, maka kita dapat menghasilkan kinerja mesin yang lebih baik serta penghematan sumber energi yang sudah menipis ini.Untuk mengetahui hasil perancangan dan penelitian tersebut maka diperlukanlah suatu pengujian terhadap mesin dan kendaraan tersebut. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang baik dan rnemuaskan berbagai pihak maka diperlukanlah suatu standarisasi pengujian. Standarisasi pengujian dilakukan dengan mengikuti suatu standar yang telah ada dan diakui kehandalannya.Ada dua standar yang banyak dipakai di dunia otomotif di Indonesia, yaitu standar SAE (Society of Automotive Engineer) dan JIS (Japanese Industrial Standard). Untuk mengetahui standar mana yang sesuai maka diperlukanlah suatu perbandingan antara standar-standar itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut maka kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan dari pengujian yang selama ini dilakukan."

"ABSTRAKBanyaknya jenis standar bahan yang diberlakukan di dalam dunia industri, menimbulkan kesulitan bila terjadi hubungan perdagangan antara dua atau lebih negara yang masing-masing memberlakukan pedoman standar bahan yang berbeda.Dengan demikian, diperlukan adanya suatu metode pengalihan (konversi) antar standar-standar tersebut, khususnya untuk standar bahan (yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis). Hal ini agar nantinya tidak menjadi masalah apabila oleh karena suatu sebab terjadi keadaan dimana suatu material dengan sifat bahan dan spesifikasi tertentu menurut suatu standar (dimana sifat bahan umumnya ditampilkan dengan kode tertentu) temyata perlu atau harus dialihkan ke dalam bentuk standar yang lain namun dengan sifat bahan dan spesifikasi yang sama.Pada tugas akhir ini, standar bahan yang dipilih untuk dikonversikan adalah standar SAE , yang kemudian akan dicari padanannya yang sesuai atau paling mendekati pada standar JIS.Dengan demikian, diharapkan dengan metode ini nantinya dapat mempermudah pihak yang akan melakukan fabrikasi, di dalam pemilihan kode dan spesifikasi yang cocok dari standar JIS apabila diketahui kode dan spesilikasi suatu material metal dengan standar SAE.Permasalahan yang dibahas dibatasi pada material untuk pengerjaan stamping. Di samping itu, material yang dicari adanannya dinatasi pada uncoated low carbon steel sheets dan strip.

---

"

"Pendahuluan: COVID-19 adalah virus mematikan yang telah menyebar ke seluruh Indonesia sejak awal tahun 2020. Hingga September 2020, virus tersebut telah menyebabkan 69 ribu kasus dan 3,3 ribu kematian di Indonesia. Tingkat kematian pada petugas kesehatan adalah 6,5%, dibandingkan dengan <1% di negara maju. Karena Alat Pelindung Diri (APD) terbukti secara klinis untuk menghindari infeksi COVID-19, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pedoman APD dan telah mendistribusikannya APD ke berbagai pusat kesehatan di Indonesia. Karena kasus yang dikonfirmasi dan kematian tetap tinggi di antara petugas kesehatan di Indonesia, diduga bahwa kepatuhan dan kepengetahuan pada APD kurang tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kedua faktor tersebut akan diteliti. Metode: Studi ini adalah sebuah cross-sectional study yang melibatkan 196 mahasiswa kedokteran KOAS FKUI. Para peneliti membuat survey untuk menilai kepatuhan dan pengetahuan mereka terhadap penggunaan APD. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kedua faktor juga ikut dinilai (kepercayaan diri, riwayat, persepsi risiko, ketersediaan APD, sikap, pengaruh organisasi, demografi). Regresi logistik digunakan untuk menentukan faktor mana yang dapat memprediksi kepatuhan dan pengetahuan APD yang baik. Hasil: Penelitian ini mengungkapkan bahwa 90,82% dan 56,63% mahasiswa FKUI masing-masing memiliki kepatuhan dan pengetahuan APD yang baik. Persepsi risiko (P<0,001), sikap (P<0,001) dan keyakinan (P<0,001) merupakan prediktor kepatuhan APD yang baik sedangkan tidak ditemukan faktor yang memprediksi pengetahuan APD yang baik. Kesimpulan: Hasil pada studi ini menunjukan mahasiswa KOAS FKUI membutuhkan pelatihan APD lagi untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pemakaian APD. Perilaku, persepsi resiko dan kepercayaan diri yang bagus merupakan perdiktor terhadap pemakaian APD yang baik. Dengan mengetahui faktor2 tersebut, FKUI dapat membuat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa KOAS FKUI untuk meningkatkan keamaan dan qualitas belajar selama beraktifitas di Rumah sakit daripada mengambil cuti isoman.

