Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kasus tertentu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Tesis ini membahas penyebab terjadinya penolakan terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten oleh Notaris, dan langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris guna mengatasi penolakan tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan tersebut karena Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) belum mengakomodasi sepenuhnya peraturan di bidang pasar modal, dan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis.

---

Capital market is one of the sources for company's funding and one of the choices for people to invest their funds. Activities in the capital market is about securities trading, one of which is warrants issued accompanying the stocks in an initial public offering. If the warrant is exercised by the owner, Notary may run into an obstacle in submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia about the increasing paid in capital of the company. In some cases, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia shall reject the notification about the amendments of the company's charter by the Notary.

This thesis discusses the cause of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the notification about the amendments of the company's charter submitted by Notary, and presents method for the Notary to overcome the rejection. The research conclude that the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the amendments of the company's charter submitted by Notary is caused by the fact that the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) has not yet accommodated the regulation in capital market thoroughly, and the method for the Notary to overcome the rejection is by doing correspondence to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method of research is juridical normative, with qualitative data analysis method and descriptive type of research, which produces a descriptive analytical research."

"Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka kepada publik tanpa terkecuali. Prinsip rahasia jabatan yang artinya adalah Notaris harus merahasiakan seluruh isi akta dan keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pasar modal, tidak terkecuali Notaris. Hal ini tentu membingungkan bagi Notaris karena Notaris tentunya memiliki kewajiban untuk menyerahkan akta-akta yang dibuatnya kepada otoritas pasar modal (dalam hal ini Bapepam-LK) atau pihak lain yang terkait. Prinsip rahasia jabatan juga terkait dengan masalah perdagangan orang dalam dalam pasar modal. Notaris pasar modal sebagai pihak yang turut serta sejak awal-akhir suatu transaksi tentunya memiliki Informasi Orang Dalam. Hal ini yang harus dicermati oleh Notaris yakni supaya dapat menjaga informasi tersebut sehingga tidak melanggar prinsip rahasia jabatan.

---

The principle of professional confidentiality which sets out in the Notary’s Code of Conduct must be adhered by all Notaries including Notary who practices in the field of capital market. The Capital Market fields is stick to the Principle of Transparency (disclosure) in which all transactions that occur in this field should be open to the public without any limitation and exception. The Principle of Professional Confidentiality means a notary must keep the entire contents of the deed, and the information he/ she gained during the drafting of the deed and it’s contrary to the disclosure principle that should be implemented by all professions in capital market sector, including but not limited to Notary. It is certainly confusing for Notaries because Notaries certainly have an obligation to hand over the deeds that were made related to the transactions ​​to the capital market authority, in this case is the Capital Market Supervisory Board (Bapepam-​​LK). The principle of Professional Confidentiality also issues related to insider trading in the stock market. Capital market Notary as well as those who participated from the beginning to the end of a transaction must have an inside information. It is needed to be observed by the notary in order to keep such information as a secret so as not to violate the Principle of Professional Confidentiality."

"Komunikasi serta publikasi merupakan salah satu elemen penting dari tahapan pelaksanaan penawaran umum saham perdana atau yang biasa disebut juga dengan Initial Public Offering (IPO). Oleh sebab itu keberadaan seorang Public Relations ataupun Corporate Secretary di dalam struktur organisasi perusahaan yang akan rnelakukan lPO sangatlah dibutuhkan, untuk membuat suatu strategi PR guna mendukung pelaksanaan IPO. Tidak ada model strategi PR yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan IPO perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan, yang akan melakukan IPO, di dalam membuat strategi komunikasi dapat menggunakan model-model strategi komunikasi yang sudah ada. Selain melakukan analisa terhadap situasi, analisa organisasi serta analisa publik, ada 3 (tiga) hal utama lainnya yang harus diperhatikan pada saat membuat strategi PR, yaitu: menentukan tujuan program, mengetahui sumber daya yang dimiliki dan mengetahui reputasi perusahaan. Ada beberapa hal yang berpotensi menjadi hambatan dan harus diperhatikan ketika menerapkan strategi PR pada perusahaan jasa kesehatan yang akan melakukan IPO, yaitu ketika menerapkan strategi media relations atau media communications strategy dan kemungkinan terjadinya lack of communication antara perusahaan dengan karyawan. Hendaknya dibuat langkah-langkah antisipatif agar hambatan-hambatan yang ada tidak menjadi sesuatu hal yang menganggu proses implementasi strategi PR.

