Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring perubahan situasi sosial politik setelah mundurnya Soeharto, berubah pula kehidupan pars di Indonesia. Undang-Undang No 4011999 tentang Pers memberi jaminan kebebasan bagi insan pers untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kebebasan ini, media massa di Indonesia bisa leluasa memberi makna pada suatu peristiwa atau mengemukakan pendapatnya melalui berita yang mereka sajikan. Salah satunya adalah ketika pers memberitakan kebijakan Presiden BJ Habibie di Timor Timur. Peristiwa ini menjadi menarik bukan saja karena hasil kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra, tetapi juga karena menyangkut pencalonan Habibie untuk kembali menjadi presiden RI.Intisari dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika memaknai kebijakan Habibie di Timor Timur, khususnya kebijakan jajak pendapat yang mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia.Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini mengambil teks berita dan editorial Kompas, Media Indonesia dan Republika sebagai objek analisisnya. Asumsinya adalah bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita.Dengan meminjam teknik analisis Pan & Kosicki dan van Dijk, penelitian ini berupaya menemukan elemen yang berbeda itu melalui perangkat tanda seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat. Dari perangkat tanda inilah diketahui bagaimana media memaknai suatu peristiwa.Frame yang dipilih Kompas ketika menyajikan berita tentang hasil kebijakan jajak di Timor Timur pendapat yang dimenangkan oleh kelompok prokemerdekaan adalah "aspek politik". Media Indonesia lebih menekankan penilaiannya pada "aspek sosial ekonomi". Republika menggunakan frame "nilai universal" dalam pemberitaan dan editorialnya.Melalui frame yang dipilihnya, Kompas, Media Indonesia dan Republika telah melakukan legitimasi dan delegitimasi terhadap Habibie dalam rangka pencalonannya sebagai Presiden RI dalam SU MPR 1999."

"Skripsi ini berupaya untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembatasan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif evidence-based policy. Peneliti menggunakan konsep evidence-based policy (Head, 2008) untuk memahami penggunaan bukti dalam tiga dimensi, yaitu political knowledge, scientific (research-based) knowledge, dan practical implementation knowledge yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan adanya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses partisipatif sistemik yang terbatas pada NGO dan Akademisi. Sementara itu, kelompok kepentingan bisnis terlibat secara reaktif melalui dukungan media massa. Penggunaan data dan informasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun menunjukan adanya keterbatasan data yang berakibat ketidakmampuan dalam memberikan gambaran holistik terkait kondisi lalu lintas dan pengaruh yang diberikan kebijakan ganjil-genap di Jakarta. Sementara secara praktis, formulasi kebijakan ganjil-genap telah berhasil membentuk kesiapan instrumen pelaksana dalam implementasi kebijakan ganjil-genap. Secara teoritis, penelitian ini menemukan dua faktor determinan dalam pembentukan political knowledge yang belum dikemukakan oleh Head (2008), yaitu kepastian hukum dan peran media massa.

---

This thesis describes the policy formulation of even-odd traffic restriction system in DKI Jakarta from the perspective of evidence-based policy. Researcher used the concept of evidence-based policy (Head, 2008) to understand three dimensions of evidence, namely political knowledge, scientific (research-based) knowledge, and practical implementation knowledge. Researcher used post-positivist paradigm in this study to get a holistic analysis and understand the possibility of other variables that have not been discussed in previous theory through in-depth interviews and literature studies. The result shows that there was stakeholder involvement in a systemic participatory process that was limited to NGOs and academics. Meanwhile, business interest groups are reactively involved through mass media support. Transportation Department of DKI Jakarta had used data and information in even-odd traffic restriction system policy formulation. Even though it shows the limitations of the data which results in the inability to provide a holistic picture related to traffic conditions and the effects of even-odd policies in Jakarta. While practically, even-odd policy formulations had succeeded in shaping the readiness of implementing instruments in the implementation of even-odd traffic system policy. Theoretically, this study found two determinant factors in the formation of political knowledge that have not been stated by Head (2008), namely legal certainty and the role of the mass media."

"Lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup akan berdampak negatif terhadap kualitas hidup. Saat ini, baik di tingkat global maupun nasional, isu mengenai lingkungan hidup telah sering didiskusikan. Indonesia juga mengalami kerusakan lingkungan yang serius. Hal ini terjadi karena rendahnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan. Media massa berpotensi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan dengan kekuatan agenda setting yang dimiliknya. Sayangnya isu lingkungan hidup belum maksimal diliput oleh media massa. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya ketidakharmonisan hubungan antarstakeholder sehingga jurnalis lingkungan mengalami banyak hambatan dalam mengangkat isu lingkungan ke media massa. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literartur. Makalah ini akan membahas bagaimana upaya jurnalis lingkungan agar dapat mengangkat isu lingkungan ke dalam agenda media massa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan jurnalis lingkungan dalam hal ini yaitu 1) Kemasan isu lingkungan 2) Kecakapan awak media dalam pemberitaan isu lingkungan 3) Strategi diplomatis dalam pemberitaan isu lingkungan.

---

Environment is a very essential thing in human life. The environmental damages give negative impacts to the quality of life. Nowadays, environmental issues are frequently discussed in global or national level. Indonesia faces serious environmental damages. This happen because society pay less attention to protect surrounding. Mass media play very important role in increasing awareness of society, through its agenda setting, to preserve environment. Unfortunately media coverage on environment issues is still lacking. One of the reasons is because there's relationship disharmony among environment stakeholders, which hinder environmental journalists to prioritize environmental issues in media. This paper will discuss about the strategy on how environmental journalists promote environmental issues through agenda setting. There are several ways environmental journalists could do in order to achieve that goal 1) The packaging of environmental issues 2) Journalists ability in reporting the issues 3) Diplomatic strategy in reporting environmental issues. Literature review method is used to gather informations in this paper."

"Media massa sebagai salah satu perangkat negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi publik selayaknya memberitakan isu kemiskinan dengan porsi dan kemasan yang sesuai sehingga mampu menampilkannya secara komprehensif. Di Indonesia, media massa belum melihat isu kemiskinan sebagai isu yang penting untuk dibahas secara komprehensif dan mendalam. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana media massa Indonesia membingkai isu kemiskinan. Lebih jauh, hasil temuan dianalisa dengan menggunakan konsep agenda publik, agenda media, dan konteks sosial budaya Indonesia.

---

In Indonesia, mass media plays a significant role in national development and has the strengh to influence public perception as well. Thus, mass media should have been conveyed the poverty issue to the public comprehensively. By far, mass media in Indonesia not yet considered poverty as one of important issues to be discussed and reported deeply with comprehensively manner. The purpose of the study is to see how mass media in Indonesia frame the poverty issue using several concepts which are public agenda, media agenda, and the context of Indonesia’s social culture. "