Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan bank asing atau kantor cabang dari bank yangberkedudukan diluar negeri dalam sistem perbankan Indonesiadisertai dengan berbagai hal. Dari sisi persaingan dalamartian kompetisi dalam melayani nasabah diharpkan menjadicambuk pemicu bank-bank lokal sehingga terpacu untukmemberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya. Disisilain keberadaan bank-bank asing ini juga membawa berbagaidampak yang kurang baik terutama karena dari sisipengaturannya keberadaan bank-bank asing ini masih terdapatkerancuan dalam penyebutan "istilahnya" belum adapenyebutan yang pasti apakah kriteria atau ukuran/parameteryang akan dipakai dalam penyebutannya juga berkaitan denganfungsi intermediasinya, kerana dikhawatirkan bank asingtidak mau memutar uang yang dia peroleh di Indonesia danmembawa semua keuntungannya kembali ke negara asalnya.Karena bank Indonesia sendiri-pun masih belum konsistendalam penyebutannya. Kerancuan dalam penyebutan istilahtersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam pembinaandan pengawasan terhadap bank asing yang dilakukan oleh bankIndonesia sebagai otoritas jasa perbankan. Penelitian iniberusaha untuk melihat bagaimana pengaturan, pembinaan danpengawasan bank asing sebagai bagian dari penggerakperekonomian Negara dan bagaimana bank asing dalam membantupembangunan perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTA foreign bank or branch of bank which is sitting on theforeign nation in the Indonesian banking system contains somany problems. From the side of competitions to serve thecostumers its hope be a supporting to local to give a goodserve for his costumers. But in other side a foreign banktake a negative effect, acctualy from the side of hisregulation in Indonesian Banking System. Regulation for theforeign bank in Indonesian banking system contains a doublemeaning, or we can call it ambivalent in foreign bankdescriptions. The description for the foreign bank haven'tthe same parameter or criteria which is a foreign bank ismeaning a bank who have a central office in other countryor we call branch office bank, or foreign bank is meaningthe bank who have a majority investment is foreign people.Its ill be impact in intermediations fungtion of the bank.In acctualy condition foreign bank ill take his money tohis country and the bank will feel that have no duty tointermediation his profit in Indonesia. From that fact,Central Bank of Indonesia (Bank Indonesia) a institutionwho have a fungtion to supervision the bank in histeritority ill have a problem to regulate a foreign bank,because of the ambivalent foreign bank. Central Bank ofIndonesia have to regulate and supervise the foreign bankfor the function intermediation because of the equalitybefore the law which every bank must be serve todevelopment in Indonesia."

"Personal atau private banking adalah tempat yang paling nyaman bagi tindak kejahatan perbankan. asumsi ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu private banking adalah salah satu produk bank yang menawarkan jasa khusus dan bersifat personal kepada nasabah tertentu seperti penjabat publik, pengusaha, penasehat investasi dan politisi termasuk keluarga dan relasi mereka....."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, salah satu instrument Bank Indonesia ditetapkan pemerintah dalam menghadapi krisis, guna menghindari kehancuran dan kelumpuhan Sistem Keuangan, Sistem Perbankan serta ekonomi umumnya. melakukan pemulihan ekonomi secara intensif, inisiatif dan kebijaksanaan sikap transparan, komunikatif dan koordinatif untuk mencapai solusi, objektif proporsional dan konseptual. Untuk menjawab tiga pokok permasalahan dalam penelitian yaitu : Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Apakah fasilitas, pengendalian dan pengawasan penggunaan dananya, penagihannya melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dianggap pengalihan beban tanggung jawab. Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia didalam proses pengembalian dan penyelesaiannya secara hukum.Metode Penelitian pengumpulan jenis data primer, penelitian lapangan (field research) dan data sekunder, penelitian perpustakaan (library research). eksplorasi (penelusuran) bersifat penelitian hukum normative, tipologi sudut sifat penelitian diskriptif eksplanatoris.Alat pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Pengawatan tidak terlibat dan wawancara dengan responden. Analisa data normative-kualitatif. pengolahan analisa metode induktif dan komparatif. maka hasil penelitian Pertama, Mekanisme Penyaluran Bantuan Likuditas Bank Indonesia hakekatnya melaksanakan perintah undang-undang, menempuh kebijakan dan kelemahannya manajemen penyaluran. Kedua, pengendalian penggunaan dana menerapkan Cease and Decease Order (CDO).' kelemahan system pembinaan dan pengawasan bank.Kebijakan politis pemerintah berpengaruh. Pengawasan Bank Indonesia, dan Pengendalian Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ketiga, penyeJ.esaian diterbitkan Surat Utang Pemerintah, Perpectual Promissory Note dan Reedemable Promissory Note. Capital Maintenace Notes. Akta Pengalihan Tagihan (Cessie). dibedakan unsur tanggung jawab kebijaksanaan dengan unsur beban finansial. Upaya memperoleh kembali dana melalui Master of Settlement Acquisition Agreement, Master of Refinancing Note Issuence Agreement, Akta Pengakuan Utang, Pengadilan Perdata, Niaga dan Pidana serta Panitia Urusan Piutang Negara."

