Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perseroan, sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Pada dasarnya dalam pendirian suatu perseroan terbatas, para pendiri mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai suatu asosiasi modal, para pemegang saham perseroan telah menyisihkan dari kekayaannya ke dalam setoran modal yang terbagi atas saham, dan yang menjadi salah satu kepentingan pokok pemegang saham adalah perusahaan harus dapat memupuk keuntungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dandiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanWakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakafbenda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifateksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadiPejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan denganmengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yangkompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, sertaakta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkandalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi denganjangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memilikikekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhiketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminanperlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangkawaktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu beragaman Islam, telah mengikuti pelatihanperwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yangdibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat olehpemerintah di wilayah keijanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagainotaris.

---

ABSTRACTThe legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and theenforcement of Regulation of Government No. 42 o f 2006 regarding theImplementation o f Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing updeed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovableobject of wakaf, movable object and wakaf of money. This research isexplanatory, namely to find out how the new role o f notary public as OfficialDrawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studyingvarious juridical data to determine the role of notary public in drawing upcommitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer alsoconducted interviews with source persons being competent and understandingmaterials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed o f wakaf. Resultsof the interview show that the role of notary public is much required in drawingup deed o f commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf),including wakaf o f money at high amount and donated for certain time period.Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus,deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 o f CivilCode. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will ofdonor, that there is security assurance for the donor and object to donate if theperiod has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed ofCommitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, hasfollowed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed byauthoritative team established by the government. Notary public as OfficialDrawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government inwhich the scope of area according to the decision on appointment as notarypublic."

"Tugas dan kewenangan Notaris di Indonesia telah diatur secara rinci dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Sesuai dengan PJN, Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dengan berkembangnya teknologi informasi, saat ini komunikasi dan transaksi antar para pihak dapat diwujudkan lewat media elektronik. Transaksi melalui media elektronik telah mencapai nilai (nominal) yang cukup tinggi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Namun demikian saat ini transaksi elektronik masih dihantui oleh berbagai permasalahan keamanan (security) yang mengganggu kenyamanan para pihak. Untuk itu, diperlukan pihak ketiga yang handal dan dapat dipercaya sebagai salah satu lembaga pengaman transaksi elektronik. Profesi Notaris merupakan profesi yang dapat mengisi fungsi pengaman transaksi elektronik tersebut.Tulisan ini bermaksud menganalisa peranan Notaris dalam transaksi elektronik tersebut dan bagaimana prosedur pengamanan yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sejalan dengan penelitian hukum normatif, bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan p e rundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, tulisan-tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer tersebut. Hasil penelitian penulis melahirkan wacana bahwa seorang Notaris mampu mengemban fungsi untuk menjaga otentisitas transaksi elektronik. Untuk ketajaman dalam pelaksanaan tugasnya dalam transaksi elektronik, seorang Notaris harus memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi."

"Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana undang-undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung undang-undang memungkinkan calon suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjan kawin adalah untuk melakukan penyimpangan dari prinsip harta benda perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukuin Perdata dan Undang-undang Perkawinan.Perjanjian kawin pada umumnya dibuat dengan akta notaris sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan ditutup dan mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri.Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang timbul sehubungan dengan; (1) Syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian kawin?; (2) Hal-hal apa saja yang dilarang dalam isi dari perjanjian kawin?; (3) Sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kawin yang dibuatnya?;Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis serta dengan pengumpulan data sekunder, maka penelitiannya dilakukan secara kualitatif dengan mendasari pada aturan hukum yang berlaku, berdasarkan data yang tersedia, baik berupa bahan-bahan yang tersedia, literatur-literatur hukum, buku-buku, ensiklopedia, maka dibuat kesimpulan dalam rangka menjawab pokok permasalahan, antara lain; (1)sahnya suatu perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian; (2) Isi dari perjanjian kawin umumnya menyangkut hukum harta benda penyimpangan diizinkan sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; (3) Notaris hanya bertanggung jawab hanya sebatas akta yang dibuatnya, sedangkan isi dari akta tersebut adalah tanggung jawab para penghadap, dan jika bertentangan dengan Undang-Undang notaris berhak untuk menolaknya."

"Tugas notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan. Dalam hukum pembuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab notaris dalam ketiganya berbeda. Namun, seringkali para penghadap tidak mengetahui perbedaan antara akta notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta partai dan akta pejabat. Notaris harus menciptakan otentisitas pada akta notaris. Apabila akta notaris kehilangan otentisitasnya, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa peneguran, pemecatan sementara, atau pemecatan tetap, dan tuntutan ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, apabila terjadi pembatalan terhadap akta notaris, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pertanggungjawaban notaris untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan, kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris serta akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris adalah sebagai akta di bawah tangan. Dalam legalisasi, notaris harus mengenal (para) penghadap, membacakan dan menjelaskan isi akta di bawah tangan tersebut kepada (para) penghadap, serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam hal legalisasi, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi apabila notaris melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada para pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam waarmerking, notaris hanya mengesahan bahwa akta di bawah tangan tersebut telah ada pada tanggal di-waarmerking. Sehingga, terhadap notaris tidak dapat diajukan tuntutan."