---

Introduction: COVID-19 is a deadly virus that has spread throughout Indonesia since early 2020. As of September 2020, the virus has caused 69 and 3.3 thousand cases and deaths in Indonesia. Among Indonesian healthcare workers, it has a mortality rate of 6.5% compared to <1% in developed countries. Since Personal Protective Equipment (PPE) are clinically proven to avoid COVID-19 infection among healthcare workers (HCW), the Indonesian government have published PPE guidelines and have distributed them to healthcare centers throughout the country. Since confirmed cases and mortality remains high among Indonesian HCWs, it is hypothesized that they are lacking PPE compliance and knowledge. Hence, in this study, these two factors would be assessed. Methods: A cross sectional study involving 196 FKUI clinical medical students was used. A survey was constructed to asses their compliance and knowledge towards PPE use while other factors affecting the two factors are assessed (confidence, history, risk perception, PPE availability, attitude, organizational influence, demographics). Logistic regression would determine which factors predict good PPE compliance and knowledge. Results: This study revealed that 90.82% and 56.63% of FKUI students have good PPE Compliance and knowledge respectively. Risk perception (P<0.001), attitude (P<0.001) and confidence (P<0.001) are predictors of PPE compliance while there are no predictors of PPE Knowledge. Conclusion: FKUI students require more trainning regarding PPE usage as reflected in the results shown above. Attitude, risk perception and -confidence are found to be collated with good PPE compliance. Understanding these factors would help develop trainning plans specific to FKUI clinical students. Focusing on improving these factors that has correlation with PPE compliance to develop trainning methods would help increase safety and ensure students receive high quality medical education instead of taking sick leaves.

"

"Tenaga kesehatan berperan penting dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Alat pelindung diri (APD) diperlukan saat mereka bekerja. Waktu kerja maksimal penggunaan APD adalah enam jam, dan harus digunakan sesuai dengan risiko di lokasi kerja. Sayangnya, dalam praktiknya, APD sering digunakan lebih dari enam jam. Selain itu, bahan gaun terbuat dari bahan yang tidak dapat menyerap keringat. Para tenaga kesehatan juga mengenakan masker berlapis-lapis. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kelelahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur prevalensi kelelahan kronis dan faktor APD yang dapat mempengaruhi kelelahan kronis. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan cross sectional berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan oleh Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami menggunakan skala penilaian kelelahan untuk memperkirakan prevalensi kelelahan kronis. Kami menemukan bahwa prevalensi kelelahan kronis di antara petugas kesehatan sangat tinggi (82,8%). Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara tingkat APD, bahan gaun, jenis masker dan kelelahan kronis (p>0,05). Namun demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara masker ganda (masker tidak/ya) dengan kelelahan kronis (p <0,05). Penelitian lebih lanjut untuk memasukkan pengukuran yang lebih objektif dalam penggunaan APD harus dilakukan di masa depan.

---

Healthcare workers play a crucial role in the management of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). When working, personal protective equipment (PPE) is required. The maximum working time while wearing PPE is six hours, and it should be worn in accordance with the risk at the work site. Unfortunately, in practice, PPE is frequently worn for longer than six hours. In addition, the gown is made from nonabsorbent materials. Layered masks are also worn by the healthcare workers. These factors may result in fatigue. This study aims to determine the prevalence of chronic fatigue and PPE factors that may contribute to it. This study was conducted using a cross-sectional design with secondary data gathered by the Master of Occupational Medicine Program, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. We used the Fatigue Assessment Scale (FAS) to measure chronic fatigue. We found a very high prevalence of chronic fatigue among healthcare workers (82.8 percent). However, there was no significant correlation between the level of PPE, gown material, mask type and chronic fatigue (p > 0.05). Nevertheless, there was a significant relationship between double mask (no/yes mask) and chronic fatigue (p < 0.05). Future research should incorporate more objective measurement for the use of PPE."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan pengalihan bahan baja karbon rendah uncoated dengan standar Society of Automotive Engineers (SAE) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk mengkonversi standar ini dilakukan studi literatur pada perpustakaan standarisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada skripsi ini dilakukan pengalihan dua standar SAE menjadi standar SNI sebagai contoh kasus, dimana data bahan yang dialihkan merupakan bagian/komponen mobil yang diasembling di Indonesia. Standar bahan yang dialihkan ialah SAE 1008 (digunakan sebagai standar bahan bracket/bagian dari body) dan standar bahan SAE 1010 (digunakan sebagai standar bahan chasis).Pengalihan ini hanya untuk bahan yang mengalami proses stamping (blanking/shearing dan fomming). Proses dilakukan berdasarkan kesamaan jenis bahan (uncoated hot/cold rolled), bentuk (sheet, strip atau plate), sifat mekanis (tegangan tarik, tegangan luluh dan kekerasan), perlakuan panas, komposisi kimia, penyelesaian permukaan, serta dimensi dan toleransi. Proses ini dilakukan secara berurutan sesuai dengan prioritasnya masing-masing. Padanan yang dipilih ialah standar SNI yang paling mendekati standar SAE secara keseluruhan Hasil akhir dari proses pengalihan ini ialah ada atau tidaknya padanan standar SAE tersebut pada standar SNI. Proses pengalihan akan diperlihatkan dengan memakai label untuk mempermudah melihat kekurangan atau kelebihan standar SNI.Jika standar SAE dapat dialihkan menjadi standar SNI, maka standar SNI dapat berfungsi sebagai Salah satu kandungan lokal (local content) pada industri baja Indonesia yang ingin memproduksi bahan komponen mobil yang disebutkan di atas.

