Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keselamatan Publik merupakan suatu hal yang penting dalam membentuk rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat demi terciptanya stabilitas nasional. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia dirasa sangat perlu memiliki sistem komunikasi yang handal dalam mendukung koordianasi antar instansi pendukung keselamatan publik. Saat ini masing-masing instansi memiliki sistem komunikasi sendiri-sendiri dengan standar teknologi dan frekuensi yang berbeda sehingga belum mendukung interoperability dan menjadi kendala dalam koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dijelaskan tentang perencanaan tahap awal jaringan radio untuk komunikasi keselamatan publik di DKI Jakarta yang mengintegrasikan sistem komunikasi masing-masing instansi menjadi satu jaringan privat berbasis selular pada frekuensi 700 MHz yang memiliki satu pusat pengelolaan informasi dan koordinasi. Jaringan yang direncanakan adalah jaringan mobile broadband yang mendukung layanan berbasis multimedia dengan perkiraan kebutuhan jumlah pengguna hingga 2020. Teknologi pendukung yang digunakan adalah LTE dan mobile WiMax dengan memberi analisis tentang kapasitas base station dan spektrum yang dibutuhkan serta memberi analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari implementasi kedua teknologi tersebut. Dalam skripsi ini juga memberikan gambaran sekenario penanganan dan koordinasi dalam sistem keselamatan publik. Dimana dari perhitungan untuk menjangkau wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu dibutuhkan 19 base station untuk LTE dan 16 base station untuk mobile WiMAX, dan berdasarkan dengan skenario diperlukan kapasitas masing-masing sektor 9 Mbps untuk LTE, 10 Mbps untuk mobile WiMAX pada tahun 2010, 10 Mbps untuk LTE, 12 Mbps untuk mobile WiMAX pada tahun 2015, dan 19 Mbps untuk LTE, 24 Mbps untuk mobile WiMAX pada tahun 2020.

---

Public safety is important to providing security and accessible to the society in order to built an national stability. DKI Jakarta as the capital of Indonesia is very necessary to have a reliable public safety communication to support coordinating between public safety agency, because nowadays each agency has its own communication system with different technology standard and frequencies so do not support interoperability and become an obstacle in interagency coordination. Therefore, this thesis will explain about radio network initial planning for public safety communication in DKI Jakarta that integrate each agency communications systems into a single private network provider based on cellular system work on 700 MHz which has one central management of information and coordination Planned network is a mobile broadband network that supports multimedia-based services with estimation number of users until 2020. The supporting technology that used are LTE and mobile WiMAX with give analysis about requirement base station capacity and spectrum requirement also give the advantages and disadvantages about LTE and mobile WiMAX implementation. In this Thesis also give the scenario about handling and coordinating public safety system. According the calculation to coverage DKI Jakarta and Kepulauan Seribu area we need 19 base station for LTE and 16 base station for mobile WiMAX and according the scenario every sector on base station needed capacity 9 Mbps for LTE and 10 Mbps for mobile WiMAX on 2010, 10 Mbps for LTE and 12 Mbps for mobile WiMAX on 2015, 19 Mbps for LTE and 24 Mbps for mobile WiMAX on 2020."

"Salah satu kunci dalam penggelaran jaringan 5G adalah tersedianya spektrum frekuensi radio. Namun begitu, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan harus dioptimalkan penggunaannya. Salah satu kandidat pita frekuensi 5G low band adalah pita frekuensi radio 700 MHz. Dengan rencana penambahan pita frekuensi radio, tentu akan menambah beban BHP IPFR yang harus dibayarkan oleh operator seluler. Sehingga, perlu ditentukan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz yang berada pada angka optimal (equilibrium). Dalam penentuan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz ini menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan Cost Reduction (CR). Penelitian mengenai penentuan nilai keekonomian pita frekuensi untuk kandidat pita frekuensi 5G di Indonesia juga pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik shadow pricing dan pendekatan menggunakan formula BHP IPFR N x K x I x C x B. Dari hasil perhitungan, nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) skenario BW 90 MHz adalah sebesar Rp64,08 Miliar. Nilai tersebut mendekati nilai keekonomian pita frekuensi 900 MHz saat ini sebesar Rp63,36 Miliar. Sementara nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz dengan metode Cost Reduction (CR) untuk industri dengan BW 90 MHz adalah sebesar Rp36,81 Miliar. Nilai keekonomian tersebut mendekati nilai keekonomian pita frekuensi 800 MHz sebesar Rp36,68 Miliar. Selanjutnya dilakukan analisis penambahan beban BHP IPFR, perbandingan nilai keekonomian pita frekuensi radio terhadap pendapatan, dan perbandingan nilai keekonomian pita frekuensi radio terhadap EBITDA. Pengenaan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz ditinjau dari kondisi beban BHP IPFR menggunakan metode DCF dan CR masih memungkinkan bagi Operator A dan Operator C untuk mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing. Namun sebaliknya, untuk Operator B, Operator E dan Operator F diprediksi mengalami kesulitan untuk mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing.

