Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyediaan energi khususnya bahan bakar minyak adalah besarnya biaya subsidi yang harus ditanggung sehingga mengakibatkan besarnya anggaran belanja negara hingga mencapai Rp. 64, 212 trilyun. Apabila subsidi terus diberikan, maka akan terjadi pemborosan yang sangat besar. Pemerintah melalui Kebijakan Energi Nasional melakukan diversivikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPG. Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena memiliki nilai kalor efektif yang lebih besar dibandingkan minyak tanah, yaitu mencapai 11, 900 kcal/Kg. Pada penelitian ini akan dilakukan studi proyeksi kebutuhan LPG yang akan dilakukan dengan menggunakan tiga skenario, yaitu berdasarkan PDRB, konsumsi perkapita dan Kebijakan Pemerintah yang menegaskan bahwa pada tahun 2015 keberadaan minyak tanah subsidi sudah tidak ada lagi di pasaran. Proyeksi dilakukan sampai dengan tahun 2025 untuk skenario pertama dan kedua. Sedangkan untuk skenario ketiga hanya sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan dilakukan studi ini, maka dapat diketahui proyeksi kebutuhan LPG di Kota Depok sehingga pemerintah melalui PERTAMINA dan pihak swasta dapat melakukan pengembangan infrastruktur LPG Kota Depok untuk memenuhi volume permintaan LPG. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, volume kenaikan permintaan LPG terbesar terjadi pada skenario ketiga, yaitu mencapai 41,696,571 Kg/tahun, sehingga total permintaan LPG untuk Kota Depok mencapai 121,243,098 Kg/tahun pada tahun 2015. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perlu diadakan pengembangan infrastruktur LPG seperti penambahan unit SPPBE dengan kapasitas 50 MT/hari sebanyak enam unit yang sudah harus selesai didirikan dan dapat beroperasi pada tahun 2015 dan juga penambahan tabung LPG volume 3 kg dan kelengkapannya sebanyak 240, 000 set, dengan perkiraan investasi sebesar Rp. 14. 5 milyar/SPPBE dan Rp. 375,000/set tabung LPG. Dari hasil studi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa lokasi yang paling strategis untuk pembangunan SPPBE tersebut adalah di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoran Mas dan juga Kecamatan Sawangan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada letak daerah yang strategis untuk memenuhi suplai LPG ke daerah sekitarnya hingga mencakup seluruh wilayah Depok bahkan wilayah sekitar yang berada di luar Depok. Berdasarkan proyeksi dengan skenario ketiga ini, harus dilakukan juga penambahan agen LPG sebanyak _ 30 agen besar supaya distribusi LPG ke konsumen lancer sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan LPG.

---

The struggle the government faces in supplying energy, especially oil, is mainly in subsidizing its price which has to be bore and cost the country's budget up to Rp. 64,212 trillion. If the subsidy continues to be given, there will be a high dissipation. The government diversifies energy through National Energy Policy to lower the high usage of oil especially petroleum to be diversified to LPG. The usage of LPG could increase energy usage efficiency because LPG more effective heat value compared to petroleum that reaches 11,900 kcal/Kg.

This research studies the projection of LPG needs in relation with petroleum usage conversion in Depok. The projection is done in three scenarios, the scenarios of which are based on GDP, consumption per capita, and Government Policy. The projection is estimated until year 2025 for the first and second scenarios. The third scenario is projected until year 2015 as the Government Policy runs until year 2015. Through this study the projection of LPG needs in Depok could be estimated so that the government through PERTAMINA and private sectors could anticipate Depok's LPG infrastructure development to fulfill LPG's volume demand which soared as the impact of the conversion program.

Based on this research, the highest increase in demand volume of LPG occurred in the third scenario, which reached 41,696,571 Kg/year, hence the total demand of LPG in Depok reached 121,243,098 Kg/year in year 2015. To fulfill those demand, the development of LPG infrastructure need to be started i.e. adding LPG station units with 50 MT/day capacity amounted to six stations. These six LPG stations should be established and commence operation in year 2015. In addition, it is needed to provide additional 240,000 sets of 3 kg LPG tubes with investment Rp. 1.4,500,000,000/station and Rp. 375,000/LPG tubes unit.

