Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebut bahwa merek adalahmerupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi darikesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembedadengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Selainsebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggapsebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminankepribadian ( individuality ) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktudiperdagangkan. Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang danjasa yang diperdagangkan akan selalu menggunakan merek dagang, sebabsebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembedaantara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Dalamhal ini, merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang danjasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan denganprodusennya. Untuk merek terkenal, Passing Off (pemboncengan reputasi) merekmerekterkenal dewasa ini sudah mulai marak, baik yang meniru merek terkenalsecara utuh maupun sebagiannya yang terkait dengan kesamaan bunyi, lambang,padanan kata, atau simbol-simbol tertentu yang khas dari suatu merek terkenal. Halini tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabilamempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Terkiatdengan itu, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur masalahperlindungan merek terkenal dan bagaimana implementasinya.

---

ABSTRACTIn Law No. 15 of 2001 is called a sign that the brand is in the form of images,names, words, letters, numbers or a combination of all of them that have their owncharacteristics so that it becomes the differentiator with other products and is used inthe trade of goods and services. Aside from being a differentiator, a particular brandin everyday life is often regarded as a guarantee of the quality of goods or services.Describe the brand personality guarantees (individuality) as well as the reputation ofthe goods and services traded during business results. Traffic in goods and servicestrade, any goods and services traded will always use the trademark, since it is wellknown that the basic function of a trademark is a difference between the product orservice from one manufacturer to the other manufacturers. In this case, the brandserves as identification indicating the origin of goods and services, as well as linkingthe goods and services concerned with the producer. For the famous brand, PassingOff famous brands today are starting to bloom, the replicate well-known brand inwhole or in part related to the similarity of sound, symbol, synonym, or certainsymbols typical of the brand famous. It is not because of the promising benefits thatwould be obtained if the use of the well-known brand using its own brand. Relatedwith it, how the legislation governing the protection of well-known brand and how itsimplementation."

"ABSTRAKMerek terkenal mempunyai nilai pembeda dan reputasi yang tinggi sehinggaMerek terkenal diidentikkan dengan barang-barang atau jasa dengan kualitas yangsangat baik. Selain itu pemilik Merek terkenal telah melakukan investasi denganmengeluarkan biaya-biaya untuk promosi dan pendaftaran hingga suatu Merekmenjadi terkenal, sehingga pencemaran merek terkenal (dilution) akan merusakdaya pembeda atau reputasi dari Merek terkenal dan mengakibatkan kerugian bagipemilik merek terkenal.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikutapakah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat initelah cukup memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal dalamkaitannya dengan pencemaran merek terkenal (dilution),bagaimanakah perbedaandalam praktek mengenai pelanggaran merek dan pencemaran merek (dilution),apakah pengadilan di Indonesia telah menerapkan ”dilution theory ’ dalammenyelesaikan sengketa-sengketa merek terkenal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, denganpendekatan deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyarankan agar memasukkanpengaturan mengenai (dilution) ke dalam Rancangan Undang-Undang Merekyang baru, sehingga dalam UU Merek yang baru terdapat kepastian dalamperlindungan hukum pemilik merek terkenal dari perbuatan pencemaran merekterkenal (dilution).

---

ABSTRACTWell-known mark have a value and high reputation, so its identical with highquality o f goods and services. Beside that, the owner o f the well-known markalready invest in promotion and registration until a mark become a well-knownmark. Dilution can impair the distinctiveness or reputation o f the well-knownmark and make economic loss for the owner.Problems area in this thesis are : is the trademark law number 15 year 2001protect the owner o f the well-known mark in related with dilution; what are thedifference in practice between trademark infringement and dilution; is Indonesiancourt already aplied dilution theory to settle disputes o f well-known mark.The method which is used in this research is normative judicial with descriptivequalitatif approach.According to this research, the writer suggest to put dilution provision in to thenew trademark law draft that will give law certainty in protect the owner o f wellknownmark against dilution."

"Undang-Undang tentang merek yang berlaku di Indonesia, mulai dari UU No. 19 Tahun 1992 hingga UU No. 15 Tahun 2001, belum ada yang mengatur secara jelas mengenai kriteria merek terkenal yang dapat diberi perlindungan di negara ini. Akibatnya, banyak terjadi kasus tindakan pemboncengan merek atau praktik passing off yaitu dengan mendaftarkan merek atas dasar itikad tidak baik terhadap merek yang sudah terkenal dengan cara mendaftrakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara anggota Paris Convention dimana hal ini mewajibkan agar peraturan di Indonesia turut sejalan dengan konvensi tersebut dimana konvensi tersebut mengakui mengenai keberadaan merek terkenal di suatu negara harus juga dilindungi di setiap negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan agar Indonesia memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik hak atas merek terutama merek terkenal yang telah mendaftarkan mereknya atas dasar itikad baik.

---

Trademark Law in Indonesia, from Law No. 19 of 1992 until Law No. 15 of 2001, none of them giving the clear criteria regarding the well-known trademark that can be protect in Indonesia. As a result, there are a lot of cases about passing off practice where someone registered their trademark based on bad faith against well-known trademark. In this case, they registered their trademark which has similar in principal or in its entire with well-known mark. In fact, Indonesia is a member of Paris Convention which obligate Indonesia to adapt their Trademark Law with Paris Convention where this convention recognize and admit the existence of well-known trademark in a country should be protected in any other country members. This study aims Indonesia to provide a clear legal protection for the owner of trademark, especially for the well-known trademark, who registered their trademark based on good faith."

