Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 128915 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zacharias, J.CH.
1989
T36480
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Penataan ruang yang baik merupakan aspek penting bagi upaya penegakan hukum lingkungan. UU Hukum Lingkungan mengharapkan agar sistem pengaturan ruang dapat juga mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dan fungsi mencapai keserasian dan keseimbangan. Ketentuan pasal 10 ayat (3) UULH telah dijabarkan secara rinci di dalam VV 24/1992 tentang Penataan Ruang. VU tersebut diadakan dengan maksud untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan di lautan dan di udara. Pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara terkoordnasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan."
Hukum dan Pembangunan, XXVI (6) Desember 1996: 467-473, 1996
HUPE-XXVI-6-Des1996-467
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Kehakiman, 1985
304.2 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rizcky Rezza Bramansyah
"Semenjak akhir 90-an, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan terbesar di dunia. Berbagai keluhan terkait semakin mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di Indonesia melahirkan instrumen hukum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dilengkapi juga dengan adanya Kementerian Lingkungan Hidup, badan-badan lingkungan di daerah serta kelengkapan teknis pelaksanaan yakni Penyidik Lingkungan Hidup. Walaupun demikian, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan masih minim. KLH yang memiliki instrumen seharusnya mampu menegakan hukum lingkungan dengan baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam kewenangan antara KLH dan instansi lain yang bersangkutan terkait permasalahan lingkungan. Dalam memperdalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif dengan mengolah data temuan dan dihubungkan pada kerangka pemikiran untuk selanjutnya memperoleh hasil analisa terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Since the late 90's Indonesia have became one country with the most environmental degradation issue. Various complaints according to environmental issues in Indonesia became the base of the specific regulation about environmental protection and managment Act. invention (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Besides the regulation, there are also Indonesia's Ministry of Environment, local environmental agencies and environmental investigator as technical implementation utillity. Although govenrment has every aspects that needed, completion of environmental crime cases still minimal. Indonesia?s Ministry of Environment as the government?s institution should be able to enforce environmental laws properly. But pratically, there are constraints within the authority between the ministry and other institutions that competent on environmental degradation issue. This research try to describe the constraint within enforcement of environmental laws in Indonesia qualitatively, also analyze the problems based on data findings and framework."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Riyatno
"Paling tidak ada empat alasan penting bagi penelitian mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional, khususnya berkaitan dengan ekspor Indonesia di bidang produk perikanan dan kehutanan. Pertama, ada kecenderungan bahwa penerapan hambatan non-tarif, terutama dari negara-negara maju, semakin meningkat, dan salah satu aspeknya terkait dengan masalah lingkungan hidup. Kedua, produk perikanan dan kehutanan merupakan komoditi unggulan perolehan devisa Indonesia , sehingga apabila komoditi tersebut mendapat hambatan ekspor, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Ketiga, produk perikanan dan kehutanan sangat rentan terhadap masalah lingkungan hidup karena produk tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA). Keempat, banyak produk perikanan dan kehutanan diekspor ke negara-negara maju yang konsumennya peka terhadap masalah lingkungan hidup."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
D568
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
P. Joko Subagyo
Jakarta: Rineka Cipta, 1999
344.046 JOK h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Soedarsono
"ABSTRAK
Efektivitas dan atau harmonisasi Hukum Lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalisasi dan didinamisasikan, hal ini dirasakan sekali dalam penerapan berbagai aspek hukumnya yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat, keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan atau kondisi yang tidak diharapkan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional.
Kajian dalam disertasi hukum ini bertujuan untuk upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan melalui aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti Mekanisme Jasa Asuransi.
