Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya beberapa kasus pernailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang sebenamya solvent dan mampu untuk membayar utangnya tanpa perlu untuk dipailitkan merupakan latar belakang dari permasalahan dalam tesis ini yaitu sejauh mana undang-undang kepailitan di Indonesia telah mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan dan apakah diperlukan adanya suatu insolvency Test dalam permohonan kepailitan.Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakan dan metode penelitian empiris dan telah didapatkan jawabannya yaitu permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar utang-utangnya karena debitor memang dalam keadaan tidak mampu secara keuangan atau insolvent, bukan dalam hal debitor tidak membayar utang-utangnya karena debitor memang tidak mau untuk membayar, dimana persyaratan keadaan insolvent tersebut dapat dibuktikan dengan diiakukannya suatu pengujian melalui financial due diligence lebih tepatnya yaitu adanya insolvency test.Sebagai perbandingan, pengaturan mengenai persyaratan permohonan pailit di Amerika Serikat sebagaimana dalam Title 11 United States Bankcruptcy Code terdapat klausula "Insolvent" yang-diartikan antara lain sebagai keadaan keuangan dari debitor yang lebih besar utangnya dan pada asetnya dan dapat dibuktikan melalui insolvency test. Persyaratan pemyataan pailit dalam Pasal '1 ayat (1) Faillissement Verordening sebenarnya sudah mencantumkan klausula "...Debitor yang tidak mampu membayar utangnya...", akan tetapi perubahan yang dilakukan terhadap Faillissement Verordening menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 justru menghilangkan klausula "debitor yang tidak mampu membayar" dan diubah dengan "Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang telah jatuh waktu..." maka debitor dapat dimohonkan pailit. Seharusnya perubahan terhadap Faillissement Verordening tidak menghilangkan klausula "debitor yang tidak mampu membayar" bahkan sebaiknya menyempurnakannya dengan mengatur mengenai Insolvency Test, sehingga dapat terwujud keseimbangan antara kepentingan dari kreditor dan debitor. Selain itu secara umum undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini juga belum mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan."

"Perubahan Undang-undang Kepailitan dengan Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998 serta ditetapkannya perubahan tersebut dalam Undang-undang Nomor 4 Tabun 1998, selanjutnya perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu Pasal 212 sampai dengan Pasal 279, diharapkan penyelesaian masalah utang-piutang berfungsi pula sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Di samping itu, Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ditujukan kepada eksekusi barang-barang debitur dan pembagian hasil kepada para kreditur. Melainkan Penundaan kewajiban pembayaran utang berakibat untuk selama jangka waktu tertentu tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Karena, kewajiban untuk membayar utang ditangguhkan selama ada penundaan. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk mencegah Kepailitan seorang debitur yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang. Dengan demikian Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kepada debitur keringanan sementara dalam menghadapi para kreditur yang menekan untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha, dan akhirnya memenuhi kewajiban debitur terhadap tagihan-tagihan para kreditur. Dengan adanya keringanan sementara tersebut banyak debitur yang lebih memilih mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih daripada harus dimohonkan untuk dipailitkan oleh para krediturnya. Oleh karena itu debitur boleh mengajukan sebuah permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri. Biasanya, debitur hanya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai tanggapan atas suatu permohonan kepailitan debitur yang diajukan oleh seorang kreditur, Alasannya Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa apabila permohonan permohonan untuk penundaan kewajiban utang dan kepailitan diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada waktu yang bersamaan, maka permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Sehingga Penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh dikabulkan apabila putusan yang menyatakan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga."

"Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio) suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lain karena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubar tidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dan kewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaan pemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukum perseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara tegas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas "Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum."