"Tesis ini membahas mengenai peran, tugas dan tanggung jawab notaris serta kendala yang dihadapi notaris dalam proses pencatatan saham Perseroan Terbuka pada bursa efek luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Dalam rangka mendapatkan akses yang lebih luas dari pasar modal internasional, suatu Perseroan Terbuka yang sudah tercatat pada bursa efek Indonesia juga dapat mencatatkan sahamnya pada bursa efek mancanegara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengambil kasus pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura dimana setelah pencatatan saham dilakukan maka pada saat bersamaan seluruh saham PT X Tbk tercatat pada bursa efek di Indonesia dan Singapura (dual listing). Dalam pencatatan saham PT X Tbk pada bursa efek Singapura, notaris memiliki peran dan tugas serta bertanggung jawab untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti mengenai segala persetujuan RUPS yang diperlukan, termasuk akta yang memuat perubahan anggaran dasar PT X Tbk dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan pencatatan bursa efek Singapura, serta untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai penyelenggaran RUPS dan memastikan agar perubahan anggaran dasar PT X Tbk tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Kendala yang dihadapi notaris adalah berkaitan dengan pemahaman ketentuan pencatatan Singapura dalam kaitannya dengan proses perubahan anggaran dasar PT X Tbk.

---

This thesis discusses the role and tasks of as well as obstacles faced by a notary in such a listing process. The research is a normative juridical research emphasizing on the usage of documentary data and/or written legal norms by using a descriptive analysis type of research in order to provide for a precise and thorough explanation on the above-mentioned subject matters. In order to gain a broader access to the international capital market, a publicly-held company listed on an Indonesian exchange can also list its shares on an offshore exchange. To give a better understanding, the author takes the case of the listing of PT X Tbk's shares on Singapore exchange which results in the shares of PT X Tbk be listed on both Indonesian and Singapore exchanges (dual listing). In such a listing, the notary's roles and responsibilities are to draw up authentic deeds as evidence of the required GMS approvals, including deed containing amendments to PT X Tbk's articles of association ('AOA') for purpose of compliance with the Singapore exchange listing rules and to provide legal advice on the convening of such GMS and to ensure the compliance of such AOA amendments to the Indonesian laws and regulations. Obstacles faced by the notary are in connection with the notary having a precise understanding of the Singapore exchange listing rules in relation to the process of amending the AOA."

"ABSTRAKDisahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dandiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang PelaksanaanWakaf membuka peluang bagi notaris untuk membuat akta ikrar wakaf meliputi wakafbenda tidak bergerak, benda bergerak dan wakaf uang. Penelitian ini bersifateksplanatoris, yaitu untuk mengetahui peranan baru notaris sebagai Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf, akta ikrar wakaf sebagai akta otentik yang memenuhi ketentuanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persiapan notaris menjadiPejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penulis menggunakan studi kepustakaan denganmengkaji berbagai data yuridis dan melakukan wawancara dengan nara sumber yangkompeten dan memahami materi mengenai wakaf benda bergerak, wakaf uang, sertaakta perwakafan. Hasil wawancara tersebut bahwa peranan notaris sangat dibutuhkandalam pembuatan akta ikrar wakaf, terutama untuk wakaf yang bernilai tinggi denganjangka waktu tertentu. Akta ikrar wakaf merupakan akta otentik yang memilikikekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, akta ikrar wakaf harus memenuhiketentuan yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam akta ikrar wakaf harus memuat kehendak pemberi wakaf, sehingga ada jaminanperlindungan hukum bagi pemberi wakaf dan benda yang diwakafkan apabila jangkawaktunya sudah terakhir. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harusmemenuhi persyaratan khusus, yaitu beragaman Islam, telah mengikuti pelatihanperwakafan dan keuangan syariah serta dinyatakan lulus oleh tim berwenang yangdibentuk pemerintah. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf diangkat olehpemerintah di wilayah keijanya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagainotaris.

---

ABSTRACTThe legalization of Law No. 41 of 2004 on Donation (Wakaf) and theenforcement of Regulation of Government No. 42 o f 2006 regarding theImplementation o f Wakaf have opened opportunity to notary public in drawing updeed of commitment on wakaf. The role of notary public includes immovableobject of wakaf, movable object and wakaf of money. This research isexplanatory, namely to find out how the new role o f notary public as OfficialDrawing Up Commitment on Wakaf. The writer employs literature by studyingvarious juridical data to determine the role of notary public in drawing upcommitment on movable object wakaf, wakaf of money. The writer alsoconducted interviews with source persons being competent and understandingmaterials on movable object wakaf, wakaf of money, and deed o f wakaf. Resultsof the interview show that the role of notary public is much required in drawingup deed o f commitment on wakaf, especially on movable object donation (wakaf),including wakaf o f money at high amount and donated for certain time period.Deed of commitment on wakaf is authentic deed having strong law force. Thus,deed of commitment on donation must fulfill provision in Article 1868 o f CivilCode. In the deed of commitment on wakaf, there should contain the will ofdonor, that there is security assurance for the donor and object to donate if theperiod has been ended. Notary public eligible to be Official Drawing Up Deed ofCommitment on Wakaf shall meet special requirements, namely, Muslim, hasfollowed training on wakaf and Sharia banking and declared to have passed byauthoritative team established by the government. Notary public as OfficialDrawing Up Deed of Commitment on Wakaf shall be appointed by government inwhich the scope of area according to the decision on appointment as notarypublic."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."