Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah baru yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Perolehan hak-hak atas tanah disertai kewajiban pemilik tanah mendaftarkan hak atas tanahnya. Untuk tanah yang belum didaftarkan disebut tanah bekas hak milik adat. Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan demi menjamin kepastian hukum pertanahan. Namun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya. Pemilik tanah yang belum mendaftarkan haknya tersebut menggunakan tanda bukti pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Sementara dalam salah satu sumber hukum kita yaitu yurisprudensi nomor 34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa melihat latar belakang dari kasus mereka, sehingga bagi pemilik tanah bekas hak milik adat hal ini sangat merugikan. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik, pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak milik adat dan enyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat berdasarkan kasus dalam Putusan No.l08/Pdt.G/2001/ Jkt.Bar, Putusan No.372/Pd^2003/PT.DK1 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089K/Pdt/2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum agraria. Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H1R.

---

ABSTRACTAfter the effective application of Agrarian Principles Law, former rights over land are by the operation of law converted into new rights over land stipulated in the Agrarian Principles Law. Acquirement of rights over land is supported by obligation on the part of the land owners to register their rights over land. For lands which have not yet been registered, they will be referred to as former customary right of ownership lands. Such land registration is conducted in order to ensure legal certainty in land affairs. However, in reality, up to the present time, the total numbers of parcels of lands which are not yet registered are quite a few. This fact gives rise to problems and disputes among the Parties claiming as the real owners. Land owners who have not yet registered their rights use tax payment slip as the evidence of their ownership over the relevant lands. Meanwhile, in one of our legal sources, which is, jurisprudence number 34/K/Sip/1960, it states that tax payment slip is only an indication on who must pay the tax over a certain parcel of land. This legal provision is often used by judges in settling a case without observing the background of their cases; therefore, for the owners of former customary right of ownership lands, this is very detrimental. Therefore, it is necessary to be studied regarding the legal protection for the owners of former customary right of ownership lands based on the national land law and other related statutory regulations."

"ABSTRAKMengingat pentingnya peranan tanah di masa sekarangdan di masa yang akan datang, baik untuk kepentingan tempattinggal maupun untuk kegiatan usaha. Sudah semestinyakebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum di bidangpertanahan juga akan meningkat. Dalam rangka menjaminkepastian hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19,memerintahkan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah. Pasal19 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, PP 10/ 1961tidak membawa hasil yang memuaskan maka ketentuanPendaftaran Tanah disempurnakan dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997. Metode penelitian yang digunakan dalampenulisan tesis ini selain metode penelitian kepustakaanjuga menggunakan metode penelitian lapangan. Dalampelaksanaan pendaftaran tanah untuk bekas hak milik adatterkadang dijumpai permasalahan hukum baik dalampendaftaran tanah sistematik maupun dalam pendaftaran tanah sporadik. Permasalahan tersebut dapat di jumpai dalam segifisik maupun dalam segi yuridis. Kendala-kendala dalamrangka penrbitan sertipikat bagi tanah bekas hak milikadat, yaitu karena bidang tanah tersebut sedang menjadiobjek sengketa. Sengketa yang dimaksud berupa sengketawaris, sengketa batas tanah, sengketa kepemilikan dan lainlain-Penyelesaian terhadap permasalahan hukum tersebutdapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yangbersengketa yang di fasilitasi oleh Kantor Pertanahan yangsekaligus bertindak sebagai mediator. Apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak menemukan titik temu untuk permasalahan mereka, maka para pihak dapat mengajukan permasalahan hukum tersebut ke pengadilan."

"Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya sertipikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun dalam prakteknya, kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut kadangkala tidak terwujud seperti yang diharapkan, pengalihan hak secara sah dan dinyatakan tidak bermasalah oleh Badan Pertanahan Nasional setempat masih terdapat kemungkinan sertipikat yang telah beralih nama pemilik pun dapat dilakukan pembatalan oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi lemah dengan sistem publikasi yang diterapkan di Indonesia, olehkarenanya pemilik tanah harus mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang didapatnya dari Negara.

