Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merek telah merupakan hak milik yang dilindungi oleh Undang-undang sesuai dengan Undang-undang Merek no.15 Tahun 2001. Merek selain digunakan sendiri oieh pemilik merek, dapat juga diberikan kepada pihak lain. Pemberian merek kepada pihak lain dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan pengalihan hak atas merek dengan pemberian lisensi merek kepada pihak ketiga. Kedua cara ini sekilas tampak sama tetapi sebenarnya sangat berbeda. PengaJihan hak atas merek sekaligus mengalihkan juga hak miJik atas merek tersebut, sedangkan pada pemberian lisensi, hak atas merek tidak beralih, hanya penggunaan merek itu diberikan kepada pihak lain untuk digunakan atas ijin dari pemilik merek. Pemilik merek dalam hal ini juga dapat tetap menggunakan merek miliknya."

"Kepailitan telah dikenal di Indonpsia sejak jaman kolonial Belanda, yang diatur dalaln Faillissements verordening stb 1905 217 jo stb 1906 348. dalam perkembangannya peraturan mengenai kepailitan ini terus berkembang dan terakhir diperbarui dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK). Sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, bahwa prinsip dari kepailitan adalah sitaan umum atas harta si debitur pailit, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan jaminan hutang bagi seluruh %reditur dengan mempertimbangkan asas berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Sitaan umum tersebut dilakukan oleh Kurator melalui penetapan keputusan pailit. Menjadi persoalan adalah ketika dalam pelaksanaan sitaan umum tersebut terdapat hak merek yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu konsep hak kebendaan (dapat dimiliki) dan termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud / intangible moveable goods. Terlebih nilai ekonomis atas hak merek tersebut cenderung lebih ditentukan oleh faktor subyektivitas yang nilainya sulit di prediksikan oleh orang awam bahkan Kurator sekalipun. Oleh karena sifat subyektifnya inilah yang dalam beberapa kasus, menyebabkan Kurator tidak memasukkan hak merek ini kedalam budel pailit. Yang menarik dikaji dasar apakah yang memungkinkan hak merek ini dapat dimasukkan menjadi budel pailit sedangkan dalam pasal 20 UUK secara tegas mengecualikan hak cipta dalam budel pailit? Terkait dengan nilai subyektif tersebut, bagaimana perhitungan nilai ekonomis dan proses pencairan budel pailit dalam lingkup pembagian budel pailit kepada masing¬masing kreditumya berikut peralihan hak merek tersebut dan tanggung jawab kurator atas kelalaiannya bilamana tidak memasukkan hak merek tersebut sebagal budel pailit? Disamping itu akan dikaji pula akibat hukum dari suatu putusan pailit terhadap peijanjian lisensi yang telah diberikan oleh pemegang merek kepada penerima lisensi."

"Merek adalah bagian yang penting dari dunia ekonomi, maka dari itu diperlukan perlindungan atas hak atas merek yang bersangkutan.. Salah satu jenis sengketa merek yang dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa pembatalan pengalihan hak atas merek. Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum bisa mengatur penyelesaian efektif untuk memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan bahkan Pengadilan Niaga karena kompetensi yang terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan agar dibentuknya satu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan memutus semua sengketa yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

---

As an important part of economy, trademark right needs proper protection. One kind of trademark dispute which is exposed in this study is dispute of annulment of transfer of trademark right. Until today, regulations are not yet able to regulate an effective solution to verify and solve this particular dispute, even the Indonesian Commercial Court due to it's limited competence. The purpose of this study is to suggest the authority to establish one court which has the competence to solve any kind of intellectual property dispute."

