Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAborsi sudah dikenal lama oleh - masyarakatIndonesia. Satu pihak menganggap aborsi identik denganpenghilangan nyawa manusia/ * pihak lain mengatakan aborsi(sampai usia kehamilan tertentu) belum dapat dikategorikansebagai pembunuhan. Awal perbedaannya ialah saat janindianggap mulai bernyawa dan perlu diperlakukan sebagaiinsan.Akar masalah aborsi ialah kar'fena adanya kehamilanyang tidak diinginkan (KTD), sehingga walaupun ketentuanketentuanhukum pidana melarang keras dan kaum moralismengutuknya, namun data empiris menunjukkan kenyataanbahwa sekitar 80% pelaku aborsi adalah perempuan denganstatus menikah.Hukum positif hanya melihat aborsi dari segimoral, norma-norma kesusilaan dan kesopanan, tanpa melihatdari aspek kesehatan secara umum apalagi aspek kepentinganperempuan dan keluarga yang mengalami KTD, walausebenarnya Indonesia sebagai penandatangan Deklarasi ICPDKairo 1994 telah sepakat untuk menjamin pemeliharaankesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi setiap warganegara, termasuk hak untuk hamil atau tidak menginginkankehamilan, serta sepakat untuk menghapuskan praktik aborsiyang tidak aman. Selanjutnya juga disepakati, bahwa kepadaperempuan yang mengalami KTD harus memiliki akses terhadapinformasi yang terpercaya dan pelayanan konseling yangdapat diandalkan.Pada saat ini sangat kuat desakan yang mengaitkanaborsi dengan hak-hak reproduksi perempuan dan menganggapbahwa perempuan sebenarnya memiliki otonomi mutlakmenyangkut rahimnya sediri sehingga berpendapat bahwaaborsi sebagai hak asasinya, padahal janin juga mempunyaihak untuk hidup yang wajib dilindungi. Aborsi termasukdalam hak-hak reproduksi perempuan dan yang menjadi hakadalah kesehatan reproduksi yang meliputi antara laintersedianya pelayanan aborsi yang legal dan aman, yangdilakukan' oleh dokter ahli.Sudah waktunya diadakan dekriminalisasi aborsidengan ketentuan yang jelas, dan mengingat pembaharuanhukum pengguguran kandungan tetap bertujuan menghilangkanaborsi yang melawan hukum dengan memidana abortir yangbersangkutan, maka untuk memungkinkan penegakan hukum yanglebih efisien, sebaiknya si-wanita tidak dipidana dibawahUndang-undang yang baru nanti."

"Abortus secara formal di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang secara moralitas formal dianggap sebagai perbuatan jahat dan dikategorikan seabagai pembunuhan. Oleh karena itu dalam undang-undang pidana tindakan aborsi tersebut dimasukkan dalam kelompok tindakan kejahatan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia/orang lain...."

"Islam is a religion that has its own law. which is known as an Islamic Law, which has five main aims. And, one of the 'five main aims is to save and protect the soul of human from any threats, which means to protect the existence of human beings' life and the Moslem community. To concrete it, islam stated the Law for abortion. Qisas and Diyat. This is a sign of the islamic Law for! to protect the human life. Considering the complicated problem of abortion, thus in this article will he explained the views of Islamic Law on abortion."

"

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturanhukum positif terhadap eutanasia di Indonesia. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan instrumen hukum mengenai eutanasia, tetapi karena eutanasia berhubungan dengan nyawa maka dianggap perlu dicari pasal yang cocok dan Pasal 344 KUHP dinilai memiliki unsur-unsur yang sesuai. Dalam kenyataannya, dari awal KUHP dibuat sampai saat ini belum ada kasus terkait Pasal 344 KUHP di muka pengadilan, tetapi saat ini justru terdapat beberapa permohonan ke pengadilan atas eutanasia dan supaya Pasal 344 KUHP diperbolehkan terhadap dirinya. Dalam perumusan Pasal 344 KUHP dinilai terdapat kekurangan, yaitu unsur ‘atas permintaan sendiri dengan sungguh-sungguh’ karena sulit untuk dibuktikan mengingat korban yang meminta sudah meninggal dunia. dengan demikian, dalam rangka ius constituendumhukum pidana, rumusan Pasal 344 KUHP tersebut perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses about the regulation of euthanasia under Indonesia’s criminal law. Indonesia does not have any specific regulation about euthanasia, but since euthanasia is related to someone’s life, therefore, a suitable article is need to be sought and Article 344 of the Criminal Code is the closest one to the definition of euthanasia. Until now, Article 344 of the Criminal Code has never been used in court, but is currently being petitioned by some cases in civil court to legalize the action of euthanasia. The element ‘at the earnest request of the victim's heart’ within Article 344 of the Criminal code assessed to be difficult to prove because the victim who have initiated the murder have passed away. Thus, within the framework of ius constituendum, article 344 of the Criminal Code needs to be reformulated.

