Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang merupakan salah satu penjabaran dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan menggunakan data sekunder dengan metode yuridis-normatif. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/I6/PBI/2006, TLN 4642 dimana dalam Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini mewajibkan pemilik saham pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendirikan bank holding company. Pemilihan salah satu opsi menimbulkan benturan dengan undang- undang tentang Perseroan Terbalas dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan diharapkan memperkuat industri perbankan nasional serta menjadi jawaban atas banyaknya pemilik saham pengendali yang memanfaatkan posisinya untuk berbuat yang merugikan kondisi perbankan nasional.

---

This Thesis discuss about single presence policy which implemented from the Indonesian banking architecture. The written of this Thesis using secondary data with the normatif -yuridis method. The single presence policy that issued by Bank of Indonesia in the form of The regulation Bank of Indonesia Number 8/ 16/PBI/2006, TLN 4642 that obligated the ultimate shareholder which become ultimate in two different bank should pick an option, whether to divest, merger consolidation or make a holding company. The choice of an option is not unfit with the company law and the law of monopoly. This policy expected to stronger the banking industry and became the answer for many ultimate shareholder that misuse the ultimate position and make loss the national banking industry."

"Banyaknya jumlah bank di Indonesia menyebabkan strukturperbankan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, BankIndonesia menerbitkan PBI No. 8/16/2006 tentang KepemilikanTunggal pada Perbankan Indonesia. Kebijakan ini mengatur bahwadalam perbankan Indonesia, satu pihak hanya dapat menjadiPemegang Saham Pengendali pada satu bank saja. Penelitian yangmenggunakan metode yuridis normatif ini membahas tentangprosedur pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal oleh PemegangSaham Pengendali pada lebih dari satu bank di Indonesia sertaakibat hukumnya terhadap perbankan. Kebijakan kepemilikantunggal dilakukan dengan memilih salah satu dari dari tiga opsiyang ada pada PBI tersebut, yaitu mengalihkan sebagian atauseluruh kepemilikan sahamnya; melakukan merger atas bank-bankyang dikendalikannya; atau membentuk sebuah Bank HoldingCompany. Adapun akibat hukum pelaksanaan kebijakan kepemilikantunggal terhadap bank di Indonesia adalah terjadinya pengalihanpemegang saham, aktiva serta pasiva bank-bank yang menggabungkandiri kepada bank hasil merger pada opsi merger; menyebabkanperubahan pengendalian terhadap bank, namun tidak mengubahidentitas awal dari bank-bank tersebut pada opsi pengalihansaham; serta terjadinya pengalihan kepemilikan saham dari bankbankyang dinaungi terhadap Bank Holding Company pada opsipembentukan Bank Holding Company. Sedangkan akibat hukumpelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal terhadap keadaanperbankan Indonesia secara umum adalah dapat terciptanyastruktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien sebagai hasildari konsolidasi perbankan dan efisiensi fungsi pengawasan olehBank Indonesia."

"Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan dampak negatifbagi industri perbankan nasional. Pelajaran berharga yang dapat ditarik adalah bahwa industri perbankan nasional kita secara fundamental masih lemah, karena belum didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik, sehingga tidak mampu mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang datang secara tiba-tiba. Belum kokohnya fundamental perbankan merupakan tantangan yang masih harus diselesaikan guna mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kuat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diharapkan.Dalam rangka menciptakan industri perbankan ke depan yang lebih baik, sehat dan stabil, maka diperlukan suatu rangkaian kebijakan perbankan untuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk menuju industri perbankan yang sehat dan stabil, maka tatanan industri perbankan kedepan yang hendak dicapai disusun dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan, di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Fokus penyusunan API diarahkan pada upaya-upaya untuk membenahi dan melengkapi berbagai aspek dalam industri perbankan yaitu struktur perbankan, pengaturan dan pengawasan bank, kondisi manajemen internal bank, infrastruktur pendukung industri perbankan, dan juga perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Guna mewujudkan visi dan sasaran API yang ditetapkan, maka keenam pilar API dijabarkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:1) Program penguatan struktur perbankan nasional2) Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan3) Program peningkatan fungsi pengawasan4) Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan5) Program pengembangan infrastruktur perbankan6) Program peningkatan perlindungan nasabahBahwa melalui keenam Pilar API yang dijabarkan kedalam sasaran-sasaran dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, penulis yakini dapat menunjang terwujudnya struktur perbankan yang sehal, kuat dan efisien. Keseluruhan Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) ini seharusnya diimplementasikan dalam ketentuanketentuan untuk dapat mewujudkan visi dari API tersebut."