---

"

"Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung merupakan hal penting dalam menjaga keandalan bangunan gedung tetap laik fungsi. Namun belum adanya standar pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan elektrikal pada bangunan di lingkungan Universitas Indonesia juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran gedung, korsleting listrik, dan rusaknya transformator gedung pada 4 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen elektrikal pada gedung di lingkungan Universitas Indonesia berbasis Work Breakdown Structure (WBS) dengan menggunakan studi literatur dan metode Delphi dan kualitatif. Variabel bebas pada penelitian ini merupakan Work Breakdown Structure (WBS) mulai dari jenis pekerjaan, paket pekerjaan, alternatif desain, syarat pelaksanaan, aktivitas, sumber daya, dan spesifikasi teknis, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah standar pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini berupa pengembangan standar pelaksanaan berbasis Work Breakdown Structure (WBS) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen elektrikal pada bangunan di lingkungan Universitas Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan pengguna gedung juga efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan bangunan.

---

Maintenance and repair work of buildings is important in maintaining the reliability of buildings. But the absence of standards for the implementation of electrical maintenance and repair work in buildings at the University of Indonesia is also one of the causes of building fires, electrical short circuit, and damage to building transformers in the last 4 years. The purpose of this study is to develop standards for the implementation of maintenance and repair work of electrical components in buildings at the University of Indonesia based on Work Breakdown Structure (WBS) using literature studies and the Delphi and qualitative method. The independent variable in this study is Work Breakdown Structure (WBS) includes the work type, work package, alternative design, implementation requirements, activities, resources, and material specifications, while the dependent variable in this study is the implementation standard. The results of this study are in the form of developing an implementation standard based on Work Breakdown Structure (WBS) which can be used as a reference for the maintenance and maintenance of electrical components in buildings at the University of Indonesia, which is expected to increase building user safety and convenience as well as effectiveness and efficiency in building management."

"Kontrak Konstruksi adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis antara pemilik dan pemborong, merupakan suatu alat kontrol yang dapat melindungi kedua belah pihak dalam berbagai hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya aspek hukum adalah konsekwensi yang logis dari kontrak konstruksi, akan tetapi hal ini lebih sering diabaikan karena banyaknya kontrak konstruksi yang lebih mengakomodasi kepentingan pihak pertama sebagai 'Pengguna Jasa', dibandingkan dengan pihak kedua sebagai 'Penyedia Jasa'. Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas dalam kontrak bisnis atau konstruksi menurut UUJK pasal 2, yang sangat mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak berbasis FIDIC yang sangat mengedepankan asas keseteraan dan keadilan terkenal dengan slogan Balanced Risk Sharing dipergunakan dalam Kontrak Konstruksi antara 'Pengguna Jasa' dan 'Penyedia Jasa'. Dengan kemajuan ilmu Manajemen saat ini dimana Manajemen Kontrak dan Manajemen Risiko sudah menjadi perangkat utama sebagai bagian dari keberhasilan suatu proyek dalam pelaksanaannya. Untuk kajian lebih lanjut dalam studi permasalahan dengan adanya perubahan mendasar pada klausul kontrak antara Pemilik dan Kontraktor Utama pada proyek The Capital Residence, dicoba untuk menganalisa klausul kontrak yang paling berdampak signifikan pada kinerja sasaran biaya proyek dan mencari rekomendasi penanganannya guna memberikan perbaikan bagi 'Penyedia Jasa' atau Kontraktor. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 klausul-klausul kontrak yang paling berisiko terbesar pada sasaran biaya proyek yaitu, klausul 13.8 tentang 'Adjustment for Change in Cost' dimana hak klaim eskalasi dihaspus, klausul 1.5 tentang 'Priority of Document' hirarki dokumen teknis tidak jelas urutannya,klausul 8.4 tentang 'Extension of Time for Completion' hak EoT untuk 2 alasan penting dihapus, klausul 1.2 tentang 'Interpretation' definisi baru ditambahkan bahwa klaim biaya plus keuntungan wajar dihapus, klausul 5 'Nominated Subcontractor' keterlambatan akibat perform jelek Direct Contractor akan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

