Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya kenaikan harga batubara akibat tingginya konsumsi PLTU dan permintaan luar negeri, produksi batubara di Indonesia sejak tahun 2003 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dukungan faktor geologi yang membuat wilayah Indonesia kaya akan cadangan batubara, maka hal ini akan mampu menjadi salah satu kegiatan perekonomian yang dominan dimasa yang akan datang terutama mengenai investasi pertambangan batubara untuk pemenuhan energi baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Namun selama ini, kelimpahan sumber daya tersebut belum cukup meningkatkan pengusahaan batubara nasional sehingga terhadap penerimaan negara belum memperlihatkan potensi sesunggunnya. Simulasi sistem dinamis sebagai sebuah metode analisis menawarkan kelebihankelebihan yang tidak mampu diberikan oleh metode analisis lainnya. Sistem dinamis sanggup memberikan kedinamisan dalam proses pembelajaran perilaku sistem dan umpan balik yang cepat, kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam sebuah metode analisis sistem yang efektif. Dalam dunia nyata, potensi penerimaan negara dari pengusahaan batubara (PKP2B) diperoleh dari iuran tetap (deadrent) dan royalti. Namun upaya peningkatan penerimaan negara ini terhambat beberapa variabel seperti kebijakan lingkungan, mekanisme perizinan yang tidak efektif dan beberapa variabel eksternal lainnya seperti harga at sale point dan kurs dollar terhadap rupiah. Oleh sebab itu, pendekatan sistem dinamis diperlukan untuk memberikan suatu model prediksi penerimaan negara dari pengusahaan batubara. Hasil penelitian ini adalah model yang dapat dijadikan media pembelajaran bagi para pengambil keputusan di Departemen ESDM mengenai efektivitas kebijakan investasi pertambangan batubara.

---

The increasing of coal price that caused by increasing PLTU consumption and international market demand since 2003, have shown the increasing of production in Indonesia significantly. Supported by geologhical factor that make Indonesian area has a rich in coal reserve, this fact will boost the economical sector in the future especially with coal investment to fulfill energy demand both domestic and foreign. However, this great coal resource hasn?t increased sufficient for national coal investment so that hasn?t been good yet in showing the riil potencial for state revenue. System dynamics simulation as an analysis method offers more advantages that cannot be given by any other analysis method. System dynamics is able to give dynamics interaction in learning system behaviour and direct feedback of the decisions. Those two factors are crucial factors in an effective analysis method of a system. In the real model, state revenue potencial from PKP2B?s coal investment is obtained from deadrent and royalty rate. However, the effort to increase state revenue is prohibited by several variables such as environemntal policy, ineffectiveness investment pattern, and several external variables like at sale point price and foreign exchange especially for dollars to rupiahs. So that, the perspective of dynamic simulation is required to give a prediction model from coal investment. The result of research is hoped can provide a model predicition that can be used for complementing the learning process the decision makers in Department of ESDM about policy effectiveness of coal investment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

---

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.

The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.

The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal."

"Untuk meningkatkan konsumsi kelapa sawit domestik, Pemerintah Indonesia telah secara agresif mengimplementasikan program mandatori B20. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Meski demikian, implementasi kebijakan ini memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pangan akibat peningkatan konversi dan ekspansi lahan tanaman penghasil biofuel di masa mendatang. Tidak dapat dipungkiri bahwa air, energi dan pangan merupakan sumber daya yang penting untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya permintaan terhadap ketiga sumber daya tersebut tentu saja menimbulkan tantangan dalam pelestariannya. Lebih lanjut lagi, permasalahan ini menjadikan keseimbangan antara sumber daya air, energi dan pangan sulit untuk direalisasikan mengingat perencanaan dan pengelolaan ketiga sumber daya tersebut berada di bawah sistem sektoral yang disonan. Hubungan antara ketiga sumber daya tersebut merepresentasikan sebuah sistem yang dinamis dan kompleks, sehingga memerlukan sebuah pendekatan holistik dari perspektif Water-Energy-Food nexus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami trade-off yang ditimbulkan dari sumber daya air, energi dan pangan pada industri biofuel dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan industri biofuel di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan sumber daya air dan pangan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan memberikan dampak yang berbeda-beda sesuai dengan sektor yang disasar oleh kebijakan tersebut. Pengujian kebijakan yang dilakukan pada empat macam skenario ini diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya berbasis WEF nexus pada sektor biofuel secara efektif dan efisien. Terakhir, implikasi dan limitasi hasil penelitian akan didiskusikan sehingga dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian terkait WEF nexus di Indonesia

