Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi daerah merupakan wujud dari kemandirian daerah untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri. Dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Akan tetapi dalam pemungutan pajak dan retribusi jangan sampai membuat masyarakat bertambah miskin. Penelitian ini membahas bagaimanakah hubungan antara otonomi daerah dengan keuangan daerah, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada daerah otonom untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, dan bagaimanakah Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri daerah tentunya memerlukan biaya. Oleh sebab itu otonomi daerah juga harus mencakup keuangan daerah, yang diwujudkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2) Daerah diberikan wewenang meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dapat di temukan dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan UU No. 34 Tahun 200 tentang Pajak dan Retribusi. 3) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam prakteknya meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi dengan cara menaikkan tarif pajak dan retribusi, memperluas obyek pajak, dan menetapkan retribusi yang selama ini dikelola provinsi menjadi retribusi kota."

"Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daearah, dan mengetahui faktor yang menghambat pemungutan pajak daerah....."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan asli daerah merupakan suatu wujud kemampuan masyarakat lokal untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan kepadanya. Pendapatan asli daerah terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BIMD, dan pendapatan lain-lain. Dari keempat komponen utama ini, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen yang penting bagi penerimaan PAD, karena merupakan sumber utama yang memberikan sumbangan yang signifikan dalam perolehan PAD sumber utama. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78 % per tahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,89 % per tahun untuk komponen pajak daerah serta rata-rata kontribusi sebesar 47,58 % per tahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,08 % per tahun untuk komponen retribusi daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah, terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994-2000 rata-rata per tahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81 % per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89 % per tahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dua komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61 % dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 5,08 % per tahun. Untuk meningkatkan porsi kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah dan sekaligius memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, perlu dilakukan peningkatkan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diberlakukan. Intensifikasi ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan validasi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang ada, penyesuian peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan keterampilan aparat daerah yang mengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, dilakukannya ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ekstensifikasi ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lainnya."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available."

"This research aims to identify tax maximization of hotels and restaurants to increase Locally Raised Revenue of Bukittinggi City. Data collection used docementation and in- depth interview. The research showed that Bukittinggi City could improve Locally Raised Revenue and exced its target. However, the government realized that the obedience of tax payers is the key factors to materialized its target. The government also realized that behaviour of tax payers are main challenges for the government to maximize its income from taxing the hotels and restourants, since Indonesian government has been implementing Tax Law Regulation which uses self assessment system."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sudah berjalan sesuai aturan (Perda) yang berlaku atau belum). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara menganalisis konsep, kebijakan, serta hasil survey atas persepsi pihak-pihak yang terkait dalam kajian mengenai potensi pajak dan retribusi daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki masalah yang signifikan terbukti dari hasil data yang diperoleh."

"Pada masa sekarang, sektor pariwisata di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang terpenting yang diharapkan menjadi penghasil devisa yang utama bagi negara. Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sedemikian penting, maka berbagai isu penting muncul ke permukaan. Isu tersebut berkaitan dengan peran yang harus dimainkan oleh sektor pariwisata di Indonesia agar industri pariwisata ini benar-benar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bekerja dan tinggal di dalam dan di sekitar daerah tujuan wisata dan lingkungan hidup sekitarnya.Perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang potensial dan intensif sedang ditumbuhkembangkan, baik dalam pelaksanaan maupun arti pentingnya, perlu dipandu dengan kebijaksanaan dan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencerminkan paradigma yang tepat yang dapat menjamin kelangsungan hidup sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, kebijaksanaan perencanan pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara lebih sistematis meliputi seluruh komponen strategis dalam suatu kegiatan pariwisata, serta dioperasionalkan dalam koridor-koridor yang bermuatan prinsip berkelanjutan dengan menggarisbawahi keseimbangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi kepariwisataan. Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang tahap II, pemerintah menegaskan agar sektor pariwisata dapat memperkuat perekonomian nasional, mendukung upaya mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (lingkungan dan budaya) serta meningkatkan persahabatan antar bangsa.Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan nasional maupun regional yang potensial, sektor pariwisata juga membuka kesempatan yang luas bagi terciptanya lapangan pekerjaan.Kebijaksanaan pokok pembangunan sektor pariwisata yang digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Lampung, selain menetapkan Lampung sebagai daerah tujuan wisata ke 18 di Indonesia (ditetapkan oleh DEPARPOSTEL), juga mengutamakan pembangunan pariwisata pada pembinaan dan pengembangan objek-objek wisata. Objek-objek wisata yang dikembangkan meliputi objek wisata budaya, wisata alam, wisata ilmah, wisata tamasya/rekreasi, maupun wisata berburu yang ditujukan agar lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Lampung.Jumlah wisatawan yang berkunjung serta lamanya menginap yang berpengaruh terhadap pengeluaran wisatawan, sangat menentukan terhadap peningkatan pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah dan masyarakat. Semakin besar jumlah wisatawan yang datang disertai dengan semakin lama tinggal/menginap, maka akan semakin besar juga penerimaan daerah dan masyarakat yang bersumber dari pengeluaran wisatawan tersebut.Hal ini akan secara otomatis saling mempengaruhi. Untuk itu perlu dipikirkan dan diterapkan dalam keseharian faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Perlu dicari suatu terobosan agar jumlah wisatawan ini bisa meningkat, dan mempelajari hal-hal yang dapat membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal, sehingga akan mempengaruhi lama menginap dan otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.Dengan mempergunakan metode analisa regresi sederhana serta dengan metode analisa data dalam table, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara yang cukup kuat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, juga meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab sektor pariwisata amat perlu diperhatikan dan didorong untuk lebih berkembang."