Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan.

---

This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract. This research is research of law normative which at research of bibliography.

Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided."

"Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan.Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan.

---

This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract.

This research is research of law normative which at research of bibliography.

Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided."

"Dalam suatu hubungan kerja terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal yang wajar untuk terjadi. Pengusaha dalam menjalankan usahanya berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kemajuan usahanya, seperti misalnya penambahan modal, penggabungan usaha, penyusutan karyawan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja. Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prosedur yang ada. Apabila pengusaha sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, maka pengusaha dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila hal ini sampai terjadi maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum dan pekerja/buruh dapat menuntut ganti rugi. Untuk menentukan apakah suatu Pemutusan Hubungan Kerja merupakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada. Apabila terbukti, maka pelaku dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Dalam putusan no. 039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR). Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan hakim memenangkan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca dapat lebih mengerti mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan penyelesaian suatu gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seperti larangan dan prosedurnya, apabila dilanggar maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagi pekerja yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan undang-undang ke Pengadilan Negeri. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan memasukan perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan pemerintah serta memberikan sanksi maksimal terhadap perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the deeds against law of dismissal of job of the workers. There is a view thing the entrepreneur had to concern within dismissal of job for example like the prohibition and the procedure, the infraction will be categorized as unlawful act and the victim can claim the compensation based on The Constitution to the district court. This thesis uses the method of literature research that is normative juridical. The researcher suggests unlawful act things in Labor Law, increase government supervision and providing maximum sanction against an unlawful act on the termination of employment"

"ABSTRAK Smart building merupakan bangunan yang berteknologi tinggi . Dalam sebuah smart building terdapatbeberapa sistem-sistem yang saling terintegrasi satu sama lain. Salah satu sistem tersebut adalahBuilding Automation System yang merupakan basis dari semua smart building. Terdapat banyak sekalijenis dan komponen BAS, penggunaannya tergantung kepada kebutuhan dari pengguna bangunan itusendiri, sehingga harga serta spesifikasinya pun berbeda untuk setiap produk. Oleh karena itudiperlukan suatu skema perhitungan untuk mendapatkan economic value, serta produk yang terbaiksesuai dengan parameter yang penting dalam BAS. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan nilaiekonomi produk sistem sekuriti dan sistem alaram pada bangunan konvensional dan bangunan pintarmelalui skema perhitungan Life Cycle Cost Analysis, untuk kemudian dipilih produk mana yangterbaik dalam proyek smart building.

---

ABSTRACT Smart building is a building that has a high technological system. In a smartbuilding, there are several systems that are integrated with each other mutually.One of those system is Building automation system which is basically theplatform of smart building itself. There are many types and variations of buildingautomation system, its use depends on the needs of the user of the building itself,so the price and specifications will be different for each product. Therefore weneed a calculation scheme to obtain economic value, as well as the products thatwill be best suited with the important parameter in building automation system.Results from this study is the economic value of building automation sytemproducts through the Life Cycle Cost Analysis, for which the best were selectedusing a paired comparison analysis and decision matrix with the parameters ofcost, user needs, simplicity, integration, and availability."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak oleh bouwheer sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pemborong. Pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan adanya permohonan kepada pengadilan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masalah pemutusan perjanjian sepihak dilakukan tanpa adanya permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, tindakan tersebut telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan perolehan data melalui data sekunder berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This thesis deals with the termination of the chartering agreement unilaterally by bouwheer as a result of tort actions conducted by a Jobber. The unilateral termination of chartering agreement under the provisions of Article 1266 of the Civil Code requires application to the judge. This research explained that the unilateral termination of chartering agreement was carried out without anycancellation request to the judge. However, in a ruling of the Supreme Court, the action has been enacted. This research was conducted with the acquisition of data through secondary data in the form of documents or literature studies. In data processing, the method used is descriptive analytic."