---

Communication and publication are important elements in conducting an initial public offering (IPO). For that reason, it is imperative to have a Public Relations or Corporate Secretary in the company?s organizational structure in order to formulate a PR strategy to support the IPO. There are no specially designed models of PR strategies to support IPO for health services companies. To conduct the IPO, those particular companies can utilize the existing models of the communication strategies. In addition to the analyses of the situation, organization and public, there are three primary issues to be noted in formulating a PR strategy, which are: determining the objectives of the program, familiarizing the resources and diagnosing the organizations reputation. There are several issues that may become obstacles and should be noted when applying PR strategies for health services companies that are about to conduct IPO, which are media relations strategies or media communications strategies and the possibility of any lack of communications between the company and its employees. Anticipated measures should be prepared for obstacles that may disrupt the implementation of the PR strategies."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan akta RUPS dimana belum terpisahkannya harta peninggalan berupa saham perseroan tidak dapat dibatalkan oleh penggugat karena bukan merupakan pemilik sah saham perseroan, namun pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan sebagai ahli waris yang berhak atas saham tersebut. Dan dalam hal ini Notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta RUPS tersebut harus bertanggung jawab secara administratif maupun secara keperdataan. Notaris dalam pembuatan akta RUPS suatu perseroan, menurut penulis harus bekerja secara profesionalitas, jujur dan saksama, karena Notaris merupakan jabatan yang berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan, sehingga harus bertanggungjawab baik secara administrasi maupun secara keperdataan.

---

This thesis discusses the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders related to the unresolved inheritance in the form of the company share by the heir of the company shareholder and responsibility of aNnotary Public in making the deed of the Annual General Meeting of Shareholders. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study is that the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders where on of the shares is not yet be resolved by the heir of the company shareholder can’t be canceled by the plaintiff because they are not the legitimate shareholders, however the cancelation can be done by filing a lawsuit as the legitimate heir of the share. In this case, a Notary Public that made a negligence mistake in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must be accountable both administratively and civilly. In writer’s perception, a notary public in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must work in professionally, honestly and impartial manner, because a Notary Public is a position based on high morality and integrity. A Notary Public PPAT in carrying out its duties and authorities is required to always be careful and check the truth of the data provided, so it must be accountable both administratively and civilly."

"Isu globalisasi terus berkembang dan semakin terasa wujudnya dalam dekade 90-an dan merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka mencari dana untuk ekspansi bisnisnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana tersebut adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan dengan menjual sebagian dan/atau menerbitkan saham baru kepada masyarakat atau disebut juga Initial Public Offering (IPO) Saham. Dengan IPO tersebut, maka perusahaan akan mendapat uang tunai yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan IPO, diperlukan beberapa lembaga atau pihak untuk menjadi mitra perusahaan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memajukan peranan panting dalam mengembangkan dan memajukan proses IPO di Indonesia. Peran Notaris diperlukan karena profesi ini berfungsi untuk memenuhi keinginan para pihak di Pasar Modal dalam pembuatan akta-akta Otentik baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam rangka IPO tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal antara lain persyaratan yang harus dipenuhi agar Notaris dapat menjalankan fungsi sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal serta wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab Notaris terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas peranan akuntan publik dalam proses penawaranumum perdana saham PT MGP yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil,pakaian dan alas kaki. Peranan akuntan publik dianalisis di tahapan prosespenawaran umum perdana saham dan perngaruhnya terhadap PT MGP. Hasilanalisis menjelaskan KAP TCP berperan dalam melakukan audit atas laporankeuangan dan mereviu bagian dari prospektus yang disusun sebagai persyaratanpenawaran umum perdana.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the role of public accountants in the process ofthe initial public offering of PT MGP`s shares which are engaged in the trade oftextiles, clothing and footwear. The role of public accountants will be analyzed atthe stage of the initial public offering process and its impact on PT MGP. Theresults of the analysis explain that KAP TCP has a role in conducting audits offinancial statements and reviewing parts of the prospectus which are compiled asrequirments for the initial public offering of PT MGP`s shares."