Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Internet dapat dipergunakan untuk berbagai hal yang menunjang kehidupan manusia. Untuk dapat mengakses internet, diperlukan suatu komputer yang terhubungan dengan jaringan internet. Salah satu manfaat dari internet adalah digunakan sebagai sarana terciptanya suatu sistem perniagaan baru. Sistem perniagaan tersebut dikenal sebagai perniagaan elektronik (electronic commerce). Sistem perniagaan ini mempunyai potensi yang besar, mengingat jaringan internet terhubungkan ke seluruh dunia, yang berarti terdapat banyak pengakses internet. Semakin besar jumlah pemakai internet di dunia, maka akan memberikan potensi pasar semakin besar yang dimiliki oleh perniagaan elektronik (e-comme rce). Tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk melakukan sistem perniagaan baru ini, juga menjadi salah satu unsur daya tarik bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan manfaat dari sistem perniagaan elektronik (e-cormnerce). Akan tetapi besarnya potensi pasar yang terdapat dalam pola perniagaan elektronik (e-commerce) akan berkurang, bila tidak jelasnya ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung proses transaksi jual beli tersebut. Seringkali para pihak masih merasa ragu, melakukan jual beli melalui perniagaan elektronik (e-commerce). masalah yang sering timbul dalam kegiatan perniagaan elektronik (ecommerce), diantaranya adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli tersebut serta perlindungan hukum bagi pembeli sebagai konsumen. Meskipun pada saat ini masih belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai perjanjian jual beli melalui perniagaan elektronik (e-commerce). Hukum perdata masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendukung aktivitas jual beli melalui perniagaan elektronik (e-cormmerce)."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang kegiatan penanaman modal asing pada perusahaan startup berbasis elektronik e-commerce di Indonesia. Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan terhadap kegiatan penanaman modal asing pada startup e-commerce di Indonesia, mengingat di Indonesia terdapat ketentuan Daftar Negatif Investasi DNI . Selanjutnya, dilihat pula dampak hukum penggunaan convertible notes terhadap ketentuan Daftar Negatif Investasi DNI dalam rangka pendanaan startup e-commerce. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal asing terhadap startup e-commerce mulai diatur secara rinci pada Daftar Negatif Investasi DNI tahun 2016. Lalu, ketentuan Daftar Negatif Investasi DNI tidak dapat diterapkan terhadap penanam modal asing yang mengunakan convertible notes. Dalam hal ini, Indonesia juga belum memiliki peraturan mengenai startup.

---

ABSTRACTThis research is about the activities of foreign investment in startup companies with electronic based or e commerce in Indonesia. Main issues of this research is how to manage the activities of foreign investment for startup e commerce in Indonesia, considering that in Indonesia there is a provision of Negative Investment List DNI . Furthermore, how the legal implications of using convertible notes towards Investment Negative List DNI in the framework of e commerce startup funding. This research is a normative juridical where the data sources obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the investment activities of the startup e commerce began to be regulated in detail in Negative Investment List DNI in 2016. Hereinafter, the provisions of the Negative Investment List DNI cannot be applied to foreign investors who use the convertible notes. In this case, Indonesia also does not have regulations pertaining to startup."

"Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama cyber crime. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya melalui pembuatan ketentuan yang dikenal dengan nama cyber law. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perkembangan seperti itu, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terdapatlah sebuah cyber law di Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut dapat dikatakan memiliki kekurangan-kekurangan dalam pengaturannya. Salah satu kekurangan tersebut adalah dalam hal mengenai penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan. Menurut penulis, ketentuan yang mengatur penyebaran dengan muatan informasi seperti itu dapat menjadi masalah dalam penerapannya apabila tidak terdapat kejelasan dalam perumusannya. Oleh karenanya, untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjadi masalah dilakukanlah penelitian ini. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE dapat menjadi suatu masalah. Walaupun dari segi perumusannya dapat dijelaskan unsur-unsur yang dimilikinya, namun dari segi batasannya ketentuan tersebut terlalu luas pengaturannya sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam penerapannya.

---

Development of information technology provides easy access to all kinds of information, this resulted in the emergence of new crime known as cyber crime. To face the consequences of these developments, many countries around the world develop a new legal policy known as cyber law.

Indonesia is one of the country that did such a development, through The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act (Law Number 11, 2008) cyber law exist in Indonesia. However, it can be said that the Act has flaws in its regulation. One of these is in the case regarding the spread of information that contains defamation. According to the authors, such policy could be a problem in practice if there is no clarity in the concept. Therefore, this research was conducted to see how far the policy can be a problem.

From the results of research, it can be said that Dissemination Policy of Defamation in The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act can become a problem. Although it can be explained in terms of concept, but in terms of usage it is too broad that making it possible to abuse in its implementation."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan data pribadi atas surat elektronik berlangganan yang menggunakan sistem opt out dengan mengkaji konsep opt in dan opt out yang ada di dalam Hukum di Indonesia dan negara lain, seperti Amerika Serikat. Pengiriman surat elektronik ke banyak tujuan secara massal atau yang dikenal dengan istilah spamming merupakan masalah terbesar yang sangat umum terjadi dalam penggunaan layanan telekomunikasi seperti surat elektronik. Pendefinisian spam sebagai unsolicited commercial e-mail, yang termasuk di dalamnya berupa surat elektronik berlangganan, menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, serta dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana Penulis melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam lingkup teknologi informasi. Hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa tidak semua alamat surat elektronik merupakan data pribadi dan pendefinisian spam sebagai unsolicited commercial e-mail, apabila dikaji melalui konsep opt in dan opt out dapat menimbulkan perbedaan yang sangat besar, antara lain dalam hal legalitas dan efektivitas. Perbedaan penerapan hukum melalui sistem opt in dan opt out ini juga menjadi celah bagi pelaku spam untuk lepas dari tanggung jawab keperdataan.

