Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tarif dinamis saat ini telah menjadi tren di negara-negara maju khususnya di bidang ketenagalistrikan. Tarif tetap (flat tariff) pada konsumen listrik menyebabkan kurang optimalnya biaya penyediaan listrik. Di Indonesia kelompok konsumen tertinggi kedua setelah industri adalah rumah tangga yaitu sebesar 37,6 % dari konsumsi total energi listrik. Sehingga secara alamiah kurva beban cenderung mendekati kurva kebutuhan rumah tangga. Pada sistem Jawa Madura Bali, beban puncak pelanggan rumah tangga terjadi pada saat yang sama dengan beban puncak pada sistem. Sehingga jika terjadi load shifting pada beban rumah tangga akan mempunyai dampak yang besar bagi sistem. Beban puncak dipikul oleh pembangkit dengan biaya operasional yang mahal. Dengan adanya pengurangan beban puncak diharapkan terjadi efisiensi sistem yang signifikan. Tesis ini mengembangan metode penentuan skema kombinasi tarif dinamis TOU (Time Of Use) dan CPP (Critical Peak Pricing) dengan berdasarkan revenue neutrality. Skema tersebut disimulasikan pada pelanggan rumah tangga di sistem Jawa Madura Bali. Dari beberapa skenario, hasil penerapan skema ini menunjukkan peningkatan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik secara total di sistem Jawa Madura Bali.

---

The current dynamic tariff has become a trend in developed countries, especially in the electricity sector. Flat tariffs on electricity consumers cause the cost of electricity to be less optimal. In Indonesia, the second highest consumer group after industry is household, which is 37,6 % of total electricity consumption. So naturally the load curve tends to approach the curve of household needs. In the Java Madura Bali system, the peak load of a household customer occurs at the same time as the peak load on the system. If any load shifting of the electricity consumption of the household is happen it will have a big impact on the system. The peak load is borne by the power plant with expensive operational costs. With the reduction of peak load, significant system efficiency is expected. This thesis develope a method of determination of a dynamic tariff combination scheme, TOU (Time Of Use) and CPP (Critical Peak Pricing) with revenue neutrality. The scheme is simulated to household customers in the Java Bali Madura system. From several scenarios, the results of the implementation of this scheme show increasing of the total cost efficiency of electricity supply in the Java Madura Bali system."

"Dalam sebuah industri yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang atau jasa pelayanan, maka unit produksi dan unit penyaluran hasil industri tersebut memegang posisi vital. Keandalan merupakan tolok ukur utama agar peran vital tersebut dapat ditunjukkan. Banyak unsur yang berperan dalam upaya mempertahankan keandalan tersebut antara lain bagian operasi, bagian teknik, bagian pemeliharaan maupun bagian suku cadang. Dan berbagai unsur tersebut, maka peran bagian pemeliharaan menjadi sangat menonjol, karena harus dapat menyuguhkan kondisi seluruh instalasi dalam keadaan prima sesuai dengan kapasitas spesifikasi teknisnya. Teknik pemeliharaan pada mulanya merupakan kegiatan setelah suatu instalasi mengalami kegagalan atau kerusakan. Kurun waktu selanjutnya pemeliharaan menjadi kegiatan rutin yang berbasis waktu atau berbasis suatu output produksi. Tetapi teknik ini tidak dapat lagi dipertahankan kerena basis waktu dan basis output produksi tidak selalu sesuai, tergantung karakteristik permintaan pasar. Teknik pemeliharaan menjadi sebuah kegiatan manajerial yang harus dapat mempertahankan keandalan instalasi dalam segala kondisi, tetapi tetap berpedoman pada asas biaya terendah terhadap suatu output tertentu yang diinginkan. Manajemen pemeliharaan ini dikenal dengan pemeliharaan yang berbasis kondisi suatu instalasi, yang disebut dengan Pemeliharaan Prediktip. Pelaksanaan pemeliharaan prediktip adalah pemantauan dan pengukuran secara periodik unjuk kerja instalasi produksi. Dari hasil pengukuran tersebut dilaksanakan analisa obyektif secara kuantitatif agar diperoleh laju kecenderungan akan adanya gangguan, sehingga langkah pencegahannya dapat dipersiapkan. Produk jasa energi listrik adalah suatu kegiatan yang padat modal dan padat teknologi. Unit produksi maupun unit penyalurannya dituntut mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Posisi terdepan produk jasa energi ini adalah Jaringan Distribusi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Pemeliharaan Prediktip pada seluruh instalasi jaringan distribusi dapat diterapkan agar diperoleh unjuk keija keandalan yang diinginkan."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."