---

One of the keys to deploying a 5G network is the availability of a radio frequency spectrum. However, the radio frequency spectrum is a limited resource and should be used optimized. One of the candidates for the 5G low band frequency band is the 700 MHz radio frequency band. The plan to add radio frequency bands will undoubtedly add to the spectrum fee burden that cellular operators must pay. Thus, it is necessary to determine the economic value of the 700 MHz radio frequency band, which is at the optimal value (equilibrium). The Government's policy in the valuation of radio frequency bands can optimize the use of frequency spectrum in Indonesia and realizing a competitive industry for delivering 5G technology services in Indonesia with the economic value approach of frequency bands and the business potential of telecommunications operations in Indonesia. Calculating this radio frequency band uses Discounted Cash Flow (DCF) and Cost Reduction (CR) methods. The 700 MHz frequency band valuation had researched before using the shadow pricing method and BHP IPFR N x K x I x C x B formulas. From the calculation results, the economic value of the 700 MHz radio frequency band using the Discounted Cash Flow (DCF) method, scenario the BW 90 MHz scenario is IDR 64.08 billion. This valuation is close to the current economic value of the 900 MHz frequency band IDR 63.36 billion. Meanwhile, the valuation of the 700 MHz radio frequency band using the Cost Reduction (CR) method for industries with a BW of 90 MHz is IDR 36.81 billion. The valuation is close to the 800 MHz frequency band of IDR 36.68 billion. Furthermore, analyzing the addition of spectrum fee expenses, comparing the valuation of radio frequency bands to revenue, and comparing the valuation of radio frequency bands to EBITDA. Operator A and operator C can optimize the use of the frequency spectrum and could create a competitive industry. On the other hand, Operator B, Operator E, and Operator F will predict experiencing difficulties in optimizing the use of the frequency spectrum and having the ability to create a competitive industry."

"ABSTRACTPropagasi gelombang radio dapat diartikan sebagai proses perambatan gelombang radio dari pemancar ke penerima. Gelombang ini akan merambat melalui udara bebas menuju antena penerima dan mengalami redaman di sepanjang lintansannya, redaman perangkat dan saluran transmisi, sehingga ketika sampai di antena penerima, energi sinyal sudah sangat lemah. Line of sight (LOS) merupakan salah satu jenis propagasi di mana diantara stasiun pengirim dan stasiun penerima tidak terdapat penghalang. Kendala geografis dan kelengkungan bumi menyebabkan adanya keterbatasan untuk transmisi line of sight, namun masalah ini secara umum dapat dikurangi melalui perencanaan, perhitungan dan penggunaan teknologi tambahan. Dalam perencanaan sistem komunikasi radio, kinerja LOS perlu direncanakan cadangan daya akibat fluktuasi sinyal serta analisis kehandalannya. Sistem radio gelombang mikro digital antar titik yang menggunakan frekuensi 13 GHz dengan modulasi 16 QAM, bit rate 140 MBps,dan noise figure 0,7 dB memerlukan daya pancar -4,488 dBm, fading margin sebesar 85,51 dB dan kehandalannya sebesar 99,9999999%."

"Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan.

---

The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference."

"Radio-Frequency Identification (RFID) telah menjadi salah satu segmen teknologi yang memiliki pertumbuhan pesat pada industri pengumpulan data dan identifikasi otomatis. Salah satu bagian terpenting dari sistem RFID adalah power amplifier yang memungkinkan terjadinya transfer daya antara reader dengan transponder untuk melakukan identifikasi. Pada penelitian ini diusulkan power amplifier kelas E untuk aplikasi RFID yang bekerja pada frekuensi 13.56 MHz. Power amplifier pertama kali disimulasikan dengan menggunakan software Advance Desain System (ADS) dan kemudian hasil simulasi difabrikasi. Power amplifier kelas E yang dirancang memiliki kestabilan K sebesar 1.758, return loss masukan (S11) sebesar -23.587 dB, return loss keluaran (S22) sebesar -19.123 dB, gain (S21) sebesar 22.742 dB, VSWR sebesar 1.142, dan PAE maksimal 79.331% pada frekuensi 13.56 MHz. Sedangkan power amplifier hasil fabrikasi memiliki performansi yang cukup berbeda dengan hasil simulasi dimana hasil fabrikasi memiliki return loss masukan (S11) sebesar -14.926 dB, return loss keluaran (S22) sebesar -12.812 dB, dan gain (S21) sebesar 0.852 pada frekuensi 13.56 MHz.