From this research it is concluded that the most strategic locations to build the LPG stations are in Cimanggis, Sukmajaya, Pancoran Mas and Sawangan. The selection was based on strategic location that could fulfill LPG supply to its surrounding areas that would cover Depok and even areas outside Depok. Based on the third scenario projection, addition of LPG agents should also be supported amounted to approximately 30 big agents so that the LPG distribution to consumers could be done evenly in order to prevent scarcity of LPG."

"Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG terhadap ketahanan keluarga masyarakat sebagai sasaran kebijakan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendidtribusian, dan penetapan harga Liquefied Pctrolium Gas tabung 3 kg. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan komparatif. Operasional penelitian menggunakan survey melalui angket dan diperdalam dengan wawancara serta studi kepustakaan. Angket diberikan kepada masyarakat sebagai sampel penelitian yang berjumlah 191 keluarga sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipilih secara cluster sampling dengan menetapkan 7 kecamatan dari 10 kecamatan serta dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang terdiri atas jenis kelamin, pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan di Jakarta Timur. Adapun analisis data korelasi dilakukan dengan Korelasi Product Moment dan Kendall Tau, serta analisis perbandingan dengan Uji Paired Sample T Test. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan skor 76 % dari skor yang diharapkan; 2) Ketahanan keluarga pada pemakaian minyak tanah (sebelum dilaksanakan konversi) memiliki skor 61 % dari skor yang diharapkan; 3) Ketahanan keluarga pada pemakaian LPG (setelah konversi dilaksanakan) mencapai skor 67 % dari skor yang diharapkan; 4) Perbandingan ketahanan keluarga pemakaian minyak tanah dan LPG secara nyata berbeda, yang berarti bahwa pemakaian LPG secara umum berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG belum sepenuhnya terlaksana sesuai tujuan, khususnya pada kebijakan pembagian paket perlengkapan LPG, yakni sebagian masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan paket pembagian, sementara im beberapa masyarakat yang kurang membutuhkan mendapatkan pembagian. Dalam hal pemakaian LPG meskipun secara keseluruhan pemakaian LPG lebih menjamin untuk peningkatan ketahanan keluarga, namun aspek keamanan pemakaian LPG masih menjadikan kendala dibandingkan dengan pemakaian minyak tanah. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan umtuk memperoleh tujuan kebijakan yang lebih optimal.

---

This research focussed at policy impact of kerosene conversion to LPG to resilience of public family as policy target in Kota Administrasi Jakarta Timur. The policy has been specified by govemment through Peraturan Presiden Nomor 104 The year 2007 about supply, distribution, and pricing Liquefied Pctroiium Gas tube 3 kg. This research is including quantitative research with comparative and descriptive design.

Research operational applies survey through enquette and deepened with interview and bibliogaphy study. Enquette given to public as research sample which amounts to 191 families as policy target. Public is selected in cluster wmpling by specifying 7 District out of 10 Districts and by paying attention to public characteristic consisted of gender, education, earnings and work type in Jakarta Timur. As for correlation data analysis is done with Korelasi Kendall Tau and Product Moment and comparative analysis with Uji Paired Sample Test.

From inferential analysis that : 1) Execution of kerosene conversion to LPG can run with score 76 % lifom score expected; 2) Resilience of family at kerosene usage ( before executed [by] conversion) has score 61 % fiom score expected; 3) Resilience of family at usage LPG ( after conversion is executed) reaehs score 67 % from score expected; 4) Resilience comparison of usage family of kerosene and LPG manifestly difers in, is meaning that usage of LPG in general aH`ects positive of resilience bound of family compared to kerosene usage.