"Sebagian besar masyarakat kota lebih memilih bermobilisasi menggunakan angkutan umum, terutama pada jam sibuk (06.00-09.00) atau peak hour. Di satu sisi, angkutan umum pada jam nonsibuk (09.00-16.00) atau off-peak hour, memiliki tingkat penggunaan atau utilitas yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat utilitas atau penggunaan angkutan umum pada jam nonsibuk adalah melalui penerapan kebijakan tarif dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi dan potensi perpindahan masyarakat dalam menanggapi pemberlakuan tarif dinamis angkutan umum, serta dampaknya pada peningkatan utilitas angkutan di jam nonsibuk. Metode analisis data menggunakan model logit biner dan pendekatan regresi logistik. Setiap fungsi utilitas diuji kelayakannya dengan uji Omnibus, uji Hosmer-Lemeshow, Nagelkerke R Square, dan Overall Percentage. Selanjutnya dilakukan uji validasi menggunakan Root Mean Square Error pada setiap fungsi utilitas. Setelah itu, dilakukan pemilihan model berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji validasi. Uji komparasi Mann Whitney dilakukan pada kelompok data menghasilkan terdapat perbedaan karakteristik untuk menentukan pewakilkan model. Dilanjutkan dengan analisis probabilitas permintaan kombinasi penghematan waktu dan tarif diskon dari model terbaik pada kelompok yang diuji. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner berisi pertanyaan revealed preference dengan pendekatan stated preference. Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat untuk meningkatkan utilitas angkutan umum pada jam nonsibuk dipengaruhi oleh penawaran penghematan waktu dan tarif diskon. Potensi permintaan yang berpengaruh ke peningkatan pengguna LRT Jabodebek pada jam nonsibuk berada di angka 70% untuk low income dan 60% untuk high income, serta kombinasi penawaran penghematan waktu dan tarif diskon yang paling efektif adalah di penghematan waktu 10 menit dengan tarif diskon 50% untuk low income dan penghematan waktu 10 menit dengan tarif diskon 30% untuk high income.

---

Most urban residents prefer to mobilise using public transport, especially during peak hours (06:00-09:00). On the one hand, public transport during non-peak hours (09.00-16.00) or off-peak hours, has a low level of utilisation. One way to increase the level of utility or use of public transport in off-peak hours is through the implementation of dynamic tariff policies. This study aims to analyse the preferences and potential displacement of people in response to the implementation of dynamic public transport tariffs, as well as its impact on increasing the utility of public transport in off-peak hours. The data analysis method used a binary logit model and logistic regression approach. Each utility function was tested for feasibility with the Omnibus test, Hosmer-Lemeshow test, Nagelkerke R Square, and Overall Percentage. Furthermore, a validation test is carried out using Root Mean Square Error on each utility function. After that, model selection was carried out based on the results of the feasibility test and validation test. The Mann Whitney comparison test was carried out on data groups resulting in differences in characteristics to determine model representation. This was followed by an analysis of the probability of requesting a combination of time savings and discount rates from the best model in the tested group. Data collection was done by distributing questionnaires containing revealed preference and stated preference questions. In this study, it can be concluded that public interest in increasing public transport utility during off-peak hours is influenced by the offer of time savings and discounted fares. The potential demand that affects the increase in Jabodebek LRT users during non-busy hours is at 70% for low income and 60% for high income, and the most effective combination of time saving offers and discount rates is at 10 minutes time savings with a 50% discount rate for low income and 10 minutes time savings with a 30% discount rate for high income."