---

This thesis reviews the protection of personal data in commercial e mails, especially e mails with opt out system, by comparing and analyzing the concept and regulations of opt in and opt out system in Indonesia and United States of America. Spamming is still the biggest common problem on the use of telecommunication media such as e mail. Definitional problems subsist about the protection of personal data when the term 'unsolicited commercial e mail', including, but not limited to, the subscription e mail, is applied.

This research conducted with a normative juridical research method, which also conducted with the literature research or secondary data and documents review, and the qualitative approach in which writer has done the analysis of the law and regulations, especially, of Information Technology.

The results of this research indicated that not all of e mail addresses are personal data, and that the definitional problems of spam as 'unsolicited commercial e mails', if linked to the concept of opt in and opt out system, subsists, especially about legal and efectivity differences."

"Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap setiap resiko yang berpotensi merugikan pihak lain. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain. Meskipun pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (presumed liability) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (negligence), namun tetap terbuka kemungkinan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum secara ketat (strict liability) atau secara mutlak (absolute liability), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan Indonesian National Single Windows (INSW). Penelitian ini menyarankan perbaikan peraturan menteri tentang pedoman tata kelola teknologi informasi nasional yang belum memuat aspek kepatuhan hukum (legal compliance). Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja profesional hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan standar pemeriksaan hukum tersebut sebagaimana mestinya."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari penyelengggara sistem perdagangan elektronik terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Penelitian ini meneliti bagaimana perbandingan antara perjanjian secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUH Perdata memandang transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Telematika, PP 82 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Perdagangan Elektronik terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu selaku penyelenggara sistem harus membenahi sistemnya agar aman digunakan oleh anak.

---

This thesis describes how the legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction. This study is using a juridical normative and will analyze the comparison between conventional and electronic agreement, also how the Indonesian Civil Code describes the transaction performed by minors.

Furthermore, this research will discuss about the form of responsibility from electronic commercial sistem in Indonesia, such as that will be seen from several regulations such as Consumer Protection Law, Information and Technology Law, PP 82 Tahun 2012 and Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016.

This research found that implementation of a legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction has not suitable with Indonesian regulation. Furthermore, electronic commercialsystem should improved their electronic system and obey the regulation that have been settled."

"Perkembangan dunia bisnis dengan menggunakan internet menciptakan kegiatan bisnis-ke-bisnis yang menawarkan berbagai keuntungan. Pasar B2B ini diramalkan akan dua kali lebih besar setiap tahunnya di beberapa tahun yang akan datang. Keunikan, real time, many-to-many jaringan penghubung dari intemet memungkinkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada di dunia offline dengan informasi yang sangat kaya sebagai suatu ciri dunia maya. Namun dimana informasi sangat kaya dan pertukaran informasi diiakukan secara intensif, informasi juga dapat menjadi ancaman bagi persaingan.Dalam penulisan teals ini dikaji mengenai pengertian bisnis-ke-bisnis (B2B) pasar perdagangan melalui elektronik, kasus-kasus yang berkaitan dengan bisnis-ke-bisnis (B2B) pasar perdagangan melalui elektronik, dan sejauhmana Undang-undang Nomor 5 Tabun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur praktek-praktek tersebut.Bisnis-ke-bisnis pasar perdagangan melalui elektronik dapat berupa berbagai bentuk namun secara sederhananya merupakan sebuah sarana melalui katalog beberapa penjual yang dibuat untuk disajikan kepada konsumen pada satu site di intemet, sehingga konsumen dapat secara mudah membandingkan harga yang ditawarkan oleh berbagai penjual. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh aktifitas tersebut adalah efisiensi dalam aktifitas perdagangan seperti administrasi, pembayaran, dan pengiriman barang; penghematan biaya administrasi termasuk menghemat waktu dan tenaga; pengurangan biaya pencarian (search cost), biaya yang berasal dari pengenalan atau identifikasi supplier dan visa versa; menjadikan suatu channel penjualan baru yang sebelumnya tidak bersemangat menjadi bersemangat; pembelian secara mandiri (maverick purchasing); pembelian secara bersama-sama (joint purchasing); intergrasi sistem, penggabungan sistem lama dengan sistem baru; supply chain management; dan outsourcing tugas-tugas tertentu melalui kolaborasi; dana danya middleman, seorang pedagang atau trader yang membeli dari produsen dan menjualnya kepada peritel atau konsumen. Beberapa kegiatan perdagangan melalui elektronik berbasis internet tersebut berpotensi melanggar hukum persaingan, yaitu pendaftaran nama domain, perjanjian berupa pertukaran informasi, monopsoni, dan perjanjian berupa larangan masuk. Pendaftaran nama domain yang mengahalangi pelaku usaha lainlpesaiagnya untuk melakukan transaksi melalui internet, tidak secara tegas diatur dalam Undang-undang, namun analisis praktek tersebut dapat menggunakan ketentuan Pasal 16. Perjanjian berupa pertukaran informasi jika berupa penetapan harga diatur Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Pasal yang mengatur larangan kegiatan monopsoni adalah Pasal 18. Praktek berupa larangan masuk dapat diantisipasi dengan Pasal 10 mengenai Pemboikotan. Terjadinya kegiatan perdagangan melalui elektronik berbasis intemet masih dapat diantisipasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tabun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."