"Permasalahan dalam industri perbankan sebelum adanya deregulasi, memperlihatkan bahwa kelompok bank-bank pemerintah menduduki posisi monopoli dalam pasar perkreditan. Pengendalian pemerintah atas sister keuangan yang distortif ini menciptakan financial repression, sehingga akhirnya pemerintah melakukan deregulasi di bidand perbankan Juni 198.3. Namun demikian deregulasi ini belum menyentuh market entry di sektor perbankan. Tahun 1988 pemerintah melakukan deregulasi lagi yang dikenal dengan Pakto 1988, dimana pemerintah mempermudah ekspansi dan market entry bank-bank. Hal ini memungkinkan masuknya bank-bank asing maupun bank asing campuran ke dalam industri perbankan Indonesia, sehingga mempengaruhi perubahan konsentrasi dalam industri perbankan Tulisan ini mengaplikasikan teori organisasi industri dengan model persamaan konsentrasi Kang Rae Cho, yang akan melihat pengaruh dan kehadiran bank-bank asing dalam industri perbankan Indonesia. Struktur data yang diqunakan dalam skripsi ini merupakan data kwartalan dari periade tahun 1987 - 1994. Tehnik pengujian model dalam penulisan ini mempergunakan tehnik ekonometri dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan dengan mememenuhi asumsi-asumsi klasiknya, maka metode OLS .ini merupakan penaksir terbaik tidak bias. Dalam menganalisa tingkat konsentrasi perbankan ada lima faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat konsentrasi dalam industri perbankan yaitu size pasar, economies of scale dan capital intensity bank-bank, jumlah bank-bank lokal dan asing, kehadiran bank-bank acing (foreign banking presence), serta kebijakan pemerintah yang merupakan entry control. Dari hasil pengujian ternyata hanya variabel jumlah bank-bank yang tidak mempengaruhi perubahan tingkat konsentrasi. Kehadiran bank-bank asing selain mempengaruhi tingkat konsentrasi, Juga meningkatkan efisiensi ekonomi dan kompetisi dalam di dalam industri perbankan Anjuran pemerintah yang menghimbau bank-bank untuk merger, bisa memperbaiki kondisi bank-bank yang tidak sehat, namun apabila merger dilakukan antar bank-bank dalam sate grup, dapat meningkatkan konsentrasi perbankan, sehingga terpusatnya kekuatan pada grup bank tertentu ini cenderung menimbulkan oligopoli dalam industri perbankan Indonesia."

"Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai paradigma yang berbeda secara mendasar dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat. Bank Konvensional menghimpun dana masyarakat (nasabah) dan meminjamkan kepada debitor dengan sistem bunga (interest fee)...."

"Tesis ini membahas pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (sharf) yang dilakukan dalam perbankan syariah di Indonesia berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) serta peranan bank syariah dalam transaksi pertukaran mata uang asing (sharf) tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing (sharf) dalam perbankan syariah di Indonesia harus terbebas dari unsur riba, masyir, dan gharar; harus ada ijab-qabul; dilakukan secara tunai (bai' naqd); tidak boleh memberikan syarat; dan objek mata uang yang dipertukarkan harus sudah ada. Bank syariah termasuk didalamnya Bank Syariah Mandiri memiliki peranan yang berarti dalam transaksi pertukaran mata uang asing (sharf), yang diimplementasikan melalui produk jasa penukaran uang yang disediakan oleh bank tersebut, baik itu penukaran secara tunai ataupun melalui transfer.

---

This thesis contains a research output and conclusion of foreign exchange currencies transactions (sharf) in Indonesian sharia banking based on sharia principles, related official regulations, fatwa of Indonesian Nationwide Sharia Council (DSN) No. 28/DSN-MUI/III/2002 about Foreign Exchange (Al-Sharf) and role of sharia bank itself in those transactions where is uses qualitative approach and descriptive design to analyze all aspects of implementation. Those foreign exchange transactions in Indonesian sharia banking must be fulfill any implementation prerequisites such as physically available, free of riba, masyir, gharar and any added conditions, there is an ijab-qabul and must in form of cash transaction (bai' naqd). Conclusion of this research explains that Indonesian sharia banking, where including Bank Syariah Mandiri plays an important role in foreign exchange currencies transactions (Sharf) by provided foreign exchange service as their products, either in form of cash or by transfer."