Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStandardisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan pelakuusaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhikepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanyastandardisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen danprodusen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen. Standardisasi ini berkaitanerat dengan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengankelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidakmemenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagikonsumen, selain merugikan konsumen dari segi finansial dapat pula mengancamkeamanan dan keselamatan masyarakat umum. pengaturan tentang standardisasiproduk pangan memang merupakan hal penting bagi konsumen. Sampai saat iniketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah standardisasiproduk pangan antara lain seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dansebagainya. Pengaturan tentang standardisasi produk pangan yang tertuang dalamperaturan-peraturan tersebut di atas sudah memperhatikan kepentingan perlindungankonsumen. Dengan adanya pengaturan tersebut akan memberikan manfaat yangoptimium pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik darikonsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai ataudikonsumsi. Dengan adanya pengaturan seperti itu, sudah seharusnya pelaku usahamentaati standar terhadap suatu produk pangan, kekurangtaatan pelaku usaha akanperaturan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen, yang berakhirkepada adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.Pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungankonsumen juga pihak yang sangat penting untuk menjaga dan mengawasi agarproduk pangan yang beredar telah sesuai dengan standar yang ditentukan."

"Labelisasi halal bagi produk makanan untuk diedarkan bagi umat Islam merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen muslim dari mengkonsumsi produk makanan haram serta memberikan dorongan kepada prousen produk makanan agar memiliki kompitisi yang unggul dalam merebut pangsa pasar dari konsumen muslim di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: bagaimana perlindungan hukum atas konsumen muslim terhadap labelisasi produk makanan halal di Indonesia, pertanggungjawaban produsen produk makanan halal terhadap konsumen muslim atas pencatuman label halal serta dapatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya kerugian yang dialami konsumen muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Perlindungan konsumen dalam KUHPerdata terdapat dalam buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat tentang pembuktian dan kedaluwarsa. Dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 383 ayat (2) bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis keadaan dengan menggunakan tipu muslihat. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan konsumen disebutkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Masyarakat banyak sekali mengeluhkan kekecewaannya tentang berbagai produk makanan kepada pihak YLKI, terhadap keluhan-keluhan tersebut YLKI akan melakukan melaporan kepada Ditjen POM, menindaklanjuti kepada MUI dan melakukan lewat jalur hukum."

"Salah satu bahan yang digunakan sebagai perlengkapan makan dan minum adalah melamin. Melamin dikenal karena keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan. Selain melamin yang asli, ternyata di pasaran dapat dijumpai pula peralatan makan dan minum yang terbuat dari melamin palsu. Melamin palsu mengandung formalin sehingga berbahaya jika digunakan sebagai alas makan dan minum karena unsur formalin pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung atau dari makanan dan minuman yang diwadahi. Kemiripan antara produk melamin asli dan produk melamin palsu mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu masalah standar produk melamin, pengaturan produk melamin, dan bentuk perlindungan konsumen terhadap produk melamin palsu berdasarkan UUPK. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, saat ini belum ada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk melamin, namun sudah ada Rancangan SNI produk melamin. Kedua, pengaturan mengenai produk melamin di Indonesia ada dalam UUPK, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar. Ketiga, bentuk perlindungan konsumen untuk produk perlengkapan makan dan minum dari bahan melamin palsu berdasarkan UUPK adalah bentuk larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu, tanggung jawab pelaku usaha, dan sanksi yang diberikan pada pelaku usaha."

"ABSTRAKProsedur pengelasan adalah suatu cara yang baik untuk dipergunakan pada industri-industri terhadap suatu produk yang memerlukan pekerjaan pengelasan. Dengan melalui prosedur yang tepat dan benar hasil pengelasan dapat dijamin akan memenuhi persyaratan mutu standar yang ditetapkan. Oleh karena itu didalam meningkatkan mutu produk mesin perkakas Stama Mc520 - X2500 dilakukan dengan membuat suatu prosedur kerja dan Standarisasi Proses Pengelasan terhadap pembuatan konstruksi " Bed base " nya, yaitu suatu rancangan pelaksanaan pengelasan yang juga diatur oleh standar tertentu. Sebagai langkah awal ditentukan standar ASME section IX edisi tahun 1983 sebagai langkah acuan, kemudian dilakukan pengamatan terhadap jenis proses las yang digunakan, urutan perakitan dan variable-variable yang akan berpengaruh, yang antara lain meliputi penentuan logam pengisi, tebal lasan, posisi pengelasan, kecepatan pengelasan serta perlakuan panas setelah pengelasan. Metode pemecahan masalah yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode standar operasi prosedur. Dengan pendekatan metode ini dapat ditentukan,langkah-langkah urutan perakitan yang paling efisien, serta dapat ditentukan suatu standar prosedur pengelasan yang tepat. Dari penelitian ini dihasilkan suatu urutan proses perakitan untuk pengelasan " Fled base " yang dapat digunakan agar cacat-cacat akibat pengelasan dapat dihindari. Adapun teknik atau metode pengelasan yang dapat digunakan adalah teknik MAG, TIG dan SMAW. Namun demikian dari pengamatan diperoleh bahwa metode las busur gas dengan elektroda terumpan ( MAG ) lebih produktif dibandingkan dengan jenis proses las busur gas elektroda tak terumpan ( TIC ) maupun las busur listrik elektroda terbungkus manual ( SMAW ).

