Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"ABSTRAKPelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkankesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaantersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenangdalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet padabank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauhmanakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akandilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibathukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkanputusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakanadalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang ditelitiberdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yangkemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yangdiuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudahdiserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligusmenjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindunganhukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencanalelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnahsesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.

---

ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate ownersof the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process whichis govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and StateAuction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the nonperforming loan which occur in the government banking. The paper looked into howsignificant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctionsassets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over theassets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses thenormative legal research and the descriptive analytic method against a court decisionover a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study andafterward the data was analyzed according to the issues systematically. The researchdemonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of theauctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure theauction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner hasthe rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legalremedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets notvanishing included as to go on the auction what is left over."

"Sebagian besar dana yang digunakan dalam bidang perekonomian berasal dari kredit perbankan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan meneruskannya pada dunia usaha. Risiko yang melekat dalam dunia perbankan adalah terjadinya kredit macet, yang semakin meningkat ketika terjadi krisis moneter sejak akhir tahun 1997. Bank sebenarnya mempunyai peluang untuk menyelamatkan kreditnya apabila kredit diberikan secara hati-hati dan diikat dengan jaminan yang cukup. Menurut penelitian penulis, ternyata bank tidak selalu bisa mengharapkan pengembalian pinjaman yang mengandalkan jaminan itu secara cepat dan optimal. Khusus bank pemerintah, upaya menarik kembali pinjaman dilakukan sesuai dengan UU No 49/1960. Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah diwajibkan menyerahkan berkas piutang macet yang tidak dapat ditagih sendiri kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dengan UU tersebut PUPN yang mempunyai kewenangan Parate Eksekusi akan melakukan pengurusan piutang melalui pendekatan eksekusi dan non eksekusi. Pengurusan kredit macet tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa (SP) yang berkekuatan sama dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap. Apabila debitur tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, akan dilakukan tindakan final dengan mengeksekusi SP serta melelang barang jaminan. Putusan-putusan PUPN dilaksanakan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), sekarang menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Ditjen P&LN). Menurut penelitian penulis, salah satu kendala yang dihadapi PUPN adalah penundaan lelang yang tidak hanya menyebabkan penagihan kredit macet menjadi berlarut-larut tetapi juga menurunkan citra dan kredibilitas PUPN, bank dan pemerintah pada umumnya. Aspek-aspek hukum dalam penundaan lelang itu, bisa menyangkut produk hukum PUPN, penundaan yang syaratsyaratnya kurang tegas sehingga mudah disimpangi, ketidakpuasan debitur terhadap pelaksanaan lelang dan sebagainya. Itu sebabnya UU Lelang perlu segera diperbaiki dan penundaan pelaksanaan lelang perlu diatur lebih tegas sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat. Ketentuanketentuan pelaksanaan lelang sebaiknya terus dimasyarakatkan sehingga pihak terkait memahami pentingnya mengembalikan hak negara yang terkait dengan kredit macet agar dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat."

"Pusat komunitas adalah ruang publik bagi komunitas untuk melakukan aktivitassosial, berinteraksi, rekreasi, dan menyalurkan hobinya yang dalam beberapa kasusdapat menanggulangi permasalahan sosial. Beberapa kajian membahas aspek fungsionalpusat komunitas dari segi pelayanan sosial karena manfaat fungsionalnya, tetapipembahasan mengenai pusat komunitas tidak dapat dilihat dari pelayanan sosial saja.Tulisan ini melihat pusat komunitas, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng,Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsional yang menimbulkan eksklusivitas melaluikontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakankerangka analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, tulisanini melihat perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privatdan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupakepemilikan publik. Dari studi kasus di RPTRA Kenanga, tulisan ini menunjukkanbahwa pembentukan memori kolektif baru menyebabkan kontestasi memori kolektifantara negara (pemerintah provinsi DKI Jakarta)dan masyarakat (warga sekitar RPTRAKenanga) yang kemudian menimbulkan eksklusivitas di ruang publik tersebut.Community center is a public space for the community that has a function for socialactivities, such as recreation and interaction, which in particular cases may diminishsocial problems. This study want to examines community center as Public Space and itsmemory collective to see the relevance of the theory and its significance to urban policy.The method of this article is qualitative using case study of Children-Friendly IntegratedPublic Space-Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Cideng,Central Jakarta. This article argues there has been a dysfunctional aspect that resultsin exclusiveness through collective memory contestation between the Government andLocal Community. The study find that other than the changes from private property topublic property, the establishment of RPTRA Kenanga creates new collective memorythat has resulted in collective memory contestation between the government of DKIJakarta and the local people, which led exclusivity in the public space."

"Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di tingkat global, regional, nasional, maupun lokal. World Health Organization menggulirkan strategi directly observed treatment short course (DOTS) dan strategi stop tuberculosis partnership bertujuan untuk menjangkau semua penderita tuberkulosis. Kedua strategi tersebut masih belum mampu mencapai target case detection rate (CDR) secara konsisten. Penelitian ini bertujuan merumuskan model modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam crude death rate. Sasaran penelitian adalah petugas tuberkulosis dan kader di 30 desa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah survei dan studi kasus. Hasil penelitian survei menunjukkan, desa dengan modal sosial yang tinggi mempunyai kemungkinan untuk melampaui target CDR ≥ 70%, 9 kali lebih besar daripada desa dengan modal sosial rendah. Desa dengan partisipasi masyarakat tinggi mempunyai kemungkinan 7,5 kali lebih besar daripada desa dengan partisipasi masyarakat rendah. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan, faktor-faktor modal sosial yang berhubungan dengan CDR terdiri dari dimensi kognitif meliputi kepercayaan dan merasa mempunyai program tuberkulosis. Dimensi relasional meliputi norma sosial, penanaman jasa pribadi, kerja sama, dan komunikasi. Dimensi struktural meliputi jejaring dan persatuan. Faktor-faktor partisipasi yang berhubungan dengan CDR meliputi identifikasi kebutuhan, menggerakan sumber daya program, dan kepemimpinan.

---

Tuberculosis is an important public health problem of global, regional, national, and local levels. World health organization launched directly observed treatment short course (DOTS) and stop tuberculosis partnership strategies aiming to reach all tuberculosis patients. Both strategies have not been able to reach the case detection rate (CDR) target consistently. This research aimed to formulate a social capital and participation model in crude death rate. The target of research was the officers of tuberculosis programs and cadres in 30 villages in Karanganyar Regency, Central Java. The method used in this research was survey and case study. The result of survey research showed that the village with high social capital had 9 times probability of surpassing CDR target ≥ 70% than the one with low social capital and 7.5 times higher than the one with low public participation. The result of case study showed that the social capital factors relating to CDR consisted of cognitive dimension encompassing trust and sense of belonging to tuberculosis program. Relational dimension encompassed social norm, personal service implantation, cooperation, and communication. Structural dimension involved public network and association. The factors of participation relating to CDR included need identification, activating the program resource, and leadership."