Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesiasetelah perkawinan. Sejak zaman penjajahan telah dikenal di berbagai wilayah Indonesia, namun belum diatur secaraformal dalam perundang-undangan sehingga banyak menimbulkanmasalah hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebutperlu ditelaah mengenai cara-cara apa yang dapat mengurangiatau bahkan menghilangkan penyalahgunaan yang seringterjadi atas tanah-tanah wakaf seperti upaya pengalihanfungsi dan status tanah wakaf, bagaimana eksistensi lembagawakaf ditinjau dari Hukum Agraria Nasional kita, bagaimanaperanan nadzir dalam proses pengalihan fungsi dan statustanah wakaf tersebut dan kedudukan serta peranan PeradilanAgama dalam memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan danmenganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketawakaf ditinjau dari dua sudut pandang hukum karena wakafmerupakan transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum AgrariaNasional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwadalam mempertahankan eksistensi tanah-tanah wakaf tidak hanya diperlukan kaidah Hukum Islam saja namun diperlukanaturan formal yang secara tegas mengatur administrasi,prosedur dan sanksi-sanksi, khususnya terhadap upayapengalihan status dan fungsi tanah wakaf karena semakintingginya nilai ekonomis tanah mengakibatkan permasalahanwakaf meningkat dan ironisnya dilakukan oleh pihak-pihakyang berwenang mengelola dan mengawasi tanah wakaf. Kondisitanah-tanah wakaf ini memerlukan perangkat hukum yang tegasdan lebih mengikat sehingga hadirnya Undang-Undang Wakafsangat diharapkan demi terwujudnya produktifitas wakaf itusendiri. Melihat kondisi perekonomian negara kita saat ini,wakaf dapat menjadi salah satu penunjang peningkatanekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara yang telahberhasil mengembangkan wakaf karenanya diperlukan peranserta pemerintah antara lain dalam bentuk peraturanperundang-undangan."

"ABSTRAKSince the signature of Law 31/2004 about Fishery and its revision through Law 45/2009, Indonesia had established 10 (ten) Fishery Courts. The first five, embedded in the distric courts of North Jakarta, Medan, Pontianak, Bitung, and Tual, were established on 2007; two, embedded in the distric courts of Tanjung Pinang and Ranai, were established on 2010; and the other three, embedded in the distric courts of Ambon, Sorong, and Merauke, were established on 2014. Originally intended to speed up the proceeding of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing; thes courts where instead considered taking too long to prosecute the perpetrators. As theresult, many illegal vessels were sunked without trial process. Quoting Susi Pudjiastuti Indonesia's current Maritime and Fisheries Minister it was done to cut the decision-making chain. One of the reasons behind this slow process is there are too many institutions involved in its criminal procedure. Therefore, this paper attempts to explain the regulatory framework of Indonesia fishery court including their procedural law and clarify the scope of authority possessed by each institution in charge of criminal procedure investigation, prosecution, and adjudication. Using secondary data (legal materials, books, dictionary, articles from legal journals, etc.), this paper will give light to the shortcomings of current fisherycourt and criminal procedure in Indonesia which can be used as evaluation materials for future revision."

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama dan ras. Namun dalam hal perkawinan yang antara mereka yang berbeda agama, ternyata Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran. Meskipun pendapat yang lazim diterima dari para pakar hukum adalah bahwa UU Perkawinan tidak menghendaki perkawinan beda agama, tidak menyurutkan pasangan yang berbeda agama untuk tetap mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Berbagai cara dilakukan agar perkawinan dapat dicatatkan dan mendapat pengakuan dari Negara. Salah satu cara yang akhir-akhir ini ditempuh oleh banyak pasangan yang berbeda agama adalah melangsungkan perkawinan dengan difasilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina yang mengakui sahnya perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah perkawinan beda agama yang difasilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina dapat dicatatkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan upaya yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama yang telah melangsungkan perkawinan dengan difasilitasi Yayasan Wakaf Paramadina agar perkawinannya dapat dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Yayasan Wakaf Paramadina tidak dapat dicatatkan di baik di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil, namun apabila mereka mempunyai bukti pengesahan perkawinan dari agama dan kepercayaannya selain agama Islam, maka perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Kemudian untuk masa yang akan datang, berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang untuk dapat dicatatkannya perkawinan beda agama di Indonesia, yakni melalui penetapan pengadilan.

---

The Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is acknowledged as the unification of the law in term of marriage that is applied to all Indonesian citizens that are consist of different ethnics, religions as well as races. However, it is found out that the Law did not regulate explicitly things about marriage between people from different religious background. This in turn brings about consequence in form of various interpretation of the vague condition. Even though the majority of legal experts hold that The Law concerning Marriage does not acknowledge any marriage between two different religious backgrounds, there are yet still some of such couples pursue further their interest under the marriage institution. Among many ways they take for this purpose, getting them-selves under religious ceremony held by Yayasan Wakaf Paramadina, which acknowledges the validity of such marriages, is one of the most renowned alternatives.