Disertasi hukum ini tertuju pada kajian ius operatum dalam tipologi penelitian eksploratori yang dilakukan menggunakan metoda kajian deskriptif berdasarkan berbagai asumsi, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bahwa penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan merupakan suatu kondisi hukum yang harus direalisasikan secara optimal dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan;
2. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan aneka piranti penaatan, antara lain adalah Mekanisme Jasa Asuransi;
3. Bahwa penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pertanggungan juga menyiapkan pendanaan untuk upaya pengelolaan risiko lingkungan;
4. Bahwa terwujudnya penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan merealisasikan efektivitas dan harmonisasi Hukum Lingkungan dalam tata kehidupan masyarakat, juga dimungkinkan dapat mendorong terbentuknya kondisi dan potensi Ketahanan Nasional yang diperlukan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan; dan
5. Bahwa untuk merealisasikan konsep penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak, perlu dilakukan berbagai penelitian, kajian, dan analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif.
Mendasarkan asumsi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi hukum ini ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk, isi, dan tata laku penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan?
2. Bagaimana wujud penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan pada Sistem Hukum Nasional?
3. Bagaimana asosiasi korelasi hukum antar aspek hukum Mekanisme Jasa Asuransi dengan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup?
4. Apa dasar dan aspek hukum penggunaan Mekanisme Jasa Asuransi sebagai piranti dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup?
5. Bagaimana konsep strategi pelembagaan Jasa Asuransi Lingkungan sebagai lembaga yang mampu berperan untuk mengalihkan jaminan pemenuhan pertanggungan maupun menyiapkan pendanaan bagi pengelolaan risiko lingkungan hidup?
6. Apa target manfaat yang diharapkan dalam pelembagaan dan pengelolaan Jasa Asuransi Lingkungan?
Kajian dan analisis dalam disertasi hukum ini didasarkan pada kerangka acuan teori, yaitu adalah sebagai berikut:
1. Teori tentang Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility dari Jeremy Bentham (1823);
2. Teori tentang The Reason of The Validity of Legal Order dari Hans Kelsen (1967) ;
3. Teori tentang The Concept of Law dari H.L.A.Hart (1961);
4. Teori tentang Law in a Changing Society dari W. Friedmann (1959); dan
5. Teori tentang Theory or Concept of Justice dari John Rawls (1962).
Proses kajian dan analisis disertasi hukum ini menggunakan pendekatan legal sosio antropologi yang mengarah pada multi aplikasi penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara in abstracto maupun in concreto.
Dari hasil kajian dan analisis hukumnya dapat diketahui berbagai informasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Berbagai model pendekatan dan pola sikap yang perlu diwujudkan pada tata kehidupan masyarakat dalam aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan, khususnya untuk menciptakan kondisi dan potensi bagi kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan;
2. Bermacam aspek hukum yang dapat dijadikan acuan upaya untuk mewujudkan efektivitas dan harmonisasi unsur Hukum Nasional dalam proses Pembangunan Nasional, khususnya dalam memenuhi tuntutan atau Aspirasi Bangsa untuk dilakukan informasi politik, hukum, dan ekonomi;
3. Wawasan dan pola strategi untuk membuat berbagai konsep upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan aktivitas penaatan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4.Bentuk upaya mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui politik dan strategi pembangunan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup.

Abstract
Mechanism of Insurance Services as Supporting Infrastructure For Application The Strict Liability Principle in Environmental LawEffectivity and or harmonization of Environmental Law in fact still need to be optimalisationized and dynamisationized, this matter seems to be needed in the application of many legal aspects which not being perform yet within community environmental living in reality, if this condition is remain it will give a negative impact and or an unexpected condition for the sustainability of National Development.
The law research and analysis in this dissertation is aim to optimalization and dynamization the application in legal aspect of Strict Liability Principle in environmental law system through the environmental law compliance and environmental management aspect using Insurance Service Mechanism tools.
Research of its law in this paper directed to ius operatum assessment uses exploratory research typology; through descriptive research method, which based on various assumptions as follows:
1. That the application of legal aspect of Strict Liability Principle in Environmental Law System is a law condition which must be applied in an optimal way in the environmental law compliance and environmental management;
2. That to optimalization and dynamization the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management need to be supported by several tools and or compliance policy which is one of the alternatives is Mechanism of Insurance Service;
3. That the application of Mechanism of Insurance Service as a tool to apply the Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management is not only the supporting for insure guarantee aspect but also the readiness of fund to manage the environmental risks;
4. That the perform of applying Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management not only can perform the environmental law effectivity and or harmonization in community live system but also the possibility to create the condition and potential of National Resilience in continuity of National Development with sustainable pattern; and
5. That to perform the application concepts of Mechanism of Insurance Services as a tool in the application of Strict Liability Principle needs research, assessment, and comprehensive law analysis.