---

Publicizing system used in Peraturan Pemerintah No.24 Year 1997 is negative Publicizing system within positive element. Government in order to guaranting rule of law by performing registration including wide of land, position of land, land status, entitled to the land and the form of certificate. With the land registry, Governmental and also society earn easily obtain get the information about data of physical and data of yuridic. publishedly of sertipikat as end result of activity land registry for the first time, that hence existed guarantee of rule of law and law protection for handle the rights. But in practice, rule of law to the land right, sometimes not existed such as those which expected, transfer of rights validly and expressed don't a period off by local National Land, that still are possibility sertipikat even changed over the owner name also can be conducted cancellation by other party. Protection punish for land owner become weak with the publicizing system applied in Indonesia, cause of that land owner have to know how far law protection which acquisition from State."

"Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah-tanah bekas hak milik adat, khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari setengah tanah-tanah bekas hak milik adat tersebut belum didaftarkan atau tidak bersertifikat. Masalah biaya menjadi kendala yang utama dalam proses pembuatan sertifikat ini, di samping kendala lain seperti masalah waktu dan sarana, Sumber Daya Manusia, tingkat kesejahteraan warga masyarakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pendaftaran Tanah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Sertifikat Hak Milik juga harus lebih ditingkatkan dengan diadakan penyuluhan secara berkala mengenai masalah pertanahan oleh pihak terkait. Selain itu kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik diharapkan dapat lebih ditingkatkan pelaksanaannya karena pemohon banyak memperoleh kemudahan dengan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, serta biaya dan waktu yang diperlukan juga lebih sedikit."

"Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI, hakim justru mengabulkan gugatan dari penggugat selaku pembeli dari tanah, yang sebelumnya merupakan milik dari tergugat yang identitasnya dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak nya berdasarkan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI yang tidak membatalkan peristiwa jual beli yang berdasarkan pemalsuan identitas, serta peran dan tanggung jawab PPAT untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sehingga perlu adanya perubahan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan identitas dalam peralihan hak atas tanah. Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melihat pada satu permasalahan dan alat bukti saja, melainkan seharusnya melihat kepada seluruh aspek yang ada dalam suatu perkara. PPAT dalam jabatannya juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum, dan mencocokan identitas para pihak dengan yang asli dalam pembuatan akta, serta menolak pembuatan akta, jika diketahui ada itikad tidak baik dari para  pihak yang akan ada dalam akta tersebut, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

---

Legal Protection for Landowners Due to IdentityFalsification Based on PP 24/1997 concerning Land Registration and Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (Analysis of DKI Jakarta High Court Decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI) The existence of falsification of identity in buying and selling land, makes it necessary to have a strong legal protection for land owners. The problem of falsification of identity when the sale and purchase deed of land was carried out before the PPAT, caused the real party whose identity was falsified to suffer material and immaterial losses. As in the Decision of the DKI Jakarta High Court Number 317/Pdt/2020/PT DKI, the judge actually granted the plaintiff's claim as the buyer of the land, which previously belonged to the defendant whose identity was falsified. This study uses a doctrinal research method, meaning that this research is viewed from all legal secondary data to answer questions regarding legal protection for landowners who have lost their rights based on Government Regulation 24 of 1997 concerning Land Registration jo. Government Regulation Number 18 of 2021 and Law 27 of 2022 concerning personal data protection, and judges' considerations in decision Number 317/Pdt/2020/PT DKI which do not cancel buying and selling events based on identity falsification, as well as PPAT's roles and responsibilities for prevent identity fraud. The result of this research is that Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided preventive legal protection, so there is a need for changes to regulate strict sanctions against identity abuse in the transfer of land rights. Judges should not only look at one problem and evidence in deciding a case, but should look at all aspects of a case. The PPAT in his position also has the role of providing legal counseling, and matching the identity of the parties with the original in making the deed, and rejecting the making of the deed, if it is known that there is bad faith from the parties that will be in the deed, so that problems like this do not happen again in the future.

 

Key Words: Legal Protection of Land Owners, Deed of Sale and Purchase of Land, Officers who make Land Deeds, False Identity."