Things required to is paid attention is that execution of policy of kerosene conversion to LPG has not fully is executed according to purpose, especially at policy division of supply package LPG, namely some of requiring publics has not got division package, meanwhile some publics that is unsatisfying requirw gets division. In the case of umge of LPG though as a whole usage of LPG is more guarantyingly for improvement of resilience of family, but usage security and safety aspect of LPG still making constraint compmed to kerosene usage. Therefore is required stages;steps to improve;repair execution of policy and obtain purpose of policy which more optimal."

"ABSTRAKSejak Tahun 2007 Pemerintah melakukan upaya diversifikasi energi dengan mengeluarkan Kebijakan Konversi Minyak Tanah Mitan ke Liquified Petroleum Gas LPG . Kebijakan Konversi Mitan ke LPG 3 kg tersebut diiringi dengan pembangunan infrastruktur depot LPG, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji SPPBE/SPBE , dan lembaga penyalur/agen baik oleh BUMN maupun oleh swasta. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan jumlah ideal SPPBE/SPBE LPG 3 kg dan Penyalur/Agen LPG 3 kg di wilayah Kotamadya Depok dan untuk mendapatkan gambaran nilai keekonomian dan jumlah volume penyaluran minimum pada tingkat yang wajar dalam bisnis SPPBE/SPBE dan Penyalur/Agen LPG 3 kg di wilayah Kotamadya Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Analisis Keekonomian,Analisis Sensitivitas terhadap volume penjualan LPG 3 kg per hari, maupun terhadap CAPEX. Dalam analisis keekonomian diperoleh bahwa proyeksi volume penjualan untuk tahun 2021 sebesar 64.465 MT/tahun, dan ditetapkan nilai IRR = MARR sebesar 13 , i= 10 . Dari Analisis Keekonomian dengan ketiga skenario, investasi dinilai layak apabila skenario 1 volume penyaluran minimum adalah 55 MT/hari, skenario 2 volume penyaluran minimum adalah 44 MT/hari, dan skenario 3 volume penyaluran minimum adalah 35 MT/hari. besarnya CAPEX dan volume penyaluran LPG 3 kg per hari mempengaruhi besarnya IRR, NPV dan PBP dari pembangunan SPPBE dan Penyalur/Agen LPG 3 kg. Untuk Penyalur/Agen LPG 3 kg di Kota Depok diperoleh keekonomian minimum penjualan per hari yaitu 1.120 tabung dan maksimum penjualan 5.600 tabung.

---

ABSTRACT Since 2007 the Government has made an energy diversification by implementing Policy the Conversion of Kerosene to Liquified Petroleum Gas LPG . The Conversion Policy to LPG 3 kg was accompanied by the construction of LPG storage infrastructure, the LPG Bulk Filling and Transport Station SPPBE SPBE , and distributor agent both by state owned companies and by the private sector. The aim of this research is to get ideal amount of SPPBE SPBE LPG 3 kg and LPG 3 kg Distributor Agent in Depok city region and to get an overview of economic value and minimum volume of distribution at a reasonable level in SPPBE SPBE business and LPG Distributor Agent 3 kg in the Depok city. The research method used is data collection, economic analysis, sensitivity analysis on LPG sales volume of 3 kg per day, and to CAPEX. In the economic analysis, the projection of sales volume for the year of 2021 is 64,465 MT year, and IRR MARR value is 13 , i 10 . From the Economic Analysis with the three scenarios, investment is considered feasible if the scenario 1 minimum sales volume is 55 MT day, scenario 2 minimum sales volume is 44 MT day, and scenario 3 minimum sales volume is 35 MT day. The magnitude of CAPEX and the distribution volume of 3 kg LPG per day affect the magnitude of IRR, NPV and PBP from the development of SPPBE and distributor Agent LPG 3 kg. For Distributor Agent 3 kg LPG in Depok City, the minimum economical sales per day is 1,120 tubes and maximum sales of 5,600 tubes. "

"Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2007 dinyatakan sebagai sebuah kebijakan strategis yang benar dalam menangani permasalahan kenaikan harga minyak internasional yang tidak terkendali. Namun tampaknya pemerintah terlalu panik bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan konversi secara tiba-tiba. Kebijakan minyak tanah ke batu bara yang seharusnya dilakukan, ternyata tiba-tiba digantikan oleh kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG). Perhitungan yang teliti dan implementasi yang dilakukan ternyata tidak berjalan secara optimal, sehingga masih memicu permasalahan dalam masyarakat. Perumusan kebijakan seharusnya dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai aktor dalam perumusan kebijakan, termasuk keterlibatan aktor politik."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui variabel determinan jumlah permintaan minyak tanah di 30 propinsi di Indonesia pada tahun 2004, dengan tujuan melihat keberhasilan kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG dalam rangka penghematan APBN. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Permintaan, metode Ordinary Least Square. Dari penelitian ini diketahui bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan pada jumlah permintaan minyak tanah (Kt) yaitu harga minyak tanah itu sendiri (PKt), pendapatan per kapita (Y/cap) dan jumlah permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya (Kt-1).Berdasarkan kenyataan jumlah permintaan minyak tanah saat ini tahun 2008, yaitu tahun setelah konversi berjalan, jumlah permintaan minyak tanah menurun jika dibandingkan dengan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus atau tidak ada konversi minyak tanah ke LPG. Dengan kata lain, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan pemerintah sampai saat ini berhasil. Namun total penghematan APBN yang dicapai pada tahun 2008 tidak sesuai dengan target pemerintah di awal kebijakan konversi minyak tanah ke LPG dijalankan."

"ABSTRAKHarga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang terus naik berpengaruh secara langsung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah untuk konsumsi BBM dalam negeri menyebabkan defisit anggaran pada APBN. Beban subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah tersebut akan makin besar seiring dengan kenaikan harga BBM di pasar internasional yang pada akhirnya akan makin membebani APBN. Berkaitan dengan makin tingginya beban subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah, maka pemerintah merencanakan pengembangan pola substitusi sumber energi alternatif.Pemerintah mentargetkan untuk menghapus subsidi kerosene (minyak tanah) secara bertahap dan menggantikannya dengan pemberian subsidi liquefied petroleum gas (LPG). Program substitusi dari kerosene (minyak tanah) ke LPG tersebut didasari dengan fakta bahwa trend konsumsi energi rumah tangga dunia terutama di Asia didominasi oleh penggunaan LPG dan juga dari perhitungan beban subsidi yang ditanggung pemerintah ternyata akan lebih kecil jika subsidi dialihkan kepada penggunaan LPG. Perhitungan perbandingan besarnya subsidi kerosene (minyak tanah) dengan LPG disimulasikan dalam perhitungan model keekonomian yang hasil perhitungannya menunjukkan potensi penurunan subsidi yang akan ditanggung pemerintah dengan adanya program peralihan ke LPG sebesar Rp 15,02 trilliun / tahun. Adapun perhitungan point of supply dari rantai suplai dan distribusi LPG pertamina nasional turut disajikan yang hasil akhirnya menampilkan harga jual keekonomisan LPG pertamina nasional tanpa subsidi ke konsumen sektor rumah tangga sebesar Rp 7.231,81 / Kg.Sehubungan dengan program substitusi tersebut dilakukan analisis pembangunan jaringan moda distribusi LPG. Langkah-langkah yang dilakukan adalah perancangan program substitusi pemerintah daerah dengan target dan waktu pencapaian, melakukan sosialisasi penggunaan LPG, analisis respon masyarakat pengguna, dan menyusun sistem distribusi dari Pertamina ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sampai ke agen penjualan. Pada studi ini ditampilkan perhitungan nilai tambah pengembangan penggunaan LPG dari sudut pandang peluang pendirian usaha transportasi darat pendukung SPBBE bagi pihak swasta. Dari hasil simulasi perhitungan indikator kelayakan ekonomi diperoleh nilai IRR untuk usaha transportasi SPPBE sebesar 32,76% dan nilai NPV Rp 110.391.320,95 dengan jangka waktu Pay Out Time hanya 2,6 tahun sehingga peluang usaha transportasi SPPBE dinyatakan layak untuk dijalankan.

---

ABSTRAK

The ongoing world fuel price hike directly affects Indonesia economy. The subsidy given by the government for domestic fuel consumption created deficit in the State Budget. Subsidy given by the government will increase hand in hand with the fuel price hike in the international market, which will then eventually, give more burdens to the State Budget.

Given the condition, the government then developed a plan of alternative energy source substitute pattern. Indonesia government targets itself to eliminate kerosene subsidy in stages and replace the subsidy into liquefied petroleum gas (LPG). Substitution program from kerosene to LPG is based on the fact that the world?s household energy consumption trend, particularly in Asia, is dominated by the use of LPG. Another fact comes from the calculation that shows that subsidy given by the government will be less if the subsidy is directed to LPG.

The calculation on kerosene to LPG subsidy comparison is simulated in the economy model and the results shown that the potential government subsidy retrenchment of using LPG instead of kerosene will be Rp 15,02 trillion / year. The yield of point of supply calculation from the supply chain and LPG distribution indicate that the economical sales price of LPG without subsidy given to the household sector consumers is Rp 7.231,81 / Kg.

This study then conducted LPG distribution network development analysis to apply the substitution program. Steps taken are local government substitution program planning that is targeted by time and achievements, socialization of LPG use, analysis of consumers? response and development of distribution system from Pertamina to the LPG Station (SPPBE) and to the sales representative agents. LPG use development added value calculation of land transportation business provider from the perspective of private sector as the supporter of LPG station is also provided in this study. From the simulation of economic feasibility calculation presents that the value of IRR for LPG trucking business is 32,76% with NPV value Rp 110.391.320,95 and Pay Out Time is only 2,6 years. As a conclusion, all of those results indicate that the LPG trucking business opportunity is feasible to be implemented."

"Dilema pada pembangunan kota salah satunya berfokus pada urgensi kebutuhan akan infrastruktur, seperti sarana transportasi.  Sayannya, pembangunan infrastruktur ini menyebabkan harga tanah disekitarnya menjadi naik secara signifikan.  Studi mengenai pembangunan infrastruktur terhadap harga tanah sebagai komponen dominan pembentuk harga rumah masih sangat minim, riset ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antar pembangunan infrastruktur, harga tanah dan harga rumah. Dengan menganalisis NJOP, sebaran jalan dan komersil tadi ini menemukan bahwa semakin tinggi nilai sebuah lahan, maka aksessibilitas dan konektivitasnya akan semakin tinggi Kemudian dengan penelusuran metode kualitatif, studi menemukan adanya fenomena ekonomi biaya tinggi yang turut berpengaruh menaikkan harga lahan, ditambah lagi eksistensi makelar tanah yang dapat mengatur harga tanah berdasarkan kepentingan pribadinya.  Berdasarkan hasil tersebut pemerintah diharapkan mempertimbangkan jenis aksesibilitas dan konektivitas jalan raya serta mengupayakan menghapuskan biaya tidak resmi serta keberadaan makelar tanah untuk mengontrol harga tanah dan rumah.

---

One of the dilemmas of urban development is the urgency to built infrastructure, such as transportation. Unfortunately, this infrastructure development caused the surrounding land prices to increase significantly. Studies on infrastructure development effect on land prices as the dominant component of housing prices on the literature are not widely conducted yet.  This research aims to reveal the relationship between infrastructure development, land prices and housing prices. After Analyzing the NJOP, distribution of roads and distribution of commerce, this study found that the higher the valuation of a land means higher accessibility and connectivity. Then, executing qualitative methods, we found a phenomenon of high-cost economy which also had an effect on increasing land prices. Moreover, the existence of land brokers who can set the price of land based on his personal interests, worsen the market price of land and housing. Based on these results, it is recommended for the government to carefully consider the type of accessibility and connectivity of a land, and seek to eliminate high-cost economy and the existence of land brokers to control land and housing prices."