---

Contract construction is an agreement in the form of written between the Owner and the Contractor, representing a control appliance who able to protect both parties in various matters which possible arise as consequence of importance of them. Incidence of law aspects is a logical consequence of contract construction, however this matter more often disregarded because to the number of contract construction more accommodating to importance of first party as 'Service User (Employer), compared to second party as 'Service Provider (Contractor)'. This matter is very leaving for behind with principle in business contract or construction according to UUJK clause 2, that is very important to placing forward of equality and justice in contract construction.

Contract form base on FIDIC which is very placing forward with principle of equality and justice and famous with slogan of Balanced Risk Sharing utilized in contract construction between 'Service User (Employer)' and 'Service Provider (Contractor)'. With progress of management science in this time where management of contract and management of risk have become primary forces as part of success a project of in its execution.

For furthermore research in problems study with existence of elementary change at clause of contract among The Owner and Main Contractor at The Capital Residence project, tried to analyses the contract clause that is most affecting extreme of the performance target of the project to its expense and searching for its handling recommendation utilize to give repair to "Service Provider" or Contractor.

From result of this research found that there are five clauses of contract which is most risk to target of the project cost that are, clause 13.8 about " Adjustment For Change in Cost" where the rights claim of price adjustment was deleted, clause 1.5 about "Priority of Document" Technical document hierarchy not defined its sequence, clause 8.4 about "Extension Of Time for Completion" the rights of Extension of Time for two important reason was deleted, clause 1.2 about "Interpretation" new definition added that claims of cost plus reasonable profit was deleted, clause 5 "Nominated Subcontractor" delay caused by bad performance of Direct Contractor will be responsible by Contractor."

"Proyek konstruksi harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini merupakan pekerjaan yang sulit untuk dicapai karena kerumitannya, melibatkan banyak pihak dan lingkungan yang dinamis. Karakteristik proyek konstruksi yang penuh dengan berbagai risiko mengharuskan kontraktor untuk cepat beradaptasi dengan berbagai dinamika perubahan, di mana salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan membentuk Kerja Sama Operasi. Dengan berbagai risiko, konstruksi selalu terbuka untuk kemungkinan terjadinya perselisihan, sehingga perlu untuk merancang konsep manajemen klaim dalam Kerja Sama Operasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus penanganan klaim proyek Kerja Sama Operasi di PT X dengan menganalisis faktor-faktor yang mendominasi klaim proyek yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Dengan memperoleh faktor risiko dominan dalam pelaksanaan klaim proyek Kerja Sama Operasi, temuan penelitian akan digunakan untuk menghindari terjadinya penolakan klaim yang selanjutnya dikembangkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) klaim Kerja Sama Operasi di PT X untuk membantu kontraktor meraih target klaim.

---

Construction projects should be completed according to a predetermined schedule, this is a work that is difficult to achieve because of its complexity, involves many parties and a dynamic environment. The characteristics of construction projects that are full of various risks require the contractor to quickly adapt to the various dynamics of change, where one of the efforts made to deal with these challenges is to establish Joint Ventures. With a variety of risks, the construction is always open to the possibility of disputes, so that it is necessary to design a claim management concept in the Joint Ventures project to obtain success in its implementation.

The method used in this research is a case study of handling claim of Joint Ventures projects at PT X by analyzing the factors that dominate the project claims obtained from previous research. By obtaining the dominant risk factors in achieving the Joint Ventures project claim target, finding activities will be prepared to eliminate the occurrence of claims rejection. Throughout this research, the findings revealed that, establish provisions on limitation of intervention by the parent company of both parties, prepare clear coordination pattern regarding job allocation sharing between each member, clarifying the duration of approval drawings by the owner, determine the responsibility party in working on the design and its changes, prepare personnel who are experienced in detecting claims during the execution of work, and more finding activity which are developed into Standard Operational Procedures (SOP) claims of Joint Ventures at PT X to support contractors reach claim target."