Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Mandiri pertamakali memperkenalkan layanan internet banking pada masyarakat pada tahun 2002. Internet banking merupakan bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara Online, dalam internet banking terdapat hak dan kewajiban antara nasabah dan bank karena didasarkan pada suatu perjanjian. Jika terjadi konflik maka Perlindungan hukum dalam layanan internet banking didasarkan pada perlindungan langsung atau tidak langsung, perlindungan data pribadi nasabah, perlindungan manajemen resiko dan transparansi produk bank, serta perlindungan dalam hal terjadi sengketa akibat layanan internet banking, disamping itu terdapat juga pertanggungjawaban bank terhadap nasabah apabila terjadi permasalahan dalam layanan internet banking. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data-data yang bersifat yuridis-normatif yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah internet banking. hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris-analistis karena analisa datanya menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif.

---

The First time Mandiri bank introduce internet banking features to public in 2002. Internet banking is one of internet media utilization by bank to promote and also to make a transaction Online, in the internet banking utilization, there are also right and obligation between customer and bank because it was assumpted in an agreement. If there is a conflict happened so the law protection in internet banking sevices assumpted on direct protection and indirect protection, protection of customer private database, protection of risk management and bank product transparency, and also give the customer protection if it consist dispute arising be out of the internet banking Services, beside that also be found bank responsibility to the customer, if there is dispute arising in consequence of internet banking Services. This research was done by using literature research method with normative-juridical characteristic data which interview the internet banking interrelation. The form of this research is analytical- explanatory because the analitycal datas using qualitative description method."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking, karena pada prakteknya produk layanan internet banking yang merupakan salah satu delivery channel layanan perbankan terkait erat dengan teknologi yang di satu sisi memang telah memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap nasabah pengguna internet banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai internet banking, namun dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna internet banking yang dilakukan terkait aspek transparansi informasi produk belum sepenuhnya dilakukan, terkait aspek keamanan teknologi informasi internet banking telah dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek keamanan teknologi namun tetap perlu dilakukan peningkatan terhadap kehandalan teknologi informasi, terkait aspek perlindungan data pribadi nasabah telah dilakukan dengan pendekatan self regulation dan government regulation, terkait aspek pembuktian dilakukan dengan dengan adanya pengakuan digital signature sebagai alat bukti yang sah, terkait aspek upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya berbagai pilihan media penyelesaian yaitu melalui luar pengadilan atau melalui pengadilan, serta terkait aspek pertanggungjawaban bank dilakukan dengan adanya tanggung jawab bank dalam hal terjadi kerugian pada nasabah pengguna internet banking. Terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain nasabah sendiri, bank, Pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

This thesis discusses the legal protection for internet banking customers, because the internet banking service product as one of the delivery channel of banking services closely related to technology has provided many benefits but contain many risks on the other side that could cause losses for the customer. Therefore, the protection for internet banking customers is required in order to protect the rights of customers banking services. This study was conducted to determine how laws and regulations that protect internet banking customers and how the implementation of legal protection for internet banking customers. The study was a descriptive qualitative research, and the research methods are library research and interviews.

The results showed that although there is no specific regulation for internet banking, but legal protection for internet banking customers can finded by the laws that already exist. The implementation of legal protection for internet banking customers from the aspects of transparency information product has not been fully carried out, from the aspects of information technology has been done by the security aspects of technology but still necessary to improve the reliability of the information technology, from the aspects of customer personal data protection carried out by self regulation and government regulation approach, aspects of verification done by the recognition of digital signatures as valid or strength evidence, the settlement of disputes through litigation and non litigation, related aspects of bank account performed with the responsibility of the bank in the event of a loss in internet banking customers. The legal protection for internet banking customers require the involvement of many parties including customers, banks, government, Bank Indonesia, and other relevant parties."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan internet banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan layanan internet banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan internet banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai internet banking terbitan pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan secara sinergis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan internet banking.Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai internet banking secara spesifik demi semakin terwujudnaya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection for users of internet banking services as one of the breakthroughts for the banking world. On the other hand, the implementation of internet banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user rsquo s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation and supervision of internet banking services, especially those that are related to the protection of it rsquo s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of internet banking service agreements between banks and customers as well as in the form regulations that indirectly regulate internet banking publications, while supervision is conducted synergistically by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia.

Furthermore, the authors analyzed the extent to which the application of these regulations in a case of account breaking of a customer using internet banking services. Based on the analysis, the bank has not implemented the customer protection throughoutly. On the other hand, Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia are expected to immediately issue regulations governing internet banking specifically for the realization of legal certainity. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the internet banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method."

"Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Agar kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga maka perlu dilakukan suatu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Kejahatan pembobolan ATM yang terjadi baru-baru ini mengingatkan akan pentingnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa ATM. Pentingnya transparansi informasi suatu produk Bank diperlukan untuk memberikan gambaran maupun pengetahuan mengenai manfaat sekaligus risiko yang mungkin dapat merugikan bagi nasabah bank yang bersangkutan.

---

Banking is institution that reliable society trust as their good repute. Without any trust from society, therefore banking could not able to run well their business. In order to keep trusted from the society, therefore it must be done a protection to the society interest, especially for banking customer itself. The stealing of ATM which happened likely remembered us how important to protect banking customer that used ATM. Information of banking product is needed to descript or even to give knowledge about the advantage and also risk that might be caused suffer to the banking customer itself."

"Sehubungan dengan perkembangan tekchnologi informasi, transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilangsungkan secara elektronik. Tidak terkecuali juga pada bidang perbankan, artinya transaksi-transaksi antarbank dan antara bank dengan nasabahnya dilaksanakan secara elektronik. Sehingga kemudian, Tekhnologi Informasi telah menciptakan apa yang disebut dengan electronic banking. Dan sebagai salah sate bentuk kemajuan electronic banking, aktivitas internal banking telah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dalam bisnis perbankan dewasa ini. Di dalam praktek perbankan di Indonesia, pada umumnya model perjanjian yang dipakai adalah perjanjian standar atau kontrak baku yang klausul-klausulnya telah disusun dengan sedemikian rupa sebelumnya oleh pihak bank. Demikian juga dalam kontrak Internet banking, pada kenyataannya kedudukan yang dipandang seimbang antara konsumen dan produsen di dalam Asas Kebebasan Berkontrak tidaklah nyata, sehingga nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu atau tidak menerimanya sama sekali. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jelas dan jujur dari pihak bank mengenai resiko-resiko yang muncul dari penggunaan Internet banking, dan hak-hak lainnya yang dapat melindungi nasabah dari kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian bank. Dalam tesis ini, akan membahas pengaruh dari UUPK terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam penggunaan kontrak baku internal` banking. Sekaligus bagaimanakah undang-undang tersebut mampu melindungi hak-hak dari konsumen yang selama ini terabaikan, terutama karena penyalahgunaan Asas Kebebasan Berkontrak melalui penggunaan kontrak baku yang sama sekali tidak memihak pada konsumen."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X.Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X.

The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations."

"ATM sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ternyata tidak selamanya aman. Kasus pembobolan ATM yang terjadi di Bali dan kota-kota lain membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan ATM ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan beberapa Peraturan Bank Indonesia serta menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para korban pembobolan ATM.

---

ATM facility, which is provided by bank to comfort the customers in doing financial transaction, is not always save. ATM fraud in Bali and other cities proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consument and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of ATM fraud based on Act Number 8 year 1999 About Protection Law and some Indonesian Banking Rule. In addition, the research explains the responsibility and procedure to compensate financial loss given by bank for the victims of ATM fraud."