Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasangan yang menikah antarbudaya kerap mengalami perselisihan yang menimbulkan stres internal minor dalam hubungan. Pada hubungan pernikahan, pengaruh negatif stres internal minor terhadap kepuasan pernikahan tidak hanya memengaruhi individu, namun juga pasangannya. Data diambil dari 45 pasang suami istri yang menikah antarbudaya, berasal dari daerah Jabodetabek, Bandung, dan Pekanbaru. Analisis data dilakukan menggunakanActor-Partner Interdependence Model pada aplikasi APIM_SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres internal minor individu memengaruhi kepuasan pernikahan individu secara negatif (p istri = 011, p suami = 018), namun tidak memengaruhi kepuasan pernikahan pasangan.

---

ABSTRACTIntercultural couples face cultural conflicts inside their marriage, resulting in internal minor stress. Stress as dyadic phenomenon-commonly found in marriage-affects both individuals inside their relationship. As a result, couples experience low levels of marital satisfaction. 45 intercultural couples from Jabodetabek, Bandung, and Pekanbaru completed this study. The highlight of this study was the use Actor-Partner Interdependence Model in data analysis, using the APIM_SEM app. The result from this study implied that internal minor stress affected marital satisfaction in an individual level (p = .011 for wives, p = .018 for husbands). No significant effects were found in partner-effect."

"ABSTRAKHubungan antara etnis pribumi dan Tionghoa yang seringkali diwamaikonflik menandakan bahwa usaha asimilasi yang dilaksanakan oleh pemerintahbelum memuaskan. Salah satu upaya mempermudah proses asimilasi antara duagolongan etnis tersebut adalah melalui perkawinan campur. Namun, perbedaan latarbelakang budaya dalam perkawinan campur dapat menimbiilkan konflik bagipasangan sehingga diperlukan strategi coping yang tepat untuk mengatasinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi coping yang digunakan wanitaetnis Tionghoa dalam mengatasi konflik budaya dengan suaminya yang pribumi.Masaiali-masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan campur antara lain,komunikasi, perbedaan nilai, dan hubungan dengan keluarga (Markoff, dalam Tseng,McDermott, & Maretzki, 1977). Strategi coping yang dapat digunakan untukmengatasi masalah tersebut terbagi dalam kategori problem-focused coping ataucoping terpusat-masalah, emotion-focused coping atau coping terpusat-emosi, dangabungan keduanya (Lazarus, Folkman, Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986 dalamBird & Melville, 1994).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkanpeneliti mendapatkan penghayatan subyek mengenai strategi coping yang digimakandalam menyelesaikan terjadinya konflik berlatar belakang budaya dalam perkawinan campur. Pemilihan subyek sebanyak 3 orang menggunakan salah satu pedoman yangdiuraikan oleh Patton (1990), yaitu pemilihan subyek berdasarkan teori atauberdasarkan konstruk operasional. Pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan metode wawancara dan didukung oleh metode observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subyek jarang mengalami konflikdengan suami mengenai perbedaan budaya. Namun, bila teijadi konflik, ketigasubyek menggunakan strategi coping yang berbeda untuk mengatasinya. Subyek ENcenderung menggunakan strategi coping terpusat-masalah, sedangkan subyek LIlebih cenderung menggunakan coping teipusat-emosi dan mengalah. WL sendirimenggunakan kedua cara coping tersebut secara bergantian, tidak ada satukecenderungan tertentu.Kurang nampaknya konflik budaya dalam penelitian ini mungkin disebabkanoleh perbedaan budaya yang tidak terlalu jauh antara subyek dan suaminya, sepertidalam kasus WL dan IN. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dicari pasangansubyek yang kebudayaannya memang iaub berbeda agar gambaran konflik danstrategi coping yang digunakan terlihat lebih jelas dan nyata. Berdasarkan analisishasil penelitian, disarankan agar pasangan perkawinan campur menggunakan strategicoping terpusat-masalah untuk mengatasi konflik budaya karena strategi coping inimembantu pasangan untuk menyelesaikan perbedaan budaya di antara keduanya,tidak sekadar mengurangi tekanan akibat adanya perbedaan tersebut."

"Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang yang menikah tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan hukum terkait dengan adanya perkawinan campuran tersebut. Pertama, bagaimanakah prosedur dan tata cara perkawinan campuran. Kedua, dalam hal perkawinan tersebut putus, aspek apakah yang terdapat dalam putusan hakim terkait dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.Kedua permasalahan tersebut diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif evaluatif dengan studi dokumen menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif.Prosedur dan tata cara perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut ketentuan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dengan memperhatikan aspek-aspek Hukum Perdata Indonesia. Disamping itu, ketentuan Undang-Undang Kewarganegaran juga turut memberikan kontribusi dalam menentukan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam hal perkawinan putus, maka hakim bisa memutuskan hak asuh anak kepada ibunya. Namun, status kewarganegaraan anak yang mengikuti ayahnya.Dalam hal ibunya warganegara Indonesia dan ayahnya warga Negara asing, maka anak yang masih dibawah umur berada dalam asuhan ibunya setelah orangtuanya bercerai akan menimbulkan masalah bagi si ibu.Dalam perkawinan campuran, seharusnya dibuka peluang yang sama besar bagi anak yang masih dibawah umur untuk ikut warganegara ayah atau ibu, bukannya secara otomatis ikut ayah. Sebaiknya anak dari perkawinan campuran yang masih dibawah umur diberikan kewarganegaraan ganda, agar dapat tinggal dengan bebas di Indonesia, tidak lagi dihantui oleh ketakutan untuk dideportasi keluar negeri dan bagi si ibu dapat dengan tenang mendidik dan memelihara anak di Indonesia, barulah setelah dewasa (berumur 18 Tahun) si anak dapat memilih kewarganegaraan yang ia kehendaki. Dalam perkawinan campuran, hak perempuan warganegara Indonesia, tidak sekalipun dapat dicabut, dikurangi atau dibatasi sebagai akibat dari perkawinan campuran."

"Tulisan ini membahas novel karya Ferdinand Wiggers yang berjudul Tjerita Njai Isah; Barang jang soenggoe soedah kedjadian di Bagelen (1904-1905) yang mengisahkan kehidupan percintaan antar-ras di era kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Kisah percintaan tersebut mencakup kisah percintaan antara laki-laki Eropa dengan perempuan pribumi (pernyaian), perempuan Eropa dengan laki-laki pribumi, dan laki-laki Indo dengan perempuan pribumi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk mengetahui hubungan konteks dunia kolonial dengan novel Njai Isah. Hasil penelitian membuktikan bahwa Ferdinand Wiggers merupakan penulis produktif pada masa awal kesusastraan modern Indonesia dan novel Njai Isah merupakan tanggapan terhadap dunia kolonial terutama kehidupan kolonial yang berkaitan dengan wacana pernikahan dan ras.

---

This thesis discusses a novel by Ferdinand Wiggers entitled "Tjerita Nyai Isah; Barang jang soenggoe soedah kedjadian di Bagelen (1904-1905)" which depicts the lives of an interracial romance in the Dutch East Indies colonial era in the 19th century. Love story includes romance between European men with native women (pernyaian), European women with native men, and Eurasian Man with a native girl. The research was done using descriptive and analytical approach to the sociology of literature. Sociology of literature approach used to determine the relationship with the colonial world context on novel "Njai Isah". The research proves that Ferdinand Wiggers is a prolific writer of the early modern Indonesian literature and novels Njai Isah is a response to the colonial life, especially relating to marriage and racial discourse."

"ABSTRAKDeklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) merupakan akardari instrument hak asasi manusia internasional. Dalam DUHAM dapat dibagidalam tiga kelompok besar pengaturan yaitu: hak sipil dan politik, hak ekonomi,social dan budaya, dan ketentuan penutup. Dalam tingkat nasional banyaknegara telah mengadopsi elemen-elemen dari deklarasi tersebut ke dalamUndang-Undang Dasar mereka. Dalam hal ini Indonesia telah mengadopsinilai-nilai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-UndangDasar 1945 adalah mengenai perkawinan. Dalam hal perkawinan, masyarakatmenyoroti pengaturan mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 16 ayat (1)DUHAM, perkawinan karena perbedaan agama bukan merupakan suatupenghalang. Tetapi dalam pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia,yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahuh 1974 tentangPerkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agama dan kepercayaannya itu, Pasal 2 ayat (2) bahwa Tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sehingga terdapat perbedaan antara DUHAM dengan UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan.Berdasarkan kenyataan bahwa di Indonesia banyak yang melakukanperkawinan beda agama, hal ini disebakan karena interaksi sosial yang luas,pada hal dalam pengaturannya, perkawinan tersebut dilarang.Dalam hal penegakan hak asasi manusia, setiap negara yangberdaulat mempunyai hak untuk menafsirkan pelaksanaan dari nilai-nilai hakasasi manusia yang tercantum dalam DUHAM. Penerapan hak asasi tersebutdisesuai dengan kondisi latar belakang masyarakat dalam suatu negaratersebut, budaya, adat istiadat, moral, dan nilai-nilai agama yang diyakinidalam suatu negara tersebut. Sehingga tidak dapat dilaksanakan secaramutlak nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam DUHAM. Sehinggapengaturan mengenai perkawinan beda agama yang dilarang dalam UU No. 1Tahun 1974 jik a dilihat dari perspektif HAM tidak melanggar hak asasimanusia."

"Permasalahan kelompok minoritas Cina di anggap sebagai suatu permasalahan· yang cukup serius di Indonesia karena sering terjadi konflik diantara golongan pribumi denga golongan non-pribumi keturuan Cina yangmembahayakan kehidupan bangsa dan ketahanan nasional. Dalam usaba menciptakan ubungan yang harmonis di antara. kedua golongan ini , cara yang dianggap cukup efektif adalah lewat jalur pend idikan formal, yaitu disekolah. Di sekolab inilab mu id-murid s e bagai generasi penerus bangsa dapat bergaul secara bebas, berbaur tanpa pandang bulu. Sebaliknya, dari pibak non-pribumi Cina sendiri, penelitian Universitas Hasanuddin pada tahun· 1977/1978 menyimpulkan babwa jalur pendidikan formal merupakan upaya pemerintah di bidang pembauran yang paling diterima golongan non-pribumi Cina dibandingkan dengan upaya pemerintah yang lainnya.Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh tingkat komunikasi antar individu antar ras pada jalur pendidikan formal ini terhadap sikap antar ras; yaitu pengaruh tingkat komunikasiantar individu arJtar ras yarl dilakukan murid pribumi dengan murid non-p ibumi Cina dan seba liknya terhadap sikap antar ras. Penelitian ini dilakukan di SMAN 17 pada murid kelas II rnelalui kuesioner terhadap 100 orang, yaitu 50 murid pribumi den 50 murid non-pribumi Gina. Berdasarkan data yang telah terkumpul serta analisa dan inter"Fpretasi yang telabJ di1 akukan, basil peneitian ini memperlihatkan bahwa tingkat komunikasi antar individu antar ras pada murid pri bumi maupun murid non-pri Cinamenunjukkan pola yang sama. Di satu sisi adannya murid yangakrab dengan murid dari ras lainnya dan ada pula yangkurang akrab. Jumlah angka akrab lebih besar diband ingkanyang kurang akrab. Walaupun demikian murid yang kurangakrab dengan murid dari ras lainnya tidak dapat diabaikanbegitu saja, karena jumlahnya. sekitar setengah dari muridyang akrab dengan murid dari ras lainnya, atau sekitar 30%dari seluruh responden. Pola ini terlihat sama, baik pada murid pri bumi malipun murid non-pri Cina"