Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arus otonomi daerah telah membawa dorongan perubahan yang cukup besar bagi perjalanan negeri ini. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan melalui konsep E-Government. Melalui Inpres No.3 Tahun 2003, pemerintah menginstruksikan kepada lembaga negara dan pemerintahan daerah untuk menerapkan kebijakan E-Government di instansinya. Hal ini ditujukan agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih lebih efisien, efektif, tidak mahal, transparan, akuntabel, dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Government Pemerintah Kota Depok menggunakan CID's Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries serta untuk mengembangkan perangkat ukur penerapan EGovernment di Indonesia, dengan menjadikan Pemerintah Kota Depok sebagai survei awal. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner dan jenis sampel stratified cluster sampling. Dari 39 instansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok, ada 16 instansi yang menjadi sampel. Kemudian hasil kuesioner diolah berdasarkan pengelompokan resume penilaian indikator indeks EGovernment dari perangkat CID's Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries. Berdasarkan hasil penghitungan, indeks E-Government Pemerintah Kota Depok bernilai 1,54 dari skala 0-4. Nilai tertinggi pada aspek ketersediaan perangkat ICT dan keberadaan website, sementara nilai terendah pada aspek maintaining IT dan database instansi. Melihat potensi yang dimiliki Kota Depok, E-Government dapat diterapkan secara lebih optimal dengan terlebih dahulu mengubah paradigma sistem birokrasi dan layanan kepada publik. Setelah membandingkan hasil pengukuran indeks E-Government ini dengan hasil pengukuran UNDPEPA tahun 2001, UNDPADM tahun 2005, serta CID's Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries di negara Trinidad and Tobago, dapat disimpulkan bahwa perangkat ukur pada penelitian ini sesuai untuk dikembangkan sebagai perangkat ukur penerapan E-Government di Indonesia.

---

The decentralization era has brought new significant changes for our country. One of those changes is the governmental governance system called E-Government. By the Presidential Instruction number 3/2003, the government ordering all of governmental institutions to create and implement E-Government system.

Its goal is to make the governmental governance becoming more efficient, effective, inexpensive, transparent, accountable, and comfortable. The aims of this research are to analyze E-Government implementation in Governmental City of Depok using CID's Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries and to develop the E-Government measurement tools in Indonesia by using this research as the first survey. This research is using survey method and stratified cluster sampling method.

From 39 institutions labeled "Satuan Kerja Perangkat Dinas" under Governmental City of Depok, there are 16 institutions that become the samples. After that, the results of the questionnaire are grouped by the resume of measurement indicator EGovernment index adapted from CID's Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries.

Based on those calculation set, E-Government index of Governmental City of Depok is 1,54 from the scale 0 to 4. The highest point on the availability ICT's tools and institution database aspects. Considering the potential had by the City of Depok, E-Government system could be optimally implemented by changing the bureaucratic system and service paradigm to the public.

After comparing this E-Government measurement result with the measurement result by UNDPEPA year 2001, the measurement result by UNDPADM year 2005, and CID's Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries measurement result on Trinidad and Tobago country, this research may conclude that this measurement tool is relevant to be developed as the E-Government measurement tool in whole of Indonesian governmental region."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"Dalam era informasi ini pemanfaatan informasi komunikasi dan teknologi ICT berkembang dalam berbagai bidang Munculnya ICT telah menyediakan sarana komunikasi yang lebih cepat baik dan efisien Penerapan ICT dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e government E government saat ini juga diterapkan di Kota Depok sebagai salah satu kota di Indonesia Depok Cyber City yang mulai dicanangkan sejak tahun 2012 ndash 2016 merupakan program yang mencakup pengembangan e government di Kota Depok Program tersebut menjadi salah satu faktor dari tiga faktor utama yang ditinjau pada penelitian ini Selain program pemerintahan kualitas website berupa tampilan website kualitas layanan dan kualitas informasi yang disampaikan juga menjadi faktor lainnya Faktor terakhir yang mempengaruhi kepuasan dan adopsi masyarakat adalah persepsi pengguna yaitu masyarakat Kota Depok Ketiga faktor itu dikembangkan menjadi sebuah model yang kemudian akan diuji menggunakan SEM dengan tools AMOS Melalui hasil analisis dari pengujian model maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor kualitas website khususnya kualitas layanan dan informasi menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap e government di Depok Faktor kualitas website khususnya kualitas layanan juga mempengaruhi adopsi masyarakat Selain kualitas layanan faktor program pemerintah dalam hal ini program Depok Cyber City juga turut andil dalam mempengaruhi adopsi Melalui penelitian ini pemerintah Kota Depok dapat mengetahui faktor mana yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan e government selanjutnya

---

In this information era utilizations of information communication and technology ICT develop in various fields The emergence of ICT has provided faster better and more efficient means of communication The implementation of ICT in the government is known as e government Currently E Government is also applied in Depok one of the municipal in Indonesia Depok Cyber City which has been launched since 2012 is a program covering the development of e government in Depok This program is one of the three main factors reviewed in this research Aside from government s programs other factors include website quality in terms of interface service quality and information quality The last factor influencing society s satisfaction and adoption is user s perception The three main factors were developed into a model which would be tested using SEM with the tool AMOS With the result of analysis and model testing it was concluded that website quality especially quality of service and information is a factor influencing society s satisfaction towards e government in Depok Website quality especially quality of service also influences society s adoption Beside quality of service government s program which is Depok Cyber City also plays a role in influencing adoption Through this research the government of Depok will be able to find out which factors to pay attention to in developing e government even further "

"Aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mitigasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu aplikasi ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat agar dapat beraktifitas di ruang publik. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait kualitas pelayanan aplikasi pedulilindungi selama masa pandemis covid-19 khususnya di Kota Depok dengan menggunakan empat dimensi E-Government Quality yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Adapun penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survey yang kemudian peneliti lengkapi dengan studi literature dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi pedulilindungi di Kota Depok adalah baik. Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan aplikasi pedulilindungi di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi pedulilindungi agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

PeduliLindungi is an application made by government as an effort to mitigate the spread of Covid-19 Viruses. During the time, currently pedulilindungi is a mandatory application for citizen to be able to do activies in public spaces. Referring to this context, this study examines the quality of application services to protect during the Covid-19 pandemic by using Analysis E-Government Service Quality of the Pedulilindungi Application during Covid-19 Pandemic : A Case Study in Depok City. This Research using quantitative data collection techniques through surveys which are the complemented by literature studies, and in depth interviews. The number of respondents in this study were 100 respondents who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the quality of the application in Depok City is good. However, there are still some obstacles that are felt by the community in the use and implementation of PeduliLindungi application services in the field. Therefore, in this study, there are several suggestions addressed to the PeduliLindungi application development team so that the application can be better in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."

"Implementasi e-Government memiliki peran penting dalam usaha menuju reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012, diketahui bahwa Indonesia memiliki index pengembangan e-Government yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada hasil PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) 2011 diketahui bahwa masih terdapat 24% provinsi dengan kondisi e-Government yang sangat kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut kita perlu mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi e-Government terutama di pemerintahan daerah tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai studi kasus karena mendapat nilai rata-rata tertinggi pada Pemeringkatan e-Government Indonesia 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat dengan acuan awal delapan dimensi ITPOSMOO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis Hermeneutik dengan memanfaatkan aplikasi Atlas.ti. Hasil dari penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian dari karya akhir ini yaitu menyimpulkan bahwa terdapat sepuluh faktor kunci keberhasilan e-Government di Jawa Barat. Faktor tersebut yaitu 1) Informasi, 2) Teknologi, 3) Proses, 4) Nilai, 5) Sumberdaya manusia, 6) Sumberdaya keuangan dan waktu, 7) Kelembagaan, 8) Peraturan, 9) Kepemimpinan dan 10) Dukungan dari masyarakat. Delapan dari sepuluh faktor kunci adalah faktor kunci yang ditawarkan sebelumnya dari kerangka penelitian.

---

The implementation of e-Government plays an important role in the attempt to actualize the process of bureaucracy reformation so that it will improve the duty effectiveness and efficiency as well as the service to the public. However, based on the survey done by the United Nation in 2012, it was found that Indonesia has a lower e-Government growth index compared to other countries around the world. Findings by PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) in 2011 has shown that there are 24% of Indonesian provinces that is still lacking of e-Government. In order to solve this problem, we need to understand all the success factors to guarantee the success implementation of e-Government; especially at the provincial government level. The province of West Java was chosen as a case study due to its highest average point of Indonesian e-Government growth in the year 2011. This research was done to investigate the e-Government success key factors in West Java by focusing on the eight dimensions in the ITPOSMOO. Methods used in this research are the qualitative research and interview. The findings from the interview are analyzed using hermeneutic analysis technique by utilizing the Atlas.ti application. The outcome of the findings has answered the research statement of this thesis: There are ten e-Government success key factors in West Java; which are: 1) Information, 2) Technology, 3) Process, 4) Values, 5) Human Capital, 6) Financial and Time Capital, 7) Institutional System, 8) Rules and Regulations, 9) Leadership and 10) Community Support. Eight out of these ten factors are the key factors suggested earlier in the research framework."

"Penelitian ini mengidentifkasi bagaimana implementasi Electronic Record Management System (ERMS) dapat mendukung pelaksanaan e-government di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). Bidang Pembinaan dan Layanan Pemanfaatan Jasa Kearsipan menerapkan ERMS dalam SiArip dengan melaksanakan kegiatan alih media yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip elektronik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan wujud dalam mendukung kegiatan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota Depok dan menunjukkan bahwa implementasi ERMS dalam SiArip ditinjau dari komponen dasar ERMS yang dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi SiArip sudah memenuhi komponen dasar dalam mempercepat pencarian dan temu kembali arsip dan mendukung pengelolaan arsip elektronik ditinjau dari dimensi layanan e-government yang berjalan dengan baik.

---

This Research identifies how the implementation of the electronic record management system can support e- government in Regional Archives and Library of Depok City using the application Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). The Sector of Archiving Services and Services Utilization Implements ERMS in SiArip by carrying out media transfer activities that refer to Government Regulation Number 28 of 2012. This Study uses a qualitative method through a case study approach. The research data collection techniques were obtained through observations, interviews, and literature review. The results of this study indicate that the electronic archive management activities carried out by the Regional Archives and Library of Depok City is a form of supporting e- government activities within the Depok City Government and indicate that the implementation of ERMS in SiArip is viewed from the basic components of ERMS which in its application has not been implemented optimally but SiArip has fulfilled the basic components in accelerating the search and retrieval of archives and supports the management of electronic records in terms of the dimensions of e-government services that are running well."