"Tesis ini membahas tentang penerapan ketentuan Kepemilikan Tunggal Perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/I6/PBI/2006 dalam tinjauan hukum persaingan usaha, bahwa pengaturan ketentuan tersebut membatasi kepemilikan sebagai pemegang saham pengendali lebih dan satu bank. Opsi merger maupun akuisi baik dalam bentuk baru maupun perusahaan induk, mempunyai potensi terjadinya praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. PBI tersebut mengecualikan PP No. 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Hal ini dari segi hukum masih menimbulkan persoalan, karena PBI tidak dapat mengesampingkan Peraturan Pemerintah, sebaiknya PBI ini ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah sehingga mengikat dengan mencakup perusahaan induk di bidang perbankan dengan mencakup aspek hukum persaingan usaha.

---

This thesis is focus on implementation of Bank Indonesia Regulation (BIR)No. 8/16/2006 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks in point of competition law, the regulation rules that any party may only become a Controlling Shareholder in one bank. The option of merger and acquisition as well as alternative to form a bank holding company is has potential become monopoly practice and unfair competition. This BIR exclude Indonesian Government Regulation No. 28/1999 concerning Merger, Consolidation and Acquisition Bank. In Indonesian Legal System, BIR cannot exclude Indonesian Government Regulation, so the Indonesian Government should establish bank holding company regulation included merger and acquisition regulation regarding to competition law."

"Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dilndonesia sejak awal Tahun 1997 salah satu penyebabnya adalah lemahnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) dan prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principles) dalam sistem industri perbankan nasional. Lemahnya perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dapat membahayakan dan merugikan stakeholder terutama para depositor dan kreditur. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan, kesehatan, dan kestabilan nilai perbankan di Indonesia. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan adalah pertama, bagaimana Hukum Perbankan mengatur prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan, kedua, bagaimana relevansi antara prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan ketiga, upaya-upaya apa yang telah dilakukan perbankan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan dalam sistem perbankan Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang terkait dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut; pertama, dalam hukum perbankan Indonesia, ketentuanketentuan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital Adequaty Ratio (CAR), dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada The Basel Core Principles article 6 sampai dengan article 15, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara. Kedua, prinsip GCG dan prinsip kehatihatian perbankan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem perbankan di Indonesia, pelaksanaan terhadap aturan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan akan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, sedangkan pelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidak stabil sebab dalam dunia perbankan selalu ada efek yang menular (contagion ejfect) dari suatu permasalahan yang timbul. Ketiga, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain dengan mengeluarkan ketentuanketentuan yang berhubungan dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diantaranya ketentuan mengenai Capital Adequaty Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelaksanaan fit and proper test bagi calon direksi dan komisaris bank umum, dan pembuatan code of conduct yang harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan.

---

Financial crisis and economic that begin in 1997 one of the cause is a porous banking industry, that a consequence of weakness implementation Good Corporate Governance and Prudential Banking Principles. Beside that, unperform of prudential banking principles by banking can dangerous and adverse stakeholder, especially to depositor and creditor. That is why implementation of prudential banking principles is really needed to make a safety, healthy and stable banking value in Indonesia. The study of the matters is : (1) How Banking Law was regulating prudential banking principles and also Good Corporate Governance, (2) How relevance between prudential banking principles and Good Corporate Governance to make a health banking system, (3) What efforts are made by banking in order to applicate GCG principles and prudential banking principles in banking system at Indonesia. To analysis the matters, is using Analysis Deskriptive with juridical normative approach, and qualitative data analysis. Technique of collecting data is using library study that comprise a rule and book, also journal that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles. From the research, is get a result as, first, in Indonesian banking law a rule that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles is implementation in a rule regarding BMPK, Capital Adequaty Ratio (CAR), and rule that reference to The Basel Core Principles article 6 until article 15, in Act of Banking Number 10 of Year 1998, Act of Bank Indonesia Number 3 of Year 2004, Act of Limited Company Number 1 of Year 1995, Resolution Minister ofBUMN Number 117/M-MBU/2002 Regarding Application Good Corporate Governance Practice to BUMN. Second, Good Corporate Governance and prudential banking principles is two element that really important in Indonesia banking system, the application of a rule regarding Good Corporate Governance and prudential banking principles will create a healthy banking system, whereas a violation will make banking condition not stable because in banking is always emerge contagion effect from the matters. Third, the expedient that has perform in implementation of Good Corporate Governance and prudential banking principles such as taking out regulation that related with prudential banking principles and Good Corporate Governance include a rule regarding BMPK and Capital Adequate Ratio (CAR), and fit and proper test to candidate of direction and commissary."