---

In an attempt to increase domestic palm oil consumption, Indonesia has enforced the mandatory use of 20 percent blended biofuel (B20). This policy is part of the government efforts to reduce oil dependency in energy use and greenhouse gas emissions. Nevertheless, the implementation of the policy prones to affect the water and food availability as the demand for biofuel crops is expected to grow significantly in the coming years. Correspondingly, sufficient quantity of water, energy, and food resources is considered essential to achieve the sustainable development agenda. The increasing demand for all three resources undeniably places a great strain on its preservation management. On the other hand, the planning and management of these resources are under dissonant sectoral systems. This issue, which can make the balance between the three resources arduous to realize, needs to be scrutinized. The complex relationship between the three resources reflects a complex dynamic system, needing a holistic approach that considers the integration of Water-Energy-Food (WEF) nexus to understand better the system. Therefore, this study aims to understand the trade-offs between the WEF nexus on the production of biofuel using a system dynamics approach. Many underlying factors affecting biofuel development should be taken into consideration when formulating policy for attaining a sustainable balance between water and food resources. This study indicates that each policy implementation results in various impacts depending on the targeted sectors. Moreover, the policy is tested upon four different scenarios in order to help the policy makers during the formulation process of WEF resources management policy in the biofuel sector. Lastly, further discussion mentions the implications and limitations of the study as a basis to develop future researches on similar theme of WEF nexus in Indonesia"

"Pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi yang cukup pesat beberapa tahun terakhir mengakibatkan pertumbuhan permintaan terhadap perjalanan pribadi maupun transportasi barang di Indonesia. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi, masyarakat akan memiliki kemampuan lebih dalam membeli kendaraan tambahan dan cenderung untuk meningkatkan intensitas perjalanan mereka yang disebabkan oleh semakin tingginya daya beli dan permintaan terhadap hiburan serta aktivitas sosial.Fenomena ini menjadi katalisator bagi peningkatan jumlah konsumsi energi baik dari perjalanan pribadi maupun transportasi barang. Namun, ketersediaan sumber daya energi yang semakin menipis membuat pemerintah harus melakukan impor untuk menjamin keamanan pasokan energi. Proyeksi permintaan energi merupakan suatu hal krusial bagi pemerintah dalam melihat tren masa depan dan mengembangkan rencana strategis serta mengalokasikan sumber daya yang ada untuk berbagai sektor aktivitas dalam rangka mengakomodasi permintaan energi di masa mendatang.Sebuah model sistem dinamis akan dikembangkan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran proyeksi permintaan energi di sektor transportasi darat dengan variabel output berupa jumlah permintaan energi dan bauran energi primer serta beberapa variabel input seperti Pendapatan Domestik Bruto (PDB), populasi warga, populasi kendaraan, dan jarak perjalanan penumpang (passenger-km).Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah akan mendapatkan kajian akademis prediksi permintaan energi di masa mendatang dengan lebih akurat, sehingga dapat membantu dalam merencanakan pengelolaan energi untuk sektor transportasi darat secara menyeluruh dan terintegrasi.

---

Population growth and economic development in the past few years have caused a growing demand for personal travel and freight transport in Indonesia. In good economic conditions, people are able to afford a vehicle or and additional vehicle to increase their travel intensity due to higher purchasing power and growing demand for entertainment and social activities.

This phenomenon has become a catalyst for the increment in the amount of energy consumption both from personal travel and freight transport. However, the availability of energy resources are depleting which made the government must import a massive amount of oil to ensure national energy security. Projection of energy demand is perhaps the crucial step for the government to predict future’s trend of consumption and to develop an appropriate strategic plan as well as to allocate proper amounts of resources available for various activities in order to accommodate future energy demand.

A system dynamic model will be developed as a decision-making tool to provide an overview of energy demand projections in road transport sector with future energy demand and future energy mix as the output variables and Gross Domestic Product (GDP), number of population, number of vehicle registered, and travel demand (passenger-km) as model inputs.

It is expected that this research will give an academic view for the government on the prediction of future energy demand more accurately, so it could help the government in planning national energy management for land transportation as well as support a sustainable transportation development."

"Elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi dan sosial tanpa mengancam kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, Indonesia sendiri baru saja mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. Oleh karena itu, ada kekurangan dalam penelitian mengenai model pembangunan berkelanjutan, terutama pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengembangkan model pembangunan berkelanjutan dari perspektif socioeconomicmasyarakat pedesaan menggunakan metode sistem dinamis. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik terutama nilai modal sosial yang dipengaruhi oleh tingkat kepemimpinan dan pemenuhan kebutuhan, atau dengan kata lain, kondisi sosial dipengaruhi oleh kondisi kepemimpinan desa dan kondisi individu di desa. masyarakat. Pengaruh itu juga berlaku sebaliknya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa intervensi dalam bentuk mengurangi tingkat inflasi dan meningkatkan kesadaran sosial sehingga hubungan timbal balik dapat memiliki efek positif pada pembangunan berkelanjutan.

---

An essential element in sustainable development is economic and social development without threatening the ability of future generations to meet their needs. However, Indonesia itself has just adopted the principles of sustainable development through Presidential Regulation (Perpres) Number 59 of 2017. Therefore, there are shortcomings in research regarding the sustainable development model, especially sustainable development in Indonesia's rural areas. Through this research, the author wants to develop a model of sustainable development from the socioeconomic perspective of rural communities using system dynamics method.

The model simulation results show that there is a reciprocal relationship especially the value of social capital levels that are influenced by leadership level and needs fulfillment, or in other words, social conditions are influenced by the conditions of village leadership and the conditions of individuals in the community. The influence also applies otherwise. Therefore, the authors propose several interventions in the form of reducing the inflation rate and increasing social awareness so that mutual relations can have a positive effect on sustainable development."

"ABSTRAKPertumbuhan penumpang angkutan udara mengalami peningkatan sejalan denganpertumbuhan penduduk dan perekonomian di suatu negara. Revenue passengerkilometers (RPK) di seluruh dunia dalam kurun waktu 10 Tahun tumbuh rata-rata 4,7 %per tahun, dan untuk wilayah Asia Tenggara pertumbuhan RPK dalam periode yang samaadalah sebesar 6,6 % per tahun. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan lalulintas udara di Asia Tenggara melebihi tingkat pertumbuhan dunia. Pertumbuhanangkutan udara di Indonesia termasuk dalam 10 besar dunia dan tertinggi di kawasanAsia Pasifik dengan jumlah penumpang angkutan udara yang mencapai 72,4 juta.Pertumbuhan penumpang angkutan udara yang sangat pesat tersebut tentu harusdiimbangi dengan penyediaan infrastruktur transportasi udara. Sementara saat ini alokasianggaran pemerintah di bidang infrastruktur transportasi sangat terbatas. Untuk sektorinfrastruktur bandar udara, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar 19,5triliun/5 tahun sedangkan anggaran yang diperlukan untuk pengembangan 233 bandarudara adalah sebesar Rp.54 trilliun/5 tahun. Dengan demikian terjadi gap pembiayaansebesar Rp.34,5 trilliun atau 63 % dari kebutuhan anggaran belum dapat terpenuhi.Dengan keterbatasan dana tersebut maka perlu mengoptimalkan fasilitas bandar udarayang ada tanpa mengabaikan keselamatan penerbangan.Salah satu untuk upaya mendukung optimasi fasilitas bandar udara dapat dikembangkanmodel prediksi penumpang angkutan udara dengan menggunakan pendekatan sistemdinamis. Keunggulan dari pengembangan model optimasi fasilitas bandara berdasarkanpotensi prediksi penumpang angkutan udara dengan pendekatan sistem dinamis adalahvariabel yang digunakan untuk mengukur potensi demand ditentukan melalui prosessystems thinking yaitu penentuan variabel dengan mental model yang mempertimbangkanhubungan kausalitas antar variabel secara dinamis, sistematis, logis dan realistis darisebuah sistem yang bersifat komplek. Model prediksi penumpang angkutan udara yangkomprehensif dapat membantu dalam menganalisa pengambilan sebuah keputusan dalammengoptimalkan fasilitas bandar udara

