Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang Boshin, yang juga dikenal sebagai Perang Saudara berlangsung dari tahun 1868 hingga 1869. Perang ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan antara pihak yang mendukung pemerintahan Meiji dan pihak yang mendukung keshogunan Tokugawa. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula, proses dan berakhirnya Perang Boshin. Penelitian in merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang boshin berperan besar dalam sejarah jatuhnya masa keshogunan tokugawa dan menjadi saksi dari revolusi Jepang.

---

The Boshin War, also known as the Civil War, lasted from 1868 to 1869. This war occurred because of the difference in purpose between those who supported the Meiji government and those who supported the Tokugawa shogunate. This article explains in detail how the beginning, the process and the end of Boshin War. This research is a literature study with descriptive method of analysis. The results of this study indicate that the boshin war played a major role in history of the fall of the Tokugawa shogunate and witnessed the Japanese revolution. "

"Skripsi ini membahas kebijakan militer yang dijalankan Oleh bakufu di Ōsaka pada masa-masa awal Ke-shōgun-an Tokugawa, yang terdiri dari agresi militer ke Ōsaka pada musim dingin tahun 1614 dan musim panas tahun 1615 yang disebut Ōsaka no Jin, dan pembentukan Ōsaka Jōdai sebagai lembaga milliter ad hoc bakufu di Ōsaka. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, seluruh data yang digunakan bersifat sekunder. Dari penelitian ini membuktikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh bakufu terhadap Ōsaka semasa tahun 1614-1615 bertujuan untuk memantapkan klan Tokugawa sebagai penguasa Jepang.

---

This paper discusses the military policy which is applied by the bakufu in Ōsaka in the early days of the Tokugawa shogunate, which consists of military aggression to Ōsaka in the winter of 1614 and summer of 1615 called Osaka no Jin, and Ōsaka Jōdai establishment as an ad hoc millitary agency bakufu in Osaka. Research done by way of literary study, all data used are secondary. This research proves that all the measures taken by the bakufu to Ōsaka during the years 1614-1615 aims to strengthen the Tokugawa clan as rulers of Japan."

"Samurai adalah prajurit berpedang yang telah lama dikenal sebagai salah satu lambang budaya Jepang. Dalam kebijakan shinokosho yang ditetapkan oleh keshogunan Tokugawa, samurai menempati kelas tertinggi pada zaman Edo. Kebijakan tersebut bertahan selama berlangsungnya kekuasaan keshogunan Tokugawa dari tahun 1603 sampai tahun 1867. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana segala aspek kehidupan samurai pada zaman Edo sebagai awal era modernisasi Jepang. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelitian sejarah.

---

The samurai were the warriors with sword who have been known as one of the epitome of Japanese culture. On shinokosho policy which ruled by the Tokugawa shogunate, samurai took the highest position in Edo period. This policy was occured as long as the authority of Tokugawa shogunate lasted from the year of 1603 to 1867. This article explains in detail how every aspects of samurai's life were, that took time in Edo period as the beginning of Japan's modernization era. This is a qualitative research and conducted with history research methods and literature studies."

"ABSTRAKKelas pedagang menempati posisi terendah dalam kebijakan shinoukoushou yang ditetapkan oleh shogun pada zaman Edo. Kebijakan tersebut diadopsi dari ajaran konfusianisme yang berasal Tiongkok. Artikel ini menjelaskan bagaimana pedagang mengawali bisnis mereka dengan membuat sebuah rumah dagang. Rumah dagang tersebut kemudian berkembang, memiliki cabang toko bunke dan afiliasi toko bekke . Dalam rumah dagang terdapat perbedaan jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai. Mobilitas vertikal pun berpengaruh terhadap jabatan yang ada dalam rumah dagang. Rumah dagang yang dijadikan contoh dalam artikel ini adalah rumah dagang Izumiya-Sumitomo. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACT<>br>Merchant in Edo period took the lowest position on shinoukoushou policy, a policy that was adopted from chinese rsquo s confucianism. This article explain how merchant on Edo period started a business by making a merchant house. Their merchant house had developed over time, by having a branch house bunke and affiliated house bekke . There were various positions and responsibilities for the employees in the merchant house. These positions sometimes changed, affected by vertical mobility. The example of merchant house in this article is Izumiya Sumitomo merchant house. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis."

"ABSTRAKPenelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa terhadap pelaksanaan  akuntabilitas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Periode Tahun 2016-2019. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bagaimana pelaksanaan  akuntabilitas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari dimensi akuntabilitas program. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang memahami pelaksanaan  mengunakan Opersionalisasi Konsep akuntabilitas di lembaga Setjen DPR RI dan pihak yang tekait mengenai pelaksanaan di lembaganya, lalu peneliti melakukan critical realism dimana berpacu pada gejala dan fenomena yang ada yang terkait dengan dimensi akuntabilitas program dengan mengunaka indikator yang sudah dibuat untuk nantinya di analisa dan dalam hal ini juga peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian mengambarkan bahwa  Hasil penelitian adalah Berdasrkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa sudah dilaksanakan sesuai dengan 4 indikator mengikuti operasionalisasi konsep dimensi akuntabilitas program yaitu Adanya akses publik terhadap laporan yang telah di formulasikan dan dilaksanakan, Adanya penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan Setjen yaitu dengan Laporan juga inventarisasi hukum dalam landasan pelaksanan tindakan, Setjen juga mengadakan rapat publikasi kinerja dan  seperti forum pengaduan whistle blowing system yang bisa di akses kepada seluruh stakeholder yang ada, dan juga aktor atau penyelengara lembaga Setjen terlibat dalam pelaksanaan program dengan pembentukan Charcater Building juga dibantu dengan sistem Reward and Punishment dalam instansinya.

---

ABSTRACT

This study describes an analysis of the implementation of accountability at the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in the 2016-2019 Period. While the purpose of this research is to find out the form of how the implementation of accountability in the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in terms of the dimensions of program accountability. This research was carried out through in-depth interviews with key informants who understood the implementation of using Operations The concept of accountability in the Secretariat General of the Republic of Indonesia and related parties in the implementation of institutions, then researchers conducted critical realism which ran on the symptoms and phenomena associated with the program accountability dimension mengunaka indicators that have been made to later be analyzed and in this case also the researchers conducted a library study to sharpen the analysis carried out. The results of the study illustrate that the results of the study are based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of accountability in the Republic of Indonesia Republic of Indonesia General Secretariat has been carried out in accordance with the 4 indicators following the concept of program accountability dimensions, namely public access to reports formulation and implementation, There is an explanation and justification for the actions of the General Secretariat, namely a report on legal inventories on the basis of action, the Secretariat also holds a performance publication meeting and a complaint forum for whistle blowing systems that can be accessed by all existing stakeholders and actors or organizers the Secretariat institution is involved in the implementation of the program with the establishment of the Charcater Building and is also assisted with a Reward and Punishment system in its institutions."

"Membandingkan secara klinis, radiologis dan komplikasi antara penggunaan antara graft iliak dan implant metal pada prosedur fusi dengan Teknik anterior korpektomi (ACCF) dengan analisa kohort retrospektif. 41 pasien yang menjalani operasi ACCF, 20 pasien dengan graft iliac dan 21 pasien dengan implan metal. Dilakukan evaluasi mulai dari 1,3,6,12 hingga 24 bulan pasca operasi. Studi ini membandingkan tingkat perbaikan klinis dan kualitas hidup sebelum dan setelah operasi menggunakan skor fungsional (VAS, Nurick, JOA dan KPS), radiologis dengan sudut cobb C2-C7, dan karakteristik demografi pasien (Obesitas, ASA, tingkat cedera jaringan, lama rawat (LOS)). Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok yang ditemukan berdasarkan demografi, perbaikan klinis, radiologi dan komplikasi pasca operasi. Tingkat perbaikan klinis pada skor fungsional penggunaan graft iliak menunjukkan persentase lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan metal terutama pada bulan 1, 3 dan 6 bulan, stabil pada follow up 12 bulan ke atas. Sudut Cobb C2-C7 pada kelompok graft iliak memberikan perubahan sudut rata-rata 13,3 (94%), kelompok metal rata-rata 14,8 (83%). Komplikasi graft iliak berupa nyeri pada daerah donor (regio iliak) 10% yang tidak ditemukan pada graft metal. Komplikasi lain seperti disfonia, disfagia, malposisi atau migrasi dari graft itu sendiri. Tingkat perbaikan klinis pasien yang telah dilakukan prosedur ACCF menunjukkan perbaikan klinis terutama dimulai pada 1-6 bulan pascaoperasi. Penggunaan graft iliaka dan metal memiliki hasil klinis dan radiologis yang sama. Namun penggunaan graft iliak dapat dijadikan pilihan utama dalam prosedur ini terkait dengan tingkat efisiensi terutama di negara berkembang.