---

Radio-Frequency Identification (RFID) has become a technology segment that growth rapidly in data collecting industry and automatic identification. One of the most important part of RFID system is power amplifier that enable power transfer between reader and transponder for identification purpose.

This research propose power amplifier class E for RFID application at 13.56 MHz frequency’s. The power amplifier is simulated with Advanced Design System (ADS) software then the simulation design is fabricated.

The simulation result of class E power amplifier has stability factor K of 1.758, input return loss (S11) of -23.587 dB, output return loss (S22) of -19.123 dB, gain (S21) of 22.472 dB, VSWR of 1.142, and maximum PAE of 79.331% on frequency of 13.56 MHz.

The fabrication result of power amplifier has a difference performance to the simulation result where the fabrication result has input return loss (S11) of -14.926 dB, output return loss (S22) of -14.926 dB, gain (S21) of 0.852 dB on frequency of 13.56 MHz."

"Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan yang adil dan merata, maka Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembangunan dengan melibatkan pihak swasta antara lain melalui pemborongan pekerjaan. Tulisan ini memuat ketentuan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 700 tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan juga dalam perjanjian pemborongan pemotretan udara vertical antara Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dengan PT. Ramadhan Laras Cipta."

"WAIC adalah sistem komunikasi nirkabel antar perangkat elektronika dalam pesawat. Sistem ini tengah dikaji oleh AVSI, ICAO, dan ITU untuk diaplikasikan dalam penggantian sistem kabel yang redundan. Tahap terakhir yang dikerjakan organisasi terkait dalam pengkajian sistem WAIC ini adalah penentuan frekuensi kerja. Frekuensi 4200- 4400 MHz adalah kandidat terkuat spektrum frekuensi dari sistem WAIC. Frekuensi tersebut digunakan oleh radio altimeter yang fungsinya mendeteksi ketinggian. Skripsi ini menganalisis kompatibilitas sistem WAIC terhadap radio altimeter di frekuensi 4200- 4400 MHz yang dimodelkan dalam interferensi di radio penerima. Empat parameter radio penerima yang dibuat pengujian dalam simulasi adalah frontend overload, receiver desensitization, false altitude report, dan power spectral density. Empat parameter tersebut dimodelkan dalam empat modulasi (QPSK, 16- PSK, GMSK, dan 8- FSK). Pemodelan simulasi ini dibagi menjadi sistem LI (Low Inside) menuju pendaratan dan saat telah mendarat dan sistem HI (High Inside) menuju pendaratan dan saat telah mendarat. Hasil dari simulasi ini menyimpulkan bahwa sistem modulasi QPSK adalah sistem modulasi paling optimal. Hasil simulasi juga menunjukkan interferensi sistem WAIC terhadap sistem radio altimeter di frekuensi 4200- 4400 MHz tidak menimbulkan masalah. Sehingga, frekuensi 4200- 4400 MHz dapat digunakan sebagai spektrum sistem WAIC di masa depan.

---

WAIC is wireless communication system connecting avionics at the airplane. This system is currently assessed by AVSI (Aerospace Vehicle Systems Institute), ICAO (International Civil Aviation Organization), and ITU (International Telecommunication Union) to subsitute cable redundancy in the avionics system. Current stage of the technological development is to determine the bandwidth for WAIC. Frequency 4200- 4400 MHz is mostly recommended for the system. This thesis analyzes the compatiblity of WAIC system to radio altimeter at 4200- 4400 MHz. The compatibility is modelled by the interference of WAIC to radio altimeter receiver. The four parameters of radio receiver are used in the simulation i.e. frontend overload, receiver desensitization, false altitude report, and power spectral density. The four parameters are modelled into four modulations which are QPSK, 16- PSK, GMSK, and 8- FSK. The simulation consists of two conditions which are LI (Low Inside) and HI (High Inside) while each of these condition is also divided into two conditions which are going into landing and after landing. It is found that QPSK is the most optimum modulation system. The results of this simulation show that the interference of WAIC system is not harmful to the radio altimeter. Hence, the frequency 4200- 4400 MHz is suitable for WAIC."