"ABSTRAKldquo;Studi Pembangunan Infrastruktur CNG Mother Station di Universitas Indonesia untuk Sektor Transportasi Umum di Wilayah Universitas Indonesia dan Kota Depok. rdquo; Saat ini di Kota Depok baru tersedia satu stasiun pengisian bahan bakar gas yang beroperasi, yaitu di Jalan Margonda dengan kapasitas 1 MMSCFD Juta Standar Kaki Kubik Per Hari atau lebih kurang 30.000 setara liter premium. Berdasarkan perhitungan ESDM pada tahun 2016, jumlah SPBG yang ada di Depok saat ini masih kurang dan setidaknya memerlukan 3 infrastruktur SPBG tambahan. Pada tahun 2008, UI memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah maupun PTN dengan Pola Keuangan BLU Badan Layanan Umum . Sehingga UI bermaksud ingin memanfaatkan lahan di area kampus sebagai lokasi pembangunan infrastruktur SPBG yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2017. Studi kelayakan investasi pembangunan infrastruktur SPBG UI dipengaruhi oleh ketetapan: aspek potensi supply demand dan aspek teknis yang penentuannya menitikberatkan konsep kampus hijau bagi wilayah UI, Kota Depok. Sehingga studi ini juga menguji perbandingan besarnya kontribusi lingkungan terhadap dampak emisi CO2 yang dihasilkan oleh transportasi umum di wilayah UI pada saat sebelum dan sesudah pembangunan infrastruktur SPBG UI. Berdasarkan hal tersebut, diproyeksikan jumlah pertambahan per jenis kendaraan umum pada skenario 1 dengan persamaan regresi linier y = -5195 3x, dan prediksi total kenaikan sebesar 3 per tahun. Penentuan lokasi dan alat-teknologi melalui metode AHP Analisis Hirarki Proses secara berturutan diperoleh, sbb: Lokasi terpilih lokasi B 0,44 ; Alat yang digunakan Turbin Gas Meter 0,34 , Regenerative Desiccant Dryers 0,5 , Reciprocating Compressor 0,45 , Gas Storage Tube 0,39 , dan Nanobox Dispenser 0,37 dengan sistem pengisian SPBG UI sistem fast fill. Analisa kelayakan menunjukkan bahwa skenario 1 merupakan skenario ynag dinyatakan layak dengan NPV sebesar Rp 4.566.819.808-. Dan melalui analisis sensitivitas diketahui bahwa terdapat perubahan nilai NPV saat terjadi penurunan prosentase demand yang menyebabkan investasi dinyatakan tidak layak dan menarik bagi investor.

---

ABSTRACTStudy on The Development of CNG Mother Station Infrastructure at University of Indonesia for Public Transportation Purposes in University of Indonesia and Kota DepokKota Depok now has one CNG station that is located on Jalan Margonda with capacity of 1 MMSCF million Standard cubic feet Per day or equivalent 30,000 lsp liters of premium . Based on the calculation of Kementerian ESDM, 2016, the number of existing CNG station at Depok currently still lacking and need to be built at least 3 SPBG more. In 2008, UI has a broader autonomy compared to Government Work Units as PTN or State University which has financial patterns BLU unit for public service . So that UI is prolonged to make a property use in the campus area according with Masterplan that will be implemented the UI CNG station in 2017. Feasibility study of investment infrastructure development CNG station is affected by the ordinance of supply demand and the technical aspects of that predestination concerns the concept of a green campus for the area of UI, Depok. So this study also tested the comparison of the magnitude of the contribution of the environment against the impact of CO2 emissions generated by transport on the area of UI at the time before and after the construction of the infrastructure of UI CNG station. Based on the foregoing, the projected amount of transportation units was increasing by years on the scenario through linear regression equation methods model equations of the line y 5195 3 x, and rising forecasting is about 3 per year. The determination of the location and the tools of technology through AHP method Analytical Hierarchy Process for successive obtained, such as selected locations that is location B 0.44 Tools used purposed Gas turbine meters 0.34 , Regenerative Desiccant Dryers 0.5 , Reciprocating Compressor 0.45 , Gas Storage Tube 0.39 , and Nanobox Dispenser 0.37 for the upcoming technology with the charging system is fast fill. Feasibility analysis prove that the best case scenario is only best scenario that declared feasible with the NPV of Rp Rp 4.566.819.808 . And through the analysis of the sensitivity it is known that there are changes to the value of NPV and IRR when the price drops demand that cause the investment was declared not viable and attractive to investors. "

"Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan tender sebagai bahan kajian utama. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi minyak tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diputus secara sah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat mengenai praktik persekongkolan tender dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis juga melihat permasalahan dalam hal bagaimana pembuktian KPPU dalam penerapan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.

---

This thesis explores practices of unhealthy business competition and monopoly regulated by Law Number 5 and the year of 1999 by highlighting the case of Abuse of Tender Regulation as the main assessment. Included in the study is the case of Procurement Procedure for the government institutions. Case studies among others, tendering process for construction and procurement in the Directorate General of Oil and Gas in the Conversion Program from Oil to Natural Gas which was pleaded as unlawfully against the article 22 Law number 5 and the year of 1999 by Regulatory Commission for Business Competition ( KPPU ).

Normative Research Method is adapted by focusing on practices of tender conspiracy within the frame of law of business competition in Indonesia. Problem of vindication in court by KPPU and in applying the Regulation of Article 22 Law Number 5 the year of 1999 in the decision by KPPU is in fact, in accordance with the Business Competition Regulation in Indonesia."

"Pemakaian minyak tanah sebagai sumber energi yang paling banyak digunakan dalarn rumah tangga telah mengakibatkan masalah finansial yang memberatkan Anggaran Pendapntan Belanja Negara (APBN) berupa subsidi yang harus ditanggung oleh pemerin!ah. Harga minyak dunia yang semakin tinggi membuat subsidi semakin besar sehingga pemerintah berusaha melakukan pengurangan suhsidi. Pengurangan subsidi tersebut diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan konversi minyak tanah ke bahan bakar Liquid Petroleum Gas (LPG). Pemerintah menyatakan bahwa rumah tangga yang mengkonsumsi LPG akan mendapatkan keuotungan karena LPG dianggap lebih murah, lebih hemadan lebih efisien.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program konvcrsi minyak tanah terhadap welfare rumah tangga dengan melakukan penghitungan terhadap consumer surplus. Apabila terdapat seHsih yang berni1ai positif antara consumer surplus dalam penggunaan minyak tanah dengan consumer surplus dalam penggunaan LPG artinya ada kenaikan welfare masyarakat. Data yang digunakaan adalah data Survey Ekonomi Nasionat (Susenas) 2005 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan penelitian dibatasi pada lima propinsi yang ada di pulau Jawa.Pengolahan data dilakukan dengan ana!isis regresi setelah terlebih dahulu menerapkan beberapa perlakuan pada data untuk mengatasi masalah, quality effect, quantity premium dan selectivity bias. Prosedur yang diterapkan adalah penghitungan instrumental variable dan Heckman two-step procedure. Regtesi dilakukan dengan metode Ordinary Least Square terhadap model double log.Penghitungan pada flmgsi demand energi rumah tangga yang didapat dari basil regresi menyatakan bahwa terdapat seHsih yang bernilai negatif antifa consumer surplus pada saat masyarakat menggunakan minyak tanah dengan consumer surplus pada saat menggunakan LPG. Dengan kata Jain, berdasarkan data Susenas 2005 masyarakat mengalami penunman kesejahteraan ketika beralih dari mengkonsumsi minyak tanah ke LPG. Hal ini dapat terjadi karena harga LPG masih lebih mahal dibandingkan dengan harga minyak tanah."