Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkhir-akhir ini makin marak produk kosmetikayang menggunakan bahan kimia berbahaya khususnya yangdapat merugikan dan membahayakan bagi konsumennya.Oleh karena itu sangat diperlukan PerlindunganKonsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya DalamKosmetika Ditinjau Dari Perspektif Keamanan danKeselamatan Konsumen. Dalam tesis ini dibahas tentangpengaturan tentang kosmetika yang dapat melindungikonsumen dari kosmetika yang mengandung bahan kimiaberbahaya, pengawasan terhadap produk kosmetikaberbahaya oleh instansi terkait, dan penanganansengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen serta kasus-kasus yang dialami oleh konsumenakibat penggunaan produk kosmetika berbahaya yangtelah dilaporkan ke Unit Layanan Pengaduan KonsumenBadan Pengawas Obat dan Makanan.Bentuk perlindungan konsumen yang diberikanoleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturanperundang-undangan, peraturan pemerintah ataupenerbitan standar mutu barang. Disamping itu yangtidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasanpada penerapan peraturan ataupun standar-standar yangtelah ada. Guna melindungi konsumen, Pemerintahmenginstruksikan kepada produsen/distributor untukmelakukan penarikan produk yang membahayakan keamanandan keselamatan konsumen dari peredaran danmemusnahkannya.

---

ABSTRACTRecently more and more cosmetics product usingdangerous chemicals especially can harm and endangers forthe consumer. Therefore hardly is required Consumerism ToDangerous Chemicals In Cosmetics Evaluated From ConsumerSecurity and Safety Perpective. In this thesis studiedabout arrangement about cosmetics which can protectconsumer from cosmetics which is containing dangerouschemicals, observation to dangerous cosmetics product byrelated institution, and handling of consumer dispute byThe Agency of Consumer Dispute Solution and casesexperienced by consumer as result of usage of dangerouscosmetics product which has been reported to Consumerdenunciating Service Unit from The Agency of Drugs andFood Supervisor.Consumerism form given by government is by releasinglaw and regulation, governmental regulation orpublication of standard quality of goods. Side that whichis not less important is do observation at regulationapplying and or standards which there have. To protectconsumer, the Government instructs toprodusen/distributor to do withdrawal of productendangering security and safety and safety of consumerfrom circulation and annihilates it."

"Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang mengalami proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Penggunaan bahan tambahan makanan dimaksudkan untuk merubah karakteristik makanan dan membantu proses pembuatan makanan. Seiring dengan laju perkembangan teknologi, bahan tambahan makanan yang semula berasal dari alam, mulai banyak digantikan oleh bahan tambahan makanan sintetik melalui proses kimiawi. Dengan berkembangnya industri makanan, maka penggunaan bahan tambahan semakin diperlukan. Namun tidak semua bahan kimia diperbolehkan untuk dijadikan bahan tambahan makanan. Ada beberapa bahan-bahan kimia yang tidak diperbolehkan penggunaannya dalam makanan, karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang menjadi permasalahan adalah, banyak produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya ini sebagai bahan tambahan makanan, seperti boraks dan formalin. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut dalam makanan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya penggunaan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, studi pustaka dan pengamatan kepada produsen, konsumen dan lembaga pemerintah. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang permasalahan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa produsen menggunakan bahan berbahaya karena faktor ekonomi, yaitu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Bahan-bahan berbahaya tersebut harganya murah, sehingga produknya menjadi lebih kompetitif. Kondisi yang mendukung permasalahan adalah sifat konsumen yang pasif, kurang kritis. Ditambah lagi dengan kurang efektifnya penegakkan hukum oleh pemerintah akibat toleransi yang berlebihan kepada industri kecil, ketidakjelasan aturan dan kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan produksi dan distribusi bahan-bahan berbahaya tersebut. Kasus penggunaan bahan berbahaya ini menggambarkan kondisi perekonomian di Indonesia, dimana tidak adanya etika bisnis yang baik, yang menghalalkan segala cara dalam mencari keuntungan. Konsumen juga belum dianggap sebagai pelaku utama perekonomian Indonesia, sehingga posisinya lemah. Berbagai hal diatas bermuara pada lemahnya hukum dan penegakkannya. Selama permasalahan hukum belum dibenahi, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan akan terus terjadi."

"Pertumbuhan industri iklan yang terjadi dewasa ini dirasakan cukup pesat. Periklanan merupakan salah satu metode promosi yang mempunyai hubungan dengan pemasaran barang. Keberadaan iklan berdasarkan atas daya kreatif seseorang yang mampu mempersuasi konsumen untuk membelinya. Daya kreativitas dalam mengkomunikasikan pesan, opini, atau apapun bentuknya untuk kepentingan produsen, maupun pihak lain haruslah selalu dilandasi prinsip jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak berbenturan tatanan hukum, sosial, dan budaya yang ada. Iklan kosmetika yang bermunculan saat ini, seakan menjawab kebutuhan konsumen akan kecantikan dan penampilan yang sempurna seperti yang digambarkan oleh sosok seorang model dalam iklan tersebut. Namun, seringkali terjadi iklan kosmetika itu malah menjerumuskan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Banyak keluhan yang datang dari konsumen mengenai efek yang ditimbulkan akibat penggunaan produk kosmetika itu, hal ini terjadi karena iklan kosmetika itu menyesatkan, baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari kode etik periklanan itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia(TKTCPI), tampaknya ketentuan-ketentuan periklanan kosmetik yang ada dalam kode etik periklanan ini belum sepenuhnya diterapkan, khususnya ketentuan mengenai iklan kosmetika yang diatur dalam Bab IIC No. 13a TKTCPT, di mana disebutkan bahwa iklan kosmetika harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan RI. Tetapi pada kenyataannya iklan dan produk kosmetik yang beredar di masyarakat, banyak yang tidak sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Badan POM, sebagai Badan yang berkoordinasi dengan Depkes, karena mengandung bahan yang dilarang selain tidak terdaftar di Radan POM sehingga tidak memiliki izin edar. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM tentang Kosmetik, khususnya Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur tentang Periklanan Kosmetika."

"Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, konsumen harus sadar, mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak konsumen dalam praktek sehari-hari sering tidak diterapkan, baik karena ketidaktahuan atau keengganan konsumen dalam memanfaatkannya. Sementara itu, tidak sedikit produsen yang bertindak semena-mena dibalik ketidakberdayaan dan ketidaktahuan konsumen tersebut. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat telah melakukan berbagai macam upaya. Salah satu upayanya adalah di bidang pendidikan, yang telah mengadakan berbagai macam kegiatan seperti Training Motivator Konsumen, seminar dan diskusi panel. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga menjadi pembicara di radio, televisi, dan media cetak. Selain di bidang pendidikan, upaya lain yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah di bidang penerbitan, dengan menerbitkan majalah bulanan Warta Konsumen. Sedangkan di bidang Informasi dan Dokumentasi, Yayasan Lembaga Konsuman Indonesia menyediakan sarana perpustakaan yang terbuka untuk umum. Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada bidang pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Penanganan pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu penanganan secara non-litigasi dan penanganan secara litigasi. "

"Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat tradisional terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepreneur of traditional medicine, and the authority and the responsibility of government toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry. This research is using normative research. The result of this research is the entrepreneur of traditional medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of traditional medicine toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry."

"Maraknya penyalahgunaan bahan kimia formalin sebagai pengawet makanan dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Penggunaan formalin (dalam bahasa kimianya disebut juga formaldehide) tersebut terbukti berdampak buruk bagi kesehatan konsumen, mulai dari iritasi ringan sampai dengan gangguan kesehatan yang mengakibatkan kematian. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, melihat telah menyebar dan maraknya penyalahgunaan bahan kimia tersebut ditanah air. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian dalam hal ini.Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain peraturan perundang-undang yang terkait maupun putusan-putusan pengadilan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup; Peraturan perundangundangan terkait, Putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.Cara pengumpulan data yaitu-dengan menggunakan metode studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara Kualitatif Larangan terhadap penggunaan formalin sebagai pengawet makanan sebenarnya sudah lama diterapkan, yaitu dalam Permenkes No. 722 1 MENKES 1 PER I IX l 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 1168 / MENKES 1 PER 1 X I 1999, namun penyalahgunaan bahan kimia tersebut dewasa ini masih banyak ditemukan.Hal ini membuktikan bahwa tidak efektifnya peraturan perundang-undangan tersebut, dan penegakan hukumnya pun masih dipertanyakan. Pelaku usaha yang memasarkan makanan dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanannya tentunya melanggar ketentuan UUPK, UU Pangan, dan UU Kesehatan, untuk itu kepada pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang seberat-beratnya.Selain mengeluarkan regulasi baru dan mengenakan sanksi yang berat kepada pelaku usaha yang rela meracuni konsumen untuk memperoleh keuntungan semata, kondisi ini tentunya harus juga diantisipasi dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat, serta memberikan alternatif lain pengganti formalin yang lebih baik bagi pelaku usaha dalam mengawetkan makanannya."

"Plastik mengandung bahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi konsumen akibat penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan, pelanggaran hukum perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan peranan pemerintah dalam rangka pengawasan penggunaan produk plastik oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen adalah digunakannya produk plastik berbahaya oleh pelaku usaha sebagai kemasan pangan. Dengan digunakannya produk plastik berbahaya ini, pelaku usaha juga telah melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini pemerintah berperan dengan cara melakukan pengawasan penggunaan kemasan plastik, memberikan penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha, serta mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan pada kemasan plastik.Plastics contain hazards that can endanger consumers' health. This thesis discusses the problems faced by consumers due to the use of plastic products as food packaging, consumer protection law violations by the business, and the role of government in order to control the use of plastic products by businesses. Results of this study concluded that the problems faced by consumers is the use of plastic products by dangerous business as a packaged food. By using dangerous plastic product, businesses have also violated provisions of the law of consumer protection. Furthermore, the government should monitor the use of plastic packaging, provide counseling to consumers and businesses, and require businesses to include the symbol and code information on the triangle and plastic packaging."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan klausula baku dalam praktek promosi dan perdagangan properti ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, yaitu klausula baku yang tercantum dalam brosur penawaran produk properti pada masa pra transaksi dan klausula baku yang terdapat pula di perjanjian kredit properti yang terjadi dalam masa transaksi. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada prinsip hukum perlindungan konsumen yang diberikan oleh negara pada saat sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terkait dengan peraturan perundangan lain di bidang properti serta teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum dari para ahli terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyarankan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen properti.

---

This thesis discusses the implementation of standard clause in promotion and trade practise viewed of Consumer Protection Law, ie the standard clause contained in the property offering brochures in pre transaction and the standard clause contained in the property credit agreement in transaction at the time of transaction. The analysis is conducted by referring to principal of consumer protection law provided by the State at the time before and after the issuance of Law Number 8 Year of 1999 regarding the Consumer Protection and related to other prevailing property regulations along with the theory of law on justice and legal certainty principles from notable legal scholars. This research uses the descriptive method, the datas were collected by library research and other sources. The researcher suggests to the Government to issue the regulations that govern the property consumer protection."