"Skripsi ini membahas tentang perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek terkenal tidak terdaftar dengan berlakunya Pasal 83 dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menentukan apakah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek Indonesia tersebut mengakomodir perlindungan melalui gugatan passing off dengan membandingkan pada ketentuan gugatan passing off di Inggris dan Republik Rakyat Cina. Penelitian hukum ini ialah penelitian normatif yuridis, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum dengan membandingkan ketentuan gugatan passing off di Inggris dan Republik Rakyat Cina ialah berlakunya Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengakomodir gugatan passing off dalam perlindungan merek di Indonesia. Sehingga, penulis menyarankan untuk mempertimbangkan perubahan pada ketentuan Undang-Undang Merek Indonesia agar dapat memberikan perlindungan terhadap merek terkenal tidak terdaftar.

---

This undergraduate thesis discussed about the measure of protection provided for the unregistered well known trademark holder by the recent enactment of Indonesia Trademark Law, in which contained in Article 83 of Law No. 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indication, and whether the provision provided within the law serve similar measure of protection that catered by passing off lawsuit, using comparison with passing off in United Kingdom and People rsquo s Republic of China. This legal research is juridical normative legal research, conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The result of this legal research is that by comparing with passing off lawsuit in the United Kingdom and People rsquo s Republic of China, the enactment of Article 83 does not accommodate passing off lawsuit within Indonesia trademark protection. Hence, the author suggests taking into consideration to revised the provision in Indonesia Trademark Law to provide extended protection towards unregistered well known trademark"

"Merek dalam suatu usaha bisnis itu tidak hanya sekedaridentifikasi atau lambang pemilik bisnis itu semata tetapijuga sudah merupakan strategi bisnis sang pemilik bisnisitu. Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnismaka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu puladiperhatikan perlindungan hukumnya. Pada tingkatinternasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya"The Paris Convention For Protection Of IndustrialProperty" di Paris tahun 1883. Salah satu tujuan KonvensiParis adalah untuk sedapat mungkin mencapai unifikasi dibidang perundang-undangan merek, dengan harapan agartercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagangyang mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruhdunia. Di Indonesia, perlindungan Merek diatur di dalam UUNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Akan tetapi, UU yangdiharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat ini ternyata memiliki kelemahan terutama dalamhal pendaftaran dimana Indonesia menganut sistemkonstitutif. Kekurangan dari sistim ini adalah pihak yangmendaftarkan pertama kali adalah satu-satunya yang berhakatas suatu merek. Hal ini menyebabkan dapat saja seseorangatau badan hukum telah mendaftarkan terlebih dahulu atassuatu merek yang sama ataupun hampir sama dengan merekpihak lain yang telah luas pemakaiannya tapi belum sempatmendaftarkannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, makapotensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas merek akansemakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadapkepastian hukum di bidang perlindungan merek. Dalam hal inipenghapusan terhadap pendaftaran yang termasuk dalampelanggaran merek merupakan bagian dari perlindungan merek.Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untukmengetahui ketentuan penghapusan merek sebagai bagian dariperlindungan merek asing di Indonesia; serta untukmengetahui bagaimana perlindungan merek tersebutdiimplementasikan dalam penyelesaian kasus-kasus Merekdimana salah satu pihak yang bersengketa adalah orangataupun badan hukum asing di Pengadilan Niaga Jakarta.Melalui metode penelitian normatif, maka diharapkan dapatdiperoleh suatu perspektif baru dan pemahaman yang lebihmendalam mengenai penghapusan sebagai bagian dariperlindungan merek asing."

"Dalam perjanjian jual beli hak atas tanah para pihak harus memegang teguh asas itikad baik dan asas konsensualisme berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sering kali jual beli tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris (pembeli) dari perbuatan melawan hukum ahli waris pemilik sebelumnya (penjual) yang telah menjual lagi tanah kepada pihak ketiga. Jual beli didasari atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan pihak yang mengalami kerugian perlu diberi perlindungan hukum. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan tipe penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris dengan harapan penulis dapat melakukan penyempurnaan dalam penerapan teori dari hasil penelitian yang ada. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor04 Pk/Pdt/2020, menyatakan bahwa penjual dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli selaku pembeli beritikad baik wajib dilindungi terhadap apa yang menjadi haknya untuk tanah tersebut. Diharapkan Notaris dalam melakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lebih berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan terhadap identitas serta kelengkapan dokumen para penghadap agar akta yang dibuatnya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

---

In the sale and purchase agreement of land rights, the parties must uphold the principles of good faith and the principle of consensualism based on Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code. Often the sale and purchase does not go well, which results in one party experiencing a loss. The problems raised in this study are regarding the legal protection of the heirs (buyers) from unlawful acts of the heirs of the previous owner (the seller) who have resold the land to a third party. The sale and purchase is based on a Sale and Purchase Binding Agreement which is carried out against the law which results in the party experiencing a loss that needs to be given legal protection. The research method at this writing uses a normative juridical research method using secondary data in the form of legal materials and this type of research uses an explanatory research typology with the hope that the author can make improvements in the application of theory from existing research results. In the consideration of the Panel of Judges regarding the Supreme Court's Decision Number 04 Pk/Pdt/2020, it was stated that the seller and a third party had committed an unlawful act against the buyer's land. So in this case the buyer as a buyer with good intentions must be protected against what is his right to the land. It is expected that the Notary in making the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement is more careful and thorough in checking the identity and completeness of the documents of the appearers so that the deed he makes does not become a problem in the future."