Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPuncak-puncak kejayaan ide konglomerasi terjadi dipusat-pusat ekonomi dunia pada dekade awal tahun 1990-an,bersamaan dengan berkembangnya ide dan praktik penggabunganatau penyatuan usaha (merger atau amalgamation), pemekaranusaha (expansion) dan pengambilalihan usaha {acquisition)yang dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha utama didunia. Selain ide konglomerasi, Merger pada umumnyadimaksudkan pula sebagai suatu aksi korporasi (corporateaction) guna mencapai suatu tingkat efesiensi danefektivitas yang menguntungkan terhadap penyatuan beberapaentitas usaha, mencapai penghematan skala dan cakupanekonomis (econo/nies of scale and scope) serta kekuatanpasar untuk meningkatkan daya saing.Dalam melaksanakan suatu aksi korporasi, perusahaandan para profesionalnya wajib memperhatikan perkembangannilai-nilai universal baru yang diterima secara globalsebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporategovernance). Good corporate- governance pada prinsipnyamempuyai kerangka acuan yang harus mampu melindungi hak-hakpara pemegang saham, stakeholders dan pihak ketiga, harusmampu menjamin pula adanya pengungkapan yang tepat waktudan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan denganperusahaan serta mampu menjamin adanya pedoman strategisperusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yangdilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewankomisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.Notaris mempunyai peran penting sebagai bagian stakeholdersuntuk turut membantu penerapan good corporate governanceorgan-organ perseroan terbatas agar dalam menjalankan tugasdan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan rule of the game yang telah disepakatibersama, termasuk dalam pelaksanaan Merger. Notaris dapatmenolak memberikan bantuannya dalam melaksanakan tugas dankewenangannya dalam Merger, bila "para penghadap (pelakuMerger) menghendaki sesuatu yang bertentangan denganperaturan dan ketentuan hukum tentang Merger". Sesuatu yangbertentangan dengan peraturan dan . ketentuan hukum dapatdipastikan akan bertentangan pula dengan kaidah goodcorporate governance, karena kaidah good corporategovernance merupakan pemadatan dan pengkristalan kembaliterhadap kaidah dasar ketentuan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku serta atas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum universal."

"Perseroan terbatas (PT) merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tangung jawab pemegang saham, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang benar. Perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemegang saham dengan pimpinan perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Fungsi masing masing pihak tidak dapat dipadukan, pemegang saham adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Sedangkan PT Terbuka (PT. Tbk) adalah PT yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat melalui instrumen pasar modal. Sehingga kepentingan-kepentingan terhadap PT Tbk pun akan lebih banyak dibandingkan PT sebelum terbuka. Maka dalam hal ini pengaturannya pun harus lebih profesional. Untuk itu diperlukan standar untuk menjalankan PT dengan baik dan benar. Sehingga diperlukan pedoman Good corporate governance yang salah satunya merupakan konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Prinsip corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor."

"Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") telah menghadirkan "Komite Audit" sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Kehadiran Komite Audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Dalam konteks GCG, kehadiran Komite Audit dianggap sebagai "obat mujarab" untuk mengatasi lernahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama "Dewan Komisaris".Secara historis pemberlakuan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas Indonesia di sebabkan oleh arus perkembangan globalisasi ckonomi sekarang ini yang mengharuskan Pemerintah kita untuk senantiasa mengikuti kehcndak masyarakat ekonomi dunia, tentang perlunya diratifikasi berbagai konvensikonvensi internasional secara umum. Partisipasi Indonesia dalam tata pergaulan internasional dalam memberlakukan GCG sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan deinokratise rechtstaat yang senantiasa berkesinambungan selalu berkembang sesuai tingkat kecerdasan bangsa.Di samping itu GCG diyakini dapat memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Manfaat Iainnya adaiah berkurangnya peluang Direksi dan para karyawan di lingkungan persero untuk melakukan tindakan korupsi. Hilangnya peluang untuk bertindak korupsi dapat membawa kemungkinan terwujudnya peningkatan kesejahteraan para Direksi dan karyawan, yang dapat membawa pengaruh positif berupa peningkatan semangat dan tuinbuhnya "sense of belonging" sesuai dengan standar pengharapan. Dengan perkataan lain, penerapan dan penegakan GCG pada akhimya dapat meningkatkan daya saing perseroan baik di dalam maupun di luar negeri.Di Indonesia, lemahnya GCG ini nampak dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan inelalui mekanisme persaingan yang _/air. Terkait dengan rendahnya GCG inilah kami mencoba melakukan penelitian mengenai penegakkan GCG melalui pembentukan komite audit. Kehadiran komite audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Pengaturan tentang komite audit ini nampak pada Badan Usaha Milik Negara yang diwajibkan untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-1171M-MBUI 2002 tentang "Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (SUMN).3 Oleh karena itu, pembentukan komite audit sebagai "staff ahli" dari komisaris yang dianggap sebagai obat mujarab dalam hal penegakan GCG, untuk mengatasi lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama Dewan Komisaris."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Untuk melaksanakan penanaman modal asing di Indonesia, investor diwajibkan membentuk badan hukum Indonesia.dalarn bentuk perseroan terbatas. Basal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas yaitu perjanjian para pihak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka. Namun pemerintah telah menentukan isi suatu akta pendirian sehingga timbul permasalahan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kedudukan akta pendirian perseroan terbatas terhadap para pihak yang membuatnya setelah memperoleh pengesahan tersebut.Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh basil bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan nasihat hukum dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta pendirian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab agar akta pendirian memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan setelah mendapat pengesahan, akta pendirian menjadi hukum tertinggi bagi perseroan terbatas dan mengikat perseroan terbatas tersebut dan pihak ketiga. Peraturan berlaku jika tidak diatur dalam akta pendirian. Tidak semua ketentuan dalam perjanjian para pihak yang dibuat sebelumnya yaitu Joint Venture Agreement atau perjanjian lainnya dituangkan dalam Akta Pendirian, karenanya JVA secara tegas dapat dinyatakan mengikat perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan akta pendirian tidak mengaturnya."

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah, analisis struktur Audit Internal Bank Syariah, dan untuk mengetahui peran Audit Internal dalam menerapkan Good Coporate Governance Bank Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah dengan aset terbesar yaitu BSM, BMI, BNIS dan BRIS sudah menerapkan GCG dengan baik. Struktur Audit Internal pada Bank Syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi Audit Internal berada dibawah Direktur Utama/Komisaris/lainnya. Peran Audit Internal pada bank-bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksanaan pada unit kerja, monitoring terhadap temuan hasil audit, mengevaluasi hasil temuan audit, melaporkan terkait pelanggaran/kecurangan terhadap aspek syariah, dan melakukan pengend dimasing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan tiap Bank Syariah tersebut."