In this research paper, the writer seeks to find out whether the marriage ceremony held by Yayasan Wakaf Paramadina, as well as the effort conducted by the couples from different religious background can be registered according to the positive law.

The research applies the juridical-normative method, since it refers to the laws that regulate matters concerning marriage and marriage registration. Meanwhile the data utilized are secondary ones, in form of literatures, which further supported by the result of in-depth interview with the respondents.

It is eventually concluded that any marriage happens between two persons from two different religious backgrounds that is held under the supervision of Yayasan Wakaf Paramadina cannot be registered in either Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) or Office of Civil Registration (Kantor Catatan Sipil). However if they have an acknowledgement certificate validating the marriage from their respective religion authority, then the marriage shall be registered in the Office of Civil Registration. In addition, the recent implementation of the Law Number 23 Year 2006 concerning Demography Administration has further advanced in the opportunity to such couples to register their marriage in the concerned authorities in Indonesia, that is by court order."

"Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerahPetogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturanpertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimanaketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan sertabagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WANSYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabilabenda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan denganprinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangWakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologipenelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapatpenyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuhmelalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapatmelalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagiBWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankankeberadaan aset wakaf.

---

ABSTRACTThis thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, SouthJakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis ishow’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute andhow’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WANSYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s RegulationNumber 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf isprohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of thisprohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for publicpurpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only bedone after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 joArticle 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legalresearch with the typology descriptive analytical research. The result on thisresearch is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of theGovernment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court ofReligion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakafland assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Tanah merupakan unsur yang paling esensial bagi negara agraris seperti Indonesia. Untuk itu dalam kaitannya mencegah penguasaan tanah pertanian oleh para tuan tanah diperlukan suatu peraturan-perundang- undangan yang mengatur mengenai penguasaan, pemilikan beserta hubungan hukum mengenai pengusahaan tanah. Undang-undang tersebut telah dibuat dan diberlakukan yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang land reform, yaitu UU No. 56/Prp/1960. Didalamnya diatur mengenai 6 program land reform, yang pada azasnya menghendaki tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Dalam pelaksanaannya, antara keenam program tersebut terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk melihat pelaksanaan terhadap program-program tersebut dilakukan peninjauan di desa Dewi mengenai struktur penguasaan, pemilikan beserta pengusahaan tanah pertanian oleh penduduk desa. Dalam proses pelaksanaannya terdapat program yang telah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat pula program yang belum terlaksana sehubungan dengan beberapa kendala, terutama dalam hal pengawasan dan masih kuatnya pengaruh adat kebiasaan setempat."

"Maraknya perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi serta polemik di masyarakat, baik masyarakat organisasi keagamaan maupun agamawan hampir sepakat melarang dilakukannya perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan, terlihat bahwa pandangan masyarakat serta para agamawan tersebut semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 8 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 1 Juni 1980 yang mengharamkan pernikahan beda agama baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ataupun sebaliknya. Terlepas dari ketentuan di atas, nyatanya perkawinan beda agama kian hari kian meningkat jumlahnya, bahkan belakangan ini telah terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, yang membolehkan perkawinan beda agama dengan berdasar pada Al Quran surat Al Maidah ayat 5 serta menegaskan bahwa tidak ada tafsir tunggal atas teks-teks Kitab suci. Yayasan tersebut juga mengeluarkan surat keterangan sahnya perkawinan yang hanya sah menurut Yayasan Wakaf Paramadina, tetapi tidak sah menurut hukum Negara karena Yayasan Wakaf Paramadina bukanlah instansi yang berwenang untuk melangsungkan maupun mencatat perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut juga tidak luput dari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari antara lain terhadap status perkawinan itu sendiri yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan, Adanya kekhawatiran terjadi konversi agama atau “pemurtadan”, serta permasalahan mengenai pembagian warisan dari perkawinan tersebut yang hanya dapat diwariskan melalui wasiat karena adanya perbedaan agama."

"Wakaf merupakan instrumen yang diunggulkan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Namun, potensi wakaf yang demikian besar belum dapat dioptimalkan di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah belum transparannya kinerja lembaga wakaf. Sehingga, umat belum mempercayakan dananya bagi pengembangan wakaf. Untuk itu, skripsi ini dimaksudkan untuk merumuskan penilaian kinerja lembaga wakaf. Untuk membuktikan keandalan penilaian kinerja yang dirumuskan, maka peneliti mengujikan pengukuran kinerja tersebut pada tiga lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas dan efisiensi lembaga wakaf kurang optimal.

---

Waqf are a favored instrument of Islam in improving social and economic welfare of the people. However, the potential for such large waqf cannot be optimized in Indonesia. One of the things that became the cause is not yet transparent performance waqf institutions. So, people do not entrust their funds to the development of waqf. To that end, this thesis is intended to formulate performance assessment waqf institutions. To prove the reliability of performance assessment that is formulated, the researcher is testing out the performance measurements in three institutions Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, and Wakaf Al-Azhar. This study is a descriptive qualitative research design. The results show the effectiveness and efficiency of waqf institutions is less than optimal."