"Penggunaan frekuensi radio sebagai sarana telekomunikasi telah berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Jakarta. Penggunaan kanal frekuensi radio di wilayah Jakarta dapat dikatakan sangat, padat mengingat setiap kanal alokasi frekuensi radio pada setiap layanan yang diperuntukkan diwilayah Jakarta digunakan dan dimanfaatkan secara keseluruhan. Kondisi kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta tersebut menuntut adanya suatu layanan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio dari pemerintah. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balai Monitor Jakarta) sebagai Unit Kerja Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta. Potensi gangguan dan pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta kemampuan monitoring, pengukuran dan validasi penggunaan frekuensi radio, maka Balai Monitor Jakarta perlu menyiapkan suatu strategi untuk memperbaiki kinerja layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio menuju kinerja operasional yang optimal. Dari hasil analisis terhadap organisasi Balai Monitor Jakarta dengan menggunakan eTOM di dapat hasil bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja operasional yang optimal, maka perlu diusulkan penambahan satu Seksi pada struktur organisasi Balai Monitor Jakarta, penambahan formasi SDM sebanyak 46%. Dengan strategi menajemen dengan menggunakan BSC menunjukkan terjadi kenaikan anggaran sebesar 46% bagi belanja pegawai dan operasional serta penyediaan call centre dan loket pelayanan pengaduan penggunaan frekuensi radio. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan Balai Monitor Jakarta dapat memberikan kinerja operasional yang optimal dalam rangka layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta.

---

The use of radio frequencies as a means of telecommunications have grown rapidly, especially in Jakarta. The use of radio frequency channels in the Jakarta area are fully utilized, that each radio frequency channel allocation in each designated region of Jakarta service is used and exploited as a whole. The use of radio frequency density conditions in the Jakarta region demands a service, monitor and control over the use of radio frequencies from the government.

The First Class Radio Spectrum Monitoring Office of Jakarta (Jakarta Monitoring Office), as the Government's Agency has an important role in providing services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area. Potential for interference and violation of the use of radio frequencies and the ability of monitoring, measurement and validation of the use of radio frequencies, The Jakarta Monitoring Office need to prepare a strategy to improve the performance of services, monitoring and controlling the use of radio frequency become to the optimum operational performance.

From the analysis of the organization of the Jakarta Monitoring Office by using the eTom, it can result an important point, that to be able to generate optimal operational performance, it is necessary for the addition of a section on the organizational structure of the Jakarta Monitoring Office and the addition of human formation as much as 46%. In addition, management strategies using BSC showed an increase in the budget by 46% for personnel expenditure and operations and the provision of call center and complaint service counter use of radio frequencies.

Based on that strategies, it is expected that Jakarta Monitoring Office can deliver the optimum operational performance in the context of services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area."

"Permintaan akan layanan jaringan utilitas terus meningkat. Untuk itu pemerintah provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Industri konstruksi adalah industri dengan tingkat kecelakaan kerja paling tinggi. Begitu juga dengan tingkat kecelakaan konstruksi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan kerja kondisi tidak aman yang disebabkan oleh manajemen keselamatan yang kurang baik yang tidak dapat mengidentifikasi risiko keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan manajemen keselamatan konstruksi yang baik dan andal untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada proyek SJUT. Pengaruh manajemen keselamatan akan lebih lebih baik diterapkan sejak fase awal proyek atau fase perencanaan. Konsep perencanaan keselamatan pada fase awal proyek di Indonesia diterapkan berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK yang disebut rancangan konseptual SMKK. Degan kemajuan teknologi sekarang ini, perencanaan keselamatan konstruksi dapat diintegrasikan dengan teknologi komputerisasi yaitu Building Information Modelling (BIM). Oleh karena itu, pengembangan rancangan koseptual SMKK yang terintegrasi dengan BIM dilakukan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan rancangan konseptual SMKK terintegrasi BIM pada proyek pembangunan SJUT yang dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi di Provinsi DKI Jakarta.

---

Demand for utility network services is increasing. As a result, the province government of Jakarta's special capital region is implementing the Integrated Utility Network Facility (IUNF) development program. The construction business has the greatest risk of workplace accidents. Similarly, the rate of building accidents in Indonesia remains extremely high. Unsafe conditions produced by poor safety management that fails to detect construction safety issues effectively are one of the causes of the high prevalence of workplace accidents. As a result, good and dependable construction safety management is required to improve the IUNF project's construction safety performance. Safety management will have a greater impact in the early stages of a project, especially during the planning phase. In Indonesia, the concept of safety planning is implemented during the initial phase of projects based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 10 of 2021 concerning Construction Safety Management System Guidelines, also known as the Conceptual Design of the Construction Safety Management System. Construction safety planning can now be connected with computerized technology, notably Building Information Modeling (BIM), thanks to recent technical breakthroughs. As a result, this study included the creation of a conceptual design for a Construction Safety Management System connected with BIM. The technique employed is qualitative analysis. This study resulted in the conceptual design of an integrated BIM Construction Safety Management System in the IUNF development project, which has the potential to improve construction safety performance throughout the province of Jakarta's special capital region."