Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada kecenderungan selama ini PLN tidak mengadakan perjanjian secara absah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, dalam pemasangan listrik terlebih dahulu bagi konsumen rumah tangga yang didasarkan atas alasan efisiensi waktu, sehingga yang ada hanya merupakan perjanjian baku. Dari segi efisiensi dan praktis, perjajian demikian membantu mempermudah pelayanan kepada konsumen, tetapi konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dari segi hukum, berarti PLN menjalankan praktik usaha yang tidak menerapkan keseimbangan posisi dan hak kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh sebab itu, perlu ada suatu perjanjian yang dibuat absah antara PLN dan konsumen dalam proses pemasangan listrik yang akan memperoleh manfaat hukum bagi konsumen berupa adanya perlindungan hukum dan kedudukan yang sepadan dengan selaku usaha yang sangat besar pengaruhnya bagi terciptanya struktur perjanjian yang mengandung keadilan (fair contract). Dalam kondisi demikian berarti PLN harus membentuk suatu perjanjian, jika bersifat perjanjian baku harus yang bersifat terbuka dan mendorong adanya kesepakatan dalam hukum. Hal ini disebut sebagai perjanjian yang mempunyai teori sama nilai. (equaivalent theory) di mana perjanjian tersebut akan mengikat jika para pihak dalam perjanjian tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent)."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pada pengenaan besaran tarif PPOB dan PPJ token listrik prabayar, hak-hak konsumen yang dilanggar atas pemberlakuan PPOB dan PPJ, dan tanggung jawab pelaku usaha yang ditinjau berdasarkan Undang ? Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat permasalahan pada pengenaan tarif PPOB dan PPJ yang dikenakan pada tiap kali transaksi dan besaran tarifnya tidak diatur secara tegas, mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendaptkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka PT. PLN (Persero) wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

---

This thesis discusses the issues on PPOB tariff and street lighting tax (SLT), and consumer rights that are infringed upon withdrawal of administrative costs of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT) to purchase prepaid electricity tokens (smart electricity), reviewed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and what can be suggested to the consumers when their rights have been violated. This thesis uses normative juridical method with secondary data and performed with the technique of data collection by field studies that were done by conducting interviews to informants and / or speakers. Results of this study can be concluded that there is a legal basis for the implementation of Payment Point Online Banking (PPOB) and street lighting tax (SLT), on the responsibility of business operators under Article 19 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. PT. PLN (Persero) is obliged to take responsibility for the losses suffered by consumers, because consumer rights are violated under Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to comfort, security and safety in consumption of goods and / or services and rights to gain information that is correct, clear, and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services as well as its legal remedies according to Article 19 (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, hence, PT. PLN (Persero) is obliged to be responsible of people's loss."

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"Upaya pelestarian bangunan cagar budaya seringkali berbenturan dengan pembangunan kota Jakarta yang selalu mengalami perkembangan. Demikian pula yang terjadi dengan gedung PLN Gambir, di mana pada awalnya gedung ini dipergunakan sebagai perusahaan listrik milik pemerintah Belanda. Kebutuhan akan ruangan membuat pihak PLN melakukan penambahan dan pengurangan pada bangunannya, hai ini justru akan mengancam gedung PLN sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Di dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana upaya penyelamatan dan pelestarian yang telah dilakukan terhadap gedung PLN, dan juga akan dilihat upaya pelestarian yang telah berlangsung di gedung PLN apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pemugaran dan asas pemanfaatan yang terdapat di dalam undang-undang no. 5 tahun 1992 tentang bangunan cagar budaya. Tujuan dari penelitian ini ialah mencoba mengevaluasi hasil pemugaran yang telah dilakukan, dan memberikan saran yang berkaitan dengan upaya pelestarian gedung PLN. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan kota Jakarta menimbulkan berbagai masalah bagi kelestarian bangunan cagar budaya. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap bangunan cagar budaya, mereka menginginkan adanya penambahan maupun pengurangan terhadap bangunan yang dikelola. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu penyelesaian jalan tengah atau kompromi agar bangunan cagar budaya dapat dilestarikan sekaligus dimanfaatkan"