Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"Achmad Iwan Ardiansyah. Kebutuhan informasi suatu partai politik : studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. (Di bawah birnbingan Fuad Gani, MA)_ Fakuitas Ilmu Pengetahuan Budaya Univesitas Indonesia (FIB UT), 2004. Penelitian mengenai perilaku pencarian informasi pengurus DPP PK-Sejahtera ini telah dilakukan bulan Mei s/d September 2004 di sekretariat DPP di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terhadap 4 (empat) orang informan pengurus aktif di DPP PK_Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna perilaku pencarian informasi pengurus PK-Sejahtera, sumber-sumber informasi yang digunakan dalam pencarian informasi dan hambatan yang dihadapi dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan. Hasilnya menunjukkan bahwa pencarian informasi dilakukan dengan jaulah (kunjungan) ke daerah-daerah, berkoordinasi dengan struktur kepengurusan di tingkat lokal (DPW, DPD, DPC dan DPRa), dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pers dan LSM. Pencarian informasi banyak dilakukan oleh kader di DPP dan kemudian dibantu oleh kader di struktur kepengurusan di tingkat lokal. Sedangkan kebutuhan informasi mereka merata mencakup seluruh informasi, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sumber-sutnber informasi yang lazim digunakan adalah sumber informasi informal, antara lain kader struktural dan non-structural partai, anggota dewan, pakar (profesional), rekan sesama politisi, dan masyarakat dan LSM. Di samping itu ada juga sumber informasi formal seperti lembaga arsip dan dokumentasi di DPP, berbagai lembaga penelitian, pusat informasi di instansi pemerintah, berbagai macam media cetak baik koran, majalah dan lain sebagainya, dan beragam media elektronik, seperti internet, TV dan radio. Tujuan pencarian informasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan informasinya adalah untuk dijadikan bahan pertirnbangan dalam membuat kebijakan_kebijakan partai. Hambatan utama yang mereka hadapi dalam pencarian informasi adalah akurasi dan keteraksesan, di samping permasalahan birokrasi, internet, dan perbedaan waktu."

"Tulisan ini berusaha menganalisis penyebab faksionalisme di PAN tahun 2020. Temuan menunjukkan faksionalisme disebabkan oleh kombinasi dua faktor, yakni kebijakan mengenai pilihan koalisi pasca Pilpres 2019 dan personalisasi elit di dalam partai. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP PAN, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Pilihan koalisi PAN terbagi menjadi tiga faktor kunci. Pertama, pragmatisme untuk memaksimalkan kekuasaan (office-seeking) secara instrumental dengan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pragmatisme juga disebabkan faktor historis PAN tidak pernah menjadi partai oposisi. Kedua, faktor ideologis terkait upaya elit partai untuk mengembalikan PAN ke ideologi tengah berdasarkan evaluasi hasil pemilu 2019 dimana kedekatan PAN dengan Islam konservatif gagal mendongkrak perolehan suara. Ketiga, adanya intervensi rezim melalui ancaman kriminalisasi hukum terhadap beberapa kader PAN. Faktor penguat adanya faksionalisasi intra partai juga disebabkan personalisasi politik Amien Rais. Amien berperan penting melalui pengaruh pribadi dirinya yang membawa PAN menjadi oposisi Jokowi meski tidak melalui keputusan formal partai. Perpecahan semakin meluas disebabkan dukungan Amien Rais terhadap pencalonan Mulfachri Harahap di Kongres sebagai bentuk perlawanan kebijakan partai yang bergabung kepada koalisi pemerintah. Personalisasi ini juga berkembang pada upaya penguatan figur Amien Rais di dalam partai dengan mencalonkan Hanafi menjadi calon Sekjen PAN. Faksionalisme ini menunjukkan anomali yang signifikan sepanjang terbentuknya PAN, yaitu peran Amien Rais yang memudar terkait kekalahan Mulfachri Harahap di Kongres 2020.

---

This paper seeks to analyze the causes of factionalism in the PAN in 2020. The findings show that factionalism is caused by a combination of two factors, namely policies regarding the choice of coalition after the 2019 presidential election and the personalization of elites within the party. To obtain data, the authors used qualitative research by conducting in-depth interviews with a number of DPP PAN officials, as well as collecting documents from the media, previous research, and internal party documents. The choice of the PAN coalition is divided into three key factors. First, pragmatism to maximize power (office-seeking) instrumentally by influencing policies that will be issued by the government. Pragmatism is also due to the historical factor that PAN has never been an opposition party. Second, ideological factors related to the efforts of party elites to return PAN to a centrist ideology based on the evaluation of the 2019 election results where PAN's proximity to conservative Islam failed to boost vote gains. Third, there was regime intervention through the threat of legal criminalization of several PAN cadres. The reinforcing factor for intra-party factionalization is also due to Amien Rais' political personalization. Amien played an important role through his personal influence which brought PAN into Jokowi's opposition although not through a formal party decision. The split is widening due to Amien Rais' support for Mulfachri Harahap's candidacy in Congress as a form of opposition to the policies of parties joining the government coalition. This personalization also developed in efforts to strengthen the figure of Amien Rais in the party by nominating Hanafi as a candidate for Secretary General of PAN. This factionalism shows a significant anomaly throughout the formation of PAN, namely the waning role of Amien Rais regarding the defeat of Mulfachri Harahap in the 2020 Congress."