"Energi listrik di Indonesia adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena telah diambang krisis. Pemerintah memutuskan membangun pembangkit listrik yang berharga murah. Proyek yang dimenangkan oleh konsorsium Cina, di tenderkan lagi kepada mitra lokal dengan data yang sangat terbatas dengan menggunakan kontrak lump sum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari faktor-faktor risiko utama yang berpengaruh pada saat menetapkan jenis kontrak lump sum pada proyek un-definitive design, serta mencari dampak yang timbul. Metode penelitian yang dipakai menggunakan survai dan studi kasus. Kesimpulannya proses tender, kontrak dan konstruksi sangat berpengaruh pada kontrak lump sum dan faktor-faktor risiko utama akan menurunkan kinerja biaya proyek.

---

The power energy is urgently required for Indonesia to avoid crisis. The Indonesia government decides to build a relatively low cost Power Plants. Project obtained by Chinese consortium then subsequently to be tendered to the local partner with inadequate data and applying lump sum contract. The objective of this thesis is to locate the main risk factors affecting at the time of establishing the type of lump sum contract on un-definitive design project as well as to locate the impact and the solution to minimize those impact. The survey and case study are used for this research method. The conclusion can be drawn that tender, contract and construction process have an effect for the lump sum contract and main risk factor will reduce the project cost performance."

"Jalan tol sebagai suatu jasa publik yaitu jasa transportasi jalan pada penentuan tarifnya selama ini selalu diupayakan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat yaitu operator, pengguna dan regulator. Khususnya untuk kepentingan pengguna jalan tol yang menyangkut kemauan (willingness) membayar tarif tol yang dibatasi kemampuannya (ability) sampai saat ini masih diukur dengan sederhana (kira-kira) sehingga kadang menimbulkan perdebatan mengenai kepantasan besarnya tarif dari sisi kepentingan penggunanya. Untuk itu dirasakan perlu dibuat suatu cara atau pendekatan willingness to pay (WTP) tarif tol yaitu suatu tarif yang mau dan mampu dibayar penggunanya. Pengukuran WTP dilakukan berdasarkan data stated preference dan sebagai exercise dipakai objek jalan tol Serpong-Bintaro yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Adapun WTP direpresentasikan sebagai suatu probabilitas masuk tol berdasarkan utilitas jalan tol tersebut. Untuk melihat probabilitasnya digunakan model logic dan untuk utilitas jalan tol yang terdiri dari komponen biaya dan waktu digunakan estimasi maksimum likelihood dengan bantuan software alogit keluaran Hogue Consulting Group. Selanjutnya dilihat bagaimana hubungan WTP dengan penentuan tarif tol secara normatif berlaku yaitu berdasarkan selisih biaya operasi kendaraan di jalan non tol dengan tol ditambah dengan Nilai Waktu. Nilai waktu diperoleh juga berdasarkan utilitas sedangkan selisih biaya operasi kendaraan dimaksud merupakan data sekunder yang diperoleh operator jalan tol. "

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Dengan diundangkannya Undang Undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya ditulis UUK) pada tanggal 23 September 2002 maka Undang Undang No.15 tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa sektor ketenagaiistrikan bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah (Pusat) tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta dan Masyarakat. Perbedaan mendasar lainnya adalah dibukanya pasar kompetisi, khususnya pada sisi pembangkitan dan sisi retail, sebagai pengganti pengelolaan yang monopolistis selama ini.Berdasarkan UUK ini maka usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan usaha pengelola sistem, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Sektor ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan hak pengusahaan mulai dari sektor hulu (pembangkitan) sarnpai sektor hilir (retail), dengan berlakunya UUK ini maka tidak ada lagi PKUK dan untuk daerah kompetisi PLN diharuskan memisahkan usahanya sesuai jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik), sedangkan untuk daerah non kompetisi pelaku usaha (termasuk PLN) masih diijinkan mengelola usaha yang terintegrasi vertikal."