Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatussebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan danpermasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam asetNegara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untukmembayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus KepailitanPT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desainperskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapatdilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA SebagaiPengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnyamengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitanharus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayarutang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syaratmengajukan Kepailitan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT DirgantaraIndonesia, which are shaped as the state-owned company based on theBankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia,including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for theability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o fPT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptifdesign. Research results suggest that the best step that can be done is to changethe provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Lawwith erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a StateSupreme Court must be consistent with the decision, especially about thedecision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned companyassets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability topay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements toBankruptcy."

"Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan.

---

The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy."

"BUMN adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum serta modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai badan usaha, BUMN memiliki kekayaannya sendiri yang terpisah dari keuangan negara. Kekayaan tersebut diatur menurut hukum perdata, termasuk hukum kepailitan. Karenanya BUMN memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum privat lain dalam kepailitan. Untuk dapat dipailitkan, BUMN harus memenuhi syarat memiliki dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar salah satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan diajukan oleh BUMN sebagai debitor, para kreditornya atau pihak kejaksaan dalam hal demi kepentingan umum. Namun dalam UUKPKPU, diadakan pengecualian untuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham), permohonan kepailitannya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan saja. Perum memenuhi kriteria sebagai BUMN jenis tersebut, sedangkan Persero tidak karena modalnya yang terbagi atas saham. BUMN setelah dipailitkan juga teta dapat menjalankan usahanya demi keuntungan dan/atau menghindari kerugian pada harta pailit. PT. DI sebagai BUMN berbentuk Persero diajukan kepailitannya oleh para mantan karyawannya sejumlah 6.561 orang sebagai kreditor yang memiliki piutang kompensasi pensiun atas PT. DI. Karena memenuhi semua syarat kepailitan, Pengadilan Niaga menyatakan PT. DI pailit. Sementara Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut karena dipandang PT. DI adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik walau terbagi atas saham (fakta ini hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan UU PT). Sebenarnya PT. DI memang dapat dipailitkan bila hanya melihat apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Namun ada baiknya dilihat apakah BUMN ini masih solvent atau tidak, berkenaan dengan statusnya yang memang merupakan objek vital industri, yang bila dipailitkan secara mudah dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar."

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kepailitan PT IGLAS (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta analisis terhadap pertimbangan hukum putusan para Hakim dalam perkara kepailitan PT IGLAS (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan kepailitan BUMN yangbergerak di bidang kepentingan publik diatur secara khusus di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan dikaitkan dengan undang-undang lain yang berkaitan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hakim dalam menangani proses kepailitan PT IGLAS (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsipprinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan benar. Hasil penelitian menyarankan perlu dilakukannya pembaha ruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dan memasukkan syarat wajib Insolvency Test bagi debitor yang dimohonkan pailit, serta perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN.

---

The following thesis is examining regarding the bankruptcy regulation of PT IGLAS (Persero) as the Stated Owned Enterprises based on the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation, and analysis of judge's legal considerations in the process of Bankruptcy of PT IGLAS (Persero). The thesis used judicial norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The conclusion of this thesis is the process of Bankruptcy of the Stated Owned Enterprises was specifically regulated by Article 2 paragraph (1) and (5) the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation and associated with other laws related as Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises. The judges who ajudicated the process of bankruptcy of PT IGLAS (Persero) cannot be determined has already applied the prevailing laws and regulation on the Law Number 37 of 2004 regarding the Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. The end result of this thesis suggests that there should be a amendment of Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation to have the same understanding regarding the meaning of public interest in State Owned Enterprises and necessitate Insolvency Test requirement for debtors, and there should be a harmonization of the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu membahas kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) yang berstatus BUMN dalam bentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan permasalahan terkait syarat sah, akibat hukum dan apakah asset PT. Istaka Karya termasuk ke dalam asset Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif.Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa harus ada sinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang BUMN dengan jalan Judicial Review Undang-Undang terkait kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selaku Pengadilan NegaraTertinggi harus konsisten dalam mengeluarkan Fatwa sehingga Proses Kepailitan BUMN khususnya Persero menjadi jelas.

---

Background in the writing of this thesis is to discuss the bankruptcy PT. Istaka Karya (Persero) with the status of State-own enterprises in the form of Corporation under the Bankruptcy Act and related issues, legal requirements, legal consequences and whether the assets of PT. Istaka Karya (Persero) included in the assets of the State. This study was descriptive and normative law and multi disciplinary with qualitative analysis.Of this study concluded that there must be synchronization between the Bankruptcy Act with state law by Judicial Review Act related to the Constitutional Court and the Supreme Court as the state supreme court must be consistent in issuing Fatwa that the Bankruptcy Process Enterprises Limited becomes particularly clear."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara yakni PT Merpati Nusantara Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai beberapa kasus permohonan kepailitan terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara sebagai perbandingan, serta perdebatan mengenai lingkup keuangan negara dalam keuangan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitiaan yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Di akhir bagian, penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines dapat diajukan permohonan pailit tanpa melalui Menteri Keuangan karena PT Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero bukan berbentuk Perum yang melaksanakan kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discusses about the bankruptcy petition against a State-Owned Enterprise PT Merpati Nusantara Airlines based on The Act No. 37 Year of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. Furthermore, this thesis will compare cases on bankruptcy petition of State-Owned Enterprises, and also presenting arguments about State-Owned Enterprises assets in correlation with States Assets. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridical-normative report that focuses towards secondary-data processing. This thesis concludes that PT Merpati Nusantara Airlines is legible to be filed a bankruptcy petition without a prior notice from the Ministry of Finance due to PT Merpati Nusantara Airlines being a Persero-type of State-Owned Enterprise unlike the Perum type which serves public needs and its capital is."

"Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada kreditur agar kreditur khususnya kreditur asing memperoleh jaminan kepastian hukum. Untuk itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1998, yang kemudian disahkan .menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Tujuan dari Undang-undang Kepailitan adalah untuk memenuhi kepentingan baik kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepentingan kreditur dapat terlindungi dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia melalui putusan-putusan badan peradilan. Berdasarkan kajian terhadap putusan-putusan pailit yang ada dalam praktek, ternyata dalam banyak kasus kepentingan kreditur belum terpenuhi dengan adanya putusan-putusan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif yang biasa digunakan dalam ilmu hukum dengan menekankan penelitian kepustakaan yang hasilnya akan diuraikan secara deskriptif."