---

ABSTRACTThe growth of air passengers has increased in line with the population and economicgrowth ofthe country. Revenue passenger kilometers (RPK) around in the world duringten years grew on average of 4.7 % per year, and in the Southeast Asian region. RPKgrowth in the same period was 6.6% per year. It shows that the rate of traffic growth inSoutheast Asia exceeds the growth rate of the world.The growth of air transport in Indonesia, including in top ten in the world and the highestin the Asia Pacific region with a number of air passengers reached 72.4 million. Thegrowth of passenger air transport is very rapid course must be balanced with theprovision of air transport infrastructure, while the government budget in transportinfrastructure sectorhas a constraint. Budgeting for the airport infrastructure sector thegovernment only allocates 19.5 trillion / 5 years while the necessary budget for thedevelopment of 233 airports amounted to Rp.54 trillion / 5 years hence a financing gapamounting to Rp.34 , 5 trillion or 63 % of the budget requirements. Based on thelimitation of airport budgeting, needed optimization of airport facilities. The one ofpolicy istruments is define a model air passenger demand forecasting using a dynamicsystems approach to support optimization of airport facilities.The advantage of demand forecasting model using dynamic systems approach is thevariables to measure the potential demand is determined through a process of systemsthinking , namely the determination of the variable with the mental model that considersthe causality relationship inter variables dynamically , systematic , logical and realistic.The robust model of demand forecasting could support to analyze a decision making onoptimization of airport facilities."

"[Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara, dengan menggunakan pendekatan analisis AHP. Penelitian ini melihat penilaian stakeholder atas hirarki permasalahan yang disusun dengan menggunakan metode AHP dan menentukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan penangananpengelolaan piutang PNBP SDA Minerba yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai “the experts”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, dan pihak terkait lainnya terutama dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan perangkat produk hukum penunjang pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba dengan bobot penilaian sebesar 0,242. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan setingkat Menteri tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara;This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector., This thesis focuses on the selection of the management policy priority ofnon-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems whichhave been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve asa policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resourcesbased on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts".The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders,especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenuesNatural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process(AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is thedevelopment of a legal product supporting the receivable management of non-taxrevenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242.The policy can be done by formulating the ministerial level regulation onprocedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector.]"

"The use of coal as fuel for the electricity industry also continues to increase as it is driven by the National Energy Policy (NEP). Environmental problems from coal combustion are to produce coal ash waste (fly ash, bottom ash) which accumulates on ash disposal. Marine environment is one of the environmental components that receive the impact of coal dust dispersion containing metals. At present environmental management and monitoring often ignores the pathways of metal contaminants. The objectives of this study were (1) to know the total metal, the potential for leaching, and the most dominant toxic metals from the coal combustion process to ash disposal. (2) Modeling metal marine pathways based on the most dominant metals. (3) Assessing potensial application of models to the marine environment. Methods of study used a sample of coal and coal ash of Sumatra type. Then metal determination was then carried out with ICP-MS and CV-AFS. Leaching potential uses TCLP testing and Leaching Ratio (LR) calculations. Data processing used statistical analysis, numerical models of 3D metal transport with simulations for 20 years of operating industry. This study dicovered that the largest total metal occurred after the coal turned into fly ash waste, while the largest Leaching Ratio (LR) occurred when it was still in the form of coal. The order of metals with the largest LR value from coal and coal ash in Sumatra is Sn> Pb> CrVI> Mo> Cu> Zn> li> Co> V> B> Ni> Cd. It is also known that the dominant toxic metal from the Sumatra type is Pb. The pathways model shows the dynamics of metals plunging into the sea, absorbed into floating sediments, and finally decomposes in the sediments. It then re-dissolves (leaching) at sea. The simulation results also show that lead (Pb) contribution from coal and coal ash at Teluk Palabuhanratu as a continuous source, from 2012-2015 was 50.4%. This study concludes that the model of metal pathways can be applied in the marine environment, as it show the inviolable location for the benefit of marine use.