"ABSTRAKDi dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yangsangat penting untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya dan untuk menjagaterjadinya persaingan yang sehat. Ketentuan pemberian perlindungan hukum untuk merekdiatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang antara lain terdapatpada pasal 5 ayat (d) yang menyatakan bahwa ?suatu merek tidak dapat didaftarkan apabilamerupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakanpendaftarannya?. Namun pada beberapa permohonan permintaan pendaftaran merek dimanapemohon yang cenderung membuat suatu merek dengan menggunakan kata-kata yang samaatau merupakan kata-kata keterangan dari barang atau jasa dapat juga lolos dari ketentuan pasal5 ayat (d) tersebut dan pemohon mendapatkan sertifikat merek. Di dalam perdaganganinternasional, merek yang pengertiannya sama dengan barang atau jasa disebut dengan MerekGenerik dan merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa disebut dengan MerekDeskriptif. Terhadap permasalahan di atas diperlukan penelitian pada pengaturan pemberianhak merek pada Undnag-Undang Merek dan penerapannya pada permohonan merek sertakajian terhadap teori-teori hukum yang terkait sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan pemberianhak merek di masa mendatang.

---

ABSTRACTIn the commerce of goods and services, the trademark has a very important todifferentiate a product with other products and to keep in the fair competition. The provisionfor trademark protection has regulated in Trade Mark Law No. 15/2001 contained in Article 5point (d) which states that "trademark can not be registered if the description or inconnection with goods or services for a registration". However, some applications where theapplicant for registration of a trademark that tends to create a trademark by using thesame words or a description word of the goods or services traded and the applicant obtain acertificate of trademark . In the international trading, meaning the same brand of goods orservices referred to as ?Generic Mark? and mark which is a description of the goods orservices referred to in ?Descriptive Marks?. According to the above problems need toresearch on the regulation of trademarks as well as its application to request a review of thelegal theories are relevant to generic mark and descriptive mark for managed trademarkregistration entitlements for the future."

"ABSTRAKMerek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, simbol ataupunwarna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakansatu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satukelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yangmemang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehinggasering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik,maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsiini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jualbeli, diambil contoh kasus merek "BUGARIN". Adapun yang menjadi pokokpermasalahan adalah bagaimana pengaturan pengalihan hak milik dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata , bagaimana pengaturan pengalihan hak atasmerek terdaftar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek, serta bagaimana analisis yuridis atas Akta Perjanjian PengalihanHak atas Merek Terdaftar "BUGARIN" dikaitkan dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifyang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metodepengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kegiatan penelitiankepustakaan dan mempelajari data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa hak atasmerek merupakan salah satu hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Sebagai hak milik, berdasarkan Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih karenapewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek ?BUGARIN?,merupakan salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakanoleh perjanjian. Walapun dalam Akta Perjanjian Pengalihan Merek "BUGARIN"tidak disebutkan kata jual beli, namun akta tersebut memenuhi unsur jual beliyang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

ABSTRACTTrademark is a "sign" the form of words, numbers, pictures, symbols or

colors to provide identification of the manufacturer so it can distinguish between

goods. Trademark rights is one of intangible movable assets, which is given to

people who are eligible and in it contains an absolute mastery, so often referred to

as the property of an intangible nature. As property rights, trademark rights was

able to switch one of them through treaties. This thesis discusses the transfer of

trademark rights with the sale and purchase agreement, drawn brand case

"BUGARIN". The fundamental problem is how the transfer of property rights

arrangements in the Book of the Civil Code Act, how the arrangements for

transfer of trademark are set out in Act No. 15 Year 2001 about Trademark, and

how the legal analysis on the Deed of Assignment Agreement Registered brand

"BUGARIN" associated with Act No. 15 of 2001 about Trademark and the Book

of the Civil Code. The method of writing this thesis using research methods that

have a normative juridical that have purpose to seek an answers about a problem.

Collecting data methods conduct with using the research literature and study of

secondary data. We can concluded that trademark rights is one of property rights

provided for in Article 570 of Act Book of the Civil Code. As property, pursuant

to Article 40 paragraph (1) of Act No. 15 year 2001 about Trademark, transfers

of trademark be able due to inheritance, wills, grants, agreements, or other causes

which are justified by the legislation. The transfer of rights to the brand

"BUGARIN", is one example of transfer of trademark because of the agreement.

Although the Deed of Trademark Transfer Agreement "BUGARIN" is not

mentioned the word ?sale and purchase?, but the deed meets the elements of sale

and purcase agreement set forth in Section 1457 of Act Book of the Civil Code."