"

"Kriminalisasi atas tindakan aborsi korban pemerkosaan masih sering terjadi di Indonesia. Pada salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018, seorang anak berinisial WA didakwa atas tuduhan aborsi di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan putusan pidana penjara selama enam bulan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Padahal kehamilan pada anak WA disebabkan oleh pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya. Tentunya perkara tersebut telah mengurangi perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menjawab bagaimana aborsi korban pemerkosaan ditinjau dari kajian Hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Penelitian ini juga menjawab bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi korban pemerkosaan yang dikriminalisasi menurut kajian Hukum Islam dan peraturan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Islam dan peraturan di Indonesia telah mengatur terkait ketentuan hukum aborsi korban pemerkosaan beserta perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. Selain itu, terkait tindakan kriminalisasi terhadap aborsi korban pemerkosaan merupakan sesuatu yang harusnya dicegah demi penegakan hukum yang adil bagi para korban pemerkosaan. Walaupun ketentuan terkait hal tersebut pada Hukum Islam dan peraturan di Indonesia secara umum tidak bertentangan, terdapat beberapa ketentuan di dalam kajian Hukum Islam yang dapat dijadikan sumber acuan demi tegaknya perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. Beberapa di antaranya adalah memasukkan peran ulama ke dalam tim yang menentukan kehamilan akibat pemerkosaan, menambahkan ketentuan restitusi dengan kewajiban untuk menafkahi anak hasil pemerkosaan, dan menambahkan ketentuan bantuan nafkah dari negara terhadap anak hasil pemerkosaan.

---

Criminalization of abortion victims of rape is still common in Indonesia. In one of the cases that occurred in 2018, a child with the initials WA was indicted on charges of illegal abortion at the Muara Bulian District Court with a sentence of imprisonment for six months in Decision Number 5/Pid.Sus.anak/2018/PN.Mbn. Even though WA's pregnancy was caused by rape by her sibling. Of course, this case has reduced legal protection for rape victims. Based on these problems, this study answers how the abortion of rape victims is based on Islamic law and regulations in Indonesia. This study also answers how the protection and criminal liability for abortion victims of rape are criminalized according to Islamic law and regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data. The results of this study are Islamic law and regulations in Indonesia have regulated the legal provisions on abortion for rape victims and legal protection for rape victims. In addition, the criminalization of abortion of rape victims is something that should be prevented for the sake of law enforcement that is fair to rape victims. Although the provisions related to this in Islamic law and regulations in Indonesia are generally not contradictory, there are several provisions in Islamic law that can be used as a reference source for the establishment of legal protection for victims of rape. Some of them are adding the role of ulama to the team that determines pregnancy due to rape, adding provisions for restitution with the obligation to provide for children resulting from rape, and adding provisions for financial assistance from the state for children resulting from rape."

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of economic turbulance...."

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of ecoome turbulence. Many banks suffer from liquidity disaster and decline in their performance even some of them liquidated by government because of customer's crisis of trust. To prevent the return of crisis condition in the banking sector the Central Bank or bank of Indonesia released a policy called as Indonesia Banking Architecture in 2004. The BI's policy arranges banks into group or strata according to their owned-capital. Since the policy published in 9 January 2004 it has received few critics and completeness. Refer to the implementation of Indonesia Banking Architecture then in 2006 BI released regulation No. 8/16/PBI/2006 known as single presence policy (SPP). The SPP or single ownership policy arrange that banks owned by same corporation or individual should be merged or consolidated. The corporation or bank owner must be dominant shareholder of those banks or majoriry shareholder. Unfortunately the SPP policy is less aware of and possibly is inconsistent with other regulations ultimately arrangement ralating to business competition law as Act No.5/1999"