---

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar industri listrik juga terus meningkat karena didorong oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN). Permasalahan lingkungan dari pembakaran batubara adalah dihasilkannya limbah abu batubara (fly ash, bottom ash) yang semakin menumpuk di ash disposal. Lingkungan laut merupakan salah satu komponen lingkungan yang menerima dampak dari sebaran abu batubara yang mengandung logam. Saat ini pengelolaan dan pemantauan lingkungan seringkali mengabaikan pathways dari kontaminan logam. Tujuan studi ini adalah (1) menganalisa total logam, potensi leaching, logam toksik yang paling dominan dari proses pembakaran batubara sampai ash disposal. (2) Membangun model pathways logam di laut berdasarkan logam yang paling dominan. (3) Mengkaji potensi penerapan model terhadap lingkungan laut. Metode studi menggunakan sampel batu bara dan abu batubara jenis Sumatera. Kemudian penentuan logam dilakukan dengan ICP-MS dan CV-AFS. Potensi leaching mengunakan uji TCLP dan perhitungan Leaching Ratio (LR). Pengolahan data menggunakan model numerik transpor logam 3D dengan simulasi selama 20 tahun industri beroperasi. Studi ini menemukan total logam terbesar terjadi setelah menjadi limbah fly ash, sedangkan LR terbesar terjadi ketika masih berbentuk batubara. Urutan logam dengan nilai LR terbesar dari batubara dan abu batubara Sumatera adalah Sn > Pb > CrVI > Mo > Cu > Zn > li > Co > V > B > Ni > Cd. Hasil model pathways menunjukkan dinamika logam yang jatuh ke laut, terserap di sedimen melayang, akhirnya terdeposisi di sedimen dasar, kemudian kembali terlarut di laut. Hasil simulasi juga menunjukkan, kontribusi logam dari sumber batubara dan abu batubara yang jatuh ke Teluk Palabuhanratu sebagai sumber kontinyu, dari Tahun 2012-2015 sebesar 50,4%. Studi ini menyimpulkan model pathways logam dapat diterapkan di lingkungan laut, karena dapat menunjukkan lokasi aman dari polutan untuk kepentingan penggunaan wilayah laut."

"Tuntutan akan Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi pada setiap lembaga pemerintah, membuat setiap lembaga pemerintah harus berbenah diri dan melakukan upaya perbaikan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan pengembangan e-government, yaitu penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah sehingga lebih efektif dan efisien, sehingga akan terbentuk tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan salah satu upaya penerapan Reformasi Birokrasi adalah dengan meningkatkan kualitas pengetahuan (knowledge) setiap pegawai, dengan membudayakan manajemen pengetahuan (knowledge management) dengan baik, yaitu menggali, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan dengan bantuan sebuah sistem manajemen pengetahuan (Knowledge Management System / KMS).Penelitian ini dilakukan untuk membuat analisis dan perancangan model KMS yang dibutuhkan pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa perlu dikembangkan suatu KMS yang mampu memenuhi kebutuhan yaitu socialization, externalization dan internalization. Tahap selanjutnya diperlukan pula kebutuhan fasilitas untuk proses routines, combination dan direction. Perancangan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional dan non fungsional yang telah dianalisis. Hasil analisis dan perancangan model KMS ini dapat digunakan untuk implementasi KMS pada masa yang akan datang.

---

Public disclosure demands and bureaucratic reform in every government agency, every government agency must make to improve itself and to make improvements in providing services to the public. One method used is to implement e-government development, namely the use of Information and Communication Technology (ICT) to improve the performance of government agencies so that more effective and efficient, so it will form good governance (good governance). While an effort is the implementation of Administrative Reforms to improve the quality of knowledge (knowledge) of each employee, with a culture of knowledge management (knowledge management) well, ie digging, share and utilize their knowledge with the help of a knowledge management system (Knowledge Management System / KMS).This study was conducted to analyze and design the model of KMS is needed at the Secretariat General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. The results of the analysis we concluded that the need to develop a KMS is able to meet the needs of that socialization, externalization and Internalization. The next stage required the need for the facility routines, combination and direction. The design is made based on functional and non-functional requirements that have been analyzed. The results of the analysis and design KMS models can be used for implementation in the future."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara yang menimbulkan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi serta dampaknya. Penelitian studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan, peraturan, dan wawancara dengan responden terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut secara umum disebabkan oleh kebijakan dan perencanaan yang kurang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab, kondisi dan dampak fenomena tersebut sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih bayar dana bagi hasil, serta peningkatan transparansi antar pemerintah.

---

ABSTRACTIn implementing fiscal decentralization in Indonesia there is a phenomenon of less/over payment revenue sharing funds from mineral and coal resources that create debt and receivables between the Central Government and the Regional Government. This study aims to answer how this phenomenon can occur and its effects. Case study research is conducted with a qualitative approach towards financial data, regulations, and interviews with related respondents. The results of the study indicate that this phenomenon is generally caused by inadequate policies and planning. This study is expected to provide an overview of the causes, conditions and impacts of this phenomenon so that it can reduce the potential for less/over payment revenue sharing funds, as well as increase transparency among governments."