---

ABSTRACTK

Welding procedure is a good way to be used in welding industries. Through accurate procedure the welding result is guaranteed to achieve standard quality.To improve the quality of Stama Mc 520 - X2500 tool machine, in bed base construction the work procedure and welding process standardization, a welding design based on certain standard is made. ASME standard section IX 1983 edition as the first step is used, then observation is done towards the welding machine used, assembly order and influenced variables, which include identifying the electrode, the dimension, welding position, welding speed and post weld heat treatment. The solving problem method used in this research is standard operation procedure. With this method the most efficient assembly steps and an accurate welding procedure standard are able to be identified. From this research a process of assembly steps for bed base welding which can be used to avoid welding defects is got. The technics or methods used are NAG, TIG and SMAW. But Metal Arc Gas ( MAG ) is more productive than Tungsten Inert Gas ( TIG ) or Shielded Metal Arc Welding ( SMAW )."

"Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis norrnatif dengan data skunder sebagai sumber datanya. Skripsi ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk telematika khususnya iPad, apakah Randy dan Dian yang menjual delapan buah iPad tanpa manual bahasa Indonesia yang mereka lakukan melalui kaskus dapat digolongkan sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta penerapan Pasa! 62 jo. Pasal 8 ayat (1) Humfj Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini laksa menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAGIPERJ5/2009 sebagai dasar penuntutan. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri tersebut iPad belum terrnasuk barang yang wajib disertakan manual bahasa Indonesia. Hal ini membuat laksa seakan-akan melupakan peraturan telmis dalam melakukan penuntutan, padahal maksud mereka adalah melindungi konsumen. Manual bahasa Indonesia sendiri dapat memudahkan konswnen dalam menggunakan iPad yang barn mereka beli.

---

This thesis discusses how the form of legal protection of the consumers of telematics products, especially iPad, whether Randy and Dian can be classified as 'pelaku usaha' in accordance with the 1999 Consumer Protection Law (UUPK). Randy and Dian had been charged with violating the 1999 Consumer Protection Law by selling Apple iPads without Indonesian manuals. This thesis also discusses the application of artice 62 jo. Article 8 paragraph (1) subparagraph j of the 1999 Consumer Protection Law and artcle 52 jo. article 32 paragraph (1) on the 1999 Telecomunication Law in this case. Prosecutors previously demanded a five-month jail tenn for both. They used the Ministry of Trade Republic . Indonesia .. Reguation No. 191MDAG/ PERJ512009 as the basis of the prosecution. However, in reference to a 1999 Trade Minister Decree, iPad is not classified as an electronic device that must come with an Indonesian language manual. This makes the prosecutor seemed to forget the tecnical regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jaminan produk makanan halal di Indonesia dan keberlangsungan pelaksanaan dari peraturan-perturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian kepustakaan dengan cara menelaah norma hukum tertulis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melalui peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal di Indonesia meskipun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, berupa penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar peraturan label produk makanan halal belum cukup tegas.

---

His Thesis is focusing on regulations regarding legal protection for the consumers about Halal Edibles Certainty in Indonesia, about the application of the regulations, and about Institutions focusing on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles. The method used in this research is Juridical Normative which uses Primary Data through interview, and also Secondary Data by using Literature Studies. This research concludes that regulations on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles in Indonesia are finely tuned, although there are some weaknesses. That is found the imposition of legal and sanctions enforcement for the Edible Producers whom broke the law of label for Halal Edibles is not firm enough."