---

To compare cohort retrospectively to clinical, radiological and complications between the use of iliac graft and implant metal in anterior cervical corpectomy fusion (ACCF) procedures. 41 patients who had ACCF surgery, 20 patients with iliac graft and 21 patients with metal implants. Follow-up is done from 1,3,6,12 to 24 months post-surgery. The authors compared clinical improvement rates and quality of life using functional scores (VAS, Nurick, JOA and KPS), radiological with cobb angles C2-C7, complications, and characteristic demographics of patients (Obesity, ASA, tissue injury rates, length of stay (LOS)) at pre and postoperative. No significant differences between the two groups were found based on demographics, clinical improvement, radiology and postoperative complications. The percentage rate of clinical improvement of functional scores on the iliac graft showed a faster percentage of improvement compared to metal use especially in the months 1, 3 and 6 months, plateau at follow-up 12 months and above. Cobb C2-C7 angles in the iliac graft group provided an average angular change of 13.3 (94%), the metal group averaged 14.8 (83%). Complications of iliac graft in the form of pain in the donor site (reg. iliac) 10% that is not found in graft metal. Other complications such as dysphonia, dysphagia, malposition of the cervical plate or migration from the graft itself. The level of clinical improvement of patients who have performed the ACCF procedure shows clinical improvement primarily starting in the 1-6 months postoperatively. The use of iliac dan metal have similar clinical and radiological outcome. The use of iliac graft can be used as the main choice in this procedure related to the level of efficiency especially in developing countries."

"Masuknya bangsa Barat ke Jepang sejak kedatangan Laksamana Perry menandai awalkehancuran pemerintahan Bakufu Tokugawa. Para rezim anti-Bakufu melakukanpertentangan atas kekecewaan mereka terhadap Bakufu yang dengan begitu sajamenjatuhkan harga diri Jepang dan membiarkan pihak asing memasuki Jepang. Pihakrezim ini melakukan berbagai bentuk perlawanan dengan slogan sonno-joi terhadappihak asing. Seiring berjalannya waktu dan sadar akan kekuatan bangsa asing yanglebih canggih dibandingkan Jepang, praktik sonno-joi berubah tujuan menjadi gerakanuntuk menggulingkan Bakufu Tokugawa agar kekuasaan politik dapat dikembalikankepada Kaisar. Tugas akhir ini akan menjelaskan bagaimana praktik sonno-joimengalami perubahan dimulai dari masuknya bangsa asing hingga keterlibatan merekadalam berbagai konflik anti asing dan gerakan penggulingan Tokugawa.

---

The arrival of Western nations into Japan since Commodore Perrys visit marked the

beginning of the fall of the Tokugawa Bakufu government. The anti-Bakufu regimes

contested as their disappointment towards Bakufu who simply threw Japans pride and

allowed foreigners to enter Japan. The regime carried out various forms of resistance by

the slogan sonno-joi against foreign parties. Over time and the awareness of the more

developed foreign powers compared to Japan, the practice of sonno-joi changed its

purpose to become a movement to overthrow the Tokugawa Bakufu so that political

power could be returned to the Emperor. This final project will explain how the practice

of sonnoi-joi underwent changes starting from the entry of foreign nations to their

involvement in various anti-foreign conflicts and the overthrow Tokugawa movement."