Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganlisis pengaruh citra pusat perbelanjaan terhadap kunjungan konsumen dengan peranan variabel-variabel intervensi, yaitu emosi terantisipasi positif, keinginan, dan niat, khususnya pada Mal Senayan City. Persaingan bisnis ritel yang semakin ketat ikut mempengaruhi kompetisi antar pusat perbelanjaan sebagai faktor lokasi ritel. Pusat perbelanjaan harus menerapkan strategi yangtepat untuk menarik lebih banyak pengunjung dan memenangkan persaingan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pendekatan emosional dalam strategi pemasaran dan komunikasi sehingga dapat mempengaruhi kunjungan konsumen ke Senayan City.

---

The focus of this study is analyzing effect of shopping centre image toward consumers visit to shopping centre with role of positive anticipated emotion, desire, and intention as intervening variables, especially toward Senayan City Mall. The competition between shopping centers has increased as retail business does, because its function as location for retail bussiness. Shopping centers shouldimplement right strategy to attract more visitors and win competition. This research is based on quantitative descriptive interpretive. The researcher suggests emotional appeal in marketing and communication strategies in order to influence consumer visiting Senayan City."

"Dewasa ini, shopping center atau pusat perbelanjaan telah menjadi salah satu obyek wisata yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan gaya hidup konsumen dalam berbelanja, dari sekedar hanya mengkonsumsi barang atau jasa yang dibutuhkan, sekarang aktivitas berbelanja menjadi sarana untuk relaksasi, jalan-jalan dan mencari hiburan sehingga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengalaman belanja yang menyenangkan yaitu faktor retailer, customer dan transport dalam kasus pusat perbelanjaan di Singapura (Ibrahim dan Wee, 2002), dimana faktor transport adalah yang paling dominan dalam mendorong pengalaman belanja yang menyenangkan. Dengan menggunakan dua tahapan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menguji dua hal. Pertama, ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong suatu pengalaman belanja yang menyenangkan bagi konsumen melalui atribut retailer, customer dan transport dengan mengambil kasus pada lima pusat perbelanjaan modern di Jakarta. Kedua, ingin menguji ada tidaknya perbedaan antara beragam kelompok responden (berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status, domisili, pengeluaran dan kepemilikan kendaraan) dalam mempersepsikan setiap faktor yang terbentuk dari setiap atribut. Metode yang digunakan adalah principal component analysis, ANOVA dan Independent t-test. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini faktor retailer memberikan kontribusi terbesar dalam mendorong pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pengunjung, disusul oleh faktor transport dan terakhir faktor customer. Faktor retailer mencakup keamanan dan pelayanan di dalam mal, desain toko dan atmosfir. Faktor customer mencakup keuangan dan ketersediaan waktu luang. Faktor transport/travel mencakup kelancaran dan keamanan perjalanan, efisiensi perjalanan dan usaha. Melalui uji ANOVA, terbukti ada perbedaan persepsi antara beragam kelompok respoden dalam mempersepsikan beberapa faktor yang terbentuk dari atribut retailer, customer dan transport/travel. Perbedaan terjadi pada faktor keamanan dan pelayanan dalam pengelompokkan berdasarkan usia, faktor atmosfir dalam pengelompokkan berdasarkan pekerjaan dan status, faktor keuangan dalam pengelompokkan berdasarkan usia, faktor ketersediaan waktu luang dalam pengelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan dan pada faktor usaha dalam pengelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan."

"ABSTRAK Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalahperihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangansebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaanpenyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya khususnya padapenerbangan internasional. Kelalaian tersebut, menyebabkan konsumen sebagaipihak yang dirugikan berada diposisi yang lemah. Ketidaktahuan konsumenmengenai pengaturan terhadap kerugian yang dialaminya, menyebabkan pelakuusaha penerbangan internasional bertindak sewenang-wenang dalam memberikanganti rugi kepada konsumen. Kurangnya informasi mengenai tanggung jawabperusahaan penerbangan internasional perihal ganti rugi terhadap konsumenmenyebabkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha penerbangan internasionalseharusnya bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang PerlindunganKonsumen dan Konvensi Warsawa 1929.

---

ABSTRACT Along with the increased use of air transport services, issues emerge concerningsecurity, safety, and convenience of aviation service consumers as a result of aircarriers’ lack of attention regarding services to the quality of its service, especiallyon international flights. The negligence causes the consumer positioned as theinjured party and thus is in a weak position. Consumers’ unawareness about theregulations concerning the losses they endure, causing air carriers acted arbitrarilyin providing compensation to consumers. Lack of information concerning theresponsibility of air carriers regarding compensation to the consumer caused harmto consumers. Air carriers should be liable under the Consumer Protection Actand the 1929 Warsaw Convention."

"Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan kemudian mengatur Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dengan menungundangkannya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44). Pada waktu Indonesia mengumumkan ZEEI tahun 1980 telah terdapat sejumlah 73 negara-negara yang telah melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif mereka , sebagai pengaruh dari perkembangan Konperensi Hukum Laut PBB ke-III yang telah menyetujui Informal Composite Negotiating Text. Saat dikeluarkannya pengumuman Indonesia tentang ZEEI tersebut diatas, Zona Ekonomi Eksklusif telah berkristalisasi menjadi hukum kebiasaan internasional karena konsep ZEE belah memperoleh dukungan yang besar baik dari negara -negara maritim utama, maupun negara-negara berkembang serta Zona Ekonomi Eksklusif telah merupakan bagian dari praktek hukum internasional.Bertambah banyak negara-negara yang memakai sistim joint venture dan atau perizinan sebagai dasar hukum pemberian izin bagi kapal perikanan asing pada ZEE mereka. Indonesia melaksanakan sistim joint venture bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang PMA dan pemberian SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan ) bagi pihak asing diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Sistim terakhir yang berlaku ialah, sistim sewa kapal perikanan asing yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomar 816/Kpts/IK.120/11/90 tanggal 1 Nopember 1990.Tujuan penelitian ini adalah:1. Mengadakan peninjauan atas perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pemanfaatan penuh sumberdaya alam hayati perIkanan JTB , kapasitas tangkapan dan akses atas surplus perikanan, yang hal ini berkaitan dengan pengaturan partisipasi pihak asing dalam perikanan ZEE baik di dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional.2. Sesuai dengan karakteristik hukum dari ZEE menurut KHL 1982, mengadakan tinjauan terhadap pelbagai hak dan kewajiban negara kepulauan Indonesia sebagai negara pantai di dalam menangani masalah pengaturan partisipasi perikanan pihak asing di ZEEI menurut perundang-undangan nasional dan menurut hukum internasional.3. Mengadakan perbandingan antara praktek negara-negara terutama di Asia Pasifik di dalam menerapkan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral perikanan serta seberapa jauh praktek pengaturan- negafa-negara tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982. 4. Mengadakan tinjauan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberi peluang kepada berbagai interpretasi atas hak negara pantai yang dengan demikian tidak mendukung kepastian hukum.5. Mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari hasil-hasil perjuangan Indonesia di dalam forum UNCLOS III, khususnya dalam rejim negara kepulauan dan rejim ZEE."