From the above assumption, therefore the problem formulation in this research of law dissertation is as follow:
1. How are the contours, content, and conduct of the application of Strict Liability Principle as legal aspect in Environmental Law System?
2. How is the performance of optimalizationing and dynamizationing for application of legal aspect of the Strict Liability Principle in Environmental Law as a Positive Law substance on the unity of National Law System?
3. How to associate the law correlation between legal aspect of the application of Mechanism of Insurance Service and the application of Strict Liability Principle in the environmental law compliance and environmental management activities?
4. What is the basic and legal aspect of application of Insurance Service Mechanism as tool in the application of Strict Liability Principle in environmental law compliance and environmental management?
5. How is the strategically concept for institutionalization of Environmental Insurance Service which is able to act stand as insurer and funding guarantor for environmental risks management?
6. What is the benefit target, which is expected in the Environmental Insurance Service institutionalization and management?
The law research and analysis in this dissertation is based on several term of reference theories as follow:
1. Theory of Principles of Morals and Legislation of The Principle of Utility from Jeremy Bentham (1823);
2. Theory of The Reason of The Validity of Legal Order from Hans Kelsen (1967);
3. Theory of The Concept of Law from H.L.A. Hart (1961);
4. Theory of Law in a Changing Society from W Friedmann (I959); and
5. Theory of Theory or Concept of Justice from ikon Rawls (1962).
The law research and analysis process used the legal socio anthropology approach, which directed to multi-application of the Strict Liability Principle and the environmental law compliance and environmental management aspect by in abstracto as well as in concreto.
From the law research can be known many juridical aspects as follow:
1. The approach models and attitude patterns which is need to be applied in community live system in environmental law compliance and environmental management particularly, in order to create condition and potential of continuity of National Sustainable Development;
2. The law information which can be a reference in various efforts to perform effectivity and harmonization of National Law System substance, especially to fulfill reformation demand in the field of politic, law and economic at once which is being aspiration of the nation on National Development process at this time;
3. The patterns of strategy and perception to build many concepts of optimalization effort and dynamization of environmental law compliance and environmental management; and
4.The types of effort to perform law assurance condition, social justice, democratization situation, enforce of human right, and development benefit in community live through the development activities within environmental management sector."
1998
D1124
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Takdir Rahmadi
Jakarta: Rajawali, 2011
344.046 TAK h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Djajaputra
"Masalah audit lingkungan menjadi sangat penting untuk dianalisis dalam disertasi ini, karena Amdal sebagai salah satu piranti pengelolaan lingkungan belum dapat berfungsi dengan baik. Masih dijumpai pengusaha yang ?curang?, yaitu bekerja sama dengen Konsultan AMDAL dan mengisi dokumen AMDAL secara asal-asalan. Nabiel Makarim, menilai bahwa terjadinya studi AMDAL yang tidak benar atau bahkan fiktif, disebabkan karena sistem pengawasan yang lemah dan tidak adanya prioritas atau strategi pelaksanaannya. Selain itu, ketiadaan minimum requirement juga menyebabkan studi AMDAL dibuat semurah mungkin, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ide dasar Amdal memang didasarkan sebagai alat pengelolaan (management tool) untuk memprediksi dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, tetapi kenyataannya Iebih sebagai alat administratif, bahkan NHT Siahaan mengemukakan bahwa, Amdal lebih mengarah kepada penonjolan administratif (dalam urusan perizinan suatu usaha) daripada substantifnya.
Tujuan yang ingin dicapai dalam menganalisis masaIah "Aspek Yuridis Peranan Audit Lingkungn dalam Pembangunan Berkelanjutan" adalah:
1. Untuk mengetahui peranan hukum yang mengatur audit lingkungan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan audit lingkungan, terutama faktor-faktor yuridisnya."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
D701
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>