Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak Pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana yang mempunyai karakter tersendiri yang mempunyai akibat sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, karena mempunyai dampak yang sangat besar baik dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara yaitu dapat mematikan industri dalam negeri. Oleh karena itu tindak pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak para pelakunya. Kewenangan untuk menyidik terhadap tindak pidana kepabeanan tersebut sebelumnya berada di tangan Kejaksaan RI. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan kewenangan tersebut beralih ke tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pemberian kewenangan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 6 ayat (1). Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sehingga dengan ini kedudukan PPNS Bea dan Cukai berada pada lini terdepan untuk menangkap Serta menindak setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Dalam perjalanannya pelaksanaan kewenangan penyidikan tersebut mendapat permasalahan baik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam IH] Kepabeanan maupun dalam hal melakukan koordinasi dengan penyidik dari instansi lainnya. Hal ini terjadi karena terjadi tumpang tindih pada pasal-pasal dalam UU Kepabeanan maupun tumpang tindih pada peraturan yang mengatur mengenai kewenangan menyidik tersebut, juga dalam hal koordinasi antar lembaga baik dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun dengan instansi lain di luar DJBC. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya dan berdampak pada penegakan hukumnya. Rancangan Undang-Undang Kepabeanan pada saat ini telah disusun untuk mengatasi Salah satu masalah tersebut, diantaranya dengan memperluas pengertian/cakupan penyelundupan dengan tujuan untuk lebih dapat menjerat setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Hal ini akan berakibat pada makin besarnya tugas Serta tanggungjawab dari PPNS Bea dan Cukai. Oleh karena itu diperlukan juga pembaharuan pejabat yang berwenang untuk. menyidik tindak pidana kepabeanan tersebut."

"Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya.Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkantenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian jugadalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan daripulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yangmengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, sehingga lalu lintas barang dapat terkontroldan untuk menambah pemasukan dalam bentuk pajak tidaklangsung pada pemerintah.Kepabeanan masuk dalam bidang hukum administrasi,karena dalam penerapan sanksinya menggunakan sanksiadministrasi berupa denda disamping sanksi pidana.Pengkategorian ini didasarkan pada jenis pelanggaran yangdilakukan, pelanggaran ringan dikenakan sanksiadministrasi saja, sedangkan untuk pelanggaran yang beratdikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda.Dalam penelitian yang penulis lakukan di DirektoratJenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara danKejaksaan Negeri Jakarta Utara, pelanggaran yang palingsering terjadi adalah pemalsuan dokumen baik impor maupunekspor. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik PPNSdari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawahkoordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian.Selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diprosessesuai dengan hukum yang berlaku yaitu menggunakanketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidanaberupa pidana penjara dan denda.Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah SanksiPidana dalam Hukum Administrasi dengan Mengkaji Undang-Undang Kepabeanan (UU No. 10 tahun 1995). Disini penulismembahas penggunaan sanksi pidana dalam penerapanketentuan pidana pada UU Kepabeanan bagi pelaku tindakpidananya."

"Konsekuensi dari negara hukum demokratis yakni adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara salah satunya proses pembentukan undang-undang. Namun yang terjadi di Indonesia, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia lebih bersifat formalitas semata. Permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, kemudian bagaimana upaya untuk memperkuat partisipasi publik yang substantif dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan model pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana akibat dari minimnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang yakni korupsi legislasi dan Judicial Review, dan seharusnya posisi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang serta upaya memperkuatnya

---

The consequence of a democratic rule of law is public participation in state administration, one of which is the process of forming laws. However, what happened in Indonesia, public participation in the formation of laws in Indonesia is more of a formality. The problem discussed is how far public participation in the formation of laws, then how are efforts to strengthen substantive public participation in the formation of laws. The research method used is juridical normative with a statute approach model, a historical approach, a conceptual approach and a comparative approach. This research provides the consequences of the minimal public participation in the formation of laws, which one is corruption of legislation and Judicial Review, and the position of public participation in the process of forming laws must be and efforts to strengthen them."