"ABSTRAKPelaksanaan Hukum Kepailitan di Indonesia, dalam beberapa perkara, kerap menarik perhatian para pelaku usaha nasional maupun internasional. Perhatian tersebut berkaitan dengan tidak terdapatnya norma yang melindungi perusahaan atau pelaku usaha dengan kondisi finansial yang sehat (solvent) dari kepailitan. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa perkara kepailitan, seperti perkara PT. AJMI, PT. Prudential Assurance dan yang teranyar adalah perkara kepailitan PT. Telkomsel Seluler serta PT Eastwood Timber Industries. Rezim kepailitan Indonesia pasca terjadinya krisis moneter pada dasarnya membuka diberlakukannya upaya hukum kepailitan terhadap siapa pun sepanjang memenuhi persyaratan mengenai jumlah kreditor dan unsur utang yang bersifat luas. Prinsip utang yang bersifat luas tersebut kerap menjadi loophole penyebab terjadinya kepailitan yang mendera perusahaan atau pelaku usaha solvent. Oleh sebab itu, untuk memberikan perlindungan bagi perusahaan atau pelaku usaha solvent, solvency test seharusnya diadopsi kedalam Hukum Kepailitan nasional kedepan untuk menghindari digunakannya pranata hukum kepailitan secara tidak tepat. Penulisan tesis ini bermaksud untuk melihat bagaimana solvency test diberlakukan dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat. Kemudian, melihat sejauhmanakah solvency test tersebut dikenal dalam proses peradilan kepailitan di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dua buah kasus kepailitan di Indonesia, masing-masing PT. Telkomsel Seluler Tbk dan PT. Eastwood Timber Industries, dianalisa untuk melihat pemberlakuan dari solvency test dan melihat sikap pengadilan mengenai hal tersebut.

---

ABSTRACTThe implementation of bankruptcy law in Indonesia has attracted attention among business people, nationally and internationally. The attention and discussion is of concern the absent of protection available for solvent company or business individuals from threats using bankruptcy regime. Since the enactment of bankruptcy law in 1998 several cases involving solvent companies had happened, such as the case of PT AJMI and PT. Prudential Assurance, which had been successfully bankrupted. Those two companies were considered solvent at the time the petition was filed by their creditors. Moreover, since the new bankruptcy regime has been amended with the new law of 37 of 2004, cases involving solvent company remain happened, inter alia: the case of PT. Telkomsel Seluler and PT Eastwood Timber Industries. Both company were solvent at the time the involuntary petition was filed by their creditors. The bankruptcy regime of 2004 clarifying claim (debt) shall be seen within a broad perspective. However, this resulted in complexity in the examination of such claims, as a result it will likely to be contradictive to the requirement stated in article 8 (2) bankruptcy law 2004. The broad perspective of claim is likely to be the loophole, causing solvent company open from the exposure of bankruptcy regime. Therefore, solvency test should be adopted into the Indonesian bankruptcy law. This Thesis comprise of a study on American Bankruptcy Code that set solvency test and also look at 2 (two) bankruptcy cases to see how the implementation of solvency test in America. Moreover, it also making an attempt to see how the commercial court in Indonesia treat argumentation using solvency test in 2 (two) cases, involving PT. Telkomsel Seluler and PT. Eastwood Timber Industries."

"Suatu Negara memeiliki Hukum untuk mengatur berbagai macam kepentingan di dalamnya, Khususnya dalam penelitian ini adalah Hukum kepailitan. Hukum kepailitan hadir guna menunjang kepentingan debitor dan kreditor dalam adanya suatu perjanjian utang piutang, Hukum kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketertinggalan dari hukum kepailitan yang ada di berbagai negara, dari momen ini tingkat kepailitan meningkat di Indonesia dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang pailit, dari banyaknya kasus kepailitan ini, ada perusahaan yang masih solven atau dapat melanjutkan usahanya tetapi terancam oleh persyaratan hukum kepailitan yang berlaku, penelitian ini membahas bagaimana pentingnya penerapan sistem tes insolvensi dan bagaimana penerapannya jika di adopsi di Indonesia sejalan dengan PP no.74 tahun 2020 tentang LPI, sebenarnya mekanisme ini sudah diterapkan di dalam Peraturan pemerintah mengenai Lembaga Pengelolaan Investasi, tetapi tidak di diterapkan dalam Hukum kepailitan di Indonesia, terdapat berbagai macam metode untuk menentukan solvabilitas suatu entitas yang mana sudah banyak diterapkan di berbagai Negara.Metode penelitian penelitian ini menggunakan metode sosio legal di mana sumber berasal dari bahan hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga data dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan topik penelitian, Indonesia masih memiliki kekurangan di dalam syarat permohonan kepailitan, test insolvensi dapat menjadi kebutuhan dalam hukum kepailitan Indonesia untuk dapat menutup kekurangan dalam hukum kepailitan Indonesia, dan hanya debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven yang dapat dimohonkan pailit. hukum kepailitan juga mendorong kemajuan iklim investasi yang sedang terpuruk di Indonesia. oleh karena itu metode tes insolvensi dapat dijadikan patokan dalam persyaratan permohonan kepailitan kepada debitor di Indonesia, penerapannya secara langsung membutuhkan peran akuntan publik yang akan menghitung solvabilitas debitor dalam proses kepailitan.

---

A country has laws to regulate various kinds of interests in it, especially in this research is bankruptcy law. Bankruptcy law exists to support the interests of debtors and creditors in the existence of a debt agreement. Bankruptcy law currently in force in Indonesia still has shortcomings and lags behind the existing bankruptcy laws in various countries, from this moment the level of bankruptcy increased in Indonesia and caused many companies that went bankrupt, of the many bankruptcy cases, there are companies that are still solvent or can continue their business but are threatened by the requirements of the applicable bankruptcy law, this study discusses how important the application of the insolvency test system is and how it is implemented if adopted in Indonesia in line with PP no.74 In 2020 regarding LPI, in fact this mechanism has been implemented in government regulations regarding Investment Management Institutions, but is not applied in Bankruptcy Law in Indonesia, there are various methods to determine the solvency of an entity which have been widely applied. in various countries. This research method uses the socio-legal method where the sources come from legal materials and other sources related to this research and also data from interviews with several sources related to the research topic, Indonesia still has shortcomings in the requirements for bankruptcy applications, tests insolvency can be a necessity in Indonesian bankruptcy law to be able to cover deficiencies in Indonesian bankruptcy law, and only debtors who are truly insolvent can be filed for bankruptcy. Therefore, the insolvency test method can be used as a benchmark in the requirements for bankruptcy applications to debtors in Indonesia, its application directly requires the role of public accountants who will calculate the solvency of debtors in the bankruptcy process."

"Fenomena kasus Bank Global menjadi menarik menurut penulis untuk dikaji secara ilmiah oleh karena timbulnya berbagai macam penafsiran akibat UU No. 37 tahun 2004 belum mengatur secara jelas perihal bagaimanakah status hukum bank dalam likuidasi dalam proses kepailitan sehingga untuk menjawab persoalan tersebut di atas penulis memilih untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : Proses Kepailitan Bank Dalam Likuidasi : Studi Mengenai Bank Global (Dalam Likuidasi).Dalam penyusunan Tesis ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut : (i) Bagaimanakah status hukum sebuah bank dalam likuidasi; (ii) siapakah pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi dalam proses kepailitan (legitima standi in judicio); (iii) Apakah urgensi kepailitan terhadap terhadap bank dalam likuidasi jika dibandingkan dengan proses likuidasi sebuah bank itu sendiri.Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data melalui wawancara (interview) dan kepustakaan.Penulis mengharapkan dengan adanya penyajian tesis ini dapat memberikan gambaran secara gamblang bagaimanakah status hukum sebuah bank dalam likuidasi, sipakah pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dalam likuidasi, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pembuat Undang-Undang balk Eksekutif maupun Legislatif agar ke depannya dapat membuat sebuah produk Undang-Undang Kepailitan yang lebih komprehensif serta dapat menjamin kepastian hukum sehingga dengan demikian dapat memberikan